REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Pada Senin (20/1/2025), Hamas mengkonfirmasi bahwa gelombang kedua tahanan Palestina yang ditukar dengan tahanan Israel akan dibebaskan sesuai jadwal pada hari Sabtu di bawah perjanjian gencatan senjata di Gaza.

Sebaliknya, Washington Post mengutip seorang pejabat senior Israel yang menekankan bahwa Israel telah berkomitmen untuk membebaskan para tahanan pada hari Sabtu dan bersikeras bahwa jadwal ini harus dihormati, dikutip dari laman Palestine Chronicle, Selasa (21/1)

Sebelumnya pada Senin (20/1), berbagai media melaporkan bahwa Hamas telah merencanakan untuk membebaskan kelompok tahanan berikutnya di Gaza pada Minggu, satu hari lebih lambat dari yang diperkirakan sebelumnya berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dicapai bulan ini antara Israel dan Hamas.

Kepemimpinan Trump

Dalam sebuah pidato pada pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) yang baru, utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, memuji keberhasilan kebijakan-kebijakan Trump, termasuk pembebasan para tahanan di Gaza.

Witkoff menggambarkan kesepakatan tersebut sebagai demonstrasi kekuatan kepemimpinan Trump dan penghormatan global yang ia perintahkan.

Witkoff menekankan bahwa kemajuan yang nyata membutuhkan pembicaraan yang alot dan keputusan yang berani.

Keterkejutan di Kalangan Pejabat Israel

Pada hari ketiga pelaksanaan gencatan senjata, para pejabat Israel menyatakan “terkejut” setelah melihat tiga sandera yang dibebaskan (dibebaskan pada hari pertama perjanjian) pergi dengan dikerumuni kerumunan orang, dengan para pejuang Hamas yang berada di pusat kota Gaza.

Para pejabat ini menyatakan bahwa mereka akan memberitahu para mediator bahwa cara pembebasan para sandera tersebut “tidak dapat diterima.”

Bantuan Kemanusiaan Memasuki Gaza

Sementara itu, Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB melaporkan bahwa 915 truk bantuan telah memasuki Gaza pada Senin (20/1), hari kedua gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Pernyataan tersebut, berdasarkan informasi dari pihak berwenang Israel dan mediator yang mengawasi gencatan senjata, menyoroti upaya bantuan kemanusiaan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza yang terkepung.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan penutupan PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, adalah bagian penegakan hukum yang dilakukan Pemkab Gianyar.

"Iya, tentu ini bagian daripada penegakan hukum dari sisi Pemda Gianyar. Kita lihat bahwa beberapa regulasi yang ada belum bisa dipenuhi dari kegiatan di sana," kata dia, saat dihubungi Selasa (21/1).

Oleh karena itu, sambungnya, ke depan akan menjadi ketentuan bagi para pelaku usaha pariwisata di Bali yang tak melaksanakan atau memenuhi regulasi.

Ditanya lebih lanjut mengenai legalitas 'Kampung Rusia' itu, Pemayun belum bisa berbicara lebih banyak karena belum mendapat laporan dari Pemkab Gianyar.

"Secara detailnya, saya belum dapat laporan dari teman-teman Gianyar. Tetapi, kalau dilihat dari pemberitaan itu dasar ditutup kan ada beberapa regulasi yang tidak bisa dipenuhi," imbuhnya.

Pemayun juga tidak mengetahui model usaha apa di sana dan siapa pemiliknya. Tapi yang jelas kalau tidak sesuai regulasi iya tentu akan ditutup.

"Model usaha kan macam-macam, ada akomodasinya, mungkin ada bar dan restoran. Kan orang asing suka kumpul minum dan sebagainya tentu yang kita lihat usahanya sendiri bagaimana. Untuk laporan detailnya (siapa yang punya ), belum saya terima, biasanya mereka menyampaikan tembusan ke saya tentu nanti saya koordinasikan kembali ke Pemda Gianyar," ujarnya.

"Siapapun pemiliknya, dia harus mengikuti regulasi karena memang baik orang kita apalagi orang asing dia harus mengikuti kaidah-kaidah sesuai regulasi yang ada," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, TJok Bagus mengatakan istilah 'Kampung Rusia' adalah bagian dari bahasa promosi saja. Dia mencontohkan warga Bali yang kuliah di Malang, Jawa Timur, berkumpul di suatu kawasan lalu disebut sebagai Kampung Bali.

"Kayak kami ada di Malang, kebetulan adik-adik kuliah di sana, berkumpul di suatu daerah kawasan jadi kayak kampung Bali, misalnya. Tentu harus mengikuti regulasi lokal di sana, bahkan do's and don'ts harus betul-betul dijalankan. Misalnya respect kepada budaya lokal di sana itu yang harus dipenuhi dan sebagainya dan regulasi lainnya," jelasnya.

Ia juga menyatakan penutupan PARQ Ubud tidak akan berdampak pada kunjungan wisatawan asing terutama dari Rusia. Pasalnya yang ditutup adalah usahanya, bukan orangnya.

"Tidak (berdampak), mereka mengetahui mana yang boleh mana yang tidak. Dan usaha apa saja yang dibolehkan untuk dilakukan. Ini kan usahanya yang dia tutup, bukan orangnya. Kalau usahanya sesuai dengan regulasi iya tidak masalah," jelasnya.

Pihaknya juga menghimbau, dalam momentum ini kepada para pelaku usaha pariwisata agar benar-benar mengikuti regulasi yang ada. Seperti dari sisi usaha pariwisata perizinannya harus menyesuaikan.

"Kedua momentum ini dipakai bagaimana mengingatkan para wisatawan yang tinggal di lingkungan usaha wisatanya itu do's and don'ts betul-betul dijalankan," ujarnya.

Sementara, Pemkab Gianyar, Bali, menutup PARQ Ubud atau yang dikenal sebagai 'Kampung Rusia' di Jalan Sriwedari, Tegallalang, Ubud, di Gianyar, Bali, penutupan itu dilakukan pada Senin (20/1) kemarin.

Penutupan itu dilakukan lantaran PARQ Ubud melanggar beberapa Perda Kabupaten Gianyar, dan juga berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar Nomor 285/E-09/HK/2025.

"Dalam keputusan tersebut, juga diminta kepada pemilik dan atau penanggung jawab usaha untuk menutup usahanya," kata Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar, I Ketut Pasek Lanang Sadia dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/2).

Untuk menegakkan perda atau keputusan bupati maka Bupati Gianyar mengeluarkan Surat Perintah Bupati Gianyar Nomor 300/0189/POLDAM kepada I Made Watha selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gianyar untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pelaksanaan keputusan Bupati Gianyar tentang penghentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud.

Pemberhentian kegiatan berusaha dan penutupan tempat usaha PARQ Ubud karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 19, Ayat 3 pada Perda Kabupaten Gianyar nomor 15 Tahun 2015, tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan Perda Kabupaten Gianyar, Nomor 2 tahun 2022 tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko.

Pasek Lanang Sadia menegaskan tindakan penutupan telah berdasarkan hukum yang ada khususnya peraturan daerah kabupaten Gianyar.

"Penutupan dilakukan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan daerah Kabupaten Gianyar, dan telah melalui beberapa tahapan," ujarnya. 

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro disebut belum akan mengambil langkah hukum terkait video dinarasikan Satryo melakukan kekerasan terhadap bawahan.

Satryo sebelumnya juga telah membantah dirinya adalah sosok dalam video yang viral.

"Belum perlu. Belum perlu kita lihat. Jadi kita hanya memantau saja dan mempelajari situasinya," kata Sekjen Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang di Kantor Kemendiktisaintek, Selasa (21/1).

Togar menduga menyebarnya rekaman itu karena ada pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari masalah yang terjadi di Kemendiktisaintek.

"Kalau itu nanti terjadi secara kontinu atau ada suatu potensi untuk mengganggu ketertiban umum, dan juga tadi yang anda sebutkan pencemaran nama baik. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus menyikapi secara bijaksana. Termasuk nanti ya seperti yang anda sebutkan tadi," ujarnya.

Sebelumnya, rekaman yang dinarasikan Saryo itu viral seiring dengan aksi pegawai Kemendiktisaintek pada Senin pagi.

Para pegawai memprotes langkah Satryo yang diduga memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak.

Belakangan, Togar menyatakan Menteri Satryo Soemantri telah bertemu dengan PNS di Kemendiktisaintek Neni Herlina terkait masalah dugaan pemecatan.

Togar menyebut dalam pertemuan pada Senin (20/1) malam itu, sudah terjadi rekonsiliasi antara kedua belah pihak.

Ia mengatakan permasalahan yang belakangan muncul di kementeriannya sudah selesai.

MATARAM, KOMPAS.com - Dua terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), dipindahkan ke dua lembaga pemasyarakatan yang berbeda.

Pemindahan ini dilakukan, Selasa (21/1/2025) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Lombok Barat dan Lapas Perempuan Mataram.

"Jadi hari ini resmi kami memindahkan dua orang terdakwa dalam perkara dugaan tipikor pembangunan shelter di NTB," kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Greafik Loserte.

Dua terdakwa tersebut adalah AN, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek shelter tsunami, dan AH, yang merupakan Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk pada pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara tahun 2014.

Keduanya dipindahkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. "Sebelumnya kedua terdakwa ditahan di Rutan C1 KPK Jakarta," tambah Greafik.

Dengan pengawalan dari Kejaksaan Tinggi NTB, kedua terdakwa diangkut menggunakan mobil tahanan dari Bandara Lombok menuju Lapas.

Terdakwa AH ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat, sementara terdakwa AN ditahan di Lapas Perempuan Mataram.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi proyek pembangunan shelter tsunami di Lombok Utara direncanakan akan digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Rabu (22/1/2025) dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan kedua tersangka dalam kasus ini, di mana mereka diduga melakukan korupsi dengan cara mengubah desain dan mengurangi spesifikasi shelter.

Akibat tindakan tersebut, shelter menjadi cepat rusak setelah diguncang gempa Lombok dengan magnitudo 6,4 dan 7,0 pada tahun 2018, padahal standar shelter seharusnya dapat bertahan terhadap gempa hingga magnitudo 9.

Berdasarkan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK memperkirakan bahwa kasus korupsi ini telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 18,4 miliar.

Saat ini, kondisi bangunan shelter tsunami di Kabupaten Lombok Utara tampak terbengkalai, ditumbuhi ilalang, dan sebagian hampir roboh.

Pantauan Kompas.com pada akhir Desember 2024 lalu menunjukkan bahwa warga memanfaatkan lokasi shelter tersebut sebagai tempat menggembala sapi dan kambing.

JOMBANG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur meresmikan berdirinya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Selasa (21/1/2025).

Keberadaan Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng menjadi langkah awal dari pemerintah untuk menjaga karya-karya yang lahir di pesantren maupun hasil kreasi kalangan pesantren.

Pantauan Kompas.com, peresmian Klinik Kekayaan Intelektual yang dibuka di Pesantren Tebuireng diawali dengan penandatanganan kerjasama antara Pesantren Tebuireng dengan Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur.

Penandatangan tersebut dilakukan oleh Haris Sukamto, selaku Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, serta oleh KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, selaku Pengasuh Pesantren Tebuireng.

Usai penandatangan kerjasama, Gus Kikin bersama Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum, Ir.Razilu, melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng.

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Razilu mengatakan, pesantren sebagai pusat ilmu selama ini telah menghasilkan banyak karya-karya intelektual.

Hanya saja, lanjut dia, tidak banyak karya-karya intelektual maupun hasil kreativitas dan inovasi pesantren yang terlindungi, karena tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

Salah satu contohnya, ungkap Razilu, yakni nama paten ataupun merek dari Pesantren Tebuireng.

Meski sudah berdiri sejak 125 tahun lalu, nama Pesantren Tebuireng baru mendapatkan pengakuan sebagai kekayaan intelektual karena baru didaftarkan.

“Namanya adalah Pesantren Tebuireng. Walaupun pesantren ini sudah lahir sejak 125 tahun yang lalu, tapi ternyata belum didaftarkan."

"Untung segera didaftarkan dan ini punya nilai yang sangat besar,” kata Razilu di Pesantren Tebuireng, Selasa petang.

Dia menjelaskan, berbagai karya kekayaan intelektual yang lahir di pesantren perlu didaftarkan agar karya-karya yang dilahirkan mendapatkan perlindungan.

Karya-karya intelektual di pesantren, sebut Razilu, sebenarnya sangat banyak. Karya-karya tersebut antara lain berupa hak cipta, desain industri, kreasi seni, maupun merek.

“Ada banyak sekali macam produk dari pesantren, misalnya ada mars, himne. Seperti di Pesantren Sunan Drajat Lamongan, mereka buat garam."

"Itu adalah produk dari pesantren,” ujar Razilu.

“Intinya adalah, seluruh karya intelektual manusia yang sudah bisa diwujudkan dalam bentuk nyata, bisa dimintakan hak kekayaan intelektualnya,” lanjut dia.

Pengasuh Pesantren Tebuireng KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menyambut baik dan mengapresiasi langkah Kementerian Hukum yang melakukan terobosan strategis dalam melindungi karya-karya intelektual yang lahir di pesantren.

Ia mengungkapkan, dari masa ke masa, sangat banyak karya-karya intelektual yang lahir di pesantren. Namun, banyak dari karya-karya itu tidak didaftarkan sebagai kekayaan intelektual.

“Karena memang di Pesantren itu sangat banyak karya-karya intelektual yang selama ini tidak didaftarkan,” kata Gus Kikin.

Menurut Gus Kikin, perkembangan zaman telah banyak mengubah pola pikir manusia.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan terhadap upaya pembajakan dan penyalahgunaan kekayaan intelektual pesantren.

“Zaman leluhur dulu, sifatnya kan ikhlas karena untuk masyarakat, ya dilepas begitu saja. Tetapi masalahnya, sekarang makin banyak orang yang kadang-kadang suka mengaku-ngaku (mengeklaim karya orang lain),” ujar dia.

Gus Kikin berharap, pendirian Klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng maupun di pesantren-pesantren lain pada tahap berikutnya dapat mendorong banyak orang untuk berkarya tanpa rasa takut bakal disalahgunakan oleh pihak lain.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur, Haris Sukamto, mengatakan klinik Kekayaan Intelektual di Pesantren Tebuireng memang didirikan guna menjaga dan melindungi semua hasil olah pikir, karya, maupun kreativitas di pesantren.

Keberadaan klinik juga menjadi kepanjangan tangan dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur dan Kantor Kementerian Hukum di Jakarta, sehingga setiap orang yang hendak mengurus kekayaan intelektual tidak perlu ke Jakarta.

“Bagi mereka yang telah menghasilkan hak cipta, tidak perlu datang ke Jakarta, mereka tinggal mendaftar melalui klinik ini."

"Para dosen misalnya, yang menghasilkan buku, karya ilmiah, mereka datang ke sini dan tidak perlu datang ke Jakarta karena semuanya berbasis digital, tidak ada lagi cara manual,” ujar dia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) untuk memperbaiki aturan soal pinjaman online (pinjol).

Yusril menyatakan pemerintah tidak akan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA yang menghukum presiden untuk membuat peraturan yang menjamin perlindungan hukum bagi seluruh pengguna aplikasi pinjol.

"Pemerintah tidak akan mengajukan PK, pemerintah menerima putusan Mahkamah Agung ini dan akan segera melaksanakannya," ujar Yusril dalam konferensi pers usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa (21/1).

Dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan kembaga itu, Yusril menyebut terdapat delapan kesimpulan penting yang dijadikan landasan untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum di sektor keuangan digital.

Salah satunya, kata dia, pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) yang diketuai Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej. Tim tersebut akan bertugas merumuskan kebijakan pengawasan dan penanganan pinjaman online, baik yang legal maupun ilegal.

"Kami perlu segera melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi yang mengatur pinjaman online agar selaras dengan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan perlindungan konsumen," tuturnya.

Sementara itu dari segi penegakan hukum, Yusril menyebut pemerintah berkomitmen menindak tegas seluruh pelaku pemberi pinjaman online ilegal. Kewenangan itu juga tertuang bagi kepolisian dalam Pasal 213 UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Melalui upaya penegakan hukum tersebut, pemerintah berharap dapat memberikan dampak langsung yang signifikan bagi masyarakat. Selain itu, nantinya juga akan disusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang mencakup regulasi terkait layanan peer-to-peer lending.

Yusril mengatakan hal tersebut sangat mendesak dan tidak memerlukan Izin Prakarsa lagi karena telah mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Perlindungan konsumen menjadi prioritas utama. Masyarakat harus dilindungi dari suku bunga yang mencekik dan praktik penagihan yang mengancam," kata dia.

Sebelumnya MA memutuskan Presiden, Wakil Presiden, Ketua DPR harus melakukan supervisi dan memerintahkan Kementerian Komdigi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat regulasi yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi semua pengguna aplikasi pinjaman online.

Selain itu MA juga mengabulkan permintaan yang menyatakan pemerintah harus membuat sistem pengawasan perlindungan data pribadi yang terintegrasi dan mumpuni, serta menindak secara tegas terhadap tindak pidana yang dalam praktik pinjaman online.

… menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan penerbitan sertifikat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semakin cepat merupakan bentuk reformasi birokrasi pelayanan publik.

"Jadi ini luar biasa. Kita bisa menjalankan itu, menurut saya reformasi birokrasi yang luar biasa. Membuat yang lambat jadi cepat," ujar Maruarar di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Maruarar menyatakan bahwa pengurusan PBG yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 45 hari kini dipangkas menjadi hanya 10 hari.

Percepatan ini, kata dia, telah diuji di sejumlah daerah, seperti Jakarta, Tangerang, dan Sumedang. Di Jakarta, proses penerbitan PBG dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 17 menit, sementara di Tangerang dan Sumedang membutuhkan waktu sekitar 1 jam.

Dia menilai percepatan ini merupakan bukti nyata reformasi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Yang biasanya kadang-kadang bisa 2-3 bulan, 4 bulan, ternyata bisa menjadi 17 menit di Jakarta. Di Tangerang bisa sekitar 59 menit, di Sumedang juga sekitar 1 jam. Jadi, ini membuktikan bahwa kita ada perubahan mindset, tapi bukan hanya mindset, tapi tindakan nyata dalam lane publik," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Maruarar turut mengumumkan biaya PBG, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), dan pajak pertambahan nilai (PPN) digratiskan oleh pemerintah untuk rumah-rumah yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dia menjelaskan kebijakan itu merupakan tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk membuat kebijakan-kebijakan yang prorakyat.

"Kami Kementerian Perumahan diminta membuat kebijakan-kebijakan yang konkret, yang bisa dirasakan oleh rakyat kecil," kata Maruarar.

Dalam pelaksanaannya, Maruarar melanjutkan pengenaan PBG nol persen itu dapat mengacu kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, yaitu Menteri Perumahan, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang diteken ketiganya pada 25 November 2024. PBG semula dikenal dengan nama Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

"SKB tiga menteri sudah ditindaklanjuti oleh sekitar 180 kepala daerah, membuat perkada (peraturan kepala daerah, red.) untuk PBG itu nol persen, nol rupiah bagi MBR," tutur Maruarar.

Kemudian, dia menyebutkan BPHTB semula dikenakan 5 persen, tetapi saat ini menjadi nol persen untuk rumah-rumah yang dibeli oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Biasanya itu 5 persen. Atas arahan Presiden menjadi nol persen. Jadi tidak bayar, gratis, dan itu buat rakyat kecil," sambung Ara, panggilan populer Maruarar.

Terakhir, dia melanjutkan PPN untuk rumah-rumah yang nilainya Rp2 miliar ke bawah juga dikenakan nol persen alias gratis.

"Ini waktunya buat rakyat membangun rumah, karena dulu nggak ada kebijakan ini. Dulu, nggak ada kebijakan yang BPHTB-nya nol persen, kemudian PBG-nya nol persen," ujar Ara.

Terkait kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan menyebut salah satunya berpenghasilan Rp8 juta ke bawah.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang, Provinsi Banten, mengusulkan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan Rutan Serang mendapatkan 18 data narapidana yang masuk kriteria untuk menerima amnesti dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk dilakukan asesmen.

Selain dari data tersebut, pihaknya juga bisa mengajukan narapidana lain yang masuk kriteria.

Dikatakan Marthen, usai asesmen pihaknya memutuskan mengajukan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dari data 18 narapidana, awalnya yang masuk kriteria (hanya) delapan narapidana. Setelah kami cek kembali ternyata ada empat lagi narapidana (lain) yang masuk kriteria untuk mendapatkan amnesti. Jadi totalnya 12 narapidana," katanya.

Menurut Marthen, tidak seluruh narapidana bisa diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Akan tetapi, yang bisa diusulkan mendapatkan amnesti yaitu narapidana lebih dari 70 tahun, memiliki penyakit berkelanjutan, disabilitas intelektual, kasus ITE, ataupun kasus narkoba yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Marthen menegaskan, narapidana yang terkait kasus perlindungan anak, tindak pidana korupsi, pemerkosaan, maupun terorisme yang bukan anggota Jaringan Islamiyah (JI).

"Program ini sejujurnya diarahkan oleh bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini merupakan program Presiden untuk memberikan dalam rangka kepentingan kemanusiaan," tuturnya.

Marthen mengatakan program amnesti ini memberikan dampak positif untuk kemanusiaan. Selain itu, saat ini kapasitas di Rutan Serang telah melebihi batas dari yang seharusnya dihuni 250 narapidana namun dihuni 570 narapidana.

"Sampai saat ini saja kelebihan kapasitas kami sudah mencapai 120 persen," katanya.

Saat ini Rutan Serang menunggu arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pengajuan amnesti itu.

Serang (ANTARA) - Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Serang, Provinsi Banten, mengusulkan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Rutan Kelas IIB Serang Marthen Butar Butar, di Serang, Selasa, mengatakan Rutan Serang mendapatkan 18 data narapidana yang masuk kriteria untuk menerima amnesti dari Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, untuk dilakukan asesmen.

Selain dari data tersebut, pihaknya juga bisa mengajukan narapidana lain yang masuk kriteria.

Dikatakan Marthen, usai asesmen pihaknya memutuskan mengajukan 12 narapidana untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.

"Dari data 18 narapidana, awalnya yang masuk kriteria (hanya) delapan narapidana. Setelah kami cek kembali ternyata ada empat lagi narapidana (lain) yang masuk kriteria untuk mendapatkan amnesti. Jadi totalnya 12 narapidana," katanya.

Menurut Marthen, tidak seluruh narapidana bisa diusulkan untuk mendapatkan amnesti. Akan tetapi, yang bisa diusulkan mendapatkan amnesti yaitu narapidana lebih dari 70 tahun, memiliki penyakit berkelanjutan, disabilitas intelektual, kasus ITE, ataupun kasus narkoba yang tertuang dalam Pasal 127 Undang-undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Marthen menegaskan, narapidana yang terkait kasus perlindungan anak, tindak pidana korupsi, pemerkosaan, maupun terorisme yang bukan anggota Jaringan Islamiyah (JI).

"Program ini sejujurnya diarahkan oleh bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ini merupakan program Presiden untuk memberikan dalam rangka kepentingan kemanusiaan," tuturnya.

Marthen mengatakan program amnesti ini memberikan dampak positif untuk kemanusiaan. Selain itu, saat ini kapasitas di Rutan Serang telah melebihi batas dari yang seharusnya dihuni 250 narapidana namun dihuni 570 narapidana.

"Sampai saat ini saja kelebihan kapasitas kami sudah mencapai 120 persen," katanya.

Saat ini Rutan Serang menunggu arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terkait pengajuan amnesti itu.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta ASN memedomani Undang-undang Perkawinan mengenai poligami menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Gubernur Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang menjadi polemik.

"ASN itu ikuti saja aturan undang-undang. Karena itu siapapun, ikuti saja yang tertulis menurut undang-undang," kata Natalius Pigai di Jakarta, Selasa.

Dalam Undang-undang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2 mengatur bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian.

Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan ini, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2025

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirau

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendukung kerja sama Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti/Teror (AT) Polri dan PT Astra Internasional Tbk dalam memberikan pelatihan untuk menjadi teknisi AC bagi para mitra deradikalisasi (eks narapidana terorisme).

Saat memberikan sambutan acara pelatihan di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, Kepala BNPT Komjen Pol. Eddy Hartono mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam mendukung program deradikalisasi melalui pembekalan kompetensi dan keterampilan kepada mitra deradikalisasi.

"Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dan sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana Astacita yang ke-3, yaitu meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong kewirausahaan," ungkap Eddy seperti dikonfirmasi di Jakarta.

Selain itu, sambung dia, pelatihan itu juga sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme, yang menyebutkan pemerintah wajib melakukan pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.

Lebih lanjut, Eddy juga menegaskan bahwa BNPT terus merumuskan strategi dalam program deradikalisasi dan berkoordinasi dengan berbagai instansi, yang terdiri atas BNPT, TNI, Polri, Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Agama (Kemenag), dan kementerian/lembaga lainnya.

"Konteksnya melaksanakan implementasi dari program deradikalisasi, di mana BNPT ini merumuskan strategi dan mengoordinasikan," tuturnya.

Dengan demikian, kata dia, kementerian/lembaga yang ada di Indonesia pelaksana program deradikalisasi berbentuk tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi dalam lapas dan luar lapas.

Sementara itu, Analis Kebijakan Bidang Penindakan Densus 88 AT Polri Brigjen Pol. Torik Triyono menyampaikan pelatihan yang dilaksanakan atas kerja sama berbagai pihak tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta agar dapat mandiri secara ekonomi dan berkontribusi positif di tengah masyarakat.

"Sekali lagi, ini berkat kerja sama dari semua pihak sehingga acara ini bisa dilaksanakan. Kami mengimbau kepada teman-teman semua untuk benar-benar dimanfaatkan sehingga ini tidak mubazir dan hasilnya bisa dinikmati serta membawa kebanggaan bagi keluarga masing-masing,” ucap Torik dalam kesempatan yang sama.

Direktur PT Astra Internasional Selly Irfandi pun mengapresiasi sinergi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan pelatihan tersebut.

“Kami percaya dengan semangat kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak, para peserta akan mampu menjadi pribadi yang lebih kuat, mandiri, dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar,” ucap Selly.

Diselenggarakan mulai 20-24 Januari 2024, pelatihan teknisi AC tersebut tidak hanya menjadi langkah konkret untuk mendukung program deradikalisasi, tetapi juga sejalan dengan misi Pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.

Dengan keahlian yang diperoleh, para peserta diharapkan mampu membuka peluang baru dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel II Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, terlihat geram mendengar keterangan kuasa hukum pihak terkait, Adetia Sulius Putra, dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Selasa (21/1/2025).

Dia marah setelah Adetia, yang mewakili pihak terkait paslon 1 cabup-cawabup Belitung Timur nomor urut 2, Kamarudin Muten dan Khairil Anwar, menyebut MK tak berwenang mengadili sengketa tersebut karena melebihi ambang batas 2 persen seperti yang disyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

"Dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah, kami memohon kepada mahkamah agar memaknai dirinya sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memeriksa terhadap perkara a quo," kata Adetia dalam sidang.

Mendengar hal itu, Hakim Saldi Isra mengubah mimik wajahnya.

Dia langsung memotong keterangan pihak terkait dan meminta sidang ditutup.

"Kalau begitu kita tutup persidangan," kata Saldi.

Dengan cengengesan, Adetia mengatakan itu permohonan yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang, ya tidak perlu kita sidang ini," kata Saldi kembali.

"Kami memohon, Yang Mulia," kata Adetia masih sedikit tertawa.

Saldi Isra kemudian meminta Adetia belajar lagi terkait putusan MK yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan tidak hanya dari angka semata.

Adetia masih ngeyel dengan menyebut, "Permohonan kami meminta seperti itu, Yang Mulia."

Saldi kemudian meminta agar Adetia tak berpanjang lebar dan langsung menyebutkan petitum agar persidangan segera selesai.

"Kalau begitu Anda langsung ke petitum saja. Yang lain enggak usah dibacakan," tutur Saldi.

Belum selesai kalimat Adetia, Saldi Isra memotong dan dengan suara tinggi mengatakan,

"Tapi kan enggak berwenang kata Anda, ya enggak usah dilanjutkan. Berhenti saja," dengan tatapan tajam.

"Mohon maaf, Yang Mulia," kata Adetia yang akhirnya menghentikan suara tawa kecilnya.

"Makanya kalau lawyer itu baca, jadi yurisprudensi-yurisprudensi itu dibaca. Berkali-kali kami memutuskan mengatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya (soal angka-angka) ini kewenangannya!" kata Saldi.

Dalam perkara ini, pihak termohon KPU Belitung Timur, Bawaslu, dan pihak terkait paslon nomor urut 2 membantah dalil pemohon paslon nomor urut 1, Burhanudin-Ali Reza Mahendra, yang menyebut program pasar murah menguntungkan pihak terkait.

Sebab itu, mereka meminta agar MK menerima eksepsi dan menolak seluruh permohonan pihak termohon.