Kasus skincare bermerkuri di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) kini memasuki babak baru. Tiga tersangka bos skincare sudah resmi ditahan, meski 2 di antaranya harus dibantarkan ke rumah sakit (RS).

Ketiga tersangka yang ditahan yakni Mira Hayati (MH), Agus Salim (AS), dan suami Fenny Frans, Mustadir Dg Sila (M Dg S). Polda Sulsel resmi menahan ketiga tersangka sejak Senin (20/1).

"Tersangka M Dg S telah dilakukan penahanan di Rutan Mapolda Sulsel," ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Didik Supranoto kepada detikSulsel, Senin (20/1/2025).

Didik mengatakan, untuk kedua tersangka yaitu Agus Salim dan Mira Hayati mereka ditahan dan langsung dibantarkan ke rumah sakit. Agus Salim dirawat di RS Ibnu Sina, sedangkan Mira Hayati dirawat RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar.

"Tersangka AS dilakukan penahanan dan dilakukan pembantaran, tersangka sekarang di rawat inap RS Ibnu Sina. MH dilakukan penahanan kemudian dilakukan pembantaran dan sekarang tersangka sekarang dirawat di RS Ibu dan Anak Permata Hati Makassar," kata Didik.

Kasubdit Penmas Polda Sulsel AKBP Yerlin Tending Kate mengatakan tersangka ditahan setelah berkas perkaranya lengkap dan siap dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). Diketahui, ketiganya ditetapkan tersangka sejak November 2024 lalu.

"Iya (baru ditahan) kan sudah lengkap berkasnya, sudah P21 dan akan dilakukan pelimpahan tahap 2 yaitu pengiriman TSK (tersangka) dan barang bukti ke JPU," ujar AKBP Yerlin kepada wartawan, Selasa (21/1).

Yerlin mengungkapkan, ketiganya dijerat dengan pasal berlapis saat mengedarkan kosmetik mengandung merkuri. Keduanya diduga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Pasal yang dikenakan adalah pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) Undang-undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," jelas Yerlin.

Penjelasan Penyakit Mira Hayati-Agus Salim

Yerlin mengungkapkan, Mira Hayati dibantarkan ke RS Permata Hati karena sedang hamil dan mengeluh sakit. Sementara Agus mengeluh sesak napas dan nyeri dada.

"Yang TSK (tersangka) AS, dia mengeluh sesak napas dan nyeri dada. Kemudian yang TSK MH mengeluh sakit karena dia sementara hamil," katanya.

Pihaknya mengaku belum bisa memastikan sampai kapan Mira Hayati dan Agus dibantarkan. Namun dia menyebut pelimpahan berkas, tersangka, dan barang bukti ke JPU akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Belum (ditahu sampai kapan dibantarkan), tapi akan dilakukan penyerahan tahap 2. (Selama dibantarkan) Tetap dilakukan pengawasan terhadap kedua TSK ini, ada anggota yang melekat," pungkasnya.

Video: Donatur Minta Dana Donasi untuk Agus Salim Diaudit

Video: Donatur Minta Dana Donasi untuk Agus Salim Diaudit

Warga Negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan masuk ke Bandara Soekarno-Hatta telah diamankan. WN China tersebut diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan WN China diamankan pada Senin (20/1/2025) malam. Selanjutnya WN China itu dimintai klarifikasi.

"Benar yang bersangkutan telah diamankan untuk diminati klarifikasi atas videonya yang viral," kata Agus kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Sebelumnya, Agus menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.
"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Simak Video 'Menteri Agus Soal WN China Selipkan Uang: RI Tak Butuh Orang Seperti Itu':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Razman Arif Nasution, kuasa hukum Vadel Badjideh, mendatangi Komnas HAM terkait masalah LM, anak Nikita Mirzani. Dia mengadukan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

Dia mendatangi Komnas HAM dengan alasan menindaklanjuti harapan dari LM yang sudah disampaikan kepadanya. LM yang sempat kabur dari rumah aman beberapa waktu lalu mendatangi kantor Razman hingga akhirnya diserahkan ke Polres Jakarta Selatan dan ditempatkan di RS Polri demi memulihkan psikisnya.

Namun, Razman belum lama ini mempertanyakan soal LM yang ternyata sudah keluar dari RS Polri dan diserahkan ke keluarga. Akan tetapi, Razman mengaku tak diberitahu perihal tersebut.

"Saya datang ke Komnas HAM dalam rangka menindaklanjuti terkait keinginan dan harapan (menyebut nama anak Nikita Mirzani yang masih di bawah umur yang disampaikan kepada saya," kata Razman Arif Nasution di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Selasa (21/1/2025).

"Kenapa kami datang ke sini? Itu juga hasil konsultasi saya dengan beberapa orang, pejabat negara, yang mengatakan bahwa ini termasuk bagian pelanggaran HAM yang dialami saudari LM," sambungnya.

Razman Arif Nasution menduga adanya dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM. Dia menduga anak Nikita Mirzani mendapatkan perilaku, seperti kekerasan verbal dan nonverbal.

"Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah adanya dugaan kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini," kata pria yang jua merupakan kuasa hukum Vadel Badjideh.

Dalam hal ini, LM diketahui masih berada dalam pengasuhan Nikita Mirzani yang merupakan ibu kandungnya. LM juga diketahui masih di bawah umur.

Namun, Razman mengatakan melakukan ini atas dasar rasa tanggung jawab dan moral karena LM meminta pertolongannya.

"Saya bukan dalam rangka mengurusi anak orang, tapi saya punya kewajiban moral kalau anak tersebut merasa minta dibantu hak asasinya. Maka saya tergerak untuk itu," tegasnya.

Video: Nikita Mirzani Sudah Jemput Anaknya dari RS Polri

Video: Nikita Mirzani Sudah Jemput Anaknya dari RS Polri

Jenewa (ANTARA) - Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) pada Selasa (21/1) menyatakan bahwa mereka sedang mengevaluasi perintah eksekutif Amerika Serikat mengenai perbatasan dan imigrasi untuk menilai bagaimana kebijakan tersebut akan memengaruhi pekerjaan mereka.

"Tim kami di IOM saat ini sedang dalam proses memberikan dan menganalisis perintah eksekutif tersebut untuk melihat dampak apa yang ditimbulkan terhadap pekerjaan kami," kata juru bicara IOM, Kennedy Omondi, dalam tanggapannya atas pertanyaan Anadolu dalam pengarahan PBB di Jenewa.

"Dan saya pikir Anda bisa memahami kami pada saat ini, begitu kami memiliki analisis lebih mendalam tentang apa arti perintah ini, kami akan dapat memberikan umpan balik kepada Anda," lanjut Omondi, seraya menambahkan bahwa lembaga tersebut masih dalam proses menganalisis dampak perintah itu karena dokumennya baru saja diterbitkan.

Shabia Mantoo, juru bicara UNHCR, mengulangi pernyataan Omondi dan menambahkan, "Kami juga sedang meninjau perintah eksekutif baru ini dan ... kami menyadari potensi masalah yang mungkin timbul ... Namun, kami harus menunggu hingga hal tersebut terjadi dan kemudian kembali memberikan informasi kepada Anda."

Pada Senin (20/1), Presiden AS yang baru dilantik, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan AS, yang membuka jalan untuk pengiriman pasukan militer AS ke wilayah tersebut.

"Semua yang masuk secara ilegal (ke AS) akan segera dihentikan," kata Trump.

"Kami akan menghidupkan kembali kebijakan 'Tetap di Meksiko' saya untuk 'mengusir invasi bencana' ke negara ini," tambahnya.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Kabupaten Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone Bolango menjalin kerja sama dalam penyelesaian masalah hukum.

Bupati Bone Bolango Merlan S. Uloli di Gorontalo, Selasa, mengatakan kesepakatan bersama itu bisa menjadi pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar bisa taat hukum dan terbebas dari masalah hukum.

"Tentunya dengan adanya kesepakatan bersama ini kami berharap tidak akan ada aparat kami yang terjerat dengan masalah hukum," ucap Merlan.

Merlan menyampaikan apresiasinya kepada Kejari Bone Bolango yang telah menyambut baik kesepakatan bersama yang sangat memberikan dampak yang positif untuk jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango Deddy Herliyantho mengungkapkan, kesepakatan bersama itu akan berlangsung selama dua tahun dengan tujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

"Ruang lingkup nya meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain yang sifatnya membantu dalam menghadapi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara," ungkap Deddy.

Ia menjelaskan, untuk teknis pelaksanaannya pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dapat mengirimkan permohonan secara tertulis kepada Kejaksaan Negeri Bone Bolango.

Setelah dinyatakan diterima maka pihak Kejari Bone Bolango akan menerbitkan surat kuasa khusus kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengacara Razman Arif Nasution bersama tim kuasa hukumnya terlihat menyambangi kantor Komnas HAM yang terletak di daerah Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Kedatangan Razman bertujuan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran HAM terhadap anak Nikita Mirzani yang berinisial LM (17).

Peristiwa ini bermula ketika LM kabur dari rumah aman dan meminta bantuan Razman.

Razman pun akhirnya membantu LM yang saat itu menuju Polres Metro Jakarta Selatan.

Namun, upaya Razman membantu LM justru berujung pada perseteruan dengan Nikita Mirzani hingga keduanya terlibat cekcok.

Razman mengatakan bahwa niatnya membantu LM dilandasi keprihatinan terhadap masalah yang dialami anak tersebut.

Setelah perseteruan itu, LM akhirnya dipindahkan ke RS Polri untuk pemulihan kondisi psikologisnya.

Razman yang mendampingi LM saat itu mengaku mengetahui kondisi LM secara mendalam.

Namun, Razman merasa kecolongan ketika LM ternyata telah dijemput keluarganya, termasuk bude-nya, pada 17 Januari 2025 tanpa sepengetahuannya.

Razman menyebut ada hal janggal saat proses penjemputan LM oleh keluarganya.

“Kok tiba-tiba kemarin dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan diserahkan kepada pengacaranya dan keluarganya, yaitu bude-nya,” ujar Razman saat ditemui di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/1/2025).

Menurut Razman, selama LM berada di RS Polri, ia yang membujuk LM agar bersedia tinggal di sana.

“Bersama-sama ke Rumah Sakit Polri, saya mengantarnya ke ruangannya. Saya diminta tolong untuk meyakinkan LM agar mau menetap. Bahkan, saya memperbaiki kabel TV-nya, menunjukkan isi kulkasnya, dan memastikan kebutuhan pakaiannya akan dibiayai oleh saya dan keluarga,” tutur Razman.

“Maksudnya apa?” tambah Razman.

Berangkat dari situ, Razman memutuskan melaporkan dugaan pelanggaran HAM terhadap LM ke Komnas HAM.

“Saya sudah menyiapkan semua surat laporan. Salah satu poinnya adalah dugaan kekerasan, baik verbal maupun non-verbal. Komnas HAM juga memiliki wewenang untuk memeriksa hal ini,” ungkap Razman.

“Tidak terkecuali anak orang lain. Kalau anak tersebut merasa hak asasinya dilanggar dan butuh bantuan, saya akan bergerak untuk itu,” tambah Razman.

Razman mengatakan laporan tersebut telah diterima oleh pihak Komnas HAM dengan nomor registrasi 03/RAN-LAW FIRM/I/2025.

Adapun beberapa poin laporan yang menjadi fokus Razman sebagai berikut:

1. LM Mendapat Perlakuan Buruk Sejak Usia 13 Tahun

Melalui tim kuasa hukum Razman, Rahmat menyebut bahwa LM sering mengalami perlakuan buruk.

“Dalam UU HAM diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan tumbuh kembang yang baik. Kami telah menjelaskan bagaimana kondisi LM sejak usia 13 tahun berdasarkan keterangan dari LM sendiri,” kata Rahmat.

Menurut Rahmat, LM mengaku sering mendapat perlakuan buruk dari Nikita Mirzani sejak usia 13 tahun.

2. Ditelantarkan di London

Rahmat menyebut, berdasarkan pengakuan LM, dia ditelantarkan di London dan tidak mendapatkan hak pendidikan.

“Dia tidak dibiayai dan dibiarkan telantar di London. Kondisi ini diceritakan oleh Pak Razman. Kami meminta Komnas HAM untuk segera turun tangan memeriksa ibu kandung LM,” kata Rahmat.

Rahmat juga menyoroti pendidikan LM yang terhenti akibat tidak adanya biaya.

“Pemerintah London mensyaratkan adanya penanggung jawab dan pembiayaan untuk pendidikan, sehingga ia harus dideportasi ke Indonesia,” jelas Rahmat.

Selain itu, keberadaan LM di rumah aman dianggap melanggar haknya untuk belajar.

“Sudah lima sampai enam bulan LM berada di rumah aman, yang sangat membatasi dirinya untuk mendapatkan pendidikan,” ungkap Rahmat.

3. Tidak Didampingi Penasihat Hukum

Rahmat juga menegaskan bahwa LM tidak pernah didampingi penasihat hukum selama pemeriksaan.

“Lolly selalu menyatakan ingin didampingi Pak Razman Nasution, baik sebagai pengasuh maupun penasihat hukumnya,” ujar Rahmat.

Berdasarkan ketiga poin tersebut, pihak Razman mendesak Komnas HAM untuk segera mengambil langkah atas dugaan pelanggaran HAM yang dialami LM.

Beijing (ANTARA) - China mengkritik keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali memasukkan Kuba sebagai negara sponsor terorisme.

"Berulang kali menggunakan apa yang disebut daftar 'negara sponsor terorisme' untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Kuba sama sekali tidak berdasar. Hal itu sepenuhnya mengungkap sifat hegemonik, mendominasi dan penindasan oleh AS," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Guo Jiakun dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa (21/1).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan kembali Kuba ke dalam daftar negara pendukung terorisme pada Senin (20/1).

Hal itu hanya berselang enam hari setelah pada Selasa (14/1) Presiden Joe Biden menandatangani nota kesepahaman (MoU) keamanan nasional untuk membatalkan kebijakan sanksi Kuba tahun 2017 oleh Presiden Trump saat itu, yang dikenal sebagai "Nota Kesepahaman Presiden Keamanan Nasional 5" yaitu penetapan Kuba sebagai negara pendukung teroris.

"AS mencabut sebutan Kuba dan kemudian mengembalikannya hanya enam hari kemudian, seolah-olah itu adalah sesuatu yang bisa dipermainkan. Hal itu membuat orang mempertanyakan kredibilitas AS sebagai sebuah negara," ungkap Guo Jiakun.

Blokade penuh AS terhadap Kuba selama enam dekade terakhir atau bahkan lebih, ungkap Guo Jiakun, secara serius melanggar hukum internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, dan telah mendatangkan malapetaka pada ekonomi dan mata pencaharian rakyat Kuba.

"China menentang campur tangan AS dalam urusan dalam negeri Kuba atas nama kebebasan, demokrasi, dan antiterorisme," tambah Guo Jiakun.

China, kata Guo Jiakun, juga mendesak AS untuk segera mencabut blokade terhadap Kuba, menghapus Kuba dari daftar "negara sponsor terorisme", dan bertindak demi kepentingan perbaikan hubungan AS-Kuba serta menjaga agar belahan bumi sebelah barat tetap damai dan stabil.

Biden sebelumnya menganggap pemerintah Kuba tidak terbukti memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan terorisme internasional dalam 6 bulan terakhir.

MoU itu juga secara efektif mengakhiri pembatasan terhadap orang dan badan Kuba tertentu yang melakukan transaksi keuangan dengan orang dan badan AS.

Keputusan tersebut juga mengembalikan kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Trump pada 2021 silam.

Keputusan itu disebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk membebaskan tahanan politik di Kuba dan mereka yang ditetapkan oleh Washington sebagai orang-orang yang ditahan secara tidak adil oleh pemerintah di Havana.

Akibatnya, langkah tersebut akan memblokir warga negara AS atau individu lain untuk mengajukan klaim di pengadilan AS atas properti yang disita oleh otoritas Kuba setelah Revolusi Kuba 1959.

Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi di Indonesia, Selasa (21/1), mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi hingga anggota Kabinet Merah Putih telah serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Berikut ini lima berita hukum menarik pilihan ANTARA.

1. KPK tahan Bupati Situbondo Karna Suswandi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, menahan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) atas dugaan korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Situbondo tahun 2021–2024.

Selain Karna, penyidik KPK juga melakukan penahanan terhadap Kepala Dinas PUPR Kabupaten Situbondo Eko Prionggo Jati (EPJ) yang bersama Karna Suswandi ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

2. Menko Yusril: Pemerintah masih pelajari wacana pulangkan Hambali

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah Indonesia masih mempelajari soal wacana memulangkan mantan tokoh militan Jamaah Islamiyah, Encep Nurjaman alias Hambali, dari penjara militer Amerika Serikat di Guantanamo, Kuba.

"Belum ada diputuskan akan kita minta dia ditransfer ke Indonesia, itu belum. Kita sedang mempelajari, menjajaki, dan mengoordinasikan ini, bukan hanya kami, tetapi juga instansi atau badan atau kementerian yang lain," kata Yusril di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

3. Komisi III minta Polda Jabar usut dugaan salah tangkap di Tasik

Komisi III DPR RI meminta meminta Kabid Propam Polda Jawa Barat dan Dirreskrimum Polda Jawa Barat agar mengusut tuntas dugaan kasus salah tangkap yang menimpa empat orang anak di bawah umur oleh Polres Tasikmalaya Kota.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pihaknya kemungkinan akan memanggil Kapolres Tasikmalaya Kota untuk menjelaskan terkait kasus dugaan salah tangkap itu. Adapun kasus itu diadukan oleh Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka yang membawa kuasa hukum anak-anak di bawah umur tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

4. Menteri Imipas sebut WN China selipkan uang di paspor sudah diamankan

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mengamankan warga negara asing (WNA) asal China yang membuat konten video menyelipkan uang senilai Rp500 ribu di paspornya sebelum masuk ke Indonesia.

“Bukan ditangkap, tapi diamankan untuk diklarifikasi. Nanti akan diekspos,” kata Agus saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa.

Selengkapnya baca di sini.

5. KPK: Seluruh anggota Kabinet Merah Putih sudah lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sebanyak 123 orang menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga setingkat menteri di Kabinet Merah Putih telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan saat ini Kabinet Merah Putih beranggotakan 124 orang, sedangkan satu orang lainnya baru dilantik 6 Desember 2024, sehingga batas akhir pelaporan LHKPN terhadap yang bersangkutan adalah 6 Maret 2025.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Sejumlah narapidana lanjut usia (lansia) di Jepang memilih untuk tetap hidup di penjara daripada harus tinggal sendiri dan hidup kesepian setelah bebas.

Seorang petugas di Penjara Wanita Tochigi yang terletak di utara Tokyo, Takayoshi Shiranag mengatakan, beberapa narapidana wanita lansia itu bahkan rela membayar demi tetap menetap di balik jeruji besi itu.

"Bahkan ada orang yang mengatakan mereka akan membayar 20.000 atau 30.000 yen (sekitar Rp 2-3 juta) sebulan untuk tinggal di sini selamanya," kata dia, dikutip dari CNN.

Lapas itu memang menjadi penjara wanita terbesar di Jepang. Sejumlah narapidana lansia terlihat berjalan di sepanjang koridor, beberapa menggunakan alat bantu jalan.

Para pekerja lapas membantu mereka untuk mandi, makan, berjalan, dan minum obat, layaknya petugas di panti jompo.

Hidup di penjara diklaim paling stabil bagi lansia di Jepang

Seorang narapidana bernama Akiyo (81), bukan nama asli, mengaku menjalani kehidupan yang lebih stabil saat berada di dalam penjara.

Nenek berambut pendek beruban yang kulitnya dipenuhi bintik-bintik tanda penuaan itu, sedang menjalani hukuman karena mencuri makanan.

"Ada banyak orang baik di penjara ini. Mungkin kehidupan ini adalah yang paling stabil bagi saya," kata dia.

Sehari-hari, para narapidana lansia di Tochigi harus bekerja sebagai buruh pabrik. Namun, pekerjaan itu justru cocok bagi sebagian orang.

Di lapas, mereka mendapat makanan rutin, layanan kesehatan gratis, perawatan orang tua, dan persahabatan yang tidak mereka dapatkan di luar sana.

Bagi Akiyo, kehidupannya di penjara adalah masa hukuman kedua setelah sebelumnya pernah dipenjara saat berusia 60-an tahun karena tuduhan yang sama, yaitu mencuri makanan.

Pada tindak pencurian kedua kalinya, dia mengaku harus hidup dengan uang pensiun yang sangat kecil dan dibayarkan setiap dua bulan sekali.

Dengan uang sedikit, Akiyo memutuskan untuk mencuri. Dia mengira tindakannya itu merupakan masalah yang kecil.

Di sisi lain, putranya yang berusia 43 tahun mengaku tidak ingin hidup bersamanya.

“Saya harap kamu pergi saja.” kata Akiyo menirukan ucapan anaknya.

Kondisi tersebut membuat Akiyo tidak berpikir panjang terhadap kehidupannya di masa mendatang sehingga memutuskan untuk mencuri.

Narapidana lain, Yoko (51), bukan nama asli, dipenjara atas tuduhan penggunaan narkoba sebanyak 5 kali dalam 25 tahun terakhir.

Menurutnya, setiap kali ia kembali, penghuni lapas penjara tampak semakin menua.

"(Beberapa orang) melakukan hal-hal buruk dengan sengaja dan tertangkap sehingga mereka bisa masuk penjara lagi, jika mereka kehabisan uang," kata Yoko.

Di penjara, para lansia itu tetap mendapatkan perawatan medis gratis jika sakit. Namun, begitu bebas, mereka harus membayar sendiri biaya perawatan rumah sakit.

Oleh sebab itu, sebagian lansia wanita memilih untuk sebisa mungkin tinggal selamanya di lapas.

Lansia di Jepang kesepian dan punya sedikit teman

Data dari The Japan Times menunjukkan, lansia berusia 65 tahun ke atas di Jepang yang mengalami kesepian meningkat menjadi 26,1 persen dari total populasi jika dibandingkan 2018.

Data itu didasarkan pada survei yang dilakukan kepada 2.677 orang berusia 65 tahun ke atas tentang berapa banyak teman yang mereka miliki.

Hasilnya, 46,8 persen responden menjawab bahwa mereka memiliki banyak teman. Dalam survei serupa pada 2018, mereka yang memberikan jawaban tersebut mewakili 72,2 persen responden.

Saat ditanya seberapa sering mereka berbicara dengan orang lain, 72,5 persen mengatakan mereka melakukannya setiap hari. Persentase ini lebih rendah dari 5 tahun sebelumnya.

Sementara, 80,9 persen dari mereka yang tinggal bersama orang lain mengatakan, mereka berbicara dengan orang lain setiap hari.

Hanya 38,9 persen dari mereka yang tinggal sendiri menjawab hal yang sama.

Buku putih yang dirilis Kantor Kabinet dan diserahkan ke parlemen setiap tahun itu memperkirakan, persentase orang berusia 65 tahun ke atas akan mencapai 38,7 persen dari populasi Jepang pada 2070.

Persentase jumlah orang dalam kelompok usia 65 tahun ke atas yang hidup sendiri juga terus meningkat pada 2020.

Menurut laporan tersebut, persentase ini akan meningkat menjadi 26,1 persen dan 29,3 persen, masing-masing, pada 2050.

Saat ditanya seberapa mungkin mereka meninggal sendirian, hampir setengah responden menjawab hal itu sangat mungkin terjadi.

Di 23 distrik di Tokyo, contohnya, jumlah penghuni tunggal berusia 65 tahun ke atas yang ditemukan meninggal di rumah mereka, naik ke angka tertinggi sepanjang masa, yakni 4.868 pada tahun 2022.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (Menham) Natalius Pigai meminta aparatur sipil negara (ASN) memedomani Undang-Undang (UU) Perkawinan mengenai poligami. Hal itu menyusul diterbitkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Jakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian yang menjadi polemik.

"ASN itu ikuti saja aturan undang-undang. Karena itu siapa pun, ikuti saja yang tertulis menurut undang-undang," kata Natalius di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dalam Pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan mengatur, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Dengan catatan, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi resmi menerbitkan Pergub Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian. Pergub diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan mengatur mekanisme izin bagi ASN yang ingin memiliki lebih dari satu istri.

Dalam aturan itu, ASN pria yang ingin berpoligami wajib memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum melangsungkan pernikahan. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 4 ayat 1.

Jika seorang ASN melanggar aturan tersebut dan menikah tanpa izin, akan dikenakan hukuman disiplin berat, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Imigrasi telah mengamankan warga negara (WN) China yang mengunggah video selipkan uang Rp 500 ribu di paspor untuk memudahkan ke Bandara Soekarno-Hatta telah diamankan. WN China tersebut diamankan untuk dimintai klarifikasi di bagian seksi pengawasan dan penindakan kantor imigrasi (WASDAKIM).

"Kantor Wasdakim dalam rangka klarifikasi," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto kepada detikcom, Selasa (21/1/2025).

Agus menyampaikan WN China diamankan pada Senin (20/1/2025) malam. Selanjutnya WN China itu dimintai klarifikasi.

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Sebelumnya, Agus menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan oleh WN China untuk membayar visa on arrival. Menurutnya WN China bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025)

Agus mengatakan, pihaknya mendalami motif WN China mengunggah video tersebut. Dia mengatakan, Indonesia tidak memerlukan WNA yang hanya ingin mempermalukan Indonesia.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

WN China Pengunggah Video Minta Maaf

WN China pembuat video selipkan uang di paspor membuat klarifikasi dan meminta maaf.

Video yang diterima pada Senin (20/1) menunjukkan WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Dalam video berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf' itu, dia mengatakan videonya yang viral menimbulkan opini publik bagi Imigrasi RI.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan hanya untuk biaya visa. Dia mengatakan petugas Bea-Cukai di Indonesia sangat baik dan tidak ada tindakan ilegal dari petugas.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," ucapnya.

Simak Video 'Menteri Agus Soal WN China Selipkan Uang: RI Tak Butuh Orang Seperti Itu':

[Gambas:Video 20detik]

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Muncul fakta baru terkait pemasangan pagar laut di wilayah perairan Tangerang. Ternyata, di lautan yang dipagari itu sudah terbit sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan sertifikat hak milik (SHM). Pemerintah melalui Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan penerbitan dua sertifikat itu ilegal.

“Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi, (sertifikat yang mencakup wilayah laut) itu sudah jelas ilegal. Artinya, pemagaran ini dilakukan tujuannya agar tanahnya itu semakin naik. Semakin lama, semakin naik, semakin naik,” kata Trenggono saat jumpa pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/1/2025), setelah menghadap Presiden Prabowo Subianto.