JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden Prabowo sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua.

Yusril mengatakan, saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril dalam pertemuan dengan delegasi pemerintah Kerajaan Inggris melalui keterangan tertulis, Rabu (22/1/2025).

Yusril mengatakan, pihaknya memiliki komitmen yang kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua.

Ia menyebutkan, salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan untuk menyelesaikan konflik Papua adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Menurut dia, Juha Christensen menawarkan diri untuk menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

"Namun sejauh ini, Pemerintah berpendapat belum memerlukan adanya mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden SBY," ujarnya.

Yusril juga merespons pertanyaan Dubes Inggris Dominic Jermey terkait kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Sebab, pertanyaan itu seringkali muncul di Parlemen Inggris tentang tudingan pelanggaran HAM di Papua, apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Yusril mengatakan, kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

Ia juga menyatakan, Pemerintahan Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua.

"Pemerintah menjamin bahwa penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM yang berat," tuturnya.

Yusril juga menambahkan, pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," ucap dia.

Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) meluncurkan buku saku HAM untuk narapidana yang diusulkan mendapat amnesti Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan sebagai panduan praktis tentang penguatan prinsip hak asasi.

Buku saku yang bertajuk Warga Binaan Pemasyarakatan Melalui Pemberian Amnesti Presiden RI itu diluncurkan oleh Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto, dan Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya saat Rapat Koordinasi Kementerian HAM Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Rabu.

"Kami menargetkan untuk pendidikan kesadaran HAM bagi 44 ribu narapidana yang akan dapat amnesti dan hari ini saya sudah luncurkan (buku saku HAM)," kata Pigai ditemui usai rapat koordinasi tersebut.

Berdasarkan salinan yang diterima ANTARA, buku saku dimaksud terdiri dari empat bab, yaitu bab "Apa Itu Hak Asasi Manusia?", 'Perbuatan Melanggar HAM", "Hak dan Kewajiban Warga Binaan", serta "Hak dan Kewajiban Warga Negara".

Buku saku tersebut disusun untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak terpisahkan, serta relevansinya dengan pelaksanaan kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

Melalui buku itu, para pembaca diharapkan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, baik dalam konteks global maupun implementasinya di Indonesia.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengapresiasi peluncuran buku saku HAM. Menurut Willy, hal tersebut menunjukkan Kementerian HAM telah mengeksekusi keputusan politik Presiden Prabowo.

"Tentu Komisi XIII mengapresiasi ini dan kemudian kita bersama-sama untuk benar-benar menjaga ini, men-deliver-kan (mengejawantahkan, red.) ini secara bersama-sama. Kalau itu diberikan buku saku ‘kan suatu hal yang luar biasa,” katanya saat ditemui terpisah.

Bersamaan dengan peluncuran buku saku HAM, Kemenham juga meluncurkan logo resmi, laman web, serta program sadar HAM untuk 250 ribu masyarakat sekaligus mengarusutamakan HAM bagi satu juta aparatur negara.

Sebelumnya, Pigai menyebut narapidana yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan amnesti dari Presiden akan diberikan pendidikan HAM terlebih dahulu. Menurut dia, hal itu bertujuan membangun kesadaran HAM dan mengubah pola pikir para narapidana dari kriminal menjadi humanis.

"Pelatihan mereka terkait dengan nilai-nilai hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, perdamaian, supaya yang paling penting ‘kan perubahan mindset. Mindset kriminal, (diubah menjadi) mindset human," ujarnya di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menteri HAM mengatakan pendidikan HAM bagi narapidana yang akan diberi amnesti itu termasuk salah satu fokus Kementerian HAM untuk tahun 2025.

"Sebelum mereka diberi amnesti, kami akan mendatangi lembaga pemasyarakatan, inventarisasi. Sudah mulai inventarisasi dan nanti kita akan melakukan pendidikan," tuturnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Delegasi Kerajaan Inggris menemui Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusi (HAM), Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Senin (20/1) lalu.

Selain membahas kebijakan pemindahan narapidana atau transfer of prisoner, pertemuan tersebut turut membahas isu pelanggaran HAM dan konflik di Papua .

Duta Besar Inggris Dominic Jermey bertanya soal kebijakan pemerintah Indonesia di bawah Presiden Prabowo terhadap konflik di Papua.

Menurutnya pertanyaan tersebut sering muncul di Parlemen Inggris terutama mengenai tudingan pelanggaran HAM di Papua. Dominic ingin tahu apakah kasus-kasus yang terjadi diselesaikan melalui pengadilan umum atau pengadilan HAM.

Dalam keterangan tertulis Kemenko Kumham Imipas, Yusril mengatakan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua selama ini diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Kami masih mendiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto apakah beliau akan menggunakan pendekatan baru terhadap masalah yang ada di Papua. Yang jelas, Pemerintah Presiden Prabowo akan lebih mengedepankan hukum dan HAM dalam menyelesaikan setiap permasalahan di Papua," kata Yusril dikutip Rabu (22/1).

Yusril memastikan pemerintah menjamin penegakan hukum dan keamanan yang dilakukan di Papua bersifat terukur guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat.

Sementara terhadap pelaku kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata baik terhadap polisi dan TNI maupun terhadap rakyat sipil, semuanya diselesaikan melalui pengadilan umum.

"Pemerintah tidak melihat adanya kasus-kasus yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan HAM di Papua," kata Yusril.

Wakil Menteri Luar Negeri Inggris Inggris Catherine West yang mendengar jawaban Yusril mengucapkan terima kasih atas penjelasan tersebut. Ia mengatakan akan menyampaikan jawaban tersebut ketika bertemu dengan anggota Parlemen Inggris yang sering menyoroti isu Papua.

"Terima kasih atas penjelasannya sebab ada sejumlah anggota Parlemen yang sering mempertanyakan masalah ini. Akan saya sampaikan kepada mereka ketika saya kembali ke London bahwa saya telah mendiskusikan ini dengan seorang menteri yang memiliki latar belakang hukum," kata Catherine.

Yusril menyatakan RI memiliki komitmen kuat untuk menyelesaikan konflik di Papua. Salah satu pihak yang sudah menawarkan bantuan adalah Juha Christensen, aktivis perdamaian asal Finlandia yang pernah terlibat dalam proses perdamaian di Aceh.

Dia menawarkan menjadi mediator dialog antara pemerintah Indonesia dengan kelompok-kelompok di Papua, juga kelompok pendukung kemerdekaan Papua di luar Indonesia.

Namun, sejauh ini pemerintah berpendapat belum memerlukan mediator untuk memfasilitasi perundingan damai dalam menyelesaikan masalah di Papua, sebagaimana dilakukan di Aceh pada masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Yusril berujar Presiden Prabowo kini sedang mempertimbangkan memberikan amnesti kepada orang-orang yang terlibat dalam kelompok kekerasan bersenjata di Papua. Saat ini, Kementerian Hukum sedang mendata siapa saja yang bisa diberikan amnesti.

"Pada dasarnya, Presiden Prabowo sudah setuju untuk memberikan amnesti dan abolisi kepada mereka yang terlibat dalam konflik di Papua dan menyelesaikan masalah di sana secara damai dengan mengedepankan hukum dan HAM. Saya pikir ini akan menjadi harapan baru bagi kami untuk menemukan solusi bagi Papua," kata Yusril.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenko Kumham Imipas, delegasi pemerintah Kerajaan Inggris dipimpin oleh Catherine West. Hadir juga Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey.

Sementara Yusril didampingi oleh Plt. Deputi Koordinasi bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan I Nyoman Gede Surya Mataram dan Staf Khusus bidang Hubungan Internasional Ahmad Usmarwi Kaffah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai segera mengeluarkan delapan peraturan menteri. Selain itu, Natalius Pigai akan mengusulkan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jadi saya sudah siapkan draf, paling tidak itu delapan peraturan menteri dan saya sudah dorong juga dua rancangan undang-undang ke pemerintah. Termasuk revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia," kata Pigai kepada wartawan di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025)

Pigai mengatakan salah satu hal yang akan dibahas dalam undang-undang tersebut adalah restitusi dan rehabilitasi korban-korban pelanggaran HAM masa lalu.

"Lalu selanjutnya adalah bagaimana restorasi, terutama program-program remedial. Bantuan-bantuan restitusi dan rehabilitasi bagi korban-korban dalam berbagai konflik pada masa lalu," ujar Pigai.

Mendengar usulan tersebut Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan akan memasukkannya ke daftar pendek rencana revisi undang-undang. Hal itu dilakukan karena Prolegnas 2025 telah ditetapkan.

"Kalau itu usulan kementerian, nanti pemerintah kan, tiga belah pihak kan, pemerintah, DPR dan DPD. Jadi kalau itu usulan pemerintah akan kemudian dia dikonsolidasi pemerintah yang membawa itu nanti kan akan ada evaluasi Prolegnas," ujar Willy.

"Jadi Prolegnas-prolegnas kan sudah diketok. Jadi itu mungkin akan masuk long list apakah itu akan masuk short list, nanti tergantung negosiasi pihak pemerintah dengan DPR yang dalam hal ini diwakili oleh Badan Legislasi," tambahnya.

Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai bahwa pemberian Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) terkait adanya pemagaran laut di pesisir pantai Tangerang, Banten, merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut dia, pemberian SHGB tersebut berada di ruang abu-abu regulasi dan seharusnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu telah diatur dalam undang-undang, sehingga hal tersebut tidak punya alasan hukum.

"Seharusnya menurut saya itu tidak lama, siapa saja orang internal ATR/BPN yang berperan melakukan pelanggaran hukum itu," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berperan dalam hal itu karena lembaga tersebut yang mengeluarkan SHGB.

Namun, dia mengatakan bahwa saat ini Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sudah menyatakan adanya SHGB di laut tersebut dan menyampaikan permintaan maaf.

"Itu kemudian menjadi pintu masuk bagi menteri yang baru untuk membereskan institusinya. Jangan sampai terjadi lagi," kata dia.

Menurut dia, sanksi tegas harus diberikan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran itu agar kejadian serupa tak terulang kembali. Pasalnya, dia mengatakan bahwa kasus yang serupa juga terjadi bukan hanya di kawasan Banten dan Jakarta, melainkan juga di daerah-daerah lainnya.

"Ada beberapa tempat, ada 17 kalau enggak salah. Jadi harapan kita ya itu segera dituntaskan secara hukum yang bertanggung jawab harus menghadapi pengadilan," kata dia.

Untuk itu, dia mengatakan Komisi II DPR RI akan mengundang Menteri ATR/BPN untuk menghadiri rapat yang membahas permasalahan tersebut pada Kamis (23/1).

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa 263 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, merupakan milik perusahaan hingga perorangan.

Nusron di Jakarta, Senin (20/1) mengatakan bahwa total SHGB yang terbit di pagar laut tersebut sebanyak 263 bidang, merupakan milik dua perusahaan swasta dan perorangan yang ada di wilayah tersebut.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Dua warga Amerika Serikat (AS) yang ditahan otoritas Taliban di Afghanistan telah ditukar dengan seorang warga Afghanistan yang selama ini dipenjara di AS atas tuduhan perdagangan narkoba dan terorisme.

Berita itu muncul setelah Ryan Corbett dan William Wallace McKenty dibebaskan. Warga Afghanistan, Khan Mohmmad, sebelumnya menjalani hukuman seumur hidup di penjara federal di California atas tuduhan perdagangan narkoba dan terorisme.

BBC melaporkan, pernyataan dari pemerintahan Taliban di Kabul mengumumkan kesepatan itu, yang diselesaikan tepat sebelum Presiden Joe Biden mengakhiri masa jabatannya.

Menurut BBC, pembebasan Corbett telah dikonfirmasi oleh keluarganya. Media AS, yang mengutip sumber-sumber resmi, mengidentifikasi McKenty sebagai orang Amerika kedua.

Kesepakatan tersebut – yang kabarnya merupakan hasil dari negosiasi selama dua tahun – dilakukan tepat sebelum Joe Biden menyerahkan kekuasaan kepada Donald Trump hari Senin (20/1/2025).

“Seorang pejuang Afghanistan, Khan Mohammed, yang dipenjara di Amerika telah dibebaskan dalam pertukaran tahanan dengan warga Amerika dan telah dikembalikan ke negaranya,” kata kementerian luar negeri Taliban dalam sebuah pernyataan sebagaiman dikutip BBC.

Keluarga Ryan Corbett berterima kasih kepada pemerintah AS dan Qatar atas peran penting mereka dalam proses pembebasan itu.

“Hari ini, hati kami dipenuhi rasa syukur yang mendalam dan pujian kepada Tuhan karena telah menjaga hidup Ryan dan membawanya kembali ke rumah setelah 894 hari yang paling menantang dan tidak pasti dalam hidup kami,” kata keluarga tersebut.

Corbett tinggal di Afghanistan selama bertahun-tahun bersama keluarganya dan ditahan oleh Taliban lebih dari dua tahun ketika dia kembali untuk sebuah urusan bisnis.

Tentang McKenty hanya ada sedikit informasi yang tersedia, karena keluarganya meminta agar privasinya dihormati.

Adapun Khan Mohammad adalah anggota Taliban yang ditangkap di Afghanistan dalam operasi militer AS di sana. Dia dipenjara tahun 2008. Joe Biden meringankan hukumannya tepat sebelum Biden meninggalkan jabatannya.

Taliban menyebut pertukaran itu sebagai hasil “negosiasi yang panjang dan bermanfaat” dengan AS dan “contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah melalui dialog”.

Talibat melanjutkan, “Emirat Islam memandang positif tindakan Amerika Serikat yang membantu normalisasi dan pengembangan hubungan antara kedua negara.”

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan tahun 2021, mereka belum diakui secara resmi oleh pemerintah manapun di dunia.

Meskipun langkah itu tidak mungkin mengubah hubungan antara Kabul dan Washington, negosiasi lebih lanjut mungkin akan terjadi. Masih ada dua warga AS lainnya yang berada di Afghanistan, diyakini George Glezmann dan Mahmood Habibi.

Taliban juga masih mengupayakan pembebasan seorang warga Afghanistan yang merupakan salah satu dari sedikit tahanan yang tersisa di kamp penahanan Teluk Guantanamo AS.

Dalam sebuah pertemuan di Washington menjelang pelantikannya, Presiden Trump mengancam akan menghentikan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan kecuali Taliban mengembalikan berbagai peralatan militer yang disita Taliban setelah AS menarik diri dari negara itu tahun 2021.

Laporan Departemen Pertahanan AS tahun 2022 memperkirakan bahwa peralatan militer senilai 7 miliar dolar AS (atau setara Rp 114,2 triliun) tertinggal di Afghanistan setelah pasukan AS mundur dari negara itu.

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (22/1/2025). Sidang direncanakan dimulai pukul 15.00 WIB.

Sebelum sidang kabinet paripurna dimulai, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan agenda sidang kabinet akan mendengarkan arahan Presiden Prabowo terkait 100 hari kerja.

“Dari agenda tertulis akan ada arahan dari pak presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama dan mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari kedepan seperti apa,” jelas Juli kepada wartawan.

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas hanya menyampaikan sidang kabinet paripurna akan membahas arahan Presiden Prabowo.

“Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden. Belum sih, saya pikir arahan presiden, soliditas kabinet salah satunya,” imbuh Supratman.

Lebih lanjut, Supratman merespons terkait tingkat kepuasan publik yang mencapai 80,9% dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran pada survei Litbang Kompas.

“Saya rasa teman-teman media sudah tahu juga tingkat kepuasan masyarakat terkait dengan survei Kompas sudah memperlihatkan kerja-kerja yang dicapai pemerintahan di bawah presiden,” terang Supratman.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Jajaran menteri dan wakil menteri, kepala lembaga, dan utusan khusus Presiden tiba di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu siang, untuk mengikuti sidang kabinet perdana tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Kegiatan itu, yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 15.00 WIB, turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menteri-menteri beserta wakil menteri mulai berdatangan secara bergantian mulai sekitar pukul 14.00 WIB.

Jajaran menteri dan wakil menteri yang datang itu, diantaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Kemudian, jajaran wakil menteri yang tiba sejak pukul 14.00 WIB, di antaranya Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.

Menteri Kehutanan, saat ditanya mengenai agenda sidang kabinet hari ini, menjelaskan Presiden Prabowo bakal memberikan arahan-arahan kepada jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

“Dari agenda tertulis, akan ada arahan dari Pak Presiden mengenai 3 bulan, 100 hari pertama, dan mungkin Presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa,” kata Raja Juli menjawab pertanyaan wartawan.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan tepat menyentuh 100 hari pertama masa kerja pada 28 Januari 2025.

Prabowo dan Gibran resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024. Dalam hari yang sama, Presiden Prabowo langsung mengumumkan nama kabinet dan jajaran menterinya.

Presiden kemudian melantik jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa kepala lembaga pada 21 Oktober 2024.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri dan wakil menteri tiba di Istana untuk sidang kabinet

Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1) sore.

"Akan ada arahan dari pak presiden mengenai tiga bulan 100 hari pertama dan mungkin presiden juga akan memberikan perintah kepada kami untuk 100 hari ke depan seperti apa," kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di lokasi.

Serupa, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan rapat ini akan mendengarkan arahan Presiden Prabowo.

"Rapat paripurna kabinet paripurna, soal nanti ikut arahan pak presiden," kata Supratman di lokasi, Rabu (22/1).

Pantauan CNNIndonesia.com, para menteri dan wakil menteri berbondong-bondong mulai hadir di Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.00 WIB. Mereka kompak mengenakan baju kemeja putih-putih.

Turut hadir ke lokasi Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kemudian Menteri PDT Yandri Susanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, hingga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri.

Lalu, Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk hingga Wamenko Polkam Lodewijk Paulus.

Sidang Kabinet Paripurna ini merupakan yang pertama kali digelar pada 2025. Sidang ini berlangsung beberapa hari sebelum kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran pada 28 Januari 2025 pekan depan.

Tanjungpandan, Belitung (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Tanjungpandan, Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menggelar kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk Siswa SDN 11 Badau.

Kegiatan ini mengusung tema "Pemasyarakatan Berdampak dan Sinergi Membangun 7 Kebiasaan Anak Indonesia" bersinergi Polsek Badau dan Koramil 414-01 Tanjungpandan.

Kegiatan diawali dengan sosialisasi "Sekolah Anti Bullying dan menyanyikan jingle "Sekolah Anti Bullying" dipandu oleh Petugas Lapas.

Menu MBG tersebut dimasak langsung oleh pegawai Lapas Tanjungpandan, Yovie Agustian Putra, personel Bhabinkamtibmas Cerucuk Brigpol Apriadi, dan Babinsa Cerucuk Sertu Sudarsono sebanyak 60 porsi.

"Jumlah MBG yang kami sajikan sebanyak 60 porsi," kata Kalapas Kelas II B Tanjungpandan, Gowim Mahali di Badau, Rabu.

Menurut dia, program MBG bagi siswa SD Negeri 11 Badau ini dilaksanakan guna menindaklanjuti perintah 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

"Yang jelas pemasyarakatan harus memberikan dampak bagi warga binaan, keluarga warga binaan, dan masyarakat sekitar. Sehingga kami bersinergi dan berkolaborasi khususnya dengan TNI/Polri, dan pemerintah daerah," katanya.

Disampaikan Gowim, siswa SD Negeri 11 Badau menjadi sasaran karena berada sangat dekat dengan wilayah kerja Lapas Tanjungpandan dan pihak sekolah menyambut baik serta antusias mengikuti program MBG tersebut.

Selain itu, menu MBG yang disajikan terdiri dari nasi putih, daging sapi semur, cah sawi baso sapi, ayam nugget, pisang, susu UHT, dan air mineral menyesuaikan dengan jumlah protein dan karbohidrat.

"Saya melihat karena memang selain yang masaknya luar biasa tentu rasanya enak, kemudian juga karena kebersamaan jadi anak-anak makannya lebih lahap dibandingkan makan sendiri," ujarnya.

Dirinya berharap program ini bisa berlanjut di kemudian hari sesuai arahan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Tentunya program ini harus berkelanjutan karena perintahnya kami memang harus berdampak ke masyarakat dan murid-murid seperti yang kami selenggarakan pada hari ini," katanya.

Kepala SD Negeri 11 Badau, Ismail di Badau, Rabu mengatakan para siswa menyambut baik' program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh jajaran Lapas Kelas II B Tanjungpandan.

Ia menjelaskan, para siswanya sangat senang dan lahap menyantap MBG yang dimasak langsung oleh pegawai Lapas Kelas II B Tanjungpandan Yovie Agustian Putra, Bhabinkamtibmas Cerucuk Brigpol Apriadi, dan Babinsa Cerucuk Sertu Sudarsono.

"Semoga nanti ke depannya kegiatan ini bisa berlanjut," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bachmid, memastikan kliennya memiliki rasa sayang yang besar terhadap anaknya, LM, meskipun saat ini belum bertemu secara langsung.

Menurut Fahmi, kasih sayang seorang ibu tidak selalu diukur dari kehadiran fisik.

"Nikita sangat sayang sama anaknya. Sayang itu jangan seperti kita wajib ketemu," ujar Fahmi di daerah Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (22/1/2025).

Fahmi mencontohkan bahwa kasih sayang seorang ibu bisa tetap terjaga meski jarak memisahkan.

"Kalau kita punya anak di luar negeri, tetap kita sayang dia walau tidak ketemu. Sayang itu jangan terus kalau tidak ketemu kita tidak sayang anak. Bukan seperti itu," lanjut Fahmi.

Ia merasa kasih sayang seorang ibu adalah hal yang abadi.

Hal ini pun sama seperti kasih sayang Nikita terhadap LM.

"Sayang itu ada di hati seorang ibu dan itu seumur hidup sayangnya," kata Fahmi.

Lebih lanjut, Fahmi mengatakan, Nikita telah menunjukkan bentuk kasih sayangnya dengan memberikan lingkungan yang lebih baik dan eksklusif untuk anaknya.

Ia menilai, setiap orangtua memiliki cara masing-masing dalam mendidik anak.

"Bawa dia ke tempat yang lebih eksklusif, dilindungi persoalan-persoalan. Yang tahu bagaimana cara melindungi ibunya sendiri. Kita tidak tahu cara mendidik anak karena orang punya cara tersendiri mendidik anak," tutur Fahmi.

Sebelumnya diketahui, LM kabur dari rumah aman dan pergi menemui Razman Arif Nasution.

Setelah bertemu Razman, LM dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan.

Karena LM menolak pulang ke rumah Nikita, pihak Polres Metro Jakarta Selatan bekerja sama dengan KPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Diputuskan bahwa LM akan ditempatkan di RS Polri untuk pemulihan kondisi psikologisnya.