Jakarta (ANTARA) - Bidang Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar diklat dan sertifikasi guna memperkuat pemahaman hukum para jaksa terkait kejahatan yang memanfaatkan kripto.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejagung, Asep Nana Mulyana, mengatakan bahwa terdapat aliran dana ilegal melalui ekosistem kripto yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp1,3 triliun dalam kurun waktu setahun.

"Para pelaku semakin mahir melakukan penipuan investasi berbasis kripto yang merugikan negara kita menggunakan perangkat digital seperti mixer dan tumbler untuk menghilangkan jejak transaksi, cross-chain bridging, untuk memindahkan aset antar blockchain tanpa terdeteksi," kata Asep dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Menurutnya, tidak cukup apabila jaksa hanya bertumpu pada metode konvensional untuk menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan kripto.

Oleh karena itu, kata dia, dalam pelatihan para jaksa diajarkan cara menggunakan tools analisis blockchain dan memahami metode tracking aliran dana ilegal dalam dua tahap.

Pada tahap pertama yang digelar pada 3–7 Februari 2025, ilmu yang diajarkan meliputi fundamental crypto dan chain analysis reactor.

Sedangkan pada tahap kedua yang akan digelar pada akhir April 2025, akan diajarkan mengenai investigasi dan penyitaan asep kripto.

Setiap pembelajaran dan praktik tersebut akan diikuti dengan ujian sertifikasi yang diakui secara global yang nantinya akan membuka kerjasama yang lebih luas dengan institusi internasional seperti UNODC, Stolen Asset Recovery Initiative (STAR) World Bank, hingga Financtial Action Task Force (FATF).

Ia mengatakan, dengan merespons perubahan regulasi secara tepat, mempelajari teknik investigasi yang efektif, serta menguasai teknologi blockchain, diharapkan Kejaksaan dapat memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum di sektor aset kripto tidak lolos dari jerat hukum.

Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan tepat sasaran menjadikan Indonesia negara yang aman untuk berbisnis di bidang teknologi.

"Kita akan menghadapi banyak kasus yang menuntut kolaborasi antar satuan kerja. Dengan pemahaman yang sama, tentu best practices dalam investigasi aset kripto perlu menjadi pengetahuan kolektif," ucapnya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, investor.id - Anggota Komisi XIII DPR Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga mengapresiasi langkah cepat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianso yang memecat 30 petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta. Pemecatan tersebut imbas pemerasan yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

Umbu mengharapkan, para petugas imigrasi yang terlibat kasus tersebut tak cukup hanya diberhentikan dari tugasnya, harus pula diproses secara hukum. 

"Kami mengapresiasi kepada Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan yang telah menindak tegas mencopot para pejabat Imigrasi di bandara Soekarno-Hatta yang diduga terlibat dalam tindak pidana melakukan pemerasan terhadap para WNA China," ujar Umbu Rudi kepada wartawan, Senin (3/2/2025).

Menurut Umbu, proses hukum dilakukan kepada para terduga agar memberikan efek jera. Sebab, tindakan tersebut memalukan dan menganggu profesionalitas pejabat imigrasi lainnya.

"Para pelaku harusnya langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan harus ditindak secara pidana agar menimbulkan efek jerah supaya membawa dampak bagi profesionalisme pegawai dan staf Imigrasi di manapun," tandas Politisi Golkar asal NTT ini. 

Menurut dia, perilaku para petugas Imigrasi itu menambah citra buruk bagi pemerintah Indonesia di mata para WNA lainnya.

"Ini sangat disayangkan. Apalagi saat ini sudah ramai beredar potongan video yang mana seorang WNA ketika masuk ke Indonesia, sudah menyiapkan uang karena sudah pasti akan diperas. Ini suatu Tindakan petugas Imigrasi yang sangat mencoreng bangsa Indonesia," tandas dia.

Senada dengan Umbu, Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf juga mengapresiasi sikap tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut.

“Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan. Sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia, bandara ini harus menjadi cerminan integritas dan profesionalisme aparat negara," tutur Almuzzammil.

Dia menegaskan, tindakan tegas ini harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri.

"Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan dunia internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik," pungkas dia.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA - Viral di media sosial berisi pengakuan narapidana kasus narkoba yang diduga menyetor uang hingga Rp190 juta per bulan kepada Kapolres Labuhanbatu , Sumatera Utara. Tak hanya itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran masing-masing Rp20 juta setiap bulan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko buka suara terkait Kapolres Labuhanbatu diduga menerima setoran dari narapidana kasus narkoba. Pihaknya akan mengambil langkah tegas jika terbukti terdapat pelanggaran.

"Apabila ada kejadian tersebut tentunya Kapolda Sumatera Utara akan mengambil langkah-langkah secara tegas," ujar Trunoyudo di Jakarta Selatan, Senin (3/2/2025).

Saat ini, Bid Propam Polda Sumatera Utara masih melakukan pendalaman mengenai informasi tersebut. Pendalaman dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah informasi dan klarifikasi.

Kemudian, mencari bukti dugaan penerimaan uang. Termasuk, periode penerimaan uang dan siapa saja yang terlibat.

"Namun demikian, kita menunggu semuanya, sabar. Hasil dari proses pendalaman tentu Propam Polda Sumut akan melakukan langkah-langkah pendalaman yaitu penyelidikan dalam proses melihat adanya informasi tersebut benar atau tidak," kata Trunoyudo.

Sebelumnya, dugaan penerimaan setoran ini viral di Twitter alias X. Akun @AbjodohCome**** mengunggah video pengakuan salah satu narapidana narkoba mengenai uang setoran kepada Kapolres Labuhanbatu.

Dalam video disebutkan Kapolres sebagai ketua kelas yang harus menerima setoran rutin. Selain itu, Kasat Narkoba dan Kanit juga disebut menerima setoran.

Narapidana itu mengaku menyetorkan uang kepada Kasat Narkoba dan Kanit masing-masing Rp20 juta setiap bulan. Namun, belum diketahui periode Kapolres hingga tujuan pemberian uang tersebut.

Jakarta -

Mantan terpidana kasus suap dari Harun Masiku, Agustiani Tio Fridelina, mendatangi kantor Komnas HAM. Dia mengadukan pencegahan dirinya ke luar negeri oleh KPK.

"Melaporkan terkait pengaduan terhadap kesewenang-wenangan dari penyidik KPK karena surat pencekalan yang diterima oleh Ibu Tio dan suami," ujar pengacara Agustiani, Army Mulyanto, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Dia mengatakan Agustiani Tio sedang mengidap kanker. Menurutnya, kliennya harus melakukan perawatan lanjutan.

"Nah, terkait apa yang menjadi dasar kami membuat laporan adalah terkait hak asasi manusia, khususnya hak kesehatan dari Ibu Tio yang memang faktanya hari ini beliau sedang menghidap penyakit kanker dan memang harus melakukan tindakan rawat lanjutan di Februari ini," ujarnya.

Agustiani Tio sendiri mengaku tidak tahu alasan KPK mencegah dirinya ke luar negeri. Dia mengatakan dirinya sudah menjalani hukuman dan telah bebas pada 23 April 2023.

Dia mengaku harus ke China untuk melakukan operasi. Dia khawatir penyakitnya memburuk.

"Saya tidak tahu apa dasarnya saya menerima pencekalan untuk berangkat ke luar negeri selama 6 bulan. Saya harus kembali lagi pada 17 Februari ini untuk operasi yang tadi ada di usus saya itu. Karena dikhawatirkan itu akan menjadi cikal bakal kanker lagi," ujar Agustiani Tio sambil menangis.

Agustiani mengatakan dirinya memohon izin kepada KPK tidak bisa hadir jika ada panggilan dari KPK pada Februari ini. Dia mengatakan harus berobat ke China.

"Bahwa saya nanti Februari, kalau memang persidangan di Februari, saya tidak bisa hadir, saya bilang. Saya minta izin untuk tidak bisa hadir karena saya harus berangkat kembali," tuturnya.

Agustiani merupakan mantan terpidana kasus suap Harus Masiku yang telah menjalani masa hukuman. Dia telah dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 150 juta pada 2020.

Agustiani disebut sebagai orang kepercayaan Wahyu Setiawan, yang merupakan komisioner KPU. Wahyu Setiawan sendiri telah divonis 7 tahun penjara dan sudah bebas bersyarat.

Wahyu bersama Agustiani dinyatakan bersalah menerima suap dari Harun Masiku senilai SGD 19 ribu dan SGD 38.350 atau setara dengan Rp 600 juta. Suap itu ditujukan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Padahal suara Harun Masiku tak memenuhi persyaratan.

Sebelumnya Agustiani Tio kembali dipanggil KPK sebagai saksi soal kasus dugaan perintangan penyidikan terhadap suap Pergantian Antar Waktu (PAW) yang melibatkan buron Harun Masiku. Dirinya mengaku ditanyai 14 pertanyaan.

(haf/haf)

JAKARTA, KOMPAS.com - Agustiani Tio Fridelina, mantan terpidana kasus korupsi suap Harun Masiku, mengadu kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pencekalan yang menghalanginya untuk bepergian ke luar negeri.

Ia mengungkapkan bahwa pencekalan tersebut menghambat rencananya untuk berobat ke Guangzhou, China, guna mengatasi penyakit yang dideritanya sejak menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.

Dia menceritakan bagaimana kondisinya saat ini sehingga harus berobat ke Guangzhou, China saat masa percobaan 2024.

"Saya berobat di Guangzhou, keberangkatan saya pertama ini saya diangkat rahim," kata Agustiani, di Kantor Komnas HAM pada Senin (3/2/2025).

Ia menambahkan, setelah menjalani pengobatan pertama, ia tidak dapat hadir untuk pemeriksaan kedua, yang menyebabkan munculnya polip di ususnya.

Polip tersebut harus segera ditangani untuk mencegah kemungkinan berkembang menjadi kanker.

Agustiani saat ini dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan pada 17 Februari 2025 untuk operasi.

Namun, ia khawatir pengobatan tersebut akan tertunda akibat pencekalan yang diterapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia mengeklaim telah memenuhi panggilan KPK meskipun dalam kondisi kesehatan yang tidak baik.

Akhirnya, pada 6 Januari 2025 dia datang dan meminta izin kepada penyidik tidak bisa hadir jika sidang digelar Februari, karena dia harus berobat.

"Saya tidak tahu kok tiba-tiba nih ada pencekalan," ungkap dia.

Agustiani mempertanyakan alasan di balik pencekalan tersebut, apakah karena keterangannya dianggap tidak sesuai dengan harapan KPK atau ada alasan lain.

Diketahui, mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ini telah diperiksa kembali pada 6 Januari 2025.

KPK menjadwalkan pemanggilan Agustiani sebagai saksi dalam kasus suap Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR RI 2019-2024, serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Agustiani sebelumnya divonis empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider empat bulan kurungan pada Agustus 2020.

Ia dinyatakan terbukti bersama eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menerima suap sebesar 19.000 dollar dan 38.350 dollar Singapura, setara dengan Rp 600 juta, dari Saeful Bahri.

Agustiani melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) telah mengambil tindakan tegas dengan mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dugaan praktik pemerasan yang menimpa warga negara China.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M Godam, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan internal terhadap para petugas tersebut.

Namun, ia belum memberikan kepastian mengenai kemungkinan proses hukum yang akan diambil.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ungkap Godam dalam keterangan kepada Kompas.com, pada Senin (3/2/2025).

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan pengumuman bertuliskan "No Tipping" di beberapa lokasi di bandara, yang mulai berlaku sejak 1 Februari.

Sebelumnya, media sosial X (Twitter) ramai dengan unggahan tangkapan layar yang konon berasal dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia.

Dalam surat yang diunggah oleh akun X @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China menyampaikan keluhan resmi kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait kasus pemerasan yang terjadi di salah satu bandara internasional di Indonesia.

Surat yang bertanggal 21 Januari 2025 tersebut mengungkapkan bahwa sejumlah warga negara China menjadi korban pemerasan oleh petugas Imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta.

Kasus pemerasan WN China

Sejumlah kasus pemerasan ini terjadi antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Secara total terdapat 44 kasus yang telah diselesaikan dengan Rp 32.750.000 berhasil dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," terang isi surat tersebut.

Dalam surat tersebut disebutkan, bahwa masih banyak kasus pemerasan lainnya yang belum dilaporkan oleh warga negara China, baik karena kesibukan atau takut akan balas dendam.

Kedutaan China juga mengusulkan agar tanda-tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" dipasang untuk membantu mengatasi masalah ini.

Mereka berharap perintah serupa juga dapat disampaikan kepada agen perjalanan China agar tidak menyarankan wisatawan untuk menyuap petugas imigrasi.

Di sisi lain, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan bahwa keputusan untuk mencopot semua pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta diambil setelah menerima laporan mengenai dugaan pemerasan tersebut.

"Kami berterima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com, Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa Kementerian tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apapun dan memastikan bahwa para pejabat yang terlibat akan menerima sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.

"Saat ini, mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kami hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tutup Agus.

Sumber: nasional.kompas.com

KOMPAS.com - Pengadilan Uni Eropa membuat keputusan bahwa kegagalan menangani polusi merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Putusan yang diumumkan, Jumat (31/1/2025), itu bakal berdampak signifikan bagi swasta dan pemerintah nasional dan regional.

Dikutip dari Edie, Senin (3/1/2025), putusan tersebut muncul setelah sekelompok warga dari wilayah Campania, Italia, mengajukan kasus hukum di pengadilan.

Alasannya, pemerintah daerah gagal menerapkan sistem pengelolaan limbah yang tepat sehingga mengakibatkan polusi tanah, air, dan udara yang memengaruhi kesehatan masyarakat. Masalah itu telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Beberapa lingkungan di wilayah tersebut, yang dihuni oleh tiga juta orang, secara lokal pun sudah dikenal sebagai 'Land of Fires' karena pembuangan dan pembakaran sampah yang sembarangan.

"Dampak kesehatan lokal jelas, dari meningkatnya angka kanker dan penyakit kardiovaskular hingga penyakit pencernaan serta saluran kemih," kata ahli epidemiologi Dr. Fabrizio Bianchi mengatakan.

Sementara firma hukum lingkungan ClientEarth yang mewakili kelompok masyarakat tersebut di Pengadilan HAM Eropa mengungkapkan, kegagalan menangani polusi itu telah merusak hak warga untuk hidup (Pasal 2 Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa) dan hak untuk hidup pribadi (Pasal 8).

ClientEarth menyoroti “prinsip pencegahan” dan “prinsip kehati-hatian” yang mengharuskan pihak berwenang mengambil tindakan dini guna mengatasi polusi yang dapat membahayakan masyarakat.

Putusan di Pengadilan HAM Eropa perlu dibuat bersama oleh tiga hingga 15 hakim, tergantung pada pentingnya dan kompleksitas kasus.

Meskipun ada perbedaan pendapat di antara para hakim tentang penafsiran Konvensi, terutama tentang bagaimana polusi lokal berbeda dari krisis iklim global, mereka mencapai kesepakatan.

Pengadilan memutuskan bahwa kegagalan pemerintah untuk menangani polusi, meskipun disebabkan oleh pihak swasta, telah melanggar hukum hak asasi manusia.

“Putusan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia kita bergantung pada lingkungan yang sehat termasuk udara, air, dan tanah yang sehat. Pemerintah harus melindungi orang-orang dari ancaman lingkungan terhadap kehidupan, tidak peduli siapa yang menyebabkannya," ungkap Pengacara ClientEarth, Malgorzata Kwiedacz-Palosz.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Kami telah memasang sign (tanda) 'no tipping' dalam tiga bahasa, terutama di perlintasan bandara dan pelabuhan internasional yang paling ramai penumpang

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), memasang tanda tanda tidak menerima tip atau no tipping di bandara maupun pelabuhan internasional yang ramai penumpang untuk mencegah praktik pungutan liar (pungli).

"Kami telah memasang sign (tanda) 'no tipping' dalam tiga bahasa, terutama di perlintasan bandara dan pelabuhan internasional yang paling ramai penumpang," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar M. Godam kepada ANTARA saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta, Senin.

Ditjen Imigrasi berkomitmen untuk menghapus praktik pungli di tempat pemeriksaan imigrasi. Terkait hal ini, Ditjen Imigrasi mengerahkan tim dari Direktorat Kepatuhan Internal untuk mengawasi secara langsung ke tempat pemeriksaan imigrasi yang paling ramai di Indonesia.

Bersamaan dengan itu, Ditjen Imigrasi membuka pengaduan langsung melalui kode respons cepat (QR code) yang tersedia di setiap konter imigrasi. Masyarakat dapat menyampaikan dugaan penyelewengan melalui kanal tersebut.

Ditjen Imigrasi juga terus memperkuat digitalisasi layanan keimigrasian untuk efisiensi dan mempermudah orang melintas dengan visa elektronik via autogate. Digitalisasi tersebut meminimalisasi interaksi antara petugas dan pelintas sehingga diyakini dapat menekan potensi penyalahgunaan wewenang.

Dijelaskan Godam, Ditjen Imigrasi telah memasang 264 autogate di lima tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) besar. Pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, kata dia, sudah terpasang 98 autogate.

"Dan direncanakan akan dioptimalisasikan di seluruh TPI di Indonesia," tuturnya.

Diketahui bahwa sebelumnya beredar surat resmi dari Kedutaan Besar China tertuju ke Kementerian Luar Negeri RI mengenai kasus pemerasan terhadap warga negara (WN) China yang terjadi di bandara di Indonesia. Surat tersebut tertanda tanggal 21 Januari 2025.

Melalui surat itu, Kedubes China menjelaskan bahwa dengan bantuan Direktorat Konsuler Kemlu RI, pihaknya telah menjalin kontak dan berkoordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta untuk menyelesaikan kasus pemerasan terhadap WN China tersebut.

Pihak Kedubes China juga menyebutkan bahwa mereka telah menyelesaikan sedikitnya 44 kasus pemerasan dengan total uang sekitar Rp32.750.000 yang dikembalikan kepada lebih dari 60 WN China.

Terkait hal itu, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para pejabat itu juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Makassar -

Tersangka kasus skincare bermerkuri, Mira Hayati (MH) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), akan segera diadili setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Owner skincare tersebut pun menjalani penahanan di Rutan Makassar.

Dalam foto yang diterima detikSulsel, Mira Hayati berada di salah satu ruangan di Kejari Makassar. Mira Hayati diserahkan penyidik Polda Sulsel kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel di kantor Kejari Makassar pada Senin (3/2/2025).

Tampak Mira Hayati mengenakan rompi tahanan berwarna merah. Tangan perempuan berjilbab warna putih itu diborgol dan didampingi salah satu jaksa yang memegang dokumen berita acara penahanan.

Selain Mira Hayati, penyidik kepolisian juga melimpahkan dua tersangka kasus skincare bermerkuri lainnya, yakni Agus Salim (AS) dan Mustadir dg Sila (MS). Kedua tersangka juga mengenakan rompi berwarna merah dengan tulisan 'Tahanan Kejari Makassar' di bagian belakang.

Foto: Dua tersangka kasus skincare merkuri, Agus Salim dan Mustadir dg Sila berbaju tahanan. (dok. Istimewa)

Dalam foto lainnya, Agus Salim dan Mustadir Deng Sila berompi merah sembari memperlihatkan dokumen berita acara penahanan masing-masing. Mereka didampingi jajaran kejaksaan.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Soetarmi mengatakan, ketiga tersangka sempat menjalani pemeriksaan. Setelah kondisi dipastikan sehat, mereka langsung ditahan.

"Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa ketiga tersangka dalam keadaan sehat. Selanjutnya terhadap 3 tersangka dilakukan penahanan," ujar Soetarmi dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Soetarmi mengatakan ketiga tersangka akan ditahan selama 20 hari. Mereka selanjutnya akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

"Tersangka akan menjalani penahanan di Rutan Makassar selama 20 hari terhitung mulai 3 Februari hingga 22 Februari 2025," tuturnya.

"Jaksa Penuntut Umum akan segera melimpahkan perkara 3 tersangka skincare tersebut dijadwalkan pada minggu ini ke Pengadilan Negeri Makassar untuk disidangkan," tegas Soetarmi.

Sebagai informasi, tiga owner skincare itu ditetapkan tersangka usai terbukti memproduksi dan mengedarkan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Mira Hayati (MH) memproduksi kosmetik Lightening Skin Mira Hayati Cosmetic dan MH Cosmetic Night Cream Glowing.

Sementara Agus Salim (AS) adalah pemilik atau owner brand Ratu Glow dan Raja Glow. Tersangka lainnya, Mustadir dg Sila (MS) merupakan istri dari Fenny Frans yang memproduksi kosmetik FF Day Cream Glowing dan FF Night Cream Glowing.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang U RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

(sar/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imigrasi) mencopot 30 petugas di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta menyusul dugaan pemerasan terhadap warga negara China.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar M. Godam, menyatakan bahwa para petugas tersebut akan menjalani pemeriksaan internal, meskipun belum ada kepastian apakah mereka akan diproses hukum lebih lanjut.

"Sampai dengan saat ini sudah 30 orang ditarik dari (Bandara) Soetta dalam rangka pemeriksaan internal," ujar Godam kepada Kompas.com, Senin (3/2/2025).

Sebagai upaya pencegahan, Kementerian Imigrasi juga telah memasang papan informasi bertuliskan "No Tipping" atau larangan memberikan tip kepada petugas di beberapa bandara sejak 1 Februari 2025.

Dugaan pemerasan terungkap dari laporan Kedubes China

Kasus ini mencuat setelah tangkapan layar surat Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia beredar luas di media sosial X (Twitter).

Dalam surat tertanggal 21 Januari 2025 yang diunggah oleh akun @emerson_yu pada Sabtu (1/2/2025), Kedubes China melaporkan kepada Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa sejumlah warga negara mereka menjadi korban pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta.

Menurut isi surat tersebut, kasus pemerasan terhadap WN China terjadi dalam rentang waktu Februari 2024 hingga Januari 2025. Dari total 44 kasus yang telah diselesaikan, sebanyak Rp 32.750.000 telah dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara China.

"Tahun lalu, dengan bantuan Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar RRT telah melakukan kontak dan koordinasi yang erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan," demikian isi surat tersebut.

Kedubes China juga mengungkapkan bahwa kasus yang terdata hanya sebagian kecil dari insiden pemerasan yang sebenarnya terjadi.

Banyak korban tidak melaporkan kejadian serupa karena jadwal yang padat atau takut akan pembalasan di kemudian hari.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, Kedubes China mengusulkan pemasangan tanda "Dilarang memberi tip" dan "Tolong laporkan jika ada pemerasan" di area bandara.

Selain itu, mereka juga meminta agar perintah larangan memberikan tip disampaikan kepada agen perjalanan China, guna mencegah wisatawan menyuap petugas imigrasi.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memastikan bahwa semua pejabat yang terlibat telah dicopot dari jabatannya.

Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menerima laporan dan data-data terkait dugaan pemerasan ini.

"Kami terima kasih atas informasi tersebut. Langsung kami tarik semua yang ada di data dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus kepada Kompas.com pada Sabtu (1/2/2025).

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi pelanggaran apa pun, dan para pejabat yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman sesuai dengan tingkat pertanggungjawabannya.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal. Mereka akan kita hukum sesuai kadar pertanggungjawaban," tegas Agus.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Haryanti Puspa Sari | Editor: Robertus Belarminus)

BEKASI, KOMPAS.com – Developer Cluster Setia Mekar Residence 2 di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, menegaskan komitmennya untuk menghadapi penggusuran yang terjadi.

Perwakilan developer, Abdul Bari mengungkapkan dalam pesan tertulis pada Senin (3/2/2025), mereka siap menempuh jalur hukum terkait permasalahan itu.

“Bentuk perlawanan melalui gugatan penolakan eksekusi di PN Cikarang dan PN Kota Bekasi merupakan bentuk tanggung jawab developer,” ujar Bari, Senin.

Bari menekankan pihaknya telah memenuhi aspek legalitas dalam pengembangan properti, termasuk kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk tanah serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan.

“Kedua hal tersebut telah dipenuhi dan diproses sesuai ketentuan aturan yang berlaku,” ucap Bari.

Dia juga menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan prosedur yang benar.

Berdasarkan pengecekan dari Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SKPT) melalui notaris di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, sertifikat tanah tidak dalam kondisi terblokir, tidak disita, serta tidak dalam sengketa hukum.

Selain itu, transaksi telah disahkan di hadapan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memastikan keabsahan dokumen.

Bari juga menyoroti bahwa pajak yang berkaitan dengan transaksi, seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Pajak Penghasilan (PPh), telah dibayarkan dan divalidasi sesuai prosedur.

Bahkan, proses balik nama ke pembeli yang beriktikad baik telah selesai dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Ia menegaskan bahwa pembelian unit hunian ini juga melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bank yang telah melalui proses verifikasi ketat terkait legalitas tanah dan bangunan.

"Hak dan kewajiban para pihak telah dijalankan secara benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ucap Bari.

Pengadilan Negeri Cikarang Kelas II sebelumnya telah mengeksekusi serta mengosongkan 27 bidang tanah di Cluster Setia Mekar Residence 2 pada Kamis (30/1/2025).

(Reporter: Rachel Farahdiba Regar | Editor: Larissa Huda)

SURABAYA - Kasus pemasangan pagar laut di Tangerang dan Bekasi sampai saat ini dinilai belum cukup jelas akan dibawa ke mana. Perlunya langkah konkret dari lembaga penegak hukum untuk menuntaskan persoalan ini.

Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho mengatakan, negara harus menunjukkan bahwa hukumlah yang memimpin. Bukan kepentingan pengusaha dan birokrasi yang bermain di balik layar. "Perlu segera ada leading lembaga penegak hukum yang menegaskan proses hukum atas kasus ini. Apakah itu kejaksaan atau kepolisian. Publik perlu segera mendapat sinyal penegakan hukum yang jelas,? katanya, Senin (3/2/2025).

Ia mencontohkan pembatalan sertifikat oleh Kementerian ATR/BPN yang dipimpin Nusron Wahid . Menurutnyahal ini hanyalah masalah detail yang seharusnya berada di bawah prioritas penegakan hukum utama. Dalam kasus pagar laut, negara harus menunjukkan kekuasaannya dengan tegas.

Hardjuno menekankan masalah pagar laut harus segera direspons dalam kerangka penegakan hukum dan bukan hanya sibuk membahas urusan administratif. Bahwa di dalam penegakan hukum terdapat masalah administratif adalah hal sudah semestinya, tetapi publik perlu segera mengerti bahwa negara benar-benar akan mengurus aspek pidananya.

"Yang terpenting bagi publik dalam masalah pagar laut ini adalah bahwa Presiden telah jelas memerintahkan pengusutan tuntas, dan bahwa jelas ada pelanggaran pidana di sana. Maka aparat penegak hukumlah yang harus menjadi leading organisasi yang memimpin penyelesaian kasus pagar laut ini," tegasnya.

Selain itu, Hardjuno juga menyoroti peran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang tampak tidak tegas dalam pendekatannya untuk melindungi kepentingan rakyat dalam kasus pagar laut ini. Menurutnya, KKP seharusnya lebih berpihak kepada nelayan dan masyarakat pesisir yang terdampak.

"Jatah mereka para konglomerat dan birokrat hitam sudah cukup. Mereka sudah mengambil terlalu banyak. Kini saatnya investasi yang benar-benar taat hukum dilindungi oleh hukum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.

Hardjuno juga menekankan bahwa di era kepemimpinan Prabowo Subianto, penegakan hukum yang jelas sangat diperlukan untuk memberikan kepastian kepada publik dan investor. Negara saat ini menghadapi kesulitan keuangan, sehingga pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang sehat, bukan sekadar belanja negara dan konsumsi rumah tangga. "Investor, baik dari dalam maupun luar negeri, perlu melihat bahwa Indonesia adalah negara dengan kepastian huku,? tegasnya.