JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ribuan saksi dan korban kejahatan terancam kehilangan perlindungan setelah adanya efisiensi anggaran pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipangkas 62 persen, dari Rp 229 miliar menjadi Rp 85 miliar.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas, mengatakan, efisiensi anggaran tersebut membuat lembaganya kesulitan menjalankan tugas utama dalam melindungi saksi dan korban.

"Pada prinsipnya sih kami mendukung upaya efisiensi dan penghematan ini. Cumanya memang Rp 85 miliar ini enggak mencukupi operasional kami. Maksudnya adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Salah satu dampak terbesar yang nantinya akan dirasakan saksi dan korban, yaitu penghentian beberapa jenis bantuan, seperti layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

"Untuk yang hari-hari medis, psikologis, perlindungan fisik, psikososial dan pendampingan itu akan sangat berdampak. Pasti akan dihentikan program perlindungannya, baik itu bantuan atau perlindungannya," kata dia.

Selain itu, adanya efisiensi anggaran juga membuat LPSK harus lebih selektif dalam mengambil serta menangani kasus.

Pada 2024, tercatat LPSK telah menerima 10.217 permohonan perlindungan, tetapi dengan anggaran yang sekarang sudah terbatas, yaitu Rp 85 miliar, maka banyak permohonan yang terancam tidak dapat diproses.

"Kami enggak bisa menyetop orang untuk mengajukan permohonan, yang susahnya di situ. Makanya kami membatasi saja bahwa misalnya kalau selama ini mungkin dihubungi 24 jam, sekarang jam kerja, misalnya jam 16.00 WIB selesai, lebih dari itu, kami enggak bisa terima," jelas dia.

Dengan dengan adanya keterbatasan anggaran, maka LPSK berupaya melakukan efisiensi dengan memangkas pengeluaran operasional, seperti listrik, internet, dan penggunaan kendaraan dinas.

"Kami melakukan penghematan listrik, kemudian penggunaan air, internet, itu akan dikurangi sekali. Jadi itu opsi yang akan kami lakukan," ucap dia.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengatakan ada dua warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan di Amerika Serikat (AS). Keduanya ditahan terkait pelanggaran keimigrasian yang diperketat usai Presiden AS Donald Trump menjabat.

"Terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump, dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima ada dua WNI yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, yang satu ditahan di New York," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, dalam press briefing di Kemlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2025).

Judha menyebut salah satu WNI yang ditahan berinisial TRN. Dia ditangkap pada 29 Januari 2025 dan saat ini sudah mendapat pendampingan. Dia mengatakan TRN akan menjalani persidangan pada 10 Februari.

"Namun KJRI Houston sudah bisa berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Yang bersangkutan dalam kondisi baik dan sehat dan juga sudah mendapatkan akses pendampingan," kata Judha.

WNI lainnya yang ditahan otoritas AS ialah BK. Judha mengatakan BK ditangkap di New York pada 28 Januari 2025.

BK, kata Judha, ditangkap saat melakukan pelaporan tahunan di kantor Immigration and Custom Enforcement (ICE). Menurutnya, BK telah masuk daftar deportasi sejak tahun 2009.

"Yang bersangkutan sudah masuk dalam daftar deportasi sejak tahun 2009. Dan kemudian yang disangkutan mengajukan asylum (suaka), namun asylum-nya ditolak," jelas Judha.

"KJRI New York juga sudah berkomunikasi walaupun tidak secara langsung, namun dengan istri yang bersangkutan, kondisinya sehat, yang bersangkutan juga sudah memiliki akses pendampingan hukum. Kita akan monitor proses penegakan hukumnya," sambungnya.

Judha menyebut pemerintah RI menjamin para WNI mendapatkan akses kekonsuleran, perlakuan yang baik dan mendapatkan pendampingan hukum. Pihaknya menyerahkan segala proses hukum yang dijalani WNI kepada AS.

"Tugas negara dan tugas pemerintahan, bukan membebaskan mereka dari kesalahan keimigrasian yang ada di Amerika. Namun, tugas pemerintahan adalah melakukan pendampingan hukum kepada mereka, agar semua hak-hak yang disediakan oleh hukum yang ada di Amerika, itu betul-betul dipenuhi," ujar Judha.

Donald Trump telah mengumumkan perintah eksekutif mengenai aturan keimigrasian AS. Perintah itu menyasar para imigran tak berdokumen yang akan langsung dideportasi jika kedapatan oleh pihak imigrasi.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Susilaningtyas menyebut, efisiensi anggaran dinilai sangat berdampak pada kualitas perlindungan untuk saksi dan korban.

Susilaningtyas menyampaikan, anggaran LPSK yang sebelumnya mencapai Rp 229 miliar kini dipangkas sebanyak 62 persen sehingga menjadi Rp 85 miliar pada 2025.

"Dengan anggaran segitu, untuk perlindungan saksi dan korban memang berkonsekuensi kepada kualitas perlindungan yang akan diberikan kepada saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Menurut Susilaningtyas, LPSK mulai merasakan dampak dari keterbatasan anggaran tersebut sejak Januari 2025. Beberapa layanan utama, di antaranya bantuan medis, psikologis, dan perlindungan fisik bagi korban harus dikurangi.

"Sebenarnya, secara prinsip kami mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Tetapi konsekuensinya, LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal," kata dia.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi keterbatasan dana, LPSK melakukan berbagai langkah penghematan di sektor operasional.

Beberapa langkah yang diterapkan antara lain pengurangan penggunaan listrik, air, internet, serta pembatasan kendaraan operasional.

"Termasuk kendaraan operasional itu juga kami minimalkan karena itu akan berpengaruh terhadap perlindungan," jelas dia.

Kini, pihaknya tengah menghitung dan menyiapkan pola efisiensi agar layanan perlindungan tetap berjalan meskipun dengan sumber daya terbatas.

"Jadi hal-hal demikian sedang kami hitung dan sedang kami persiapkan pola penghematannya seperti apa," kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hanya mendapatkan anggaran sebesar Rp 85 miliar untuk operasional tahun 2025.

Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, jumlah tersebut dinilai tidak mencukupi untuk menjalankan fungsi perlindungan bagi saksi dan korban.

"Memang Rp 85 miliar ini enggak bisa mencukupi operasional kami gitu. Maksud operasional adalah berkaitan dengan layanan perlindungan terhadap saksi dan korban," ujar Susilaningtyas saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/2/2025).

Susilaningtyas menjelaskan, efisiensi anggaran yang sudah dirasakan sejak Januari 2025 itu sangat berdampak pada kualitas perlindungan yang diberikan LPSK.

Menurutnya, anggaran yang terbatas membuat para pegawai di LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal.

"Sebenarnya kalau secara prinsip, kami mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Tetapi konsekuensinya, LPSK tidak bisa bekerja secara maksimal," kata dia.

Salah satu dampak terbesar dari pemangkasan anggaran adalah penghentian layanan yang disiapkan LPSK untuk saksi dan korban, di antaranya bantuan layanan medis, psikologis, hingga perlindungan fisik bagi korban.

Oleh sebab itu, untuk mengantisipasinya, pihak LPSK melakukan penghematan listrik, air, internet, serta pengurangan penggunaan kendaraan operasional.

"Termasuk kendaraan operasional itu juga kami minim kan karena itu akan berpengaruh terkait dengan perlindungan," kata dia.

"Jadi hal-hal demikian sedang kami hitung dan sedang kami persiapkan pola penghematannya seperti apa," sambung dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pemerintah untuk mengurangi anggaran belanja yang bersifat seremonial.

Instruksi ini tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 yang berlaku sejak 22 Januari 2025.

"Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion," tulis diktum keempat Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Selain itu, Presiden juga meminta pemerintah mengurangi anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen.

Pemerintah juga diminta mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur.

Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada K/L, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa.

Presiden menargetkan penghematan total anggaran dari pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp 306,69 triliun.

Anggaran tersebut terdiri dari belanja K/L sebesar Rp 256,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah Rp 50,59 triliun.

"Efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306.695.177.420.000," bunyi diktum kedua Inpres tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan ekskusi ini terganjal hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Sebab, mayoritas dari mereka adalah warga negara asing (WNA).

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia mengaku, terus berkordinasi dengan Kejagung ihwal eksekusi mati ini, terutama terhadap WNA. Apalagi, dalam beberapa waktu ke belakang, ada kebijakan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya.

Misalnya, Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum pemulangan mereka, Yusril mengaku telah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2/2025), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Korlantas Polri ikut menghadiri Rapat Koordinasi Pengawalan Kantor Staf Presiden (KSP) tentang isu strategis darurat keselamatan transportasi jalan raya.

Agenda itu digelar di Ruang Rapat Utama (Rupattama) Lt. 2 Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Gambir, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dalam kesempatan tersebut, dibahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas yang disebabkan oleh kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) hingga menyebabkan korban jiwa.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan, ada 12 lembaga yang berkumpul membahas tentang tingginya jumlah kecelakaan angkutan lalu lintas dan jalan.

“Salah satunya karena kendaraan ODOL yang belakangan menjadi topik hangat di kalangan masyarakat,” ucap Slamet, mengutip dari laman resmi Korlantas Polri, Jumat (7/2/2025).

Slamet mengatakan, dari 12 lembaga yang sudah dikumpulkan, berupaya untuk mencari penyebab dan solusinya untuk dibahas lebih mendetail dan lebih serius pada pertemuan selanjutnya.

“Semuanya harus mulai menyadari hampir 26.000 nyawa melayang di tahun 2024 di jalan, ini menjadi perhatian kita semua mulai kita stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan,” ucap Slamet.

Tangkapan layar Ilustrasi truk pengangkut galon

Slamet mengatakan, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas di sektor hilir, yakni dengan penegakkan hukum. Hal ini terlihat dari upaya Korlantas Polri terus menambah jumlah kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

“Kita mencoba memulai dari hulu, dari mulai kendaraan itu mengangkut barang, kemudian keluar dari kawasan, gudang ataupun pelabuhan, untuk diangkut ke suatu tempat yang dituju, kemudian pendidikan pelatihan dan kualitas pengemudi,” ucap Slamet.

Sementara di hilir, Slamet mengatakan, petugas perlu melakukan penindakan hukum dengan memberdayakan kamera ETLE yang sudah mencapai 1.760 kamera.

Dok. Jasa Marga Jasa Marga menggelar operasi truk ODOL di Tempat Istirahat dan Pelayanan KM 72 A Ruas Tol Cipularang arah Jakarta.

“Kami akan optimalkan terus, 2025 ini akan kita tambah lagi, termasuk kamera yang wide motion untuk mengukur tingkat loading atau berat kendaraan tersebut, penegakkan hukum dengan ETLE dan manual untuk keamanan dan keselamatan kita semua,” ucap Slemet.

Slamet juga mengatakan, jumlah kecelakaan pada tahun 2024 mengalami penurunan ketimbang tahun sebelumnya. Adapun jumlah korban kecelakaan didominasi oleh masyarakat kelas menengah ke bawah, sekaligus tulang punggung keluarga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan terpidana seumur hidup kasus penyerangan seksual Reynhard Sinaga kemungkinan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, apabila disetujui pemulangannya ke Indonesia oleh pemerintah Inggris.

"Orang ini harus dimasukkan ke dalam lapas dengan maximum security dan itu hanya ada di Nusakambangan, karena kalau diperlakukan seperti narapidana biasa akan menimbulkan masalah baru lagi," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis (6/2/2025), dikutip dari Antara News.

Ia menjelaskan saat ini pihaknya baru melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah Inggris mengenai rencana pemulangan Reynhard ke Indonesia.

Pembicaraan lebih dalam dengan pemerintah Inggris, sambung dia, akan terus dilakukan, terutama terkait skema kerja sama yang akan dipakai dalam pemulangan Reynhard, baik melalui pemindahan narapidana (transfer of prisoner) atau pertukaran narapidana (exchange of prisoner), hingga mencapai kesepakatan terbaik.

Pasalnya, kata Yusril, terdapat pula warga negara (WN) Inggris yang saat ini sedang menjalani hukuman di Indonesia.

Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengenai rencana pemulangan itu.

Adapun upaya pemulangan Reynhard, kata dia, salah satunya berasal dari permintaan keluarga Reynhard kepada pihaknya.

Terlepas dari kesalahan yang diperbuat oleh Reynhard, Menko menekankan bahwa Negara berkewajiban untuk melakukan pembelaan secara proporsional terhadap warganya yang dipidana di negara lain.

"Tidak bisa mentang-mentang kita tidak suka dengan orangnya, lalu tidak kami urus. Kami bertindak atas nama negara, bukan pribadi," tuturnya.

Reynhard Sinaga merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang dijatuhi pidana seumur hidup pada 2020 silam oleh Pengadilan Manchester, Inggris, setelah dinyatakan bersalah melakukan perkosaan dan serangan seksual terhadap 48 pria Inggris.

Reynhard melakukan tindak kejahatan tersebut selama rentang waktu sekitar dua setengah tahun. Hakim mengatakan Reynhard harus menjalani 30 tahun hukuman penjara, sebelum boleh mengajukan pengampunan.

Baru-baru ini, Reynhard diserang oleh narapidana lain di penjara Inggris, yang mengancam hidupnya. Adapun narapidana yang menyerang Reynhard itu kini sedang diadili oleh Pengadilan Manchester.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Transportasi Singapura, S Iswaran, yang dipenjara tahun lalu karena menghalangi proses hukum dan menerima hadiah yang tidak patut senilai lebih dari 300.000 dolar AS, akan menjalani sisa hukumannya sebagai tahanan rumah. Lembaga Pemasyarakatan Singapura menyampaikan hal itu dalam sebuah pernyataan, Jumat (7/2/2025).

Iswaran merupakan mantan anggota kabinet pertama yang dipenjara di Singapura setelah persidangan yang menarik perhatian publik di negara kota kaya tersebut, yang terkenal dengan pemerintahannya yang bersih.

Iswaran akan menjalani sisa delapan bulan dari masa hukuman satu tahunnya di rumah dengan syarat-syarat tertentu, termasuk pemantauan penerapan jam malam, sesi konseling dan penggunaan gelang elektronik, kata Lembaga Pemasyarakat Penjara Singapura kepada Reuters.

“Dia telah dinilai cocok untuk ditempatkan dalam skema tersebut, karena dia berisiko rendah untuk kembali melakukan pelanggaran, tidak melakukan pelanggaran institusional apapun selama di penjara, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat,” kata pihak Lapas Singapura.

Menurut pernyataan tersebut, narapidana yang memenuhi syarat dipertimbangkan untuk ditahan di rumah ketika mereka telah menjalani setidaknya 14 hari dari masa hukuman penjara yang berdurasi lebih dari empat minggu.

Iswaran pernah menjadi anggota kabinet Singapura selama 13 tahun dan pernah memegang portofolio di perdagangan, komunikasi dan transportasi. Dia mengaku bersalah tahun lalu atas empat tuduhan menerima hadiah yang tidak patut senilai lebih dari 300.000, dan satu tuduhan menghalangi proses hukum.

Israel akan mengikuti jejak Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB atau UNHRC, Kamis (6/1).

Menteri Luar Negeri Israel mengatakan UNHRC selama ini melindungi pelanggar hak asasi manusia dengan membiarka mereka sembunyi dari kawasan.

Ia juga menambahkan bahwa UNHRC fokus menyerang negara demorasi dan menyebarkan antisemiste, alih-alih memperjuangkan hak asasi manusia.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.

Pada saat itu, Hasto menitipkan uang senilai Rp 400 juta dalam bentuk pecahan Rp 50.000.

“Bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 16.00 WIB, Kusnadi selaku staf Sekjen DPP PDI-P menghadap Donny Tri Istiqomah di ruang rapat DPP PDI-P di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat,” ujar Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

“Saat itu, Kusnadi (staf Hasto) menitipkan uang yang dibungkus amplop warna coklat yang dimasukkan di dalam tas ransel berwarna hitam dan mengatakan, ‘Mas ini ada perintah Pak Sekjen untuk menyerahkan uang operasional Rp 400 juta ke Pak Saeful yang Rp 600 juta Harun katanya',” tambahnya.

Setelah Wahyu menerima uang, ia diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Rabu (8/1/2020).

Lembaga anti-rasuah sebenarnya juga menarget Harun dan Hasto dalam OTT tersebut, namun keduanya sudah melarikan diri.

Harun sampai saat ini masih berstatus buron, sementara Hasto baru ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (24/12/2024).

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga berperan aktif dalam kasus suap untuk memenangkan Harun Masiku sebagai anggota DPR.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto disebut menjanjikan jabatan Komisaris BUMN dan Komisioner Komnas HAM kepada Riezky Aprilia jika mau mundur sebagai anggota DPR dan digantikan Harun Masiku.

Hal tersebut diungkap Anggota Tim Hukum KPK, Iskandar Marwanto saat memberikan keterangan dalam sidang praperadilan status tersangka Hasto terkait kasus Harun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Riezky yang diimingi-imingi jabatan adalah eks anggota DPR dari Daerah Pemilihan I Sumatera Selatan.

Ia melenggang ke Senayan karena menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.

Namun, Hasto berkukuh supaya posisi Riezky sebagai anggota DPR digantikan oleh Harun.

“Saeful Bahri (kader PDI-P) mengatakan jika diutus dan diperintah oleh pemohon (Hasto) dan meminta kepadanya (Riezky) untuk mengundurkan diri dari caleg terpilih dan akan diberikan rekomendasi menjadi Komisioner Komnas HAM atau Komisaris BUMN,” kata Iskandar dikutip dari Antara, Kamis (6/2/2025).

Saeful Bahri pergi ke Singapura untuk temui Riezky Aprilia

Iskandar menambahkan, Hasto tidak hanya memberikan iming-iming jabatan di luar DPR supaya Riezky mau memberikan posisinya sebagai wakil rakyat kepada Hasto.

Hasto bahkan mengutus Saeful untuk berbicara langsung dengan Riezky di Singapura pada 25 September 2019 .

Saeful kemudian melangsungkan pertemuan dengan Riezky di Shangri-La Orchard Hotel, Singapura.

Tetapi, tawaran dari Hasto lewat Saeful ditolak oleh Riezky karena suaranya menang di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I.

“Tujuan dari mundurnya Riezky Aprilia adalah untuk digantikan Harun Masiku sebagai caleg terpilih. Namun, Riezky Aprilia menolak tegas dan mengatakan akan melawan,” ungkap Iskandar.

Hasto berikan uang Rp 400 juta

Upaya Hasto untuk menjadikan Harun sebagai anggota DPR tidak berhenti setelah Saeful pergi ke Singapura.

Hasto masih berusaha dengan memberikan uang kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan senilai Rp 400 juta.

Uang tersebut dititipkan kepada pengacara Donny Tri Istiqomah supaya Wahyu mau mengurus pergantian antar-waktu anggota DPR dan menjadikan Harun sebagai wakil rakyat.

Setelah mendapat titipan, Donny menghubungi Saeful dan berkata bahwa uang yang diberikan Hasto sudah di tangannya.