JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempersilakan mahasiswa untuk memberikan kritik terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hal ini disampaikan Prasetyo merespons aksi demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

Namun, Prasetyo meminta narasi yang digaungkan dalam aksi demonstrasi tidak dibelokkan dari apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh pemerintah.

“Inilah ya namanya kebebasan berekspresi, tapi tolong sekali lagi ya jangan membelokkan apa yang sebenarnya tidak seperti itu, mana? Enggak ada Indonesia gelap,” kata Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo meminta seluruh anak bangsa untuk optimis menyongsong Indonesia bangkit.

Ia pun mendorong seluruh elemen masyarakat untuk percaya kepada kerja-kerja yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi, berilah kesempatan juga pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo, baru 100 hari, baru sekian bulan. Banyak sekali masalah, tapi Anda perhatikan bahwa kita terus-menerus mencari cara, mencari solusi, kan begitu,” kata Mensesneg.

“Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak-pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa,” ucap dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" yang diusung mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Oleh: Andreas Lucky Lukwira dan Fatimah Nuryani*

LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

UU Perlindungan Saksi dan Korban diamanatkan oleh Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001.

Kemudian Rancangan UU Perlindungan Saksi dan Korban diajukan oleh Badan Legislasi DPR RI pada Juni 2002 dan lahirlah LPSK pada 8 Agustus 2008.

Dilihat dari latar belakang pembentukannya, LPSK bisa disebut sebagai salah satu “anak kandung” Reformasi selain KPK.

LPSK merupakan lembaga negara yang mandiri dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Dalam sistem hukum tata negara di Indonesia, LPSK tidak termasuk dalam kategori lembaga eksekutif, legislatif, atau yudikatif, melainkan auxiliary state atau "lembaga negara pembantu", yaitu lembaga yang tidak termasuk dalam struktur pemerintahan utama, tapi memiliki tugas dan fungsi untuk mendukung dan melengkapi fungsi pemerintahan.

Dalam hal ini fungsi penegakan hukum dengan menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif.

Dengan kata lain, peran LPSK adalah memastikan kekuasaan yudikatif di Indonesia berjalan dengan adil dan tidak dipengaruhi kekuasaan politik atau salah satu pihak yang berkepentingan.

Tugas dan fungsi LPSK, yaitu melindungi saksi dan korban dalam proses peradilan, memberikan bantuan pemulihan fisik, psikis, psikososial, serta dukungan perhitungan ganti kerugian yang lebih dikenal dengan istilah restitusi (ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban) dan kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban).

Tujuan dari pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban agar keterangan/kesaksian yang diberikan pada saat persidangan menjadi terang dan terungkap sebagaimana kronologis peristiwa/fakta hukum yang terjadi, bukan cerita yang dikarang oleh oknum untuk menguntungkan salah satu pihak atau organisasi tertentu.

Untuk keperluan tersebut, LPSK diberikan kewenangan untuk memastikan saksi dan korban tidak dalam keadaan takut, tertekan, terintimidasi, atau terancam saat memberikan keterangannya, baik pada tahap pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, hingga bersaksi di pengadilan.

Lebih jauh lagi, LPSK dapat mengamankan saksi dan korban dengan merelokasi ke suatu tempat yang dirahasiakan serta dapat memberikan identitas baru kepada saksi dan korban jika terdapat ancaman yang sangat membahayakan jiwanya atau sudah tidak memungkinkan lagi saksi dan korban dapat melanjutkan hidupnya setelah proses hukum selesai dengan memakai identitas aslinya.

Menurut Pasal 5 UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, ahli, serta orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.

Tidak sampai di situ, LPSK juga dapat memberikan perlindungan atas keamanan keluarganya dan harta bendanya. Sehingga subyek perlindungan LPSK tidak hanya terbatas saksi dan korban, melainkan juga ke saksi pelaku, pelapor, dan ahli.

Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, saat merespons adanya aksi dari mahasiswa yang bertajuk "Indonesia Gelap".

Menurut dia, Prabowo baru menjabat selama 100 hari dan tak menampik ada berbagai permasalahan yang muncul. Namun, dia menegaskan bahwa pemerintah pun terus-menerus mencari cara dan solusi untuk mengatasi masalah.

"Bahwa itu belum bisa menyenangkan sebuah pihak, mungkin ada pihak pihak yang masih belum bisa menerima. Bagi kami pemerintah itu biasa," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia pun menganggap bahwa adanya aksi yang digelar pada Senin (17/2) di Jakarta tersebut merupakan kebebasan berekspresi. Namun, dia pun mengingatkan bahwa jangan sampai ada isu yang di belok-belokkan dari fakta sebenarnya.

"Mana? Nggak ada Indonesia gelap gitu. Kita akan menyongsong Indonesia bangkit. Kita sebagai bangsa harus optimis," ujar dia.

Terkait kebijakan efisiensi anggaran yang dipermasalahkan, dia pun meminta para mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyoroti hal itu. Sebab, kata dia, pemerintah melalui Menteri Keuangan pun sudah menjelaskan secara rinci unsur-unsur yang terkena efisiensi.

Dia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tersebut tidak berdampak pada sektor pendidikan. Menurut dia, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), dipastikan terus berjalan.

"Jadi menyampaikan pendapat tidak ada masalah, kami pemerintah akan terus menerima masukan. Karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami," tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan berfungsi agar memangkas anggaran-anggaran yang kurang produktif, seperti seminar hingga acara-acara seremonial. Menurut dia, rakyat membutuhkan aksi nyata dari pemerintah dalam menerapkan kebijakan anggaran.

"Jadi jangan digeser ke wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat. Tidak begitu semangatnya itu," imbuhnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengimbau mahasiswa untuk lebih jeli dalam menyampaikan aspirasi dan mengkritik kebijakan pemerintah.

Imbauan ini disampaikan Prasetyo sebagai respons terhadap aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mengusung tema “Indonesia Gelap”, pada Senin (17/2/2025).

“Pertama, menyampaikan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa saja. Tapi, kalau boleh, saya mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli,” ujar Prasetyo, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan, kebijakan efisiensi yang diberlakukan terhadap kementerian dan lembaga tidak berdampak pada sektor pendidikan.

Menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Pimpinan DPR RI telah menegaskan detail efisiensi dalam rapat yang digelar pada Jumat, 14 Februari 2025.

Politikus Partai Gerindra ini menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak akan memengaruhi program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Iuran Pengembangan Institusi (IPI), maupun Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

“Bahwa tidak betul itu (berdampak ke sektor pendidikan), tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa. Masalah KIP, kemudian IPI beasiswa itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” ujar Prasetyo.

Dia juga menekankan bahwa menyampaikan pendapat tidak menjadi masalah, dan pemerintah akan terus menerima masukan karena hal tersebut merupakan bentuk koreksi bagi mereka.

“Kami pemerintah akan terus menerima masukan karena bagi kami masukan-masukan itu adalah koreksi juga kepada kami,” imbuh dia.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa menggelar aksi serentak di berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.

Tema "Indonesia Gelap" mencerminkan kekhawatiran masyarakat mengenai masa depan negara serta seruan agar pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

Di Jakarta, aksi demonstrasi terpusat di kawasan Patung Kuda, di mana ratusan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil bergabung dalam protes tersebut.

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajukan 13 tuntutan kepada pemerintah, menyoroti berbagai kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat.

"Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalannya pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia," ujar Bagas Wisnu, Jenderal Lapangan Aksi Indonesia Gelap, dalam orasinya.

Berikut adalah 13 tuntutan mahasiswa dalam aksi ini:

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi NasDem, Tonny Tesa mengusulkan 7 anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang berada di Lapas Makassar diberi amnesti. Tonny mengatakan ketujuh narapidana itu berpeluang diberi amnesti karena sudah mendeklarasikan diri dan mengakui NKRI.

Dilansir dari detikNews, usulan itu mengemuka dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Tonny menganggap tidak semua anggota KKB terlibat langsung melakukan kejahatan melainkan hanya ikut-ikutan.

"Kami usulkan di Papua saat ini setelah kami lakukan komunikasi masih banyak saudara-saudara kita yang beda ideologi, tapi banyak yang ikut-ikutan, tokoh-tokohnya ini banyak yang sudah dihukum," ungkap Tonny.

Tonny mengatakan 7 anggota KKB telah membuat surat pernyataan dan akan mendeklarasikan diri kembali ke NKRI. Hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan amnesti.

"Artinya sesuai dengan program Nawacita Presiden, untuk melakukan rekonsiliasi, untuk KKB ini kalau kami boleh usulkan, syarat untuk KKB yang bersenjata ini kita berikan kesempatan juga kepada mereka deklarasi, mereka akan kembali," paparnya.

Dia mengatakan surat pernyataan itu telah diberikan kepada pimpinan DPR. Menurut Tonny, deklarasi 7 narapidana KKB itu bisa berpengaruh kepada KKB di Jayapura dan Nabire.

"Kami berharap Pak Menteri dan seluruh jajaran bisa membantu syarat dari KKB yang bersenjata ini bisa dilonggarkan di kita di Papua karena senjata juga banyak senjata rakitan, Pak, apalagi mereka sudah siap kembali," ucap Tonny.

Sementara itu, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyambut baik usulan pemberian amnesti itu. Supratman mengatakan usulan ini akan dikoordinasikan ke Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau ada 7 anggota KKB yang bersenjata dan itu dimungkinkan ada untuk diusulkan, kami akan mengusulkan kepada Bapak Presiden," ujar Supratman.

Supratman meminta pihak-pihak yang ingin mengusulkan anggota KKB itu menyampaikan surat kepada pemerintah. Dia mengatakan pemberian amnesti kepada pelaku kriminal bukan hal baru di Indonesia.

"Kalau ada suratnya dan apalagi kalau sudah ada pernyataan ingin melakukan integrasi dan kesetiaan kepada Republik, saya rasa amnesti ini kan bukan barang pertama kali kita lakukan," jelasnya.

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Video soal Wacana Amnesti Bagi KKB Papua, Yusril: Kami Sangat Hati-Hati

Imigrasi Batam dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam menangkap seorang terpidana yang menjadi buronan Kejari Badung, Bali. DPO bernama I Wayan Depa Yogiana (34) diamankan di Pelabuhan Internasional Harbour Bay Batam.

Kabid Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Batam, Riyank, mengatakan I Wayan Depa Yogiana ditangkap pad Senin (17/2) malam. Tersangka ditangkap saat baru tiba dari Malaysia di pelabuhan internasional Harbour Bay Batam.

"Kami bersama kejaksaan menangkap tersangka di pelabuhan saat ia kembali dari Malaysia. Tersangka telah masuk dalam daftar cekal Imigrasi sejak 13 Februari 2025," kata Riyank, Selasa (18/2/2025).

Riyank menyebut tersangka I Wayan Depa Yogiana diketahui meninggalkan Indonesia dan pergi ke Malaysia pada bulan lalu. Ia diketahui kembali dari Malaysia melalui pelabuhan Pasir Gudang Malaysia.

"Dia di Malaysia selama satu bulan, tadi malam datang sendiri dari Malaysia. Proses lebih lanjut kita serahkan ke kejaksaan," ujarnya

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Batam I Ketut Kasna Dedi, mengatakan terpidana I Wayan Depa Yogiana ditangkap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1037 K/Pid/2024 tanggal 9 Juli 2024.

"Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana," ujarnya.

Kasna menerangkan terpidana diketahui melakukan penggelapan uang perusahaan perekrutan PMI yang dikelolanya sebesar Rp 230 juta. Akibat perbuatannya pelaku di dijatuhi adalah penjara selama 1 tahun 6 bulan serta kewajiban membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.

"Proses penangkapan berjalan lancar karena terpidana bersikap kooperatif. Setelah diamankan, terdakwa langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Batam untuk diserahkan kepada Tim Jaksa Eksekutor," ujarnya.

"Selanjutnya, ia akan dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali, guna menjalani hukuman sesuai putusan Mahkamah Agung," katanya.

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

Video: Tahanan Kasus Pencabulan Anak Bunuh Diri di Sel Kejari Batam

DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menjadi prolegnas prioritas 2025. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas memastikan TNI tidak akan memiliki kewenangan penegakan hukum nantinya.

"Saya rasa ndak ada ya, itu tidak ada (TNI dapat melakukan penegakan hukum)," kata Supratman di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Supratman menjelaskan RUU tersebut membahas soal perpanjangan usia pensiun TNI. Dirinya mencontohkan PNS yang kini bisa menjabat hingga 60 tahun, sedangkan TNI masih 58 tahun.

"Prinsipnya adalah menyangkut soal perpanjangan usia pensiun, ya, karena sekarang PNS sudah pensiunnya 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun," kata dia.

"Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya, kalau nggak salah, kan 45 tahun sudah pensiun karena itu pasukan tempur, kita sesuaikan. Sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang ada," tambahnya.

Sebelumnya, DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) penunjukan wakil pemerintah terkait revisi UU TNI. Surpres itu dibacakan pimpinan DPR dalam paripurna ke-13, tadi. Rapat digelar di ruang paripurna gedung Nusantara II DPR RI, dipimpin Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir didampingi oleh Wakil Ketua lainnya, seperti Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

"Pimpinan Dewan menerima surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R12/pres/02/2025 tanggal 13 Februari 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia," kata Adies Kadir dalam paripurna.

Adies kemudian meminta persetujuan kepada anggota Dewan terkait pembahasan RUU itu. Seluruh anggota DPR menyetujui revisi UU TNI untuk dibahas menjadi program legislasi prioritas 2025.

Adies menyampaikan jika RUU TNI ini akan dibahas oleh Komisi I DPR RI. Pimpinan Dewan pun meminta persetujuan kembali. Seluurh wakil rakyat dalam rapat paripurna setuju.

Simak juga Video 'TNI Dilibatkan Bangun Desa-Ketahanan Pangan, Panglima: Pembangunan Bisa Maksimal':

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa 19 ribu narapidana akan mendapatkan amnesti sebelum Lebaran 2025, yang nantinya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo.

Dari angka ini, pemerintah masih terus melakukan verifikasi, termasuk usulan pemberian amnesti kepada tujuh anggota kelompok kriminal bersenjata Papua.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan bahwa poin-poin perubahan yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), tidak berbeda dengan yang berkembang pada periode lalu.

Dia mengatakan bahwa RUU TNI itu kembali masuk ke program legislasi pada periode ini untuk menyesuaikan beberapa perubahan nomenklatur yang terjadi dalam pemerintahan. Namun isinya, kata dia, masih sama yakni seputar perpanjangan masa dinas atau usia pensiun.

"Dulu inisiatif DPR, supresnya (surat presiden) sudah turun, DIM-nya juga sudah dibahas oleh pemerintah, dan dulu dikoordinasikan oleh Menkopolhukam. Nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam," kata Supratman usai menghadiri rapat paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia pun memastikan tidak ada ketentuan-ketentuan yang akan memberikan kewenangan lebih kepada TNI melalui RUU tersebut. Dia pun menegaskan prinsipnya RUU tersebut akan menyangkut perpanjangan usia pensiun guna menyamakan dengan yang diterapkan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Karena sekarang PNS pensiunnya sudah 60 tahun, sementara TNI Polri masih 58 tahun. Tentu di TNI juga tidak bisa rata karena usia pensiun yang berpangkat bawah, sersan atau yang di bawahnya kalau nggak salah 45 tahun mau sudah pensiun karena pasukan tempur, kita sesuaikan," kata dia.

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

"Kami meminta persetujuan rapat paripurna hari ini terhadap RUU tersebut diusulkan masuk pada Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2025, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pembahasan RUU TNI selanjutnya ditugaskan kepada Komisi I DPR RI selaku alat kelengkapan dewan dengan ruang lingkup tugas mencakup bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sedang menyelidiki adanya sindikat paspor palsu yang melibatkan warga negara asing (WNA).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta, Johanes Fanny Satria, menyebutkan bahwa penyelidikan dilakukan bersama Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi.

"Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta saat ini sedang melakukan proses penyelidikan lebih lanjut atau prapenyidikan dibantu oleh Direktorat Pengawasan dan Penindakan Ditjen Imigrasi untuk mendalami lebih lanjut keterlibatan sindikat atau jaringan terkait penyelundupan manusia ini," kata Fanny dikutip dari Antara, Selasa (18/2/2025).

Siapa yang Terlibat?

Hal ini diketahui setelah adanya kasus tiga WNA asal Pakistan yang mencoba masuk ke Indonesia dengan paspor palsu Perancis.

Tiga WNA Pakistan berinisial SZR, TS, dan MZ terbang dari Lahore, Pakistan, menuju Bangkok, Thailand, lalu ke Jakarta.

Selain ketiganya, Ditjen Imigrasi juga mengungkapkan adanya peran WNA Sri Lanka berinisial WJ yang memasok paspor palsu kepada ketiga WNA Pakistan.

Bagaimana Kronologinya?

SZR yang diduga sebagai aktor utama kasus ini, sempat ke Indonesia pada 2 Januari 2025 untuk mempelajari jalur masuk.

Awalnya SZR menggunakan identitas asli sehingga tidak terdeteksi adanya kesalahan dokumen perjalanan. Ia pun bisa kembali ke Pakistan tanpa ada kecurigaan apapun.

Namun pada 12 Februari 2025, ia kembali ke Indonesia membawa 2 WNA Pakistan lainnya dan menggunakan paspor palsu Perancis.

Paspor palsu Perancis mereka yang tidak terdeteksi oleh mesin autogate di Bandara Soekarno-Hatta, memicu kecurigaan petugas.

Setelah diperiksa, diketahui paspor tersebut didapat dari WJ melalui Facebook dengan biaya 1.000 dolar AS atau sekitar Rp 17 juta.

Apa Modus dan Tujuannya?

Dari pemeriksaan, ketiga WNA Pakistan tersebut ternyata berniat transit di Indonesia sebelum berangkat ke Eropa.

WJ disebut menyarankan mereka menggunakan paspor Pakistan saat tiba di Thailand dan menggantinya dengan paspor palsu Perancis saat tiba di Indonesia.

Fanny mengatakan kasus ini memiliki motif tindak pidana penyelundupan manusia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara transit, untuk selanjutnya menuju ke negara ketiga, yaitu tujuannya ke Eropa.

Apa Sanksi yang Menanti Pelaku?

Saat ini, ketiga WNA Pakistan itu sedang diperiksa petugas atas dugaan tindak pidana keimigrasian, yakni perbuatan menggunakan dokumen perjalanan palsu.

SZR, TS, dan MZ dijerat Pasal 119 Ayat (2) UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dengan ancaman pidana lima tahun penjara dan denda Rp 500 juta atas penggunaan dokumen perjalanan palsu.

Mensesneg Prasetyo Hadi merespons unjuk rasa menolak program Makan Bergizi Gratis di Papua. Prasetyo menegaskan masalah tersebut sedang ditangani secara khusus.

"Sedang kita tangani, makanya khusus. Terima kasih juga, jadi khusus untuk Papua memang sedang kita tangani khusus. Saudara-saudara kita di Papua, kalau kami selalu di pemerintahan menyebutnya menangani Papua harus dengan hati," kata Prasetyo di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo mengatakan masalah ini harus ditangani dengan hati dan rasa sayang. "Dengan hati, harus dengan rasa sayang. Karena tidak bisa kita samakan dengan saudara-saudara kita di tempat lain. Jangan dipelintir. Jangan dibilang nanti kita membeda-bedakan. Tidak," sebutnya.

Prasetyo akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru untuk merumuskan perbaikan. Pemerintah, katanya, ingin membantu masyarakat Papua mengatasi ketertinggalan.

"Nanti akan bersama-sama dengan kepala daerah yang baru. Kita mau merumuskan supaya kita akan membantu saudara-saudara kita di Papua mengejar ketertinggalan dari berbagai hal. Fasilitas belajar harus diperbaiki," tuturnya.

"Fasilitas kesehatan masih jauh dibandingkan dengan saudara-saudara kita di Pulau Jawa, terutama misalnya. Fasilitas infrastruktur harus segera dibangun di Papua. Termasuk pemberdayaan ekonominya," tambah dia.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi buka suara soal siswa di Jayawijaya dan Nabire berdemo menolak Makan Bergizi Gratis (MBG). Hasan mengingatkan menyampaikan aspirasi boleh saja asalkan jangan sampai ada kekerasan.

"Gini, kalau masyarakat mau berunjuk rasa dan menyampaikan pendapat, silakan. Tapi jangan sampai melakukan kekerasan," kata Hasan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/2).

Hasan mengatakan tidak masalah jika ada yang menolak Makan Bergizi Gratis asalkan tidak menghalangi siswa lain yang membutuhkan. Ia mengingatkan agar unjuk rasa tidak menuntut pembatalan Makan Bergizi Gratis.

"Kedua, kalau ada yang nolak MBG karena itu hak mereka, boleh tak menerima. Tapi jangan sampai menghalangi hak saudara dan teman-teman mereka mendapatkan Makan Bergizi Gratis. Kalau ada orang yang bilang mereka nggak perlu, mereka bisa sampaikan hal itu. Bisa bilang 'kami nggak usah dikasih', nggak apa-apa," ujarnya.

"Tapi jangan sampai berunjuk rasa untuk membatalkan dan menolak, itu halangi hak-hak saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain, untuk mendapatkan layanan Makan Bergizi Gratis," lanjutnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

KHAN YOUNIS, KOMPAS.com - Seorang petugas medis yang juga pekerja ambulans Palestina, Tarek Rabie Safi, mengatakan dia kekurangan makanan dan dianiaya selama hampir satu tahun di penjara Israel. Safi baru saja dibebaskan dari penjara Israel sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas.

Safi (39 tahun), ayah dari dua anak, dibebaskan bersama 368 tahanan Palestina lainnya pada Sabtu lalu, setelah Hamas membebaskan tiga sandera Israel dari Gaza.

Para tahanan Palestina dan sandera Israel sama-sama mengeluhkan perlakuan kasar yang dilakukan pihak yang menahan mereka.

“Saya ditahan oleh tentara Israel di zona penahanan Israel di dekat Gaza, yaitu Sde Teiman, selama empat bulan. Selama itu saya mengalami penyiksaan fisik dan kelaparan,” kata Safi yang tampak sangat kurus.

“(Tidak ada) makanan (layak), atau minuman, atau perawatan (medis). Lengan saya patah, dan mereka tidak mengobatinya, dan mereka tidak membawa saya ke dokter.”

Militer Israel membantah tuduhan itu dalam tanggapan via email kepada Reuters. Mereka mengatakan, para tahanan menerima makanan dan minuman secara teratur serta memiliki akses ke layanan medis. Jika diperlukan, mereka dipindahkan ke fasilitas medis yang lebih canggih.

Safi, yang ditahan pada Maret tahun lalu di dekat Khan Younis di Gaza selatan, mengatakan bahwa seorang tahanan yang berada satu ruangan dengannya tewas akibat perlakuan yang diterimanya.

"Seorang pemuda yang bersama saya mati syahid, Mussab Haniyeh, semoga Allah memberinya rahmat, di ruangan yang sama. Pemuda ini kuat, tetapi karena kekurangan makanan, kekurangan minuman, dan penyiksaan yang dialami, dia mati syahid di depan mata kami," kata Safi.

Setelah empat bulan di pusat penahanan, Safi dipindahkan ke penjara Israel lainnya sampai dia akhirnya dibebaskan di Khan Younis, di mana dia bertemu kembali dengan keluarganya dalam adegan yang sangat emosional.

Militer Israel mengatakan, pihaknya mengetahui adanya insiden kematian tahanan, tetapi tidak dapat berkomentar karena penyelidikan masih berlangsung.

Asosiasi Tahanan Palestina, yang mencatat penahanan warga Palestina oleh Israel, mengatakan bahwa Israel sedang melakukan “kejahatan sistematis dan serangan balas dendam” terhadap para tahanan. Kasus yang terbaru terjadi di penjara Ofer di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Abdullah al-Zaghari, ketua asosiasi itu, mengatakan bahwa kelompok tersebut telah mendokumentasikan kesaksian yang mengerikan, termasuk pemukulan parah dan pengikatan tahanan selama berhari-hari dan berminggu-minggu tanpa makanan atau air.

Pengakuan Safi dan pernyataan Zaghari belum dapat dikonfirmasi secara independen.

Amnesty International, sebuah kelompok hak asasi manusia, tahun lalu mengatakan bahwa 27 tahanan yang dibebaskan dan telah diwawancarai secara konsisten menggambarkan bahwa mereka menjadi sasaran penyiksaan setidaknya satu kali selama mereka ditahan.