Wali Kota Kupang Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis menegaskan dalam 100 hari kerja pertama, mereka akan fokus pada penanganan sampah di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Christian, permasalahan sampah di Kota Kupang semakin mendesak dan perlu segera ditangani.

"Dalam 100 hari pertama, kami akan fokus pada penanganan sampah. Kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu singkat, namun kami akan memastikan bahwa sampah yang terlihat di jalanan, terutama di jalan protokol, dapat segera diatasi," jelasnya.

Selain penanganan sampah, Christian juga menekankan pentingnya perubahan pola pemerintahan, di mana pemerintah harus berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Reformasi Birokrasi dan Pemberdayaan UMKM

Christian berkomitmen meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik dengan menghapus prosedur yang berbelit serta mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk berpikir jangka panjang dan bekerja secara inovatif.

"Jika kita ingin bergerak cepat, kita bisa melakukannya sendirian, tetapi jika kita ingin bergerak jauh, kita harus melakukannya bersama-sama," katanya.

Selain reformasi birokrasi, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi fokus utama.

"Kami tidak akan terburu-buru melaksanakan banyak hal sekaligus, tetapi fokus pada tiga hal utama: penanganan sampah, pemberdayaan UMKM, dan reformasi birokrasi," ujarnya.

Christian menyebutkan bahwa program pemberdayaan UMKM ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo mengenai kebersihan kota.

Kolaborasi dan Sinergi Pemerintahan

Christian juga berbagi pengalaman selama mengikuti kegiatan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, di mana ia berdiskusi dengan kepala daerah lain terkait program pemerintahan.

"Kami mendapatkan banyak informasi dan ide dari berbagai kepala daerah yang akan mempercepat kolaborasi untuk mewujudkan program-program Presiden. Terciptanya ikatan emosional yang kuat antar daerah akan mempercepat pencapaian tujuan bersama," pungkasnya.

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang solid, Christian mengajak seluruh jajaran Pemerintah Kota Kupang untuk bekerja dalam satu tarikan napas dan berkolaborasi demi kemajuan kota.

"Kami berharap semua OPD terkait dapat bekerja dalam satu komando. Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih baik bagi Kota Kupang," tutupnya.

Dalam pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan keluarga, Christian menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Kupang, baik yang memilih maupun yang tidak memilihnya dalam Pilkada.

"Kontestasi sudah selesai, sekarang kita semua menjadi satu warga Kota Kupang," tegasnya.

Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis mengungkapkan rasa syukur dapat hadir di Kota Kupang setelah pelantikan di Jakarta dan retret di Magelang. Ia berharap program kerja yang dijalankan bersama Christian dapat membawa dampak positif bagi masyarakat.

"Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menyambut kami dengan penuh kehangatan. Semoga hari ini menjadi momen yang produktif dan penuh berkah bagi kita semua," ujarnya.

Serena juga menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah pembangunan warehouse pengolahan sampah di setiap kecamatan.

"Kami ingin mengurangi sampah yang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir dan hanya mengirimkan residu yang tidak dapat diolah," lanjutnya.

Sebagai langkah awal setelah serah terima jabatan (sertijab), Christian menyatakan bahwa apel perdana akan digelar pada hari Senin sebagai simbol kesiapan untuk mulai bekerja dan bergerak maju.

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

10 Tahun Kerja untuk Sustainabilitas, Hasil Nyata Reformasi Birokrasi KLHK

JOMBANG, iNEWSSURABAYA.ID – Menyambut datangnya Bulan Suci Ramadan, Lapas Jombang kembali menggelar tradisi Munggahan, sebuah kebiasaan masyarakat Jawa yang bertujuan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan spiritual dalam menyongsong bulan penuh berkah ini.

Tradisi yang berlangsung di halaman tengah Lapas Jombang ini diikuti oleh seluruh petugas lapas. Mereka berkumpul untuk menikmati hidangan nasi tumpeng, simbol rasa syukur, kebersamaan, dan persatuan.

Kepala Lapas Jombang, M. Ulin Nuha, menegaskan bahwa Munggahan bukan sekadar tradisi, tetapi juga wujud rasa syukur atas keamanan dan kelancaran dalam bekerja.

"Munggahan menjadi momen tepat untuk mempererat tali silaturahmi antar petugas Lapas Jombang. Selain itu, ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada bulan suci Ramadan. Kami berharap semangat kebersamaan dan kedamaian semakin tumbuh di lingkungan lapas," ujar Ulin.

Lebih lanjut, Ulin menjelaskan bahwa kegiatan ini selaras dengan arahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya sikap ikhlas dan bersyukur dalam bekerja, demi menciptakan lingkungan kerja yang tertib dan aman.

"Kami selalu mengingatkan bahwa dalam bekerja harus dilandasi niat yang tulus, agar tercipta lingkungan yang harmonis, nyaman, dan penuh keberkahan," tambahnya.

Selain menyantap hidangan khas Munggahan, acara juga diisi dengan doa bersama, memohon keberkahan dan kelancaran dalam menjalani Ramadan. Tak hanya itu, Lapas Jombang juga telah menyiapkan beragam program keagamaan untuk mendukung aktivitas ibadah warga binaan selama Ramadan.

Beberapa program yang akan digelar di antaranya: Pengajian rutin untuk memperdalam pemahaman agama, Kegiatan sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, dan Kajian keislaman yang bertujuan meningkatkan kesadaran spiritual

Dengan adanya tradisi Munggahan dan rangkaian kegiatan keagamaan lainnya, diharapkan Ramadan kali ini menjadi momentum bagi seluruh petugas dan warga binaan untuk meningkatkan keimanan, kesabaran, dan semangat memperbaiki diri.

Lapas Jombang tidak hanya menjadi tempat pembinaan, tetapi juga ruang bagi semua yang ada di dalamnya untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Editor : Arif Ardliyanto

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme,"

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono menilai tugas pencegahan terorisme saat ini menjadi semakin kompleks dan berat, meskipun dalam beberapa tahun terakhir tak ada kejadian terorisme di Indonesia.

"Beberapa tahun belakangan ini, terorisme di atas permukaan tidak terjadi. Namun di bawah permukaan, kita tetap harus memantau dan memonitor jaringan kelompok terorisme," kata Eddy dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat BNPT di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/2), seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Maka dari itu, dirinya berharap Brigadir Jenderal TNI Sudaryanto, yang baru saja dilantik dan diambil sumpah jabatannya sebagai Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi BNPT, dapat mengemban tugas dengan baik.

Dengan demikian, kata dia, BNPT dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018, yang selaras dan beririsan dengan Astacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Ia meyakini dengan pengalaman Sudaryanto yang baik, maka tugas sebagai Deputi 1 tersebut bisa dijalankan dengan baik.

Dalam pelantikan tersebut, Kepala BNPT turut menjelaskan tugas penting yang akan diemban oleh mantan Kepala Pusat Pengelolaan Kawasan Bainstrahan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tersebut.

"Kami mengucapkan selamat kepada Brigjen TNI Sudaryanto. Jabatan Deputi 1 ini menjadi tugas paling pokok karena, menurut UU Nomor 5 Tahun 2018, pencegahan itu wajib dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah tindak pidana terorisme," ujarnya.

Sebelumnya, BNPT telah menetapkan program kerja BNPT dalam pencegahan terorisme pada 2025 lebih dekat dengan masyarakat dan berdampak langsung.

Saat memimpin rapat kerja di Jakarta, Rabu (22/1), Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT Inspektur Jenderal Polisi Ibnu Suhaendra menekankan pentingnya keselarasan program kerja BNPT, khususnya di kedeputiannya, dengan Misi Astacita Presiden Prabowo Subianto.

"Diharapkan program kerja tahun ini semakin mendekatkan BNPT dengan masyarakat melalui berbagai program yang berdampak langsung serta menghindari kegiatan seremonial yang berlebihan," ujar Ibnu seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (24/1).

Ibnu pun menegaskan bahwa kegiatan direktorat di bawah kedeputiannya yang tidak bersifat rahasia perlu dipublikasikan kepada media.

Langkah tersebut bertujuan untuk menunjukkan eksistensi BNPT sekaligus sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2),"

Jayapura (ANTARA) - Kaops Satgas Operasi Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani mengatakan, personel Satgas Damai Cartenz dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pimpinan KKB Yahukimo yang kabur dari Lapas Wamena bersama enam rekannnya.

"Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka, yang menyatakan dirinya sebagai Komandan Operasi dan Komandan Batalyon Yamue Kodap XVI Yahukimo, kabur dari Lapas Wamena sejak Selasa (25/2)," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Brigjen Pol Faizal Rahmadani di Jayapura, Sabtu.

Dia mengatakan personel Satgas Damai Cartenz akan terus mengejar untuk menangkap kembali Penihas Heluka.

Dia mengatakan, dari laporan yang diterima Heluka bersama enam rekannya sesama narapida kabur dengan membobol pagar pertama di sebelah kiri dalam lapas menggunakan tang potong, kemudian melarikan diri dengan memanjat pagar kedua menggunakan tali sal sepanjang satu meter yang diikatkan pada kawat duri.

"Satu dari tujuh narapidana yang berhasil ditangkap kembali yaitu WK (28), sedangkan enam narapidana lainnya berhasil kabur termasuk Heluka," Faizal.

Faizal Rahmadani berharap, masyarakat mau membantu menginformasikan bila mengetahui keberadaan Heluka .

Selain Heluka, lima narapida yang kabur itu yaitu Ariel Sonyap alias Koroway bin Sonyap (31 th), Ferly Wesabla(21 th), Sergius Asso (20 th), Rio Elopere (22), dan Nelkz Heluka (24 th)

Satgas Damai Cartenz menangkap Penihas Heluka, tanggal 19 Mei 2023 terkait keterlibatannya dalam pembunuhan terhadap aparat keamanan dan tanggal 7 Pebruari 2024 dijatuhi hukuman 13 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Wamena.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Kepala Desa (Kades) Kohod, Arsin, menanggapi persoalan hukuman denda administratif Rp48 miliar yang dikenakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pembangunan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten.

Menurut kuasa hukum Arsin, Yunisar, sangkaan terhadap kliennya tersebut merupakan hal yang tidak berdasar. Ia juga menuding sangkaan tersebut dipaksakan untuk menjerat kliennya.

"Tanggapan kami bahwa pernyataan Menteri KKP tidak mendasar. Semua yang disampaikan yang terhormat Menteri KKP," ucapnya di Tangerang, Sabtu, seperti dikutip dari Antara.

Ia mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengetahui dan belum menerima surat penetapan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait pemagaran laut Tangerang.

"Karena kami belum tahu pertimbangan dan isi surat penetapannya sehingga mohon belum bisa banyak menanggapi," ujarnya.

Meski demikian, kuasa hukum Kades Arsin tetap akan menghargai hasil keputusan dan tugas serta kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut.

"Sekalipun demikian kami hargai sebagai tupoksi beliau. Tapi hingga hari ini klien kami belum tahu dan belum menerima pemberitahuan resminya. Kami tahu dari berita, jika pemberitahuan resminya sudah kami terima, akan kami sampaikan dan diskusikan dengan klien mengingat klien saat ini di dalam tahanan," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan bahwa Kepala Desa Kohod dan staf diberi waktu 30 hari untuk membayar denda administratif sebesar Rp48 miliar terkait dengan pembangunan pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Trenggono mengungkapkan bahwa Kepala Desa Kohod bersama staf aparatnya telah diberi batas waktu maksimum 30 hari untuk melunasi denda yang telah dikenakan atas pembangunan pagar laut tersebut.

"Itu maksimum 30 hari dia (Kepala Desa Kohod dan staf) harus bayar. Dan dia menyatakan sanggup membayar dalam pernyataan itu," kata Trenggono di Jakarta.

Trenggono menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam raker, ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya melibatkan aparat dari Bareskrim Polri dalam memeriksa sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Meski begitu, ia enggan berkomentar mengenai jika ada pihak lain yang menjadi dalang dalam kasus pagar laut. "Itu ranahnya bukan di KKP," kata Trenggono.

Gaza, Palestina (ANTARA) - Kelompok perlawanan Palestina, Hamas mengajak warga Palestina beribadah di Masjid Al Aqsa selama bulan Ramadhan, sebagai bentuk perlawanan atas pendudukan rezim zionis biadab Israel.

“Jadikan hari-hari dan malam-malam Ramadhan yang penuh berkah didedikasikan untuk ibadah, keteguhan hati, dan perlawanan terhadap musuh dan pemukim (ilegal), serta untuk mempertahankan Yerusalem dan Al Aqsa sampai terbebas dari pendudukan,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan, Sabtu.

Hamas juga menyerukan warga Palestina di seluruh dunia untuk meluncurkan inisiatif dan solidaritas untuk mendukung saudara-saudara mereka di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem.

Pada Jumat malam, pengkhotbah Masjid Al Aqsa, Sheikh Ekrima Sabri, menyatakan bahwa otoritas Israel telah memberlakukan kuncitara keamanan yang ketat di Yerusalem dengan dalih masalah keamanan, meskipun ia menegaskan tujuan sebenarnya adalah untuk membatasi akses warga Palestina ke masjid tersebut.

Kuncitara (lockdown) atau karantina wilayah adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang, baik masuk maupun keluar wilayah itu, untuk tujuan tertentu yang mendesak.

Sumber: Anadolu

PADA tulisan saya sebelumnya, “Danantara, antara Pengorbanan Rakyat dan Ambisi Pemimpin”, saya menyampaikan pada paragraf terakhir bahwa tantangan keterbukaan (transparansi) berupa bagaimana pemerintah menjelaskan keberadaan dan tujuan Danantara kepada masyarakat, serta menjelaskan bagaimana penggunaan dana investasi pemerintah yang berasal dari efisiensi APBN di Danantara.

Sedangkan tantangan akuntabilitas berupa bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban Danantara ditinjau dari segi hukum keuangan negara, siapa yang berwenang melakukan audit, apakah BPK atau KAP, serta jika terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, apakah diproses sesuai UU Tipikor.

Kemudian beberapa hari berikutnya terdapat penulis lain yang menduga kondisi “Ironi Danantara” kemungkinan tidak dapat diaudit oleh BPK dan tidak tersentuh KPK.

Saya kira berlebihan jika memandang Danantara tidak akan diaudit auditor eksternal dan tersentuh hukum.

Praktik yang terjadi pada “Kekayaan Negara Dipisahkan” pada BUMN, bahkan status penyertaan modal negara (PMN) sekalipun, tetap saja harus diaudit, meskipun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Nantinya hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) akan disupervisi oleh BPK sebagai satu-satunya lembaga audit eksternal yang berwenang mengaudit seluruh lingkup atau domain keuangan negara yang ditentukan oleh UU Nomor 17 Tahun 2003.

Lingkup keuangan negara dalam pasal 2 UU Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003) sangat luas, hingga kekayaan yang diperoleh dengan fasilitas yang diberikan pemerintah (pasal 2 huruf i UU Keuangan Negara).

Badan-badan independen sekalipun seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan lainnya dalam pengelolaan kekayaannya tunduk pada ketentuan UU Keuangan Negara.

Badan-badan yang dibentuk dengan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan pemerintah adalah badan yang dibentuk dengan fasilitas negara.

Badan tersebut tidak akan berdiri jika tidak didirikan oleh perundang-undangan. Perundang-undangan pembentuk badan tersebut adalah bentuk fasilitas dari pemerintah. Termasuk BUMN dan Danantara yang dibentuk dengan UU BUMN yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2025).

Apalagi Danantara sebagiannya berupa investasi pemerintah, baik menggunakan mekanisme kekayaan dipisahkan (KND) maupun penyertaan modal negara (PMN).

Sehingga merupakan lingkup keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

Konsolidasi kekayaan BUMN di bawah Danantara juga merupakan kekayaan dipisahkan sebagaimana statusnya pada awalnya saat pendirian BUMN yang digabungkan dalam superholding Danantara.

Laporan keuangan BUMN dan anak perusahaannya menjadi suplemen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Sehingga, Danantara sebagai superholding BUMN merupakan BUMN juga. Dengan demikian, pelaporan keuangan, audit, dan pertanggungjawaban di depan hukum juga sama.

Soal pertanggungjawaban di depan hukum ini, ada satu hal yang mengganjal, yaitu prinsip business judgement rule, yang diadopsi di UU Nomor 1 Tahun 2025 atau UU BUMN perubahan ketiga.

Prinsip tersebut seolah menjadi pembebas bagi dewan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas dari tuntutan hukum.

Sepanjang dewan direksi dan dewan komisaris/dewan pengawas mampu membuktikan bahwa kerugian yang dialami perusahaan tidak membawa keuntungan pribadi serta telah melalui keputusan bisnis yang profesional, maka dibebaskan dari persoalan delik pidana korupsi dan persoalan pertanggungjawaban di depan RUPS.

Bahkan sebelumnya pernah terjadi Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Karen Agustiawan, Mantan Dirut PT Pertamina (Persero), dan dinyatakan bebas dengan pertimbangan hakim mengutip prinsip business judgement rule. Padahal saat itu, prinsip tersebut belum diadopsi oleh UU BUMN.

Audit Danantara

Kita kembali ke soal audit Danantara. Lantas siapa yang menunjuk Kantor Akuntan Publik? Komite audit menunjuk KAP yang mengaudit BUMN. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris, dan dewan komisaris ditunjuk dan diangkat oleh Pemerintah melalui RUPS.

Apakah BPK dapat mengambil alih audit terhadap BUMN? Sesuai UU Keuangan Negara, BPK bisa mengambil alih audit terhadap BUMN, apabila BPK tidak meyakini integritas kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh komite audit.

Semua pertanyaan tersebut, terjawab di UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, bahwa Danantara termasuk keuangan negara. Sehingga tidak akan bisa lepas dari semua hal yang mengatur keuangan negara termasuk soal audit.

Sengketa antara BPK dan Mahkamah Agung pun soal biaya perkara, akhirnya Mahkamah Agung berbesar hati untuk mempersilakan BPK mengaudit biaya perkara.

BPK memandang biaya perkara adalah domain keuangan negara sesuai UU Keuangan Negara, sehingga harus diaudit oleh BPK.

Soal sengketa kelembagaan, sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, semua sengketa kelembagaan diselesaikan oleh presiden.

Sehingga apabila suatu saat Danantara pun bersengketa dengan BPK atau Kementerian BUMN ataupun Kementerian Keuangan, akan diselesaikan di meja presiden.

Sepanjang itikad baik presiden masih bisa diharapkan, maka Danantara masih dapat dikendalikan sesuai undang-undang.

Danantara tersentuh hukum pidana korupsi

Dalam konteks tindak pidana korupsi, domainnya malah diperluas lagi oleh UU Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001), yaitu UU Tipikor memperluas kerugian tidak hanya pada domain keuangan negara, tapi dapat juga pada domain perekonomian negara.

Tindak pidana korupsi dalam UU Tipikor didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Sehingga kerugian perekonomian negara dapat dimasukkan dalam unsur tindak pidana korupsi, sepanjang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Oleh karena itu, kekhawatiran banyak pihak bahwa Danantara tidak dapat diaudit dan tidak tersentuh hukum rasa-rasanya harus direduksi.

Kita tetap optimistis Danantara bisa diaudit oleh BPK dan tersentuh hukum tindak pidana korupsi.

Apalagi Danantara membentuk susunan pengawasan dan pengendalian yang cukup baik, dengan dibentuknya dewan pengawas yang memasukkan semua elemen masyarakat termasuk mantan presiden. Semoga masih ada banyak harapan baik di negara ini.

Bengkayang (ANTARA) - Kepolisian Resor (Polres) Bengkayang, Polda Kalbar meningkatkan keamanan dan penegakan hukum selama Bulan Suci Ramadhan 1446 H atau Tahun 2025 di wilayah hukum Polres Bengkayang.

"Selama Bulan Ramadhan akan ada pam (pengamanan ) saat sholat tarawih dan juga pasar juadah serta melakukan patroli skala besar," ujar Kapolres Bengkayang, melalui Kabag Ops Polres Bengkayang, Kompol Rismanto Ginting di Bengkayang, Sabtu.

Untuk personil yang dilibatkan dalam pengamanan selama bulan puasa Ramadhan ada 210 personil yang terdiri dari jajaran Polres dan Polsek.

Dia juga mengimbau selama bulan suci Ramadan masyarakat tidak melakukan konvoi atau arak-arakan kendaraan, misalnya pada saat sahur, kebut-kebutan, balapan liar dan berkendara dengan memakai knalpot yang tidak sesuai standar.

Tidak bermain petasan atau bahan peledak lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan diri sendiri serta orang lain.

Menghindari kegiatan pertemuan, nongkrong atau berkumpul yang bisa berujung terjadinya tawuran atau perkelahian khususnya bagi para remaja.

Dia minta agar masyarakat tingkatkan iman dan taqwa dan hindari kegiatan yang tidak bermanfaat dan dapat mengurangi nilai Ibadah Puasa.

"Tetap jaga toleransi dan saling menghargai antar umat beragama di Bengkayang," ujarnya.

Selain itu masyarakat diminta untuk waspada terhadap segala jenis kejahatan, dan jangan memakai perhiasan yang berlebihan dan pastikan rumah dalam keadaan terkunci dan aman pada saat ditinggalkan.

JAKARTA, investor.id - Inklusi keuangan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, baik perbankan maupun investasi, diharapkan ketimpangan ekonomi dapat berkurang. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan inklusi keuangan secara menyeluruh.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia. 

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menabung, berinvestasi, atau menggunakan layanan keuangan formal. Hal ini diperparah oleh minimnya edukasi keuangan sejak dini, sehingga banyak orang yang tumbuh tanpa kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan.

Selain literasi, faktor lain yang menghambat inklusi keuangan adalah keterbatasan akses terhadap layanan perbankan, terutama di daerah terpencil. Meskipun digitalisasi telah berkembang pesat, masih ada masyarakat yang belum memiliki rekening bank atau akses terhadap layanan keuangan berbasis teknologi. Infrastruktur yang belum merata dan keterbatasan sinyal internet juga menjadi kendala tersendiri.

Di sisi lain, perkembangan teknologi finansial (fintech) juga membuka peluang baru dalam mempercepat inklusi keuangan. Aplikasi pembayaran digital, pinjaman online berbasis peer-to-peer (P2P), serta investasi berbasis teknologi telah memberikan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. 

Tantangannya adalah memastikan bahwa inovasi ini tetap berada dalam pengawasan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari risiko keuangan.

Salah satu perusahaan yang turut berkontribusi dalam memperkuat inklusi keuangan di Indonesia adalah Ayovest. PT Generasi Paham Investasi (Ayovest) menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila (FEB UP) untuk meningkatkan literasi inklusi keuangan, sertifikasi di sektor pasar modal, dan potensi pemasaran penjualan reksa dana, Kamis (27/1/2025). 

Kemitraan ini akan membantu mahasiswa FEB UP dalam memperoleh sertifikasi guna meningkatkan daya saing di industri keuangan. 

Acara diawali dengan penandatanganan kerja sama, diikuti kuliah umum tentang pasar modal dan reksa dana oleh Gresia Kusyanto  (Direktur PT Majoris Asset Management), pentingnya sertifikasi oleh Yudi Priambodo  (Alumni FEB UP) dan Sonny Afriansyah Sonny Afriansyah (Direktur Ayovest), serta sesi inklusi keuangan dan praktik transaksi reksa dana sebagai persiapan asesmen sertifikasi.

“Kerja sama ini merupakan langkah konkret dalam membekali mahasiswa dengan pemahaman mendalam mengenai pasar modal serta potensi bisnis antara Ayovest dengan Universitas Pancasila. Selain memberikan edukasi dan akses sertifikasi, kolaborasi ini membuka peluang bagi FEB UP sebagai mitra strategis dalam pemasaran dan distribusi reksa dana. Dengan memanfaatkan jaringan akademik dan mahasiswa, kerja sama ini diharapkan dapat memperluas penetrasi produk investasi di lingkungan kampus dan masyarakat,” ujar Sonny Afriansyah.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila, Dr. Harnovinsah, S.E., M.Si., AK., CA., Cert. IPSAS, menyampaikan, menyambut baik kemitraan dengan Ayovest sebagai bentuk sinergi antara akademisi dan industri. Program ini diharapkan dapat membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan nyata di sektor pasar modal, termasuk sertifikasi yang akan meningkatkan daya saing mereka di dunia kerja. 

Dr. Nuruddin Subhan sebagai Dosen sekaligus Ketua Panitia Acara juga menambahkan kolaborasi ini memberikan mahasiswa pengalaman langsung dalam transaksi reksa dana, memperkuat pemahaman mereka tentang investasi dan industri keuangan. 

"Selain itu, dengan peran FEB UP sebagai mitra pemasaran, kami berharap kerja sama ini dapat memberikan peluang bagi mahasiswa dan civitas akademika untuk berkontribusi lebih dalam mengenalkan produk reksa dana di lingkungan kampus dan sekitarnya secara lebih luas,” jelas Nuruddin.

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan mahasiswa FEB UP di bidang keuangan agar lebih siap menghadapi tantangan industri. Selain itu, Ayovest kini telah resmi menjadi sub-Mitra Distribusi dalam pemasaran dan penjualan SBSN Ritel, memperluas perannya dalam ekosistem investasi di Indonesia.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengaku akan mempelajari lebih lanjut permintaan pemindahan tiga narapidana (napi) warga Bulgaria yang kini sedang menjalani hukuman di Yogyakarta.

"Saat ini, Indonesia tetap terbuka untuk menjalin kerja sama internasional di bidang hukum, namun kami harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan serta kepentingan nasional," ucap Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Sebelumnya, saat menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Bulgaria untuk Indonesia di Jakarta, Rabu (26/2), ia mengungkapkan proses pemindahan narapidana memerlukan kajian mendalam dan kesepakatan antara kedua belah pihak, mengingat masa hukuman mereka baru berjalan satu tahun sejak Februari 2024.

Dia menegaskan bahwa pemindahan narapidana asing bukan keputusan yang bisa diambil secara instan, melainkan harus melalui kajian yang mendalam.

Dubes Bulgaria untuk Indonesia Tanya Dimitrova mengungkapkan ketertarikan terhadap perkembangan politik di Indonesia, terutama terkait kabinet baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menyampaikan harapannya agar Indonesia mempertimbangkan kemungkinan pemindahan napi warga Bulgaria.

Di sisi lain, Yusril juga membahas beberapa hal penting lainnya, termasuk penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru pada tahun 2026 serta upaya Indonesia untuk bergabung dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang memiliki peran signifikan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Selain nasib tiga warga negara Bulgaria yang sedang menjalani hukuman di Indonesia, pertemuan kedua negara membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum.

Melalui pertemuan tersebut, diharapkan dapat tercipta kerja sama bilateral yang lebih baik antara Indonesia dan Bulgaria, yang dapat memperkuat hubungan kedua negara di masa mendatang.

Turut hadir dalam audiensi, yakni Wakil Menteri Koordinator Bidang Kumham Imipas RI Otto Hasibuan, Staf Khusus Bidang Internasional Kemenko Kumham Imipas RI Ahmad Usmarwi Kaffah, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kemenko Kumham Imipas RI Iqbal Fadil, serta Asisten Deputi Koordinasi Strategi Pelayanan Kemenko Kumham Imupas RI Pramella Yunidar Pasaribu.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Iskandar Zulkarnaen
Copyright © ANTARA 2025

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah Indonesia akan segera menerbitkan visa baru bagi para mahasiswa Palestina penerima beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk melanjutkan studinya.

"Apabila nanti mereka kembali ke sini, saya katakan itu tidak masalah. Kami akan segera memberikan visa baru atau memperpanjang visa yang telah diberikan kepada mereka," ujar Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Pernyataan itu menanggapi laporan Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun dalam pertemuan di Jakarta, Rabu (26/2), tentang kondisi belasan mahasiswa Palestina yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia.

Status visa mereka disebutkan sudah kedaluwarsa dan membutuhkan perpanjangan. Mereka sebelumnya tidak bisa keluar dari Palestina karena situasi perang.

Selain itu, Yusril juga menanyakan upaya diplomasi Palestina dalam rangka memperkuat status Palestina dari negara pengamat non-anggota menjadi anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ia juga mempertanyakan berbagai langkah diplomatik yang sudah dilakukan dalam menghadapi perubahan peta politik dunia saat ini, yang harus dimanfaatkan Palestina untuk memperkuat posisi mereka.

"Karena kita tahu bahwa secara militer tidak mungkin dilakukan perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Palestina oleh karena ketidakseimbangan militer Palestina dibandingkan dengan kekuatan Israel," katanya.

Dirinya pun menegaskan sikap pemerintah Indonesia yang terus mendukung kemerdekaan Palestina karena sejak tahun 1948 sampai sekarang, baik pemerintah maupun negara Indonesia, selalu konsisten mendukung perjuangan dan kemerdekaan serta terbentuknya sebuah negara Palestina.

Dia berharap Palestina dapat mengupayakan diplomasi kepada negara-negara Arab agar memiliki satu pandangan yang sama dalam mendukung Palestina merdeka.

Di sisi lain, Menko turut menyinggung nasib Rumah Sakit Indonesia di Gaza yang tidak bisa beroperasi lagi akibat serangan Israel. Medical Emergency Rescue Committe (MER-C), lembaga yang membangun rumah sakit itu melalui dana donasi rakyat Indonesia, sebelumnya telah menemui Yusril dan meminta difasilitasi oleh pemerintah Indonesia untuk memperbaiki rumah sakit itu.

Adapun status rumah sakit itu berada di atas tanah wakaf yang diberikan kepada MER-C oleh Palestina. Ketika pembangunan selesai dilakukan, operasional dan tanggung jawab rumah sakit tersebut diserahkan kepada otoritas kesehatan Palestina.

"Sekarang karena keadaannya rusak, apakah mau dikelola kembali oleh MER-C atau langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah Palestina. Tapi sampai hari ini, belum ada kejelasan karena memang situasinya masih sangat tidak memungkinkan di daerah Gaza," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dubes Palestina untuk Indonesia Zuhair Al-Shun menyampaikan terima kasih atas dukungan konsisten rakyat dan pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina.

Situasi Gaza saat ini, lanjutnya, masih membutuhkan perhatian dan bantuan internasional.

"Ada ratusan ribu warga yang tidak memiliki tempat tinggal dan kekurangan bahan makanan serta akses fasilitas kesehatan yang minim," ungkap Zuhair.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025