JAKARTA, KOMPAS.com - Nikita Mirzani berlenggak-lenggok bak model di atas catwalk saat mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat pertama kali keluar dari Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, tangan kiri Nikita langsung merapikan rambutnya. Dia tersenyum ke arah awak media yang menunggu kedatangannya.

Dalam kesempatan ini, kedua tangan Nikita tidak diborgol atau diikat menggunakan kabel ties.

Ia tak mengenakan baju tahanan sebagaimana mestinya. Kemeja oranye itu hanya dia sampirkan di bahunya.

Saat pertama kali keluar, kedua tangan Nikita terbuka ke kanan dan kiri. Pinggangnya pun berlenggak-lenggok.

Dalam kesempatan ini, Nikita juga sempat memperlihatkan gestur kiss bye ke arah awak media.

Bukan hanya Nikita, asistennya yakni Mail Syahputra juga mengenakan kemeja tahanan. Berbeda dengan Nikita, Mail mengenakan kemejanya tanpa mengancing.

Nikita tidak banyak bicara mengenai penahanannya oleh polisi.

“Ya gimana? Memang mau gimana? Sans (santai),” kata Nikita.

Setelah itu, Nikita dan Mail masuk ke dalam mobil untuk diarahkan ke ruang tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Diketahui, Nikita dan Mail merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Ia dan asistennya dilaporkan oleh dokter Reza Gladys ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut menjelek-jelekkan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita untuk bersilaturahmi.

Namun, Reza justru mendapatkan respons berupa ancaman dari Nikita yang disampaikan melalui asistennya.

“Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” ungkap Ade Ary.

Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai Rp 2 miliar ke sebuah rekening.

“Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ade Ary.

Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai Rp 4 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, akan ditahan selama 20 hari ke depan atas kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys terhitung sejak Selasa (4/3/2025).

Nikita dan Mail ditahan setelah diperiksa di Dirkrimum Polda Metro Jaya selama delapan jam.

"Untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Penyidik melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa petang.

Nikita dan Mail sama-sama telah menjalani dua kali pemeriksaan sejauh ini dengan status tersangka.

"Terhadap saudari NM dalam dua kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, sementara terhadap tersangka IM dalam proses dua kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan," ucap Ade Ary.

Polisi juga telah menyita barang bukti berupa sembilan dokumen dan lima flashdisk.

Nikita dan Mail digiring dari gedung Dirkrimum menuju ruang tahanan di Polda Metro Jaya.

Mereka mengenakan rompi oranye dan tampak santai serta tersenyum.

Nikita bahkan sempat melemparkan beberapa kali kiss bye.

Nikita dan Mail dijerat dengan Pasal 27B Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Nikita dan Mail dilaporkan dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys karena dimintai uang tutup mulut Rp 5 miliar.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut telah menjelek-jelekkan nama baik serta produk milik Reza saat melakukan siaran langsung di TikTok.

Reza mengaku telah mentransfer Rp 4 miliar sebelum melapor.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan lancar meski menghadapi berbagai tantangan. Dalam keterangannya, Simon menekankan komitmen Pertamina untuk terus memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kami memahami bahwa saat ini Pertamina sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, kami yakin dapat terus melangkah ke depan," ujarnya, dalam acara buka bersama media di Jakarta, Selasa (4/3/2024).

Simon juga menegaskan bahwa Pertamina sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pihaknya telah memberikan pendampingan kepada pegawai yang tengah menjalani proses hukum, sembari berharap agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami mendukung agar proses ini bisa berjalan dengan transparan dan memberikan kejelasan bagi masyarakat," katanya.

Di tengah situasi tersebut, Simon memastikan bahwa operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran distribusi energi, terutama guna mendukung arus mudik.

"Kami akan memastikan bahwa pasokan energi tetap aman, baik untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari maupun untuk mendukung kelancaran perjalanan saat mudik," tambahnya.

Sebagai salah satu aset strategis bangsa, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan energi. Simon menegaskan bahwa perusahaan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berharap mendapat dukungan dari semua pihak.

"Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pertamina dapat terus meningkatkan pelayanan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengungkap kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Modus operandi kasus ini, tersangka Pertamina diduga membeli Pertalite lalu mencampurnya (blending) menjadi Pertamax. Namun, Pertalite tersebut dijual dengan harga Pertamax.

Kejagung menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 pada Selasa (25/2/2025).

KOMPAS.com - Selama bulan Ramadhan 2025, kantor imigrasi buka Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jumat pukul 08.00-15.30 waktu setempat.

Waktu istirahat layanan keimigrasian terjadwal tiap Senin-Kamis pukul 12.00-12.30 waktu setempat dan hari Jumat pukul 11.30-12.30 waktu setempat.

• Petugas Imigrasi Wilayah 3T Dapat Tunjangan Khusus, DPR Mendukung
• Imigrasi Dalami Sindikat Paspor Palsu Rp 16 Juta, Bagaimana Kasus Ini Terungkap?

“Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dalam keterangan resmi, Selasa (4/3/2025).

Adapun unit pelayanan paspor yang buka tiap akhir pekan tersedia pukul 08.00-14.00 waktu setempat dan istirahat pukul 12.00-12.30.

Dok. Shutterstock/Alii Sher Negara yang membebaskan visa bagi paspor Indonesia.

"Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," kat Godam.

Masyarakat diimbau mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian seperti Mal
Pelayanan Publik (MPP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Unit Layanan Paspor (ULP) serta Immigration Lounge ke kantor imigrasi terkait karena mungkin terdapat penyesuaian dengan mengikuti kebijakan setiap kantor.

• Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor
• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi

Informasi tersebut dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi daerah

“Saya mewakili jajaran Imigrasi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan
berkah dan nikmatnya Ramadan," tutup Godam.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

MALANG, iNews.id - Selebgram Isa Zega menjalani puasa Ramadhan di balik jeruji besi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Malang. Isa yang terjerat kasus pencemaran nama baik itu mengaku kini merasa lebih dekat dengan Tuhan selama berada di tahanan.

Ditemui di sela-sela persidangan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Kepanjen, Kabupaten Malang, Isa mengaku masih semangat menjalani persidangan pertama di bulan Ramadan. Menurutnya, memang ada yang berbeda saat ia ditahan di Lapas ketika bulan Ramadan.

"(Puasa semangat) Semangat dong," kata Isa Zega, Selasa (4/3/2025).

Isa mengaku belajar banyak di Lapas Perempuan Kelas II A Malang di Bulan Ramadan. Sejumlah kegiatan mulai dari mengaji, salat jamaah, hingga pondok Ramadan dijalaninya dengan semangat.

"(Kegiatan di bulan Ramadan) Ngaji, ponpes (pondok pesantren Ramadan), banyak sih kegiatannya banyak," ucap dia.

Ia juga mengaku masih berpuasa kendati harus menjalani persidangan dengan agenda eksepsi. Dia memercayakan kepada tim kuasa hukumnya untuk perkara pembelaannya dalam persidangan.

"Alhamdulillah Insya Allah puasa, (untuk eksepsi atau pembelaan terdakwa) pengacara sih, kalau saya badan saja persiapannya datang (ke sidang)," tuturnya.

Fitra Romadhoni Nasution selaku kuasa hukum Isa Zega mengatakan, kasus yang menimpa kliennya merupakan salah tempat. Sebab dari lokasi kejadian perkara (TKP) itu berada di Jakarta Selatan, bahkan mayoritas saksi yang diajukan oleh pihak pelapor juga kebanyakan berada di Jakarta.

"Bahwasanya locus delicti (tempat terjadinya tindak pidana) bukan di kepanjen, akan tetapi di jakarta. Tetapi pelapor, Shandy Purnamasari, melihat peristiwa itu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, tepatnya di jakarta selatan. Terus saksi - saksi dari pelapor ini domisilinya di Jakarta," ucap Fitra Romadhoni Nasution.

Sebelumnya, selebgram Isa Zega menjalani sidang perdana pada Selasa sepekan lalu (25/3/2025). Isa diseret ke meja hijau oleh Shandy Purnamasari, istri dari Gilang Widya Pramana, pengusaha asal Malang. 

Isa dijerat Pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a, tentang pencemaran nama baik.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta (ANTARA) - Praktisi hukum Petrus Selestinus menyayangkan ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang perdana praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (3/3).

Petrus dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa, menyebut sikap KPK tersebut tidak sesuai dengan prinsip persidangan perkara praperadilan yang cepat dan sederhana.

Oleh sebab itu, dia mempertanyakan iktikad KPK.

“Sikap KPK yang demikian (menunda praperadilan) terkandung iktikad tidak baik dengan tujuan menyepelekan prinsip persidangan praperadilan yang bersifat cepat, yaitu hanya satu minggu harus sudah diputus,” kata Petrus.

Menurut Petrus, KPK semestinya menyadari prinsip persidangan praperadilan yang cepat dan sederhana, serta memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak asasi pemohon dalam perkara tersebut.

“Praperadilan itu bukan hanya soal prinsip keadilan yang cepat dan sederhana, lebih dari itu ada hal-hal yang lebih substantif, yaitu perlindungan terhadap HAM pemohon, dalam hal ini Hasto Kristiyanto, yang wajib hukumnya dilindungi oleh KPK,” ucap dia.

Sementara itu, terkait penahanan Hasto yang telah dijalankan oleh KPK, Petrus mengingatkan pemberlakuan Pasal 5 dan Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mewajibkan penyidik bersikap dengan penuh tanggung jawab.

“Harus disadari bahwa Pasal 5 dan Pasal 7 KUHAP itu ada frasa yang menegaskan bahwa penyidik harus melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab. Artinya, antara lain, wajib menjunjung tinggi HAM dan perbuatan lain yang secara layak dan patut secara kemanusiaan,” tuturnya.

Sebelumnya, KPK absen dari sidang perdana praperadilan Hasto Kristiyanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula dijadwalkan pada Senin (3/3). Sidang kemudian ditunda hingga Jumat (14/3).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan pihaknya mengajukan permohonan penundaan sidang karena tim biro hukum KPK masih mempersiapkan kelengkapan dokumen praperadilan.

Praperadilan dimaksud merupakan babak baru upaya Hasto mempersoalkan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh KPK. Kali ini, Hasto mengajukan dua gugatan praperadilan atas status tersangka di dua perkara, yakni suap dan perintangan penyidikan.

Hasto sebelumnya telah mengajukan gugatan praperadilan. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Tim penasihat hukum Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan tiga orang ahli hukum untuk menjadi saksi meringankan kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan dari tim penasihat hukum Hasto yang diwakili Ronny Talapessy disampaikan hari ini di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Ronny menjelaskan bahwa KUHAP mengatur bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya.

"Oleh sebab itu hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto ada tiga ahli dari Universitas Negeri Surabaya, kemudian dari Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia," ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/3/2025).

Ronny berharap agar KPK patuh terhadap KUHAP dan mempersilakan Hasto untuk mengajukan saksi meringankan.

"Hari ini kami masukin surat kami harapkan bahwa penindakan hukum ini berkeadilan sehingga hak-hak dari tersangka bisa dipenuhi," ujar pria yang juga Ketua DPP PDIP itu.

Saksi ahli yang diajukan oleh pihak Hasto antara lain Aditya Wiguna Sanjaya selaku Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya, Beniharmoni Hanefa yang merupakan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, serta Idul Rishan yang merupakan Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada perkembangan lain, pihak Hasto juga sudah mengajukan gugatan praperadilan kedua di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Berbeda dengan permohonan sebelumnya, Hasto mengajukan dua permohonan untuk dua surat perintah penyidikan (sprindik) berbeda yakni kasus dugaan suap penetapan anggota DPR 20192-2024 serta dugaan perintangan penyidikan.

Namun, sidang perdana untuk kasus dugaan perintangan penyidikan, Senin (3/3/2025), ditunda karena pihak KPK mengajukan penundaan selama dua minggu. Permohonan yang diajukan KPK diterima oleh hakim.

"Maka sidang ini ditunda sampai dengan hari Jumat tanggal 14 Maret. Hal ini diambil sebagai langkah agar segala sesuatu berjalan lancar," ujar Hakim Rio Barten di ruang sidang PN Jakarta Selatan, Senin (3/3/2025).

Adapun Hasto telah resmi ditahan sejak 20 Februari 2025. Sebelumnya, KPK menetapkan dirinya dan advokat sekaligus kader PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada kasus suap yang menyeret buron Harun Masiku.

Selain kasus suap, Hasto turut dijerat dengan pasal perintangan penyidikan oleh KPK.

Bisa saja seseorang kesulitan bangun di tengah malam hingga akhirnya tidak sempat sahur. Dia tetap berpuasa, tapi di tengah perjalanan membatalkan puasa dengan alasan tidak sahur.

Jadi apakah yang tidak sahur tetap boleh berpuasa atau mending tidak usah?

Pengasuh Madrasah Diniyah Hidayatul Mubtadiin, KH Muhammad Abdul Mughis berupaya memberikan jawaban atas pertanyaan ini dengan menyebutkan bahwa memang cukup banyak orang yang tidak sahur saat berpuasa.

"Banyak orang tidak sahur ketika puasa, kemudian dia tidak (Melanjutkan) puasa dengan alasan dia tidak sahur. Atau sedikit-sedikit dia tidak puasa (dengan alasan) karena dia tidak kuat," ujarnya kepada detikJatim, Selasa (4/3/2025).

Untuk menjawab masalah yang dalam tanda kutip 'pelik' tersebut, Kiai Mughis memberikan penegasan bahwa berpuasa itu tergantung pada 2 hal. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah kuat.

"Orang yang berpuasa itu yang pertama harus niat. Yang kedua adalah kuat dalam berpuasa. Kalau kita sudah niat di malam hari, maka puasanya tetap sah meski tidak sahur, (karena) sahur itu hanya sunnah," katanya.

"Bagaimana saat ada orang yang ketika di tengah perjalanan kita tidak kuat, betul-betul tidak kuat loh ya, bukan ipok-ipok (pura-pura), tapi tidak kuat sungguhan, maka boleh membatalkan puasa," ujarnya.

Tapi dengan catatan. Tentu saja orang bersangkutan harus mengganti puasa yang telah dibatalkan itu di kemudian hari setelah Ramadan. Bila dia tidak bisa mengganti sampai Ramadan berikutnya bisa diganti dengan membayar fidyah.

"Harus diqada puasanya. Diqada hari berikutnya setelah puasa (Ramadan). Kalau tidak sempat qada sampai puasa berikutnya, harus bayar fidyah. Tapi belum sampai di sini, puasanya harus tetap diqada supaya kita tidak bermasalah dengan Allah SWT," ujarnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim.

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Presiden Prabowo Subianto akan menggelar buka puasa bersama Kabinet Merah Putih di Istana Jakarta hari ini. Seluruh jajaran Kabinet Merah Putih hadir.

Pantauan detikcom, Selasa (4/3/2025), di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, sejumlah jajaran kabinet hadir sejak pukul 15.30 WIB. Mereka yang terlihat hadir adalah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pendidikan Abdul Mu'ti, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

Selain itu, terlihat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Mohammad Syafii, Kepala BPS Amalia Adininggar, Wamendikti Stella Christie, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, dan Wamenkeu Anggito.

Kemudian, terlihat juga Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji serta Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, Kepala BPIP Yudian Wahyudi.

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengonfirmasi akan adanya buka puasa bersama di Istana. "Undangannya begitu," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana menyebut akan mengumpulkan pejabat, mulai Menteri, Kepala Badan, Wakil Menteri, dan pimpinan lembaga pemerintahan non-kementerian (LPNK) sore ini.

Presiden mengumpulkan pejabat tersebut untuk rapat. Presiden juga akan memberikan taklimat kepada para pejabat tersebut.

"Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para menteri, kepala badan, wamen, pimpinan LPNK, dan para pejabat lainnya," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (4/3).

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kantor Imigrasi Singaraja mendeportasi warga negara (WN) Turki berinisial AK (26) lantaran melebihi masa berlaku izin tinggal atau overstay selama 40 hari. Sebelum dideportasi, AK bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI) sempat mendatangi Imigrasi Singaraja dan menyampaikan visa yang dia bawa sudah kedaluwarsa.

"Oleh petugas selanjutnya diarahkan ke seksi penindakan untuk dilakukan pemeriksaan," ujar Kepala Kantor Imigrasi Singaraja Hendra Setiawan melalui keterangannya, Selasa (4/3/3035).

Hendra mengungkapkan AK masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 November 2024. Selama berada di Bali, AK tinggal bersama istrinya di wilayah Kecamatan Karangasem.

Pada Desember 2024, Hendra melanjutkan, istri AK mengajukan perpanjangan visa ke Kantor Imigrasi Singaraja dan telah mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025. Kala itu, petugas telah mengingatkan bahwa visa tersebut adalah perpanjangan terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

Namun, AK tetap berkukuh untuk tetap tinggal di Bali meski masa berlaku visanya telah habis. AK beralasan tidak berani pergi sendiri jika istrinya tidak ikut ke Turki.

Imigrasi Singaraja akhirnya mendeportasi AK melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Jumat (28/2/2025). Pria asing itu terbang menggunakan maskapai Qatar Airways dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turki.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," ujar Hendra.

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Video Motif Penusukan di Denpasar: Pelaku Tersinggung Ditatap Korban

Jakarta (ANTARA) - Pengamat keamanan dan hak asasi selaku Direktur Imparsial, Al Araf mengatakan bahwa agenda-agenda untuk memundurkan profesional prajurit TNI tidak baik untuk kehidupan alam reformasi yang saat ini tengah berlaku.

Sejak awal reformasi, dia mengatakan bahwa fungsi TNI ditegaskan sebagai alat pertahanan negara dan tidak lagi terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Karena peran militer dalam era Orde Baru dengan sistem "dwifungsi" menciptakan persoalan yang serius dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Dari semua konsep dan teori yang menjelaskan tentang militer, selalu bicara satu hal; militer direkrut, diorganisasikan, dilatih, dipersenjatai, itu untuk kepentingan pertahanan. Ini pakem militer sejak jaman dulu," kata Araf saat rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, disebutkan bahwa tentara yang profesional adalah tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta ketentuan hukum nasional dan internasional.

"Mudah-mudahan agenda revisi UU TNI ini tidak menabrak Pasal 2 UU TNI, walau kritik kami terhadap RUU yang disampaikan pemerintah yang kita dapat, itu menabrak rambu-rambu profesionalitas," kata dia.

Di samping itu, menurut dia, tentara yang masuk ke dalam kegiatan sosial dan politik sudah tidak relevan lagi saat ini.

Dia menjelaskan pada masa sebelum perang dingin ketika tembok Berlin dan negara Uni Soviet masih ada, negara-negara dunia ketiga masih membicarakan mengenai tentara yang berpolitik atau tentara pretorian.

Namun setelah Uni Soviet runtuh, kondisi geopolitik memasuki era demokratisasi yang mendorong agar tentara lebih bersikap profesional. Hal itu pun mengubah geostrategi negara-negara di dunia.

"Hari ini 20 tahun sejak UU TNI disahkan, mudah-mudahan semangat kita sama, kita ingin tetap militer profesional," katanya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) melalui penasihat hukum menggunakan haknya untuk menghadirkan tiga ahli hukum yang dapat meringankan vonis pada tahap penyidikan.

Tim Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, mengungkapkan bahwa ketiga orang ahli tersebut terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli hukum tata negara dari sejumlah universitas. Adapun surat permohonan menghadirkan ahli meringankan telah disampaikan ke KPK siang ini.

Dia menjelaskan pengajuan pemeriksaan ahli yang meringankan dalam tahap penyidikan ini adalah hak tersangka sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 KUHAP yang berbunyi, “Tersangka atau Terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya”.

“Ya, jadi setelah kami membahas di tim penasihat hukum dan sejalan dengan apa yang disampaikan mas Hasto, maka diputuskan hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tersebut, kami gunakan," kata Ronny dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ronny juga mengingatkan KPK agar patuh pada KUHAP dan menghormati hak-hak tersangka yang sudah ditegaskan di undang-undang tersebut.

Ia juga mengkhawatirkan adanya informasi perkara ini akan dikebut.

"Jangan sampai KPK menghalalkan segala cara dan melanggar aturan yang berlaku dan menangani perkara ini secara tergesa-gesa," ujarnya.

Apabila hal tersebut benar, menurutnya, KPK semakin menegaskan ada kepentingan politik atau ambisi pribadi dibalik proses hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Ronny mengungkapkan ahli hukum yang diajukan tersebut akan menjelaskan ke penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada tanggal 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada putusan tersebut tidak ditemukan keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai pelaku.

Sementara ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekretaris Jenderal PDIP ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan putusan MA dan fatwa MA.

Sebelumnya, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto pada Kamis (13/2) menyatakan tidak dapat menerima gugatan praperadilan status tersangka Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Hakim mengabulkan eksepsi dari termohon (KPK), menyatakan permohonan praperadilan pemohon (Hasto) tidak dapat diterima dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil.

Penyidik KPK pada Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025