KOMPAS.com -Presiden Korea Selatan yang tengah dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, resmi dibebaskan dari pusat tahanan pada Sabtu (8/3/2025) setelah pengadilan membatalkan surat perintah penahanannya. Meski demikian, ia tetap menghadapi dakwaan pemberontakan dan masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai status kepemimpinannya.

Setelah keluar dari tahanan, Yoon tampak tersenyum dan membungkuk dalam-dalam di hadapan para pendukungnya yang bersorak sorai.

Dalam pernyataan yang dirilis oleh tim hukumnya, Yoon menyampaikan rasa terima kasihnya kepada rakyat Korea Selatan.

"Saya menundukkan kepala dengan rasa syukur kepada bangsa ini," ujar Yoon dalam sebuah pernyataan, dikutip dari Reuters, Sabtu (8/3/2025).

Pria berusia 64 tahun itu kemudian menuju kediaman kepresidenan, di mana ratusan pendukung telah menunggu untuk memberikan dukungan.

Oposisi Mengecam Pembebasan Yoon

Namun, pembebasan Yoon mendapat kecaman keras dari oposisi. Seorang juru bicara Partai Demokrat menyebut tindakan tersebut sebagai sesuatu yang "tidak tahu malu" dan menegaskan bahwa langkah selanjutnya haruslah pencopotan resmi dirinya dari jabatan presiden.

"Dia bertindak seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran," kata juru bicara oposisi. "Satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah pemecatan Yoon secepatnya," tambahnya.

Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat masih menjabat.

Ia ditahan sejak 15 Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan setelah secara sepihak memberlakukan darurat militer pada 3 Desember 2024.

Yoon mengklaim bahwa kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah "diktator legislatif" dari pihak oposisi, tetapi para kritikus menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi mempertahankan jabatannya.

Parlemen Korea Selatan dengan cepat membatalkan darurat militer yang diterapkan Yoon dan langsung memakzulkannya. Namun, status kepemimpinannya kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Batalkan Surat Perintah Penahanan

Pada Jumat (7/3/2025), Pengadilan Distrik Pusat Seoul membatalkan surat perintah penahanan Yoon dengan alasan adanya pertanyaan mengenai legalitas proses penyelidikan serta waktu dakwaannya yang dianggap tidak sesuai prosedur hukum.

Keputusan ini memicu reaksi keras dari jaksa penuntut, yang menyebut pembatalan itu sebagai sesuatu yang tidak adil.

Meskipun telah dibebaskan, Yoon tetap berstatus sebagai presiden yang ditangguhkan dan masih menghadapi persidangan pemakzulan di Mahkamah Konstitusi.

Jika Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencopotnya secara resmi, Korea Selatan harus menggelar pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari. Sementara itu, kasus pidana terhadapnya akan tetap berlanjut.

"Pembebasan Yoon hanya berkaitan dengan aspek prosedural penahanannya dan tidak akan memengaruhi pertimbangan Mahkamah Konstitusi atas pemakzulannya," ujar Yoo Jung-hoon, seorang pengacara dan kolumnis politik, dikutip dari kantor berita AFP, Sabtu (8/3/2025).

Namun, ia juga menambahkan bahwa ketegangan sosial akibat pembebasan Yoon dapat mempercepat keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Dengan meningkatnya konflik antara pendukung dan penentang, pengadilan mungkin merasa perlu bertindak lebih cepat," katanya.

Kini, nasib Yoon Suk Yeol berada sepenuhnya di tangan Mahkamah Konstitusi. Jika ia resmi dicopot, peristiwa ini akan menjadi salah satu krisis demokrasi terbesar dalam sejarah Korea Selatan.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Inas Rifqia Lainufar)

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3) usai mendekam selama 52 hari.

Yoon dibebaskan setelah jaksa menyetujui pembebasannya menyusul pembatalan penangkapannya di pengadilan.

Pembebasan Yoon ini terjadi di tengah sidang pemakzulan dirinya imbas deklarasi darurat militer Korea Selatan pada 3 Desember 2024.

Kini, Mahkamah Konstitusi Korsel tengah meninjau apakah akan memakzulkan Yoon secara resmi.

Jika Yoon dimakzulkan, Korsel mesti mengadakan pemilihan presiden dalam waktu 60 hari.

Putusan final dari hakim MK terkait pemakzulan Yoon diperkirakan akan diumumkan pada pertengahan Maret 2025.

Seoul (ANTARA) - Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Sumber: Yonhap-OANA

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden dimakzulkan Yoon dibebaskan dari tahanan pada Sabtu

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto tetap mempersiapkan diri untuk melawan KPK dalam sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice).

Hal itu disampaikan Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, saat dimintai tanggapan soal jadwal sidang perdana kliennya yang berlangsung Jumat (13/4/2025).

“Yang pasti kami akan segera lakukan cross check bukti KPK dalam berkas perkara. Kami akan segera cek kebenaran fakta dalam surat dakwaan,” ujar Maqdir kepada Kompas.com, Minggu (9/3/2024).

Namun, Maqdir menduga terjadwalnya sidang perdana Hasto di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat ini adalah hasil dari upaya KPK menggugurkan praperadilan yang diajukan pihaknya.

Sebab, kata Maqdir, pelimpahan berkas ke pengadilan ini dilakukan ketika sidang praperadilan yang diajukan pihaknya ditunda karena ketidakhadiran KPK.

“Pelimpahan berkas ke PN Tipikor Jakarta Pusat adalah upaya nyata melecehkan proses praperadilan. Ini upaya untuk menggugurkan praperadilan,” kata Maqdir.

“Hal ini sudah dapat diduga dari permintaan penundaan dua minggu untuk sidang praperadilan. Begitu juga ketika penyidik mengabaikan permintaan kami untuk memeriksa ahli,” sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku yang melibatkan Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakpus.

Setidaknya terdapat 12 jaksa penuntut umum yang menangani kasus tersebut.

Mereka adalah Surya Dharma Tanjung, Rio Frandy, Wawan Yunarwanto, Nur Haris Arhadi, Yoga Pratama, dan Arif Rahman.

Lalu Sandy Septi, Muhammad Albar Hanafi, Dwi Novantoro, Mohammad Fauji Rahmat, Rio Vernika Putra, dan Greafik L.

Sebagai informasi, Hasto merupakan tersangka kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI untuk eks kader PDI-P Harun Masiku dan perintangan penyidikan.

Hasto ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Februari 2025.

Sekjen PDI-P itu sempat mengajukan gugatan praperadilan atas statusnya sebagai tersangka.

Namun, gugatan tersebut ditolak.

Tak sampai situ, Hasto kembali melayangkan gugatan praperadilan kedua.

Hingga kini, gugatan masih berproses di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut.

Jakarta (ANTARA) - Beragam berita hukum telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita terpopuler dalam sepekan yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengisi akhir pekan Anda.

KPK segera eksekusi SYL setelah kasasi ditolak MA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengeksekusi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) setelah Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak permohonan kasasi terkait hukuman 12 tahun penjara dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian pada tahun 2020–2023.

"Dengan putusan ini, perkara telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap, sehingga yang bersangkutan selanjutnya akan menjalani hukuman badan dan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahannya sesuai putusan majelis hakim tersebut. Kecuali ada upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali/PK)," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika.

Selengkapnya klik di sini.

KPK tetapkan Sekjen DPR Indra Iskandar tersangka korupsi rumah jabatan

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.

"Untuk tersangka tujuh orang, yaitu Indra Iskandar selaku PA (pengguna anggaran) dan kawan-kawan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klik di sini.

Gubernur Jabar tak akan halangi penyidikan KPK pada BJB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan tidak akan menghalangi penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) untuk mengungkap kasus yang tengah terjadi, karena merupakan kewenangan lembaga penegak hukum itu.

"Kalau itu tidak perlu ditanya, itu kan sudah menjadi kewenangannya dari KPK," kata Dedi di Gedung Pakuan Bandung, Rabu.

Dedi mengharapkan proses penyidikan yang dilakukan oleh KPK, tidak akan mempengaruhi aspek regulasi yang ada di BJB. Bahkan menurutnya walaupun ada pemeriksaan KPK dan mundurnya Dirut BJB Yuddy Renaldi perkembangan sentimen pasar terpantau positif.

Selengkapnya klik di sini.

Menko Kumham Imipas-Dubes bahas rencana pemulangan napi asal Belanda

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menerima audiensi Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen di Jakarta, Jumat (28/2).

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting, termasuk kerja sama hukum antara kedua negara salah satu isu yang dibahas mengenai pemulangan narapidana (napi) Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia.

"Menurut data terdapat lima narapidana asal Belanda yang menjalani hukuman di Indonesia. Selain itu terdapat dua deteni warga negara Belanda yang ditahan di Rumah Detensi Imigrasi," ujar Yusril dalam kesempatan tersebut, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selengkapnya klik di sini.

Kejagung periksa pemengaruh Fitra Eri terkait kasus minyak mentah

Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa pemengaruh otomotif Fitra Eri Purwotomo (FEP) sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada tahun 2018—2023.

"Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa FEP selaku influencer otomotif," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Selain Fitra, kata dia, penyidik memeriksa tujuh saksi lainnya yang terdiri atas pejabat teknis di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pertamina.

Selengkapnya klik di sini.

Hakim vonis mati pemilik pabrik ekstasi rumahan di Medan

Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, menjatuhkan vonis pidana mati kepada Hendrik Kosumo (41), pemilik pabrik ekstasi rumahan di Jalan Kapten Jumhana, Kecamatan Medan Area, Kota Medan.

"Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hendrik Kosumo dengan pidana mati," kata Hakim Ketua Nani Sukmawati saat sidang pembacaan amar putusan di Pengadilan Negeri Medan, Kamis.

Hakim menyatakan bahwa terdakwa Hendrik terbukti bersalah karena memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi lima gram.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

(aik/dhn)

JAKARTA - Komite Nasional Perempuan Republik Indonesia (KNPRI) mengkritik Kejaksaan Agung (Kejagung) yang dinilai tebang pilih dalam penanganan kasus hukum. Salah satu kasus menggemparkan publik yang ditangani Kejagung yakni kasus dugaan korupsi Pertamina.

Aksi damai KNPRI yang bersamaan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ini digelar di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (8/3/2025).

Mereka menggelar long march dari Sarinah menuju Patung Kuda dengan membawa berbagai macam spanduk kritikan untuk Kejagung.

"Kami beraksi hari ini untuk kasus yang ditangani Kejagung. Mereka dinilai tebang pilih pada penanganan kasus hukum tertentu," ujar Ketua KNPRI Mery Samiri.

Menurut dia, Kejagung tidak boleh memonopoli hukum dan tak memiliki imunitas. Jaksa yang tidak berintegritas harus dikenakan sanksi.

"Kalau kami nggak teriak atau Pak Prabowo tidak bicara, kasus Pertamina tidak cukup ditangkap cuma kroconya saja tanpa atasannya tahu," katanya.

"Jaksa Agung harus mengusut tuntas dari atas sampai bawah. Oknum jaksa juga harus ditindak karena dinilai sudah menunggangi supremasi hukum," tambahnya.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi berharap agar penegakan hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah anak usaha PT Pertamina tidak ada campur tangan politik di dalamnya.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," kata Bambang dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, pihaknya tidak mempunyai rencana untuk menarik ke ranah politik kasus tersebut dengan membentuk panitia khusus (pansus) di komisi yang membidangi energi, sumber daya mineral (ESDM), lingkungan hidup, dan investasi itu.

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujarnya.

Bambang percaya dengan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang terjadi dalam kurun waktu 2018—2023 tersebut.

Oleh karena itu, dia menyerahkan penegakan kepada Kejagung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digandeng untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," tuturnya..

Selain penegakan hukum, dia mendukung perbaikan Pertamina dalam hal pelayanan masyarakat. Hal ini agar perusahaan pelat merah itu harus diselamatkan dari oknum-oknum nakal.

"Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tetapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Presiden dimakzulkan Yoon Suk Yeol dibebaskan dari tahanan pada Sabtu (8/3/2025). Hal ini menyusul putusan pengadilan, 52 hari setelah ia ditahan atas tuduhan menghasut pemberontakan dalam upayanya yang gagal untuk memberlakukan darurat militer.

Yoon dibebaskan dari Pusat Penahanan Seoul di Uiwang, tepat di selatan ibu kota, satu hari setelah Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabulkan permintaannya untuk membatalkan penangkapannya.

Yoon dibebaskan tak lama setelah Jaksa Agung Shim Woo-jung menerima putusan pengadilan untuk membebaskan presiden yang diskors tersebut.

"Saya menghargai keberanian dan tekad pengadilan dalam mengoreksi pelanggaran hukum," kata Yoon kepada tim hukumnya, saat ia meninggalkan pusat tahanan di tengah sorak-sorai para pendukung dan anggota parlemen Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa.

Dengan pembebasannya, Yoon akan dapat diadili tanpa penahanan fisik.

Pada Jumat, pengadilan menyetujui permintaan Yoon setelah memastikan bahwa dakwaan terhadapnya pada 26 Januari terkait tuduhan pemberontakan, yang memungkinkan perpanjangan masa penahanan, disampaikan hanya beberapa jam setelah masa penahanan awal berakhir.

Periode penahanan awal selama 10 hari tidak termasuk waktu dokumen dikirim ke pengadilan untuk meninjau apakah perlu mengeluarkan surat perintah penangkapan, sehingga memundurkan batas waktu penahanan Yoon hingga sekitar pukul 9 pagi pada tanggal 26 Januari.

Sementara itu, jaksa penuntut mendakwanya sesaat sebelum pukul 7 malam hari itu, pada tanggal yang sama menurut pengadilan.

Lampung -

Zhang Nanchang, warga negara asing (WNA) asal China yang diamankan warga karena diduga hendak menjual emas palsu kini ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Saat ini, imigrasi masih menunggu dokumen dari yang bersangkutan.

Sebelum diserahkan ke pihak Imigrasi Bandar Lampung, Zhang sebelumnya dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung setelah sebelumnya diserahkan oleh warga. Polisi menyatakan ada terjadi miskomunikasi antara warga dan Zhang.

Kasi Intelldakim Kantor Imigrasi Bandar Lampung Ferdinan mengatakan pihaknya masih menunggu dokumen resmi terkait Zhang.

"Benar, kami memang mendapatkan penyerahan seorang WNA asal China dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Inisialnya ZN," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (8/3/2025).

"Saat ini yang bersangkutan telah kami amankan dan berada di kantor imigrasi, rencananya Senin baru kita gali keterangan yang bersangkutan sambil menunggu dokumen resmi milik dia," lanjutnya.

Sebelumnya, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China ditangkap warga di Bandar Lampung pada Jumat (7/3/2025) di wilayah Kedaton. Pria tersebut dikatakan warga hendak menjual emas palsu.

Dalam video yang diterima detikSumbagsel terlihat WNA yang diketahui bernama Zhang Nanchang tampak pasrah setelah dikepung massa. Beberapa warga yang tak tahu bahwa Zhang merupakan WNA tampak mendesak dirinya untuk berbicara.

"Berapa kilo yang kau bawa emas palsu itu? Hei kau jawab jangan pura-pura bego kau. Kau jawab aja, berapa kilo yang kau bawa emas palsu ini, kau tinggal dimana," kata warga.

Usai tertangkap warga, Zhang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.

(csb/csb)

SEOUL, investor.id – Presiden Korea Selatan (Korsel) Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan saat ini telah dibebaskan dari penahanan pada Sabtu (8/3/2025). Pengadilan negara tersebut membatalkan penangkapan Yoon atas dasar prosedural, tetapi ia masih diselidiki atas pernyataan darurat militer yang dibuatnya.

Presiden yang diskors tersebut sebelumnya ditahan dalam penggerebekan dini hari pada Januari 2025 atas tuduhan pemberontakan. Pasalnya, pada 3 Desember 2024 ia telah dituduh berusaha menumbangkan pemerintahan sipil.

Yoon Suk Yeol berjalan keluar dari pusat penahanan sambil tersenyum, sebelum membungkuk dalam-dalam di hadapan kerumunan kecil pendukung yang bersorak-sorai.

"Saya menundukkan kepala sebagai rasa terima kasih kepada rakyat negara ini," ucap Yoon dalam pernyataan resminya yang dirilis melalui pengacaranya, seperti dikutip AFP, Sabtu.

Sehari sebelumnya, pengadilan Korsel telah membatalkan surat perintah penangkapannya atas dasar teknis dan hukum. Keputusan ini dinilai jaksa yang menyelidiki Yoon sebagai langkah "tidak adil".

Yoon dibebaskan setelah jaksa mengesampingkan hak mereka untuk mengajukan banding atas putusan pengadilan, secara khusus tentang rincian teknis penahanannya atas tuduhan pidana.

Yoon juga menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi Korsel yang terpisah, tentang apakah akan menegakkan pemakzulannya dan secara resmi mencopotnya dari jabatan. Keputusan hakim dapat dirilis kapan saja.

"Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi dan pertimbangan terkait, Jaksa Agung telah menginstruksikan tim untuk secara aktif menyampaikan argumennya di hadapan pengadilan tingkat pertama sebagai gantinya (daripada mengajukan banding atas pembebasan Yoon dari tahanan)," kata jaksa penuntut.

Korea Selatan harus mengadakan pemilihan presiden baru dalam waktu 60 hari jika Yoon dicopot dari jabatan.

Kasus pidana terhadapnya akan terus berlanjut meskipun ia secara resmi dicopot dari jabatannya.

Pemulihan Supremasi Hukum

Pengacara Yoon, yang telah mengajukan permintaan untuk membatalkan penangkapannya bulan lalu dengan alasan penahanannya melanggar hukum karena jaksa penuntut menunggu terlalu lama untuk mendakwanya, memuji pembebasannya.

"Pembebasan presiden menandakan pemulihan supremasi hukum," jelas tim hukumnya dalam pernyataan resmi.

Yoon masuk ke dalam konvoi kendaraan dan langsung melaju ke kediaman presiden, wartawan AFP melihat, keluar dari mobilnya di luar kompleks kepresidenan untuk menyambut ratusan pendukung yang bersorak-sorai menunggu di luar.

Pihak oposisi mengecam keputusan tersebut, dengan pemimpin Partai Demokrat Lee Jae-myung mengatakan dalam sebuah rapat umum mereka akan berjuang sampai pemberontakan berakhir.

Yoon, mantan jaksa penuntut, menjerumuskan Korsel yang demokratis ke dalam kekacauan pada Desember 2024, dengan menangguhkan pemerintahan sipil untuk sementara waktu dan mengirim tentara ke parlemen.

Ia telah didakwa melakukan pemberontakan atas deklarasi darurat militernya, yang ditolak oleh anggota parlemen dalam beberapa jam sebelum memakzulkannya.

Pria berusia 64 tahun itu menolak penangkapan selama dua minggu, dalam kebuntuan yang menegangkan antara tim keamanannya dan penyidik ​​di kediaman resminya di Seoul. Ia akhirnya ditahan pada 15 Januari 2025.

Sebagian besar persidangan pemakzulan berpusat pada apakah Yoon melanggar konstitusi dengan mengumumkan darurat militer, yang diperuntukkan bagi keadaan darurat nasional atau masa perang.

Pihak oposisi menuduhnya mengambil tindakan luar biasa tanpa pembenaran yang tepat.

Pengacara Yoon mengatakan kliennya itu mengumumkan darurat militer untuk memperingatkan negara akan bahaya "kediktatoran legislatif" oleh pihak oposisi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

SUKOHARJO,iNewsSragen.id – Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo memanfaatkan momen Ramadhan 1446 H kali ini mengajak18 tahanan Polres Sukoharjo berbuka puasa bersama dalam suasana penuh keakraban, pada Jum'at (7/3/2025) sore.

Dalam kesempatan itu, Kapolres menyampaikan bahwa momen Ramadhan adalah waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan meningkatkan ibadah, termasuk bagi para tahanan. Selain itu juga untuk berbagi kebahagiaan.

"Kami ingin menunjukkan bahwa meskipun sedang menjalani proses hukum, para tahanan tetap mendapatkan hak mereka, termasuk merasakan kebersamaan dalam ibadah di bulan Ramadhan. Ini juga sebagai bentuk kepedulian dan pembinaan agar mereka tetap semangat menjalani kehidupan yang lebih baik," kata Kapolres.

Selain berbuka puasa bersama, acara ini juga diisi dengan tausiyah singkat yang bertujuan memberikan motivasi dan membangun kesadaran bagi para tahanan agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.

Para tahanan yang mengikuti kegiatan itu mengaku senang dan bersyukur atas kesempatan tersebut. Mereka berharap dapat memperbaiki diri serta menjalani kehidupan yang lebih baik setelah menyelesaikan masa hukuman mereka.

Kegiatan itu menjadi salah satu bentuk pendekatan humanis dari Polres Sukoharjo dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat, termasuk mereka yang tengah menjalani masa tahanan.

Editor : Joko Piroso