Sebanyak 56 narapidana Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, dan 9 napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung. Para napi itu biang kerok kerusuhan beberapa waktu lalu.

Pemindahan puluhan napi Lapas Muara Beliti ini dilakukan dengan pengamanan super maksimum pada Minggu (11/5/2025). Hal ini dilakukan untuk semakin mempertegas komitmen Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan agar lapas dan rutan zero narkoba dan hp.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, marwah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya malam ini.

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan. Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan pukul 18.30 WIB malam tadi. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Meski beberapa alat bukti dalam kasus gugurnya 3 anggota Polres Way Kanan telah didapatkan, hingga kini terduga penembakan yakni oknum TNI belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak terkait transparansi yang digaungkan oleh petinggi TNI.

Pasalnya, hingga saat ini, kedua oknum TNI yakni Kopka B dan Peltu L masih menjadi saksi dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk diketahui penyelidikan yang telah berjalan selama seminggu ini baru menetapkan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam nya.

Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung, Dr Benny Karya Limantara menjelaskan dalam kasus ini tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya menjadi terlibat atau memang pelakunya.

"Terkait dengan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi pidana tetap berlaku sesuai KUHP yakn Pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Yang membedakan hanya tempat peradilannya. Jika pelaku adalah warga sipil, kasusnya akan ditangani pengadilan negeri, sementara jika anggota TNI, kasusnya diproses di pengadilan militer," katanya.

Benny menyampaikan, dalam kasus ini jika melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka seharusnya kedua oknum jika terbukti melakukan penembakan dan ditetapkan tersangka maka bisa diproses dalam peradilan umum.

"Meskipun peradilan militer menangani kasus yang melibatkan anggota TNI namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer tetap mengakui bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diproses dalam peradilan umum,"

"Jika ada perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi, maka Pasal 198 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasusnya harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum," sambungnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 28/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak terkait dengan tugas militer harus disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer.

Putusan ini memperkuat bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Benny menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika semua alat bukti telah ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda penetapan status untuk kedua oknum tersebut.

"Jika alat bukti sudah cukup, seharusnya status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak ada alasan untuk menunda jika bukti telah memenuhi syarat. Proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum," tandas Benny.

Video: Banjir Kembali Rendam Bandang Lampung, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Video: Banjir Kembali Rendam Bandang Lampung, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Zhang Nanchang, warga negara asing (WNA) asal China yang diamankan warga karena diduga hendak menjual emas palsu kini ditahan di Kantor Imigrasi Bandar Lampung. Saat ini, imigrasi masih menunggu dokumen dari yang bersangkutan.

Sebelum diserahkan ke pihak Imigrasi Bandar Lampung, Zhang sebelumnya dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung setelah sebelumnya diserahkan oleh warga. Polisi menyatakan ada terjadi miskomunikasi antara warga dan Zhang.

Kasi Intelldakim Kantor Imigrasi Bandar Lampung Ferdinan mengatakan pihaknya masih menunggu dokumen resmi terkait Zhang.

"Benar, kami memang mendapatkan penyerahan seorang WNA asal China dari pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung. Inisialnya ZN," katanya kepada detikSumbagsel, Sabtu (8/3/2025).

"Saat ini yang bersangkutan telah kami amankan dan berada di kantor imigrasi, rencananya Senin baru kita gali keterangan yang bersangkutan sambil menunggu dokumen resmi milik dia," lanjutnya.

Sebelumnya, seorang Warga Negara Asing (WNA) asal China ditangkap warga di Bandar Lampung pada Jumat (7/3/2025) di wilayah Kedaton. Pria tersebut dikatakan warga hendak menjual emas palsu.

Dalam video yang diterima detikSumbagsel terlihat WNA yang diketahui bernama Zhang Nanchang tampak pasrah setelah dikepung massa. Beberapa warga yang tak tahu bahwa Zhang merupakan WNA tampak mendesak dirinya untuk berbicara.

"Berapa kilo yang kau bawa emas palsu itu? Hei kau jawab jangan pura-pura bego kau. Kau jawab aja, berapa kilo yang kau bawa emas palsu ini, kau tinggal dimana," kata warga.

Usai tertangkap warga, Zhang kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polresta Bandar Lampung.

Video: Banjir Kembali Rendam Bandang Lampung, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Video: Banjir Kembali Rendam Bandang Lampung, Ketinggian Air Capai 1 Meter

Sejumlah peristiwa kriminal yang menjadi sorotan di Sumbagsel selama 2024 melibatkan oknum-oknum kepolisian. Kasusnya pun beragam. Ada dugaan pencabulan, pencurian mobil, hingga penganiayaan tahanan hingga tewas.

Di Belitung, seorang oknum polisi diduga mencabuli korban pemerkosaan yang tengah melapor. Sedangkan di Muaro Jambi, dua orang oknum polisi menganiaya tahanan hingga meninggal dunia dan direkayasa seolah bunuh diri.

Berikut sederet kasus kriminal pilihan di area Sumbagsel sepanjang 2024, dirangkum detikSumbagsel.

1. Bripka Yuyun dan Brigadir Paskal Aniaya Ragil hingga Tewas

Pemuda bernama Ragil Alfarizi (20) tewas tidak wajar setelah ditahan di Polsek Kumpeh Ilir, Muaro Jambi, pada awal September 2024. Kasus ini sendiri bermula saat warga setempat menyerang Polsek Kumpeh Ilir pada Kamis (5/9). Mereka menuntut transparansi atas kasus kematian Ragil.

Pemuda malang itu awalnya ditangkap karena dugaan pencurian laptop. Hanya satu jam kemudian, dia ditemukan tewas dalam posisi tergantung.

"Waktu lihat di leher seperti ada jeratan tapi agak lebar, sebelah kiri ada dua, di dada ada kayak biru-biru, leher kiri kayak pukulan benda tajam, di bawah dagu kayak ada gesekan," tutur Ibnu Kasir, ayah Ragil.

Setelah proses penyelidikan, diketahui dua nama oknum polisi yang ternyata terlibat dalam kematian Ragil. Yakni Bripka Yuyun Sanjaya dan Brigadir Paskal Wildanu. Mereka menangkap Ragil tanpa adanya laporan polisi dan surat penangkapan. Keduanya ditetapkan tersangka dan ditahan pada Kamis (12/9), seminggu setelah kejadian.

Diketahui dari hasil autopsi dan rekonstruksi kejadian, Ragil meninggal karena pembuluh darah di kepala bagian belakang pecah. Kedua polisi itu menganiaya Ragil dengan maksud agar Ragil mengakui pencurian laptop itu.

"Penganiayaan itu karena dianggapnya Ragil itu tidak mengaku. Ya karena tidak ada bukti dan tidak ada laporan. Makanya almarhum keras tidak mengakui itu dan terjadi upaya paksa agar korban mengakui dengan cara dipukul dan dibenturkan ke dinding," terang Elas Annra Dermawan, kuasa hukum keluarga Ragil usai rekonstruksi pada Senin (7/10/2024).

Kedua oknum polisi ini sempat membantah telah menggantung Ragil untuk menutupi perbuatan mereka. Namun, keterangan itu tak membuat mereka lolos dari pasal berlapis. Dalam pidana umumnya, Yuyun dan Pascal dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian, dan Pasal 333 KUHP tentang perampasan hak dan kewajiban seseorang.

Terhadap keduanya diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Hingga kini, proses hukum masih berjalan dan belum ada vonis. Terbaru, Yuyun dan Paskal mengajukan banding atas putusan PTDH mereka.

2. Brigadir Akmal Cabuli Remaja Korban Pemerkosaan Saat Lapor

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Remaja 15 tahun korban pemerkosaan di Belitung mengaku dicabuli oknum polisi ketika dirinya melapor. Dugaan pelecehan seksual itu terjadi di kantor polisi pada 15 Mei 2024.

Korban bermaksud melaporkan pengurus pantinya, BS (53), yang telah memperkosanya selama 2022-2024. Bukannya mendapat perlindungan, korban malah dilecehkan oleh Brigadir Akmal Subakti. Kasus pencabulan ini terungkap pada Juli 2024.

"Korban dugaan (pelecehan seksual) ini merupakan korban (pemerkosaan BS) yang kasusnya sedang kita tangani. Jadi korbannya sama, namun beda kasus," jelas Kanit PPA Satreskrim Polres Belitung Aipda Lartha Angela dikonfirmasi detikSumbagsel, Rabu (17/7/2024).

Unit PPA kemudian melakukan penyelidikan atas laporan korban. Oknum Brigadir tersebut diketahui bertugas di Polsek Tanjungpandan.

"Kejadiannya di Polsek. Saat itu korban bersama kedua temanya datang untuk melaporkan perkara persetubuhan yang dialaminya. Saat proses pelaporan ternyata korban diduga mendapat perlakuan menyimpang dari oknum tersebut," tegasnya.

Berkas perkara Brigadir Akmal itu diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpandan pada 23 Juli 2024. Yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka dan kala itu ditahan di Mapolres Belitung.

3. Aiptu Fandri Tusuk Debt Collector Berujung Saling Lapor

Seorang debt collector di Palembang bernama Deddi Zuheransyah melapor usai ditusuk senjata tajam. Pelakunya oknum polisi yakni Aiptu Fandri. Peristiwa terjadi saat Deddi hendak menagih tunggakan cicilan pada Minggu, 24 Maret 2024.

"Kami ini dari petugas pembiayaan Jakarta. Kami ditugaskan untuk melakukan penagihan terhadap pelaku yang sudah menunggak sejak 2022," kata Robert, rekan Deddi yang juga ada di lokasi saat kejadian.

Deddi bersama Robert bertemu dengan pelaku di parkiran sebuah mal di Jalan POM IX, Kecamatan Ilir Barat (IB) 1. Robert mengaku saat itu dia dan Deddi menagih dengan pendekatan persuasif. Namun, pelaku malah tersinggung dan mengeluarkan senjata api dan senjata tajam.

Tembakan dari senjata api tidak mengenai kedua debt collector itu. Namun, senjata tajamnya mengenai Deddi. Pelipis Robert juga dipukul dengan ujung senjata api.

Informasi dihimpun, Aiptu Fandri merupakan anggota Sabhara di salah satu polsek di Lubuklinggau. Dari pengamatan Robert pula, diketahui pelat mobil yang digunakan Aiptu FN palsu.

"Pelaku ini menggunakan pelat palsu. Saat kita cek di aplikasi Samsat Mobile dan kerangka mesin mobilnya sama. Namun pelat nomornya saja yang sudah berubah. Tapi itu 99 persen unit yang sama," ujarnya.

Tak lama setelah kejadian itu, pihak Aiptu Fandri balik melaporkan korban penganiayaan. Pelapor ialah DS (44), istri Aiptu Fandri. Deddi dan Robert dilaporkan atas dugaan perampasan aset. Laporan tercatat dengan nomor STTLP/B/322/III/2024/SPKT Polda Sumsel.

"Iya, tadi malam saya mendampingi istri polisi yang mobilnya dirampas dan dikeroyok (oleh 2 debt collector) untuk membuat laporan ke Polda Sumsel," ujar Rizal Syamsul, kuasa hukum Aiptu FN, saat dikonfirmasi pada Senin (25/3/2024).

4. Dua Bripda Curi Mobil di Parkiran Mal Lampung

Dua oknum polisi ditangkap Satreskrim Polresta Bandar Lampung atas pencurian mobil di pelataran parkir Mall Boemi Kedaton. Kedua bintara tersebut yakni Bripda C dan Bripda F yang bertugas di Mapolda Lampung.

Peristiwa hilangnya mobil milik korban atas nama Rizal terjadi pada Minggu (20/8/2023) sekitar pukul 13.10 WIB. Saat itu, korban Rizal pergi ke mal untuk berbelanja bersama keluarga. Tak sampai satu jam kemudian, mereka kembali ke parkiran dan mobil sudah raib.

Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadillah Astutik mengatakan aksi keduanya diawal dengan meminjam mobil korban. Setelah itu, mereka menggandakan kuncinya.

"Mereka ini meminjam mobil korban, kemudian dipasang GPS dan kunci mobilnya digandakan," kata Umi, Jumat (13/10/2023).

"Mereka kemudian melacak keberadaan mobil yang telah dipasangkan GPS, saat dirasa kondisi aman barulah keduanya melakukan pencurian tersebut saat mobil korban berada di parkiran Mal Boemi Kedaton," lanjutnya.

Brigadir C dan F ditangkap terpisah. Brigadir C ditangkap pada Kamis (12/10/2023) malam di kosannya di Bandar Lampung sementara pada Jumat (13/10/2023) malam satu pelaku lainnya yakni Brigadir F diringkus di rumahnya.

"Sudah ditetapkan menjadi tersangka, Brigadir C dan F dijerat Pasal 363 KUHPidana ancaman 7 tahun penjara. Mereka sudah ditahan di Mapolresta Bandar Lampung," tegas Umi.

Sebanyak 75 tahanan menyalurkan hak suaranya dengan melakukan pencoblosan dari dalam sel Polresta Bandar Lampung untuk Pilkada Lampung 2024. Proses pencoblosan ini diawasi ketat oleh pihak KPPS, PPK, panwas dan polisi.

Pantauan detikSumbagsel di lokasi, tim dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mempersiapkan bilik suara yang di tempatkan di salah satu kamar sel.

Bidang Teknis Penyelenggaraan PPK Tanjung Karang Pusat, Fazri Mulya mengatakan jumlah tahanan yang memiliki hak suara pada Pilkada Lampung 2024 sebanyak 75 tahanan.

"Kami (PPK dan KPPS) bekerja sama dengan Polresta Bandar Lampung untuk mengakomodir hak pilih dari pada tahanan-tahanan yang ditahan di polresta. Jadi mereka ini mempunyai hak pilih jadi kami wajib untuk mengakomodirnya dan itu sesuai dengan data yang diserahkan oleh pihak Polresta," katanya, Rabu (27/11/2024).

"Total ada 89 tahanan, namun dari 89 tahanan terdapat 75 tahanan yang bisa memilih dan sudah kita berikan undangan pindah pemilihnya sehingga mereka hari ini bisa memilih," lanjutnya.

Secara teknis, Fazri menyampaikan tidak seluruh tahanan bisa memilih calon Wali Kota Bandar Lampung. Namun, seluruhnya bisa memilih calon Gubernur Lampung.

"Dari 75 tahanan yang KTP di luar Bandar Lampung hanya memilih calon gubernur, tapi yang memiliki KTP Bandar Lampung bisa memilih calon wali kota juga," jelasnya.

Selanjutnya, surat suara yang telah dicoblos dibawa ke 6 TPS yang berada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat.

"Setelah ini kami bawa semua surat suara yang telah dicoblos oleh 75 tahanan ini ke 6 TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Karang Pusat karena data mereka yang dipindahkan ini masuk ke 6 TPS di Kecamatan Tanjung Karang Pusat," ujarnya.

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung

Video Momen Pendistribusian Logistik Pilkada ke Pulau Terpencil di Bali dan Lampung