Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan terus membongkar kasus-kasus korupsi di Indonesia. Prabowo mengatakan selama 6 bulan kepemimpinannya, ratusan triliun kekayaan negara berhasil diselamatkan.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres IV Tidar, di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (17/5/2025). Prabowo mengatakan dirinya telah disumpah untuk menjalankan amanat UUD 1945.

"Saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945, dan semua UU yang berlaku, dan saya akan laksanakan, siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktik-praktik yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara, kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.

Prabowo mengatakan kekayaan negara harus diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Dia bertekad akan terus menyelamatkan kekayaan negara.

"Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan ini sumpah saya, ini tekad saya dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat, kita sudah selamatkan," kata Prabowo.

"Hampir tiap hari kita membongkar kasus korupsi, dan tidak akan berhenti," sambungnya.

Prabowo mengaku mendapat laporan adanya ancaman-ancaman yang diterima oleh penegak hukum. Namun, Prabowo kembali menegaskan untuk terus memberantas korupsi.

"Saya tau ada penegak-penegak hukum yang diancam, saya tahu, saya dapat laporan, ada yang rumahnya didatangi, ada yang mopbilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto, kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan kita tidak gentar, saya tidak gentar," tuturnya.

"Usia saya 73 tahun, saya hanya ingin meninggalkan nama baik, saya akan melaksanakan tugas saya, saya akan tegakkan keadilan, saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu," imbuh dia.

Tonton juga "Prabowo Sebut Banyak Kekuatan Ingin Indonesia Terpecah Belah" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, membantah anggapan salah satu pasal di Undang-Undang BUMN kontradiktif dengan aturan di peraturan yang lain. Andre menyebut direksi BUMN tak kebal hukum.

"Jadi gini. Intinya apa? Memang direksi BUMN ya, jadi direksi BUMN tidak kebal hukum. Kalau ada pelanggaran pidana dan juga korupsi tentu aparat hukum bisa memprosesnya. Jadi itu yang perlu dipahami. Itu satu," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Andre mengatakan pernyataan tersebut juga mengacu pada ucapan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Andre menyebut pada UU BUMN juga mengatur kekayaan negara yang dipisahkan.

"Nah yang kedua, adalah bahwa sekarang di UU BUMN itu ada kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi aset BUMN ini kan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga menganut business judgement rules," ujar Andre.

Legislator Gerindra ini mengatakan konsep business judgement rules tersebut mengharuskan BUMN membuktikan tak adanya kelalaian atau kesengajaan. Andre menegaskan jajaran BUMN bisa diproses jika terlibat korupsi.

"Sehingga mereka kalau merugikan negara wajib membuktikan bahwa tidak ada unsur kelalaian dan unsur kesengajaan. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, tentu mereka diproses secara hukum," ujar Andre.

"Jadi tidak benar bahwa BUMN, Direksi BUMN, Komisaris BUMN kebal hukum. Mereka bisa diproses secara hukum kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi," tambahnya.

Ia menyebut BUMN juga masih menerima dana dari APBN. Andre menegaskan jika ditemukan adanya kerugian negara di sana, maka harus diusut.

"Jadi, nggak bener bahwa direksi BUMN itu kebal hukum atau nggak bisa diproses aparat penegak hukum. Kalau merugikan negara pasti diproses dong," ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Setyo Budiyanto buka suara soal polemik salah satu pasal di Undang-Undang (UU) BBM yang mengatur direksi BUMN bukan penyelenggara negara. Setyo mengatakan bunyi pasal itu kontradiktif dengan aturan di peraturan lain.

Simak Video 'Demokrat soal Direksi BUMN Masih Bisa Dipidana: Tak Ada Kebal Hukum':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Presiden Prabowo Subianto mengutus sejumlah tokoh nasional untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus di Vatikan. Tokoh-tokoh tersebut mewakili Indonesia untuk menyampaikan simpati dan belasungkawa atas wafatnya pemimpin tertinggi Gereja Katolik tersebut.

"Atas nama pemerintah Indonesia Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025), dilansir dari detikNews.

Prasetyo menyebut ada empat nama yang ditunjuk sebagai utusan resmi. Mereka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono (Tommy), Menteri HAM Natalius Pigai, dan mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan.

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Djiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ujarnya.

Prasetyo menambahkan, waktu keberangkatan para utusan masih dalam proses pengaturan. Ia memperkirakan mereka akan terbang ke Vatikan paling lambat Jumat (25/4/2025).

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujarnya.

Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin, 21 April 2025. Pemimpin tertinggi Gereja Katolik ke-266 itu sebelumnya sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat pneumonia yang dideritanya.

Vatikan mengumumkan bahwa pemakaman Paus Fransiskus akan digelar pada Sabtu (26/4/2025). Prosesi pemakaman akan berlangsung di alun-alun depan Basilika Santo Petrus, dengan kehadiran para pemimpin dunia dan ribuan umat Katolik dari berbagai negara.

Video Prabowo Berduka Atas Wafatnya Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan

Video Prabowo Berduka Atas Wafatnya Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan

Komisi XIII DPR RI dan Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) akan menginisiasi perdamaian di Papua sehingga daerah tersebut tidak lagi berkonflik. Legislator bakal membuka peta jalan damai dengan belajar dari proses perdamaian antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, perdamaian yang sudah berlangsung di Aceh selama 20 tahun diharapkan menjadi contoh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Perdamaian Aceh diteken di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 silam.

"Kemarin kita sampaikan ke kawan-kawan Komnas HAM, kalau di Aceh saja itu bisa terjadi rekonsiliasi antara GAM dengan NKRI, kenapa ini tidak dijadikan contoh yang sama ketika di Papua, misalnya bagaimana kawan-kawan Komnas HAM RI juga berkolaborasi dengan kita komisi XIII menginisiasi atau membuka peta jalan damai di Papua dengan belajar dari apa yang terjadi di Aceh," kata Sugiat saat berkunjung ke Kantor Komnas HAM Perwakilan Aceh di Banda Aceh, Kamis (10/4/2025).

Sugiat hadir ke kantor tersebut didampingi sejumlah anggota Komisi XIII DPR RI serta Ketua Komnas HAM RI Atnike Nova Sigiro. Politikus Partai Gerindra itu berharap perdamaian yang terjadi di Tanah Rencong dapat terulang di ujung timur Indonesia.

"Apalagi kan eskalasi konflik di Papua, kemarin kan banyak juga yang berjatuhan korban. Ada enam guru yang jadi korban, terus kawan-kawan KKB juga masih sangat berkeras," jelasnya.

Sugiat beharap konflik yang terjadi di Papua dapat segera diselesaikan agar tidak ada lagi korban berjatuhan. DPR RI dan Komnas HAM disebut akan fokus pada perdamaian Papua.

"Saya pikir kita harus belajar bagaimana membangun rekonsiliasi di tingkat nasional. Belajar dari Aceh. Kami ketika rapat kerja kemarin sudah sama-sama sepakat dengan kawan-kawan Komnas HAM agar ke depan fokus membangun peta damai di Papua ini menjadi perhatian yang sangat serius. Jangan sampai dilarut-larutkan supaya tidak ada lagi anak-anak bangsa kita yang menjadi korban," jelas Sugiat.

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

Aktivitas dan Cerita Dede Yusuf, Produktivitas Kerja Nyata!

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, saat menggerebek arena judi sabung ayam, mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden tragis ini diduga melibatkan oknum anggota TNI, yang kini telah ditahan di Denpom Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kasus ini secara proaktif dan mendorong pengungkapan yang menyeluruh. 

“Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas dan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi langkah investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung yang berkomitmen untuk mengusut kasus ini. Dalam pernyataannya, Uli juga menekankan perlunya penegakan hukum secara etik dan pidana terhadap pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi insiden ini dengan serius, bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. 

“Pak Kapolda dan Pak Danrem terus melakukan investigasi. Saya bersama Bapak Panglima sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan apa yang ditemukan di lapangan,” ujar Sigit.

Kapolri juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk tetap menjaga semangat, sinergitas, dan soliditas demi kepentingan rakyat. 

“Seluruh anggota harus terus bekerja dengan baik, penuh semangat, dan hati-hati,” imbuhnya.

Ketiga korban yang gugur, yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta, telah mendapat penghormatan atas pengabdian mereka.

Editor : Asdar Zuula

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Budisatrio Djiwandono menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) berlandaskan prinsip supremasi sipil dan semangat reformasi. Budi memastikan revisi ini tidak bertentangan dengan demokrasi.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern. Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya," ujar Budisatrio dalam keterangannya, Kamis (20/3/2025).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan substansi revisi UU TNI jauh dari apa yang dikhawatirkan masyarakat. Budisatrio membantah isu revisi UU TNI menghidupkan dwifungsi militer.

"Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi," katanya.

Lebih lanjut, Budisatrio membeberkan penjelasan lengkap mengenai pasal demi pasal yang diubah dalam revisi UU TNI.

Pasal 3: Kedudukan TNI dalam Sistem Pertahanan Negara

Revisi UU TNI menegaskan TNI berada di dalam Kementerian Pertahanan (Kemhan), bukan di bawahnya, untuk memastikan bahwa TNI tetap memiliki otoritas dalam aspek pertahanan tanpa mengubah mekanisme komando yang ada.

Budisatrio menegaskan koordinasi antara TNI dan Kemhan hanya mencakup kebijakan, strategi pertahanan, serta dukungan administrasi dalam perencanaan strategis, sementara operasional tetap menjadi ranah TNI.

"Koordinasi ini bertujuan agar kebijakan pertahanan selaras dengan kebutuhan strategis di lapangan. Poin ini hanya mempertegas amanat Pasal 10 UUD 1945 bahwa Presiden merupakan panglima tertinggi yang memegang komando atas TNI," ujarnya.

Pasal 7: Penambahan Tugas Pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Revisi UU TNI memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam menghadapi ancaman siber dan perlindungan WNI di luar negeri. TNI kini memiliki peran dalam membantu pemerintah menanggulangi serangan siber, yang akan berfokus pada pertahanan terhadap ancaman digital yang semakin kompleks. Selain itu, TNI diberi mandat untuk melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, terutama dalam situasi darurat atau konflik bersenjata.

"Ancaman pertahanan kini bukan hanya fisik, tetapi juga digital dan transnasional. Revisi ini memastikan TNI siap menghadapi tantangan zaman," ujar Budisatrio.

Dalam revisi ini, kata Budi, operasi OMSP yang melibatkan pertempuran, seperti penanganan separatisme, harus diatur dalam peraturan pemerintah (PP) dan wajib dilaporkan ke DPR sebelum dilaksanakan. Jika DPR tidak menyetujui, operasi tersebut harus dihentikan.

Budisatrio menegaskan, revisi ini bukan untuk mengambil alih tugas Polri ataupun institusi penegak hukum lainnya, melainkan untuk memperkuat pertahanan negara terhadap ancaman baru yang dapat mengganggu kedaulatan NKRI.

"TNI tidak akan masuk ke ranah yang tidak berkaitan dengan pertahanan negara. Ini murni untuk memastikan negara memiliki kesiapan menghadapi ancaman pertahanan modern," tegasnya.

Pasal 47: Perluasan Penempatan Prajurit Aktif di K/L

Sebagaimana diatur dalam UU sebelumnya, saat ini prajurit aktif hanya dapat tergabung dalam 10 kementerian/lembaga (K/L), di antaranya Kemenko Polkam, Kementerian Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, Lemhanas, Dewan Pertahanan Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, serta Mahkamah Agung.

Revisi UU TNI menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L) yang dapat ditempati prajurit aktif, dari 10 menjadi 15. Adapun K/L yang ditambahkan yaitu; Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kejaksaan Agung, dan Sekretariat Presiden. Untuk Sekretariat Presiden tidak dihitung sebagai penambahan K/L baru, karena berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara yang sebelumnya memang sudah diakomodasi di dalam UU TNI melalui Setmilpres.

"Selain 15 K/L yang diatur dalam revisi UU, tidak ada penempatan prajurit aktif di mana pun, termasuk di BUMN. Adapun aturan mengenai prajurit aktif TNI tidak boleh berbisnis, itu masih sama dengan aturan sebelumnya, tidak ada yang berubah," tegas Budisatrio.

"Jika ada prajurit aktif yang bergabung di luar dari 15 K/L yang telah ditentukan, mereka wajib pensiun," tambahnya.

Budisatrio menegaskan bahwa penempatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan nasional serta bertujuan memberikan payung hukum yang jelas.

"Selama ini prajurit aktif sudah ada di K/L tersebut, namun tanpa regulasi yang mengaturnya di tingkat UU. Revisi ini memastikan tugas-tugas kritis pertahanan berjalan lebih efektif dan profesional," ujarnya.

Bakamla, misalnya, berperan dalam pengamanan maritim, termasuk pemberantasan penyelundupan, illegal fishing, maupun kejahatan transnasional, sehingga wajar jika prajurit TNI turut berperan. Begitu pula BNPB dan BNPP yang memerlukan kesiapsiagaan militer dalam menangani bencana dan menjaga stabilitas perbatasan. Sementara itu, BNPT membutuhkan personel dengan pengalaman militer untuk menangani ancaman terorisme yang semakin kompleks, dan Kejaksaan Agung memerlukan unsur militer untuk menangani perkara pidana militer melalui posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer (Jampidmil).

"Dalam situasi darurat, kehadiran prajurit TNI sangat penting untuk respons cepat dan efektif," tambah Budisatrio. "Ini bukan militerisasi, tetapi penguatan sinergi dalam menghadapi ancaman pertahanan nasional," tegasnya.

Pasal 53: Perpanjangan Usia Prajurit

Salah satu poin utama revisi adalah peningkatan batas usia pensiun prajurit.

Budisatrio mencontohkan, di banyak negara, usia pensiun militer rata-rata mencapai 58-65 tahun. Menurutnya, saat ini tamtama dan bintara harus pensiun pada usia 53 tahun, padahal kondisi fisik dan mental mereka masih prima. Begitu pula dengan tingkatan perwira, di mana mereka saat ini harus pensiun di usia 58 tahun. Padahal keahlian dan pengalaman para perwira masih sangat dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara.

"Kami menemukan realitas banyak dari prajurit kita yang sudah harus pensiun di tengah kondisi mereka yang masih prima, dan bahkan tidak sedikit yang masih harus menyekolahkan anak-anaknya. Jika mereka harus pensiun dalam kondisi tersebut, tentu hal ini akan memberatkan para prajurit ketika purna tugas," paparnya.

"Perpanjangan usia pensiun ini merupakan wujud kehadiran negara yang sudah sepantasnya diberikan kepada prajurit-prajurit kita yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi bangsa dan negara," ujar Budisatrio.

Dengan sejumlah pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak, serta perbandingan dengan praktik di negara lain, lanjut Budisatrio, revisi UU TNI memutuskan untuk menaikkan usia masa bakti prajurit setingkat tamtama dan bintara hingga 55 tahun. Perwira sampai dengan pangkat Kolonel 58 tahun. Sementara untuk perwira tinggi, usia pensiunnya berjenjang dari 60 hingga 62 tahun.

Kecuali untuk perwira tinggi bintang 4, dengan usia pensiun 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal dua kali hingga 65 tahun. Dia menyebutkan hal ini dilakukan tanpa mengorbankan proses regenerasi di tubuh TNI.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sejumlah tahanan dari Lapas Kutacane, Aceh, kabur. Komisi XIII DPR RI menyebut Kementerian Imipas akan turun ke Kutacane mengecek hal tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi ke Kementerian Imipas. Besok akan ada Dirjen yang datang ke sana karena persoalan ini," ucap Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Senin (10/3/2025).

Sugiat memuji reaksi cepat Kemen Imipas untuk menangani kasus ini. Dia berharap ada tindakan yang diambil terhadap petugas yang lalai sehingga tahanan sampai kabur.

"Langkah Kementerian untuk terjun langsung ke Kutacane tentu harus kita apresiasi. Selain itu, kami berharap agar Menteri Imipas, Pak Agus, mengevaluasi petugas yang ada di lapas. Karena kelalaian petugas sehingga banyak tahanan yang kabur," ucapnya.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra ini kemudian berharap agar Lapas bersama aparat kepolisian segera menangkap kembali tahanan yang kabur.

"Tahanan yang kabur ini harus segera ditangkap kembali. Karena tentu akan meresahkan masyarakat di sana dengan adanya tahanan kabur ini," jelasnya.

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Video Tahanan Lapas Kutacane Aceh Berhamburan Kabur

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel-yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel-yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel-yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Bupati Keerom, Piter Gusbager, melakukan kunjungan perdana ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas II A Jayapura pada Jumat (7/3/2025).

Kunjungan ini merupakan yang pertama setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.

Piter tiba di Lapas Narkotika sekitar pukul 10.50 WIT, didampingi Ketua PPK, Angela Tutwuri Handayani Frank Gusbager, serta beberapa pejabat Pemda Kabupaten Keerom.

Dalam kunjungan tersebut, Bupati langsung menyalami satu per satu narapidana asal Kabupaten Keerom sambil berbincang dan menanyakan nama serta alamat mereka.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan narkoba, Piter memperkenalkan yel baru, "Anak Keerom Keren Tolak Narkoba".

Piter memperagakan yel tersebut kepada narapidana.

"Tangan kanan kepal bilang anak Keerom, lalu tangan kiri kepal bilang keren, lalu lima jari diarahkan ke depan untuk menolak narkoba," ujarnya.

Yel ini diikuti semua warga binaan di Lapas Narkotika, yang disambut tepuk tangan meriah.

Dalam kesempatan tersebut, Piter menegaskan visi dan misinya untuk memastikan setiap warga Keerom bebas dari narkoba dan ganja.

"Saya yakin kita bisa atasi peredaran dan pemakaian narkoba di Kabupaten Keerom, kalau kita duduk bersama keluarga, lingkungan, dan pemerintah, untuk berkomitmen mengatasinya," ungkapnya.

Bupati juga memberikan pesan kepada narapidana agar tidak kembali terlibat dalam peredaran atau pemakaian narkoba setelah menyelesaikan hukuman.

"Saya berpesan agar ade-ade, anak-anak, dan saudara-saudara yang ada di sini, setelah menjalani hukuman dan pembinaan, ketika keluar dari Lapas Narkotika bisa menjauhkan diri dari narkoba," katanya.

"Terakhir saya pesan, badan dan fisik boleh di dalam tahanan, tetapi jiwamu harus bebas. Salah satunya harus dekat dengan Tuhan dan jauhi dari narkoba," tutupnya.

Kepala Lapas Narkotika Jayapura Kelas II A, Jimreves Muloke, mengungkapkan bahwa warga binaan di lapas ini berasal dari seluruh Papua.

Ia menambahkan bahwa pihaknya melakukan pembinaan kepribadian terkait iman dan kerohanian bagi setiap narapidana.

"Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jayapura sudah punya jadwal untuk kerohanian," ujarnya.

Selain itu, Kalapas juga menjelaskan program pembinaan kepribadian yang melibatkan narapidana dalam membuat kebun di dalam lapas.

"Ini merupakan program nasional untuk mewujudkan ketahanan pangan, sehingga warga binaan di Lapas Narkotika saat ini membuat kebun untuk menanam sayur, ubi-ubian, yang bisa dimanfaatkan untuk makan dan dijual," ujarnya.

Kunjungan Bupati Keerom ke Lapas Narkotika ini merupakan bagian dari program 100 hari kerja dalam aspek transformasi sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto duduk lesehan bersama tahanan saat mengunjungi Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Langkah yang dilakukan Agus itu dinilai menunjukkan sikap humanis.

"Sikap yang diambil ini memperlihatkan sikap yang humanis. Kami kira ini sangat baik. Sebagai pejabat negara, Pak Menteri memperhatikan keberadaan warga binaan yang saat itu sedang duduk lesehan," ujar Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, Rabu (26/2/2025).

Sugiat mengatakan langkah yang diambil Agus Andrianto ini harus menjadi contoh bagi pejabat negara lainnya. Terutama kepada pimpinan-pimpinan di Kementerian Imipas.

"Dengan adanya peristiwa ini, tentu diharapkan seluruh kalangan di Kementerian Imipas, mulai dari tingkat paling tinggi hingga di rutan ataupun lapas harus bersikap humanis kepada warga binaan," ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra ini meminta pegawai di lapas maupun rutan memberlakukan warga binaan dengan baik. Dia mengingatkan setiap warga binaan yang ada di lapas dan rutan merupakan warga negara Indonesia yang harus dijaga dan dibina dengan baik.

"Saya berharap agar pegawai di rutan dan lapas menjadikan warga binaan itu seperti saudara sendiri. Dijaga dengan baik, hak-haknya dipenuhi," jelasnya.

Seperti diketahui, Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Lapas Kelas I Cipinang pada Selasa (25/2). Saat itu, Agus duduk lesehan bersama para warga binaan.

Mantan Wakapolri itu mengaku duduk lesehan bersama penghuni rutan karena merasa dirinya dan pejabat lain belum tentu lebih mulia dari penghuni rutan. Dia mengatakan bisa saja para penghuni rutan lebih mulia di mata Tuhan dibanding dirinya dan pejabat lain.

"Nggak, saya karena takut, saya nggak tahu siapa orang yang dimuliakan Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya nggak ngerti. Karena belum tentu, belum tentu bapak-bapak yang di depan saya ini, lebih mulia daripada kami. Jadi saya takut. Takutlah, karena orang disuruh prihatin dulu kan untuk mendapat berkah," ucap Agus melansir detikNews.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, mengatakan perayaan hari ulang tahun (HUT) Partai Gerindra akan dihadiri oleh sejumlah Ketua Umum (Ketum) partai besok. Rencananya, acara itu akan terselenggara di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat.

"Sebagian (Ketum) bisa hadir, insyallah bisa hadir (silaturahmi hari ini), sebagian konfirmasinya akan hadir besok, di SICC, besok pagi," kata Prasetyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Prasetyo mengatakan sejauh ini hampir seluruh ketua umum partai akan hadir di perayaan HUT Gerindra. Ia menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) turut diundang dalam acara itu.

"Sementara ini hampir semua ketum partai (konfirmasi hadir). Kalau Pak SBY kemungkinan akan hadir di acara yang hari ini, silaturahmi yang hari ini," katanya.

Ia menyebut undangan untuk perayaan HUT juga disampaiakan ke PDIP. Namun, ia melihat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak bisa hadir lantaran masih di luar negeri.

"Sepertinya belum (bisa hadir Megawati) karena informasinya kan beliau masih ada di luar negeri," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini