WASHINGTON - Setiap tahun, puluhan ribu narapidana di Amerika Serikat masuk Islam saat di penjara.

Itu diceritakan oleh Rami Nsour, direktur pendiri Tayba Foundation, organisasi pertama di AS yang menawarkan program pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan Islam bagi para narapidana.

Hampir setiap hari, Rami Nsour pergi ke kantor pos setempat untuk menemukan kotak suratnya penuh dengan surat-surat dari orang-orang yang dipenjara dari seluruh negeri yang mencari bimbingan spiritual dan sumber daya pendidikan Islam.

"Ketika kami mulai sekitar 15 tahun lalu, itulah kebutuhan utama yang kami dengar dari para tahanan Muslim," kata Nsour, dilansir CBS News.

"Jadi, kami mengembangkan organisasi ini untuk mengisi kesenjangan dan kebutuhan itu."

Ribuan Narapidana Masuk Islam di Penjara AS Setiap Tahun, Berikut 6 Alasannya

1. Banyak Orang Menemukan Kebebasan Spiritual dalam Islam

Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di penjara-penjara AS. Nsour mengatakan organisasinya telah melayani lebih dari 13.000 orang dan ia memperkirakan bahwa sekitar 90% dari mereka masuk Islam dan sebagian besar saat berada di balik jeruji besi.

Nsour yakin banyak yang masuk Islam saat dipenjara karena ada begitu banyak kurungan fisik dan spiritual di penjara dan orang-orang menemukan kebebasan spiritual dalam iman.

"Karena ada tingkat kepatuhan, jadi Anda tunduk pada aturan tertentu, ada salat lima waktu, ada metodenya," jelas Nsour. "Mereka melihat bahwa tembok-tembok itu tidak dapat lagi membatasi mereka."

2. Membangkitkan Semangat Kemanusiaan

Kisah Amin Muhammad Amin Anderson tertarik pada Islam karena banyak alasan, termasuk kebebasan spiritual yang diberikannya. Ia masuk Islam sekitar dua tahun setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara karena pembunuhan terkait geng.

"Ketika saya masuk penjara, saya tidak memiliki kemanusiaan saya ? tetapi setelah masuk penjara, saya mendapatkan kembali kemanusiaan saya," katanya, memuji Islam karena telah membantunya mendapatkan kembali kemanusiaannya.

3. Islam Agama yang Masuk Akal

Lahir dengan nama Christopher Anderson di Philadelphia, ia adalah putra seorang pendeta, tetapi saat remaja, Anderson menjawab panggilan hidup di jalanan.

"Saya benar-benar kecanduan narkoba selama sekitar satu setengah tahun," katanya. "Saya terlibat dengan sekelompok pria dan mereka menjual narkoba di kota kami."

JAYAPURA, KOMPAS.com- Ada hal yang menarik dari pencalonan Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Minggu (9/3/2025).

Guna meminta klarifikasi, terkait rekomendasi PDIP sebagai pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, maka harus meminta klarifikasi resmi dari Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Nap, yang saat ini ditahan di rutan Mako Brimob Polda Papua.

Saat ditunggu sekitar 15-20 menit, akhirnya video call bersama Herry Nap disambungkan ke KPU Provinsi Papua.

Dalam percakapannya dengan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon yang disaksikan oleh Bawaslu menanyakan, terkait surat rekomendasi yang diberikan PDIP terhadap pencalonan wakil gubernur Papua, Constant Karma.

"Iya benar, selaku Ketua DPD PDIP Papua, saya membenarkan bahwa kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur mengantikan Yeremias Bisai," ungkapnya dalam video call kepada KPU Papua, Minggu sore.

Ketua KPU, lalu mempertegas pertanyaan sekali lagi, terkait dengan rekomendasi PDIP terhadap Constant Karma yang diusung mendampingi Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Apakah benar PDIP merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua penganti Yeremias Bisai? tanyanya.

"Ia benar kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua," jawab Herry Nap dengan tegas.

Sambungan video call ini didengarkan dan direkam oleh KPU dan Bawaslu Papua serta massa pendukung BTM-CK yang hadir di Lantai 4 Kantor KPU Papua.

Setelah itu, dokumen pencalonan wakil gubenur Papua, Constant Karma langsung diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan BTM-CK, sekaligus Sekretaris PDIP Papua, Surya Ibrahim Basri Syafaat secara resmi kepada Komisioner KPU Papua yang diterima oleh Steve Dumbon selaku Ketua KPU Papua.

"Dengan ini kami menyerahkan berkas dokumen bapak Constant Karma untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Papua," ungkapnya sebelum menyerahkan dokumen kepada Komisioner KPU Papua yang disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Papua.

Diakhir video call itu, Herry Nap meneriaki kata "Merdeka" sebagai bentuk dukungannya terhadap pencalonan BTM-CK yang disambut dengan teriakan "Merdeka" oleh para kader PDIP yang ikut mengantarkan BTM-CK di Kantor KPU Papua.

Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan, pihaknya menerima berkas dokumen dan selanjutnya akan melakukan mengecekan berkas dari calon wakil gubernur Papua, Constant Karma, sebelum dilakukan verifikasi berkas dokumennya.

"Kami akan lakukan pengecekan berkas dokumennya, setelah itu baru dilakukan verifikasi berkas pencalonan dan calon wakil gubernur Papua," ujarnya usai menerima berkas dokumen yang diserahkan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi kepada tim KPU Papua.

Constant Karma Penganti Yeremias Bisai

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, dimana mendiskualifikasi calon gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai dan memerintahkan untuk dilakukan PSU di Provinsi Papua.

Pelaksanaan PSU ini dalam putusan MK tidak mengikusertakan Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua mendampingi Benhur Tomi Mano selaku calon gubernur Papua yang diusung oleh PDIP dan PKN.

Dari beberapa nama-nama tokoh-tokoh Papua yang dikomunikasikan, pada akhirnya, BTM dan partai pengusung memilih Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua mengantikan Yeremias Bisai.

Constant Karma sendiri sudah mendapatkan restu dan dukungan dari Yeremias Bisai selaku calon gubernur Papua pendamping BTM yang didiskualifikasi MK.

Calon wakil gubernur nomor urut 1, Benhur Tomi Mano dalam konferensi pers, membeberkan bahwa Yeremias Bisai telah mengusulkan 5 nama tokoh dari wilayah adat Saireri, untuk mengantikannya sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Salah satu dari 5 nama tokoh Saireri yang diusulkan adalah Constant Karma," katanya.

Mantan Walikota Jayapura ini memastikan bahwa Yeremias Bisai tetap mendukung BTM-CK, sebagai gubernur dan wakil gubernur Papua pada PSU bulan Agustus mendatang.

"Saudara saya pak Yeremias Bisai (YB) tetap mendukung saya dengan bapak Constant Karma dan pendukungnya akan bersama dengan kami," ujar BTM.

JAYAPURA, KOMPAS.com- Ada hal yang menarik dari pencalonan Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua, Minggu (9/3/2025).

Guna meminta klarifikasi, terkait rekomendasi PDIP sebagai pengusung calon gubernur dan calon wakil gubernur Papua, Benhur Tomi Mano dan Constant Karma, maka harus meminta klarifikasi resmi dari Ketua DPD PDIP Papua, Herry Ario Nap, yang saat ini ditahan di rutan Mako Brimob Polda Papua.

Saat ditunggu sekitar 15-20 menit, akhirnya video call bersama Herry Nap disambungkan ke KPU Provinsi Papua.

Dalam percakapannya dengan Ketua KPU Papua, Steve Dumbon yang disaksikan oleh Bawaslu menanyakan, terkait surat rekomendasi yang diberikan PDIP terhadap pencalonan wakil gubernur Papua, Constant Karma.

"Iya benar, selaku Ketua DPD PDIP Papua, saya membenarkan bahwa kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur mengantikan Yeremias Bisai," ungkapnya dalam video call kepada KPU Papua, Minggu sore.

Ketua KPU, lalu mempertegas pertanyaan sekali lagi, terkait dengan rekomendasi PDIP terhadap Constant Karma yang diusung mendampingi Benhur Tomi Mano (BTM) sebagai calon wakil gubernur Papua.

"Apakah benar PDIP merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua penganti Yeremias Bisai? tanyanya.

"Ia benar kami merekomendasikan bapak Constant Karma sebagai calon wakil gubernur Papua," jawab Herry Nap dengan tegas.

Sambungan video call ini didengarkan dan direkam oleh KPU dan Bawaslu Papua serta massa pendukung BTM-CK yang hadir di Lantai 4 Kantor KPU Papua.

Setelah itu, dokumen pencalonan wakil gubenur Papua, Constant Karma langsung diserahkan oleh Ketua Tim Pemenangan BTM-CK, sekaligus Sekretaris PDIP Papua, Surya Ibrahim Basri Syafaat secara resmi kepada Komisioner KPU Papua yang diterima oleh Steve Dumbon selaku Ketua KPU Papua.

"Dengan ini kami menyerahkan berkas dokumen bapak Constant Karma untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh KPU Papua," ungkapnya sebelum menyerahkan dokumen kepada Komisioner KPU Papua yang disaksikan oleh Komisioner Bawaslu Papua.

Diakhir video call itu, Herry Nap meneriaki kata "Merdeka" sebagai bentuk dukungannya terhadap pencalonan BTM-CK yang disambut dengan teriakan "Merdeka" oleh para kader PDIP yang ikut mengantarkan BTM-CK di Kantor KPU Papua.

Sementara itu, Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan, pihaknya menerima berkas dokumen dan selanjutnya akan melakukan mengecekan berkas dari calon wakil gubernur Papua, Constant Karma, sebelum dilakukan verifikasi berkas dokumennya.

"Kami akan lakukan pengecekan berkas dokumennya, setelah itu baru dilakukan verifikasi berkas pencalonan dan calon wakil gubernur Papua," ujarnya usai menerima berkas dokumen yang diserahkan untuk dilakukan pengecekan dan verifikasi kepada tim KPU Papua.

Constant Karma Penganti Yeremias Bisai

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 24 Februari 2025, dimana mendiskualifikasi calon gubernur Papua nomor urut 1, Yeremias Bisai dan memerintahkan untuk dilakukan PSU di Provinsi Papua.

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menegaskan tak ada wacana pembentukan panitia khusus (Pansus) terkait kasus pengelolaan minyak mentah Pertamina yang tengah diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Bambang kepada wartawan, Jumat (7/3).

Bambang menambahkan, pihaknya mendukung penuh penegakan hukum oleh Kejagung dalam kasus terkait. Dia menyampaikan, kasus ini tidak akan ditarik ke ranah politik.

"Kami mendukung dan kami menyerahkan kepada jaksa dan BPK," ujar Bambang.

"Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan politik di sini," lanjutnya.

Bambang kemudian menyampaikan dukungan terhadap Pertamina untuk menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat. Sepenuhnya setuju bahwa oknum yang tak baik harus ditangkap, Bambang berpendapat bahwa Pertamina harus diselamatkan.

"Kami mendukung penegakan hukum dan mendukung agar Pertamina menjadi lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Jangan karena perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan dan perbaiki Pertamina agar bisa melayani masyarakat lebih baik lagi," pungkasnya.

Saat ini, Kejagung tengah mengusut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, subholding serta kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Setidaknya, sembilan orang termasuk enam petinggi subholding PT Pertamina dan tiga orang dari pihak swasta dijerat sebagai tersangka.

Baru-baru ini, Jaksa Agung mengumumkan tengah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

Mukomuko (ANTARA) - Kepolisian Resor Mukomuko, Provinsi Bengkulu, mengajak warga untuk mengisi bulan Ramadhan tahun ini dengan melakukan berbagai kegiatan positif, serta menghindari kegiatan yang melanggar hukum dan kegiatan yang dapat merugikan orang banyak.

"Kami dari Polres Mukomuko menyampaikan imbauan kepada masyarakat Kabupaten Mukomuko selama bulan Ramadhan ini mari isi bulan penuh rahmatan ini dengan kegiatan positif di tengah masyarakat," kata Wakil Kepala Kepolisian Resor Mukomuko Kompol Bakit Eko Hadi Suseno di Mukomuko, Minggu.

Dia mengatakan hal itu usai membagikan sebanyak ratusan paket takjil gratis kepada warga Pantai Indah Mukomuko di Kelurahan Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko.

Pihak Kepolisian Resor Mukomuko selama tiga hari berturut-turut membagikan paket takjil gratis kepada pengendara yang melintas di jalan nasional serta dengan cara mendatangi setiap rumah nelayan.

Pada kesempatan itu juga, ia mengimbau warga untuk menghindari kegiatan yang melanggar hukum dan kegiatan yang merugikan seperti balap liar minuman keras dan lain sebagainya.

Sedangkan kegiatan positif yang dimaksudnya, yakni salah satunya berbagi takjil kepada pengendara dan warga yang tergolong ekonomi miskin di daerah ini.

Terkait dengan pencegahan kegiatan melanggar hukum dan merugikan orang banyak, pihak kepolisian melakukan kegiatan patroli rutin di sejumlah tempat yang menjadi lokasi balap liar di daerah ini.

Jalan Nasional atau Jalan Lintas Sumatera yang selama menjadi lokasi balap liar, yakni Pantai Air Punggur yang berada di perbatasan Kecamatan Kota Mukomuko dengan Kecamatan Air Dikit.

Satuan Samapta Polres Mukomuko rutin melakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dalam rangka cipta kondisi situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Mukomuko.

Sasaran patroli ini, yakni melakukan pembubaran sekaligus memberikan imbauan terhadap sekelompok remaja yang diduga akan melakukan balap liar di jalan nasional.

Kemudian, pihak kepolisian resor setempat juga melakukan patroli pada malam hari untuk mencegah muda mudi berkumpul dan mengkonsumsi minuman keras dan barang terlarang lain.

JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut ada tiga syarat agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipercaya publik. Salah satunya terkait dengan penegakan hukum terhadap koruptor.

Hal itu dikatakan Hardjuno menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BPI Danantara.

Dalam Pasal 15A ayat (2) UU tersebut, BPK tidak dapat langsung melakukan audit terhadap keuangan Danantara, kecuali atas permintaan DPR.

Hardjuno menegaskan memperlakukan Danantara sebagai entitas komersial murni seperti Temasek di Singapura bukanlah masalah. Namun, jika ingin mengambil model negara maju, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi serta standar etik pejabat pemerintah dan BUMN juga harus mengikuti standar Singapura dan negara-negara maju lainnya.

"Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional," kata Hardjuno, Minggu (9/3/2025).

Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingginya angka kasus korupsi, bahkan dengan nilai yang tidak masuk akal. Korupsi sudah mendarah daging dan belum ada kejelasan arah pemerintahan dalam pemberantasannya.

?Jika UU BUMN yang baru telah diketuk dan Danantara diperlakukan layaknya entitas komersial murni, maka sebagai penyeimbang, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi,? katanya.

Ketegasan dalam pemberantasan korupsi mencakup pertama, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa aturan ini, sulit bagi negara untuk mengambil kembali uang hasil korupsi yang telah disembunyikan oleh para pelaku.

Kedua, pembuktian terbalik harus diberlakukan tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga untuk pejabat dan pegawai BUMN serta Danantara. ?Dengan demikian, siapa pun yang memiliki harta di luar kewajaran wajib membuktikan keabsahannya,? katanya.

Ketiga, hukuman mati bagi koruptor harus diterapkan untuk memberikan efek jera yang nyata, terutama bagi mereka yang menggerogoti dana publik dalam jumlah besar.

"Saat UU BUMN yang baru telah ditetapkan dan kewenangan BPK dipangkas, lalu masyarakat diminta percaya begitu saja bahwa audit independen bisa menjamin keamanan keuangan Danantara yang nilainya mencapai Rp14.000 triliun," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Temasek Holdings di Singapura beroperasi sebagai entitas komersial, namun tetap menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan keuangan tahunannya diaudit oleh auditor independen, KPMG LLP, yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Temasek sejak 2008 hingga 2024 tanpa modifikasi.

?Namun, yang perlu digarisbawahi adalah konteks pengawasan dan etika pejabat di Singapura sangat berbeda dengan Indonesia,? katanya.



Singapura dikenal sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat rendah dan penegakan hukum yang ketat terhadap kasus korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks persepsi korupsi global, menunjukkan minimnya praktik korupsi di pemerintahan dan sektor bisnisnya.

Pejabat publik di Singapura tunduk pada standar etika yang tinggi dengan pengawasan yang ketat, serta ancaman hukuman berat bagi pelanggar hukum. Di sisi lain, Indonesia masih bergulat dengan korupsi yang meluas, dengan indeks persepsi korupsi yang jauh lebih buruk dibandingkan negara-negara maju.

Berbagai kasus korupsi besar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sistem pengawasan masih lemah dan belum efektif dalam memberikan efek jera. Inilah yang membuat perbandingan antara Danantara dan Temasek menjadi tidak apple-to-apple.

"Kita ingin Danantara dikelola secara profesional seperti Temasek, tetapi jika korupsi masih merajalela dan tidak ada ketegasan dalam pemberantasannya, maka ini hanya akan menjadi celah baru bagi oligarki untuk menggerogoti uang rakyat," ucapnya.

KOMPAS.com - Layanan Kewarganegaraan dan ImigrasiAmerika Serikat (U.S. Citizenship and Immigration Services/USCIS) mengusulkan kebijakan baru yang akan mewajibkan imigran "potensial", untuk menyerahkan profil media sosial mereka saat mengajukan permohonan izin tinggal.

Persyaratan ini juga akan berdampak bagi warga pemegang Green Card, naturalisasi, pencari suaka, pengungsi, dan kerabat orang yang telah memberikan mereka status suaka atau pengungsi.

Green Card adalah kartu penduduk tetap yang memberikan WNA (yang memenuhi syarat) izin tinggal dan bekerja secara legal di AS.

UCIS menyebut peraturan ini akan memengaruhi sekitar 3,5 juta orang. Usulan ini merupakan buntut dari kebijakan Presiden Donald Trump, yang ingin memperkuat area perbatasan untuk memperketat imigran, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Mashable, Minggu (9/3/2025).

Untuk diketahui, sebelumnya, pencantuman akun media sosial hanya diwajibkan bagi warga negara asing yang mengajukan visa AS.

Kebijakan mencantumkan username media sosial sendiri sudah diterapkan AS sejak masa kepemimpinan Donald Trump periode pertama tahun 2019 lalu.

Dalam kebijakan tersebut, semua pemohon visa AS diharuskan untuk mencantumkan riwayat media sosial mereka yang aktif dalam lima tahun terakhir.

Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang memasuki AS, dengan harapan dapat mendeteksi potensi ancaman terhadap keamanan nasional, seperti tindakan teroris atau kegiatan ilegal lainnya.

Dinilai menghambat kebebasan berekspresi

Pengacara Senior di Electronic Frontier Foundation (EFF), Saira Hussain, lewat wawancaranya kepada Newsweek, menyampaikan kekhawatirannya terkait kebijakan baru tersebut

Menurutnya, kebijakan ini menciptakan efek yang besar terutama dalam kebebasan berpendapat, karena orang-orang harus menjaga ucapan mereka di dunia maya.

"Ini benar-benar menciptakan efek yang besar bagi orang-orang yang bisa saja diawasi karena ucapan mereka di dunia maya, yang memiliki hak penuh untuk tinggal di negara ini," ujar Saira.

Kebijakan pencantuman username media sosial ini juga dianggap membatasi kebebasan berbicara dan berisiko menciptakan suasana ketakutan di kalangan pemohon visa, terutama bagi mereka yang khawatir akan pengaruh dari aktivitas online mereka terhadap status imigrasi mereka di AS.

"Bisa jadi mereka akan merasa terhambat dalam berbagi pendapat karena khawatir akan diperiksa dan akhirnya ditolak untuk mendapatkan manfaat imigrasi, seperti naturalisasi," imbuhnya.

Saira turut menjelaskan bahwa kebijakan ini akan sangat berdampak para orang orang-orang yang sudah lama tinggal di AS (pemegang Green Card) yang mungkin sudah tinggal selama 30 atau 40 tahun.

"Mereka bisa saja tinggal di AS selama bertahun-tahun, sebagai pemegang Green Card yang sedang mencari kewarganegaraan, atau orang-orang yang tinggal dengan visa lainnya dan sedang mengajukan Green Card," jelas Saira.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nunukan, Kalimantan Utara, mengadakan program khusus buka puasa bersama (bukber) bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) selama Ramadhan 1446 H/2025 M.

“Kegiatan ini untuk menyemarakkan Bulan Suci Ramadhan serta mempererat hubungan antara warga binaan dan keluarga,” ujar Kalapas Nunukan, Puang Dirham, saat dihubungi, Minggu (9/3/2025).

Puang menegaskan bahwa bukber antara narapidana (napi) dan keluarga menjadi salah satu cara Lapas Nunukan menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap erat.

Program ini juga bertujuan agar keluarga tetap peduli dan tidak mengucilkan warga binaan setelah mereka bebas.

Puang berkata, ada banyak keluarga napi merasa malu karena memiliki anggota keluarga yang di penjara. Akibatnya, setelah bebas, mantan napi kerap menghadapi diskriminasi sosial dan sulit diterima kembali di masyarakat.

"Kami ingin memberikan kesempatan bagi warga binaan untuk merasakan kebersamaan dengan keluarga mereka. Kami membuka layanan kunjungan tatap muka yang memungkinkan keluarga WBP datang langsung untuk berbuka puasa bersama," jelasnya.

Puang menambahkan bahwa pengunjung diperbolehkan membawa makanan sendiri untuk dinikmati bersama di area yang telah disediakan oleh pihak Lapas.

Selain mempererat hubungan keluarga, program bukber ini juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi warga binaan dalam menjalani pembinaan serta memperkuat ketakwaan mereka.

"Pihak Lapas juga berkomitmen untuk terus menghadirkan program-program keagamaan guna mendukung proses rehabilitasi sosial dan moral WBP," tegas Puang.

Selain mengadakan buka puasa bersama, Lapas Nunukan juga memberikan bantuan sosial kepada keluarga warga binaan yang datang membesuk.

"Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban mereka," harap Puang.

WASHINGTON - Setiap tahun, puluhan ribu narapidana di Amerika Serikat masuk Islam saat di penjara.

Itu diceritakan oleh Rami Nsour, direktur pendiri Tayba Foundation, organisasi pertama di AS yang menawarkan program pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan Islam bagi para narapidana.

Hampir setiap hari, Rami Nsour pergi ke kantor pos setempat untuk menemukan kotak suratnya penuh dengan surat-surat dari orang-orang yang dipenjara dari seluruh negeri yang mencari bimbingan spiritual dan sumber daya pendidikan Islam.

"Ketika kami mulai sekitar 15 tahun lalu, itulah kebutuhan utama yang kami dengar dari para tahanan Muslim," kata Nsour, dilansir CBS News.

"Jadi, kami mengembangkan organisasi ini untuk mengisi kesenjangan dan kebutuhan itu."

Ribuan Narapidana Masuk Islam di Penjara AS Setiap Tahun, Berikut 6 Alasannya

1. Banyak Orang Menemukan Kebebasan Spiritual dalam Islam

Islam adalah agama yang paling cepat berkembang di penjara-penjara AS. Nsour mengatakan organisasinya telah melayani lebih dari 13.000 orang dan ia memperkirakan bahwa sekitar 90% dari mereka masuk Islam dan sebagian besar saat berada di balik jeruji besi.

Nsour yakin banyak yang masuk Islam saat dipenjara karena ada begitu banyak kurungan fisik dan spiritual di penjara dan orang-orang menemukan kebebasan spiritual dalam iman.

"Karena ada tingkat kepatuhan, jadi Anda tunduk pada aturan tertentu, ada salat lima waktu, ada metodenya," jelas Nsour. "Mereka melihat bahwa tembok-tembok itu tidak dapat lagi membatasi mereka."

2. Membangkitkan Semangat Kemanusiaan

Kisah Amin Muhammad Amin Anderson tertarik pada Islam karena banyak alasan, termasuk kebebasan spiritual yang diberikannya. Ia masuk Islam sekitar dua tahun setelah menjalani hukuman 30 tahun penjara karena pembunuhan terkait geng.

"Ketika saya masuk penjara, saya tidak memiliki kemanusiaan saya ? tetapi setelah masuk penjara, saya mendapatkan kembali kemanusiaan saya," katanya, memuji Islam karena telah membantunya mendapatkan kembali kemanusiaannya.

3. Islam Agama yang Masuk Akal

Lahir dengan nama Christopher Anderson di Philadelphia, ia adalah putra seorang pendeta, tetapi saat remaja, Anderson menjawab panggilan hidup di jalanan.

"Saya benar-benar kecanduan narkoba selama sekitar satu setengah tahun," katanya. "Saya terlibat dengan sekelompok pria dan mereka menjual narkoba di kota kami."

Di usia 20-an, Anderson akhirnya terlibat dalam pembunuhan yang melibatkan geng. Begitu ia dikurung di sel penjara, Anderson mulai merenungkan kehidupan, keyakinan, dan spiritualitas pribadinya.

"Saya menghabiskan tahun-tahun saya di penjara untuk mempelajari tentang agama lain," katanya. "Islam adalah satu-satunya agama yang masuk akal bagi saya."

Seiring dengan semakin mendalamnya spiritualitas Anderson, ia mulai terhubung dengan Tayba Foundation dan Nsour, yang mulai mengajar Anderson di penjara melalui telepon.

"Hanya ada sedikit hal yang dapat Anda lakukan dengan belajar mandiri," jelas Nsour. "Jadi, saya mulai menerima panggilan teleponnya, mulai mengiriminya materi, menjawab pertanyaannya, dan benar-benar mengajarinya selama sekitar 17 tahun hingga ia mampu mengajar di penjara."

4. Islam yang Dikenalkan di Penjara AS Bukanlah Aliran Radikal

Sementara itu, masih ada kesalahpahaman yang meluas tentang mengapa orang pindah agama ke Islam di penjara. Bagi sebagian orang, ada persepsi bahwa narapidana menjadi radikal karena keyakinan mereka, yang menurut Nsour sama sekali tidak benar.

"Angka-angka tidak menunjukkan hal itu," katanya. "Apakah itu ada? Ya. Namun, itu adalah kejadian langka. Sama halnya dengan apakah ada orang yang menjadi ekstremis Kristen, yang menjadi radikal di penjara, yang mungkin akan melakukan aksi terorisme? Ya."

5. Masuk Islam karena Perilaku Muslim

Menurut National Institute of Corrections (NIC), kekerasan akibat radikalisasi penjara oleh Muslim di AS merupakan kejadian langka dan hanya ada sedikit atau tidak ada bukti yang menunjukkan hal itu terjadi. Faktanya, kata Nsour, banyak orang yang pindah agama tertarik pada keyakinan mereka dengan mengamati bagaimana narapidana Muslim berperilaku.

"Mereka akan menyadari bahwa orang itu berbeda. Ia tidak terjebak dalam kebiasaan yang sama seperti orang lain di penjara," kata Nsour. "Jadi, mereka bertanya kepada mereka dan kemudian ia akan berkata, 'baiklah, itu Islam saya dan Islam saya mengajarkan saya tentang karakter saya.'"

6. Islam Mampu Mengubah Hidup

Kemudian, Anderson dibebaskan dari penjara pada bulan Juli setelah menjalani hukuman penuhnya. Pada sidang pembebasan bersyaratnya, ia mengatakan bahwa ketua penjara menyebutnya sebagai narapidana yang luar biasa.

Anderson memuji Islam karena telah menggambarkannya seperti itu dan karena mampu mengubah hidupnya. Sekarang di luar tembok penjara, Anderson merasa pekerjaannya baru saja dimulai dan ia bersyukur telah diberi kesempatan kedua.

"Saya percaya Tuhan memberi saya kesempatan kedua untuk datang ke sini untuk melayani kemanusiaan," katanya. "Karena nyawa orang yang saya renggut, ia tidak memiliki kesempatan kedua. Jadi, saya pikir saya berutang padanya. Saya berutang pada keluarganya. Saya berutang pada anak-anaknya untuk melakukan sesuatu dengan hidup saya."

Anderson sekarang bekerja di Yayasan Tayba dan menikmati kehidupan yang tenang dan penuh doa. Nsour mengatakan kepada CBS News bahwa selama 15 tahun ia melakukan ini, jarang sekali narapidana yang mencela Islam setelah mereka keluar dari penjara, yang menurutnya merupakan bukti bahwa itu bukan sekadar fase di balik jeruji besi.

Jakarta (ANTARA) - Saat bulan Ramadhan, umat Muslim berusaha menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, termasuk menjaga perilaku agar tidak mengurangi pahala. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah mendengarkan musik saat berpuasa bisa mengurangi pahala atau bahkan membatalkan puasa?

Pandangan ulama mengenai hal ini cukup beragam. Sebagian berpendapat bahwa musik bisa mengalihkan seseorang dari ibadah, sementara yang lain menilai bahwa hukum mendengarkan musik tergantung pada isi dan pengaruhnya.

Lalu, bagaimana sebenarnya hukum mendengarkan musik saat berpuasa menurut ajaran Islam? Mari simak penjelasannya lebih lanjut.

Pandangan Islam saat mendengarkan musik saat puasa Ramadhan

Musik dalam Islam dianggap haram, baik di bulan Ramadhan maupun di waktu lainnya. Namun, larangan ini menjadi lebih ditekankan selama bulan suci karena dosanya dianggap lebih besar.

Puasa sendiri bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan serta rasa takut kepada Allah. Oleh karena itu, seluruh anggota tubuh harus dijaga dari perbuatan yang bertentangan dengan perintah-Nya. Allah berfirman (tafsir maknanya):

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ

yâ ayyuhalladzîna âmanû kutiba ‘alaikumush-shiyâmu kamâ kutiba ‘alalladzîna ming qablikum la‘allakum tattaqûn

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” [QS. Al-Baqarah 2:183]

Dan Rasulullah SAW bersabda: “Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan dan minum, akan tetapi puasa itu menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan keji.” (HR. Al-Hakim, ia berkata: Hadits ini shahih menurut syarat Muslim).

Dalam hadis yang shahih, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam dengan jelas menyebutkan bahwa mendengarkan alat musik hukumnya haram.

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sebuah riwayat mu’allaq bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan muncul di tengah umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutra, daging babi, dan alat musik."

Sementara itu, Al-Tabarani dan Al-Baihaqi menyatakan bahwa hadis ini termasuk dalam kategori riwayat mausul.

Hukum mendengarkan musik saat puasa Ramadhan, apakah batal?

Jadi hukum mendengarkan musik saat berpuasa di bulan Ramadhan pada dasarnya adalah mubah, selama tidak disertai dengan perbuatan maksiat. Hal ini juga tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan puasa maupun merusak keabsahannya. Dengan demikian, hukum mendengarkan musik selama Ramadhan sama seperti di hari-hari lainnya.

Namun, mendengarkan musik termasuk dosa karena dianggap sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga akan mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, orang yang berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan secara fisik, tetapi juga harus menjaga diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahalanya.

Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, “Bisa jadi ada seseorang yang berpuasa, namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain rasa lapar. Dan bisa jadi ada seseorang yang melaksanakan qiyamullail, tetapi tidak mendapatkan apa pun dari qiyamnya selain begadang di malam hari.” (HR. Ibnu Majah, 1690; dinilai shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Ibnu Majah).

Meskipun melakukan dosa, termasuk mendengarkan musik, tidak membatalkan puasa secara hukum, orang yang berpuasa tetap dianggap telah menunaikan kewajibannya dan tidak perlu mengganti puasanya. Namun, pahala yang seharusnya diperoleh bisa berkurang, bahkan hilang, akibat perbuatan yang tidak sesuai dengan ketakwaan.

Pewarta: Sean Anggiatheda Sitorus
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

WASHINGTON DC, KOMPAS.com -Narapidana perempuan transgender di Amerika Serikat (AS) mulai dipindahkan ke penjara pria akibat adanya perintah eksekutif Donald Trump.

Dikutip dari kantor berita The Independent, Sabtu (8/3/2025), perintah eksekutif Trump tentang ideologi gender, yang ia tandatangani pada hari pertamanya menjabat, menginstruksikan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa pria, termasuk perempuan transgender tidak ditempatkan di penjara wanita.

Perintah tersebut juga melarang penggunaan dana federal untuk perawatan atau prosedur afirmasi gender bagi orang-orang yang berada dalam tahanan.

Namun, tiga hakim federal tampak menentang kebijakan tersebut dan memutuskan bahwa lembaga tahanan tidak boleh menahan perawatan medis bagi narapidana transgender atau memindahkan perempuan transgender ke fasilitas pria.

Mereka beralasan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Meskipun demikian, mereka tak bisa berbuat banyak dan tetap memindahkan perempuan transgender ke penjara pria, berdasarkan kesaksian pengacara hak sipil dan para narapidana.

Saat ini, sebanyak 17 perempuan transgender telah menggugat kasus ini.

Bulan lalu, pemerintahan Trump secara resmi mencabut pedoman yang dirancang untuk melindungi narapidana transgender di penjara federal, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghapus pengakuan terhadap orang-orang transgender dalam kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah memo, Direktur Sementara Biro Penjara, William Lothrop, menyatakan bahwa Transgender Offender Manual (Pedoman Narapidana Transgender) akan dicabut dengan segera.

Seorang pengacara mengatakan bahwa dia mengetahui setidaknya dua perempuan transgender yang telah dipindahkan ke fasilitas pria, termasuk satu orang yang telah menjalani operasi afirmasi gender sebelum menjalani hukuman.

"Ini benar-benar kejam dan tidak perlu," kata Kara Janssen, seorang pengacara yang mewakili perempuan transgender dalam kasus ini.

"Klien kami putus asa dan ketakutan," tambahnya.

Selain pemindahan ke penjara pria, memo internal juga menunjukkan bahwa staf penjara kini diwajibkan memanggil narapidana transgender dengan nama hukum mereka.

Laporan juga menyebutkan, perempuan transgender tidak lagi diperbolehkan memilih petugas perempuan untuk melakukan penggeledahan tubuh terhadap mereka.

Beberapa narapidana transgender bahkan dipaksa menyerahkan bra dan pakaian dalam mereka.

Merespons hal tersebut, American Civil Liberties Union (ACLU) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas keputusan untuk menahan perawatan afirmasi gender bagi 2.000 orang transgender yang dipenjara di seluruh AS.

"Sejak hari pertamanya menjabat, Presiden Trump secara khusus menargetkan orang-orang transgender untuk didiskriminasi, dianiaya, dan dihapus dari kehidupan publik," kata Li Nowlin-Sohl, Pengacara Senior di Proyek LGBTQ & HIV ACLU.

"Kebijakan ini mencampurkan politik dalam pemberian layanan kesehatan bagi orang-orang dalam tahanan, menempatkan ideologi presiden di atas penilaian medis yang terbaik dari pejabat Biro Penjara, serta mengabaikan hak dan nyawa orang-orang transgender yang dipenjara," imbuhnya.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com -Narapidana perempuan transgender di Amerika Serikat (AS) mulai dipindahkan ke penjara pria akibat adanya perintah eksekutif Donald Trump.

Dikutip dari kantor berita The Independent, Sabtu (8/3/2025), perintah eksekutif Trump tentang ideologi gender, yang ia tandatangani pada hari pertamanya menjabat, menginstruksikan Jaksa Agung untuk memastikan bahwa pria, termasuk perempuan transgender tidak ditempatkan di penjara wanita.

Perintah tersebut juga melarang penggunaan dana federal untuk perawatan atau prosedur afirmasi gender bagi orang-orang yang berada dalam tahanan.

Namun, tiga hakim federal tampak menentang kebijakan tersebut dan memutuskan bahwa lembaga tahanan tidak boleh menahan perawatan medis bagi narapidana transgender atau memindahkan perempuan transgender ke fasilitas pria.

Mereka beralasan bahwa tindakan ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki.

Meskipun demikian, mereka tak bisa berbuat banyak dan tetap memindahkan perempuan transgender ke penjara pria, berdasarkan kesaksian pengacara hak sipil dan para narapidana.

Saat ini, sebanyak 17 perempuan transgender telah menggugat kasus ini.

Bulan lalu, pemerintahan Trump secara resmi mencabut pedoman yang dirancang untuk melindungi narapidana transgender di penjara federal, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk menghapus pengakuan terhadap orang-orang transgender dalam kebijakan pemerintah.

Dalam sebuah memo, Direktur Sementara Biro Penjara, William Lothrop, menyatakan bahwa Transgender Offender Manual (Pedoman Narapidana Transgender) akan dicabut dengan segera.

Seorang pengacara mengatakan bahwa dia mengetahui setidaknya dua perempuan transgender yang telah dipindahkan ke fasilitas pria, termasuk satu orang yang telah menjalani operasi afirmasi gender sebelum menjalani hukuman.

"Ini benar-benar kejam dan tidak perlu," kata Kara Janssen, seorang pengacara yang mewakili perempuan transgender dalam kasus ini.

"Klien kami putus asa dan ketakutan," tambahnya.

Selain pemindahan ke penjara pria, memo internal juga menunjukkan bahwa staf penjara kini diwajibkan memanggil narapidana transgender dengan nama hukum mereka.

Laporan juga menyebutkan, perempuan transgender tidak lagi diperbolehkan memilih petugas perempuan untuk melakukan penggeledahan tubuh terhadap mereka.

Beberapa narapidana transgender bahkan dipaksa menyerahkan bra dan pakaian dalam mereka.

Merespons hal tersebut, American Civil Liberties Union (ACLU) mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump atas keputusan untuk menahan perawatan afirmasi gender bagi 2.000 orang transgender yang dipenjara di seluruh AS.

"Sejak hari pertamanya menjabat, Presiden Trump secara khusus menargetkan orang-orang transgender untuk didiskriminasi, dianiaya, dan dihapus dari kehidupan publik," kata Li Nowlin-Sohl, Pengacara Senior di Proyek LGBTQ & HIV ACLU.

"Kebijakan ini mencampurkan politik dalam pemberian layanan kesehatan bagi orang-orang dalam tahanan, menempatkan ideologi presiden di atas penilaian medis yang terbaik dari pejabat Biro Penjara, serta mengabaikan hak dan nyawa orang-orang transgender yang dipenjara," imbuhnya.