JAKARTA - Pengamat Hukum dan Pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut ada tiga syarat agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dipercaya publik. Salah satunya terkait dengan penegakan hukum terhadap koruptor.

Hal itu dikatakan Hardjuno menyoroti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya terkait kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit BPI Danantara.

Dalam Pasal 15A ayat (2) UU tersebut, BPK tidak dapat langsung melakukan audit terhadap keuangan Danantara, kecuali atas permintaan DPR.

Hardjuno menegaskan memperlakukan Danantara sebagai entitas komersial murni seperti Temasek di Singapura bukanlah masalah. Namun, jika ingin mengambil model negara maju, maka penegakan hukum terhadap kasus korupsi serta standar etik pejabat pemerintah dan BUMN juga harus mengikuti standar Singapura dan negara-negara maju lainnya.

"Korupsi harus diberantas, indeks persepsi korupsi Indonesia harus turun hingga setara dengan negara-negara maju dan modern. Hanya dengan itu rakyat bisa percaya Danantara benar-benar akan dikelola secara profesional," kata Hardjuno, Minggu (9/3/2025).

Kandidat Doktor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah tingginya angka kasus korupsi, bahkan dengan nilai yang tidak masuk akal. Korupsi sudah mendarah daging dan belum ada kejelasan arah pemerintahan dalam pemberantasannya.

?Jika UU BUMN yang baru telah diketuk dan Danantara diperlakukan layaknya entitas komersial murni, maka sebagai penyeimbang, pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam pemberantasan korupsi,? katanya.

Ketegasan dalam pemberantasan korupsi mencakup pertama, pemerintah harus segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Tanpa aturan ini, sulit bagi negara untuk mengambil kembali uang hasil korupsi yang telah disembunyikan oleh para pelaku.

Kedua, pembuktian terbalik harus diberlakukan tidak hanya untuk pejabat negara, tetapi juga untuk pejabat dan pegawai BUMN serta Danantara. ?Dengan demikian, siapa pun yang memiliki harta di luar kewajaran wajib membuktikan keabsahannya,? katanya.

Ketiga, hukuman mati bagi koruptor harus diterapkan untuk memberikan efek jera yang nyata, terutama bagi mereka yang menggerogoti dana publik dalam jumlah besar.

"Saat UU BUMN yang baru telah ditetapkan dan kewenangan BPK dipangkas, lalu masyarakat diminta percaya begitu saja bahwa audit independen bisa menjamin keamanan keuangan Danantara yang nilainya mencapai Rp14.000 triliun," tegasnya.

Sebagai perbandingan, Temasek Holdings di Singapura beroperasi sebagai entitas komersial, namun tetap menerapkan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan keuangan tahunannya diaudit oleh auditor independen, KPMG LLP, yang telah melakukan audit terhadap laporan keuangan Temasek sejak 2008 hingga 2024 tanpa modifikasi.

?Namun, yang perlu digarisbawahi adalah konteks pengawasan dan etika pejabat di Singapura sangat berbeda dengan Indonesia,? katanya.



Singapura dikenal sebagai negara dengan indeks persepsi korupsi yang sangat rendah dan penegakan hukum yang ketat terhadap kasus korupsi. Berdasarkan data Transparency International, Singapura secara konsisten menempati peringkat teratas dalam indeks persepsi korupsi global, menunjukkan minimnya praktik korupsi di pemerintahan dan sektor bisnisnya.

Pejabat publik di Singapura tunduk pada standar etika yang tinggi dengan pengawasan yang ketat, serta ancaman hukuman berat bagi pelanggar hukum. Di sisi lain, Indonesia masih bergulat dengan korupsi yang meluas, dengan indeks persepsi korupsi yang jauh lebih buruk dibandingkan negara-negara maju.

Berbagai kasus korupsi besar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan sistem pengawasan masih lemah dan belum efektif dalam memberikan efek jera. Inilah yang membuat perbandingan antara Danantara dan Temasek menjadi tidak apple-to-apple.

"Kita ingin Danantara dikelola secara profesional seperti Temasek, tetapi jika korupsi masih merajalela dan tidak ada ketegasan dalam pemberantasannya, maka ini hanya akan menjadi celah baru bagi oligarki untuk menggerogoti uang rakyat," ucapnya.

Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani menegaskan Danantara bisa diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini ia sampaikan merespons kabar jika direksi Danantara kebal dari pengawasan KPK.

"Pertama yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa," kata Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2).

Rosan juga mengatakan BPK bisa melakukan audit Danantara lantaran di dalamnya ada perusahaan-perusahaan yang berbentuk public service obligation (PSO).

Ia pun membantah kabar Danantara tak bisa diaudit oleh KPK dan BPK harus diluruskan. Sebab, semua pihak bias melakukan audit dan mengawasi Danantara.

"Dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperangkat aktif dalam perangkat memastikan bahwa kita berjalan dengan baik benar," kata dia.

Rosan juga memastikan bakal melibatkan tim independen untuk menyeleksi anggota yang dapat masuk ke struktur Danantara. Tim independen ini, lanjutnya, gabungan dari dalam dan luar negeri untuk menyeleksi tim Danantara.

"Oleh sebab itu, kami pun dalam menyusun tim kami ini dibantu oleh tim independen internasional dan juga nasional yang akan menyeleksi," ujarnya.

Sejauh ini adalah 7 BUMN raksasa bakal beralih ke Danantara. Mereka adalah PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan MIND ID.

Jakarta -

Saksi ahli mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong, Chairul Huda menjelaskan terkait pentingnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menentukan kerugian keuangan negara. Tim Hukum Kejagung Zulkipli menyebut laporan BPK bukan syarat penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi.

"Nggak ada satu keharusan atau syarat khusus laporan BPK khususnya, itu bukan jadi syarat penetapan tersangka, nggak ada," kata Zulkipli usai sidang praperadilan agenda pembuktian saksi ahli dari pemohon di PN Jaksel, Kamis (21/11/2024).

Menurutnya apa yang disampaikan ahli dari kubu Tom Lembong itu hanya sebagai pendapat dalam kasus umum. Zulkipli kemudian menegaskan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan pihaknya sudah sesuai prosedur yang ada.

"Itu kan pendapat. Yang disampaikan itu kan sifatnya ilustrasi umum, bukan di perkara ini," ucap Zulkipli menanggapi.

"Kalau soal perhitungan kerugian, tadi kan disampaikan juga oleh ahli penetapan tersangka itu minimal dua alat bukti, itu standarnya. Itu putusan MK (Nomor) 21 sudah seperti itu. Perma Nomor 4 2016 seperti itu, minimal dua alat bukti," tambahnya.

Perihal pernyataan ahli yang menyebut bahwa penghitungan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh BPK selaku auditor negara, Zulkipli menyebut hal itu merupakan pendekatan dalam hukum administrasi negara. Sedangkan dalam konteks tipikor, dia menyebut ada pendekatan yang berbeda.

"Ada pendekatan yang berbeda ketika bicara kerugian keuangan negara dalam perspektif tidak pidana korupsi. Kalau hukum administrasi negara tadi disampaikan, ada Undang-undang 17 (tahun) 2003, 1 (tahun) 2004, 15 (tahun) 2004 tentang BPK, ya secara pendekatan hukum administrasi negara begitu," jelasnya.

"Cuma dalam konteks tipikor berbeda tadi, makanya tadi kan saya mengutip ada teori kemandirian hukum pidana, otonomi hukum pidana. Itu tadi premisnya kan satu, hukum pidana punya otonomi menentukan sendiri dan bisa berbeda dengan yang diatur di hukum administrasi negara," terang Zulkipli.

Lebih jauh, Zulkipli menuturkan, detailnya akan dijelaskan melalui saksi ahli yang dihadirkannya dalam sidang praperadilan besok. Dia mengatakan akan menghadirkan lima ahli pada persidangan itu.

"Ada lima ahli besok, empat hadir secara langsung, satu kita bacakan keterangannya secara tertulis. Kita akan sampaikan materi itu nanti melalui ahli," ucapnya.

Di sisi lain, Zulkipli juga menepis pernyataan Tom Lembong yang menyebut sempat tak diberi kesempatan memilih pengacara usai ditetapkan sebagai tersangka. Dia juga membantah adanya tekanan yang dilakukan jaksa terhadap Tom Lembong dalam perkara itu.

"Nah itu soal tertekan, ini di mana tertekannya? Kalau substansi itu mau kita uji, harusnya dia ngomong. Nah kita bisa hadirkan. Ada CCTV semua di tempat pemeriksaan itu. Kita siap hadirkan, kalau konteksnya dia menyangkal atau memberikan suatu kondisi bahwa dia ditekan, dipaksa," bantah Zulkipli.

"Kita nggak bisa hadirkan itu karena kan dia nggak berani juga menyampaikan secara tegas bahwa ada pemaksaan dan seterusnya," tambahnya.

Sebagai informasi, agenda persidangan hari ini yakni pembuktian dengan menghadirkan saksi ahli dari pemohon. Adapun besok merupakan giliran Kejagung sebagai termohon untuk menghadirkan ahlinya.

Simak Video: Pengacara Tom Lembong Minta Mendag Era Jokowi Lainnya Juga Diperiksa

[Gambas:Video 20detik]

(ond/taa)