Lombok Timur -

Sebanyak enam narapidana kasus korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) diusulkan mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Lapas Kelas IIB Selong Ahmad Sihabudin.

Suhabudin menyebut total warga binaan Lapas Selong yang diajukan mendapat remisi sebanyak 308 orang. Mereka diusulkan mendapat remisi khusus I (RK-I) ke Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPAS) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

"Saat ini masih tahap verifikasi," kata Sihabudin, Rabu (12/3/2025).

Sihabudin merincikan, dari jumlah tersebut sebanyak 152 orang merupakan napi kasus tindak pidana umum. Sementara sisanya, 150 napi tindak pidana narkotika dan enam orang tindak pidana korupsi.

"Besaran remisi yang kami diusulkan bervariasi. Mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari hingga 2 bulan," bebernya.

Sihabudin menjelaskan, bahwa warga binaan diusulkan mendapat remisi asalkan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online setelah disetujui melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.

"Tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat (sesuai UU), pasti diusulkan," tegas Sihabudin.

Adapun syarat warga binaan yang diusulkan yakni menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dibuat oleh wali, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui asesmen oleh asesor Lapas. Surat Keputusan (SK) remisi Hari Raya Idul Fitri biasanya terbit paling lambat H-1 Lebaran.

(nor/nor)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, membantah pernyataan mantan Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, yang menyebut Prabowo Subianto alergi terhadap demonstrasi.

Natalius menegaskan bahwa sepanjang sejarahnya, Prabowo selalu berada dalam arena politik yang terbuka untuk kritik.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Donald Trump baru-baru ini mengungkapkan bahwa akan melabeli pelaku perusakan dealer Tesla sebagai terorisme domestik.

Hal ini dilakukan menyusul serangkaian protes dan tindakan vandalisme yang mengarah pada properti perusahaan tersebut.

Melansir dari Techcrunch, Rabu (12/3/2025) protes ini muncul sebagai respons terhadap apa yang dianggap sebagai pengambilalihan paksa oleh Musk dan Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) yang baru dibentuk.

Beberapa aksi protes telah berujung pada grafiti di papan nama Tesla, pembakaran stasiun pengisian daya, hingga pelemparan bom molotov ke dealer Tesla.

Melihat hal ini, Trump menyampaikan bahwa dirinya bakal menghentikan adanya perusakan terhadap dealer Tesla dan akan menangkan pelaku yang melalukan hal tersebut.

“Kami akan menangkap siapa pun yang melakukan ini karena mereka merugikan perusahaan Amerika yang hebat,” kata Trump.

Menurut hukum federal, serangan terhadap properti perusahaan dapat dianggap sebagai terorisme domestik jika tujuannya untuk mengintimidasi warga sipil atau mempengaruhi perilaku pemerintah.

Seiring meningkatnya protes terhadap Tesla, kelompok protes tersebut kini dikenal dengan nama "#TeslaTakedown", yang menyebut diri mereka sebagai gerakan akar rumput terdesentralisasi.

Mereka menegaskan bahwa hak untuk melakukan protes damai adalah bagian dari demokrasi Amerika, meskipun mereka tetap menentang kekerasan dan perusakan properti.

“Kami adalah gerakan protes akar rumput tanpa kekerasan. Kami menentang kekerasan dan perusakan properti. Protes damai di properti publik bukanlah terorisme domestik. Mereka mencoba mengintimidasi kami. Kami tidak akan membiarkan mereka berhasil,” ujar kelompok tersebut.

Namun, risiko muncul terkait bagaimana Trump dan Musk mendefinisikan kekerasan, dan apakah protes damai dapat dikategorikan sebagai kekerasan di masa depan.

Dalam pernyataan sebelumnya, Trump juga mengancam akan mendeportasi mahasiswa internasional yang ikut dalam protes terhadap perang Israel di Gaza.

Hal ini menciptakan ketegangan mengenai potensi tindakan terhadap pengunjuk rasa damai yang menentang kebijakan pemerintah atau perusahaan besar seperti Tesla.

Sementara itu, Musk, yang dikenal dengan kontribusinya dalam kampanye Trump, telah mengawasi PHK besar-besaran di sektor pemerintah, termasuk penghapusan lembaga-lembaga seperti USAID, yang memicu ketidakpuasan dan ketakutan di kalangan publik.

Musk juga telah memperoleh keuntungan besar dari kontrak-kontrak pemerintah, termasuk lebih dari US$20 miliar yang diterima SpaceX dari NASA dan Departemen Pertahanan.

Adapun, protes ini terjadi di tengah penurunan harga saham Tesla, yang jatuh di bawah tingkat tinggi setelah Trump memenangkan pemilihan presiden pada November 2024. Selain itu, penjualan global Tesla juga mengalami penurunan, yang sebagian besar dianggap terkait dengan keterlibatan politik Musk.

Jakarta -

Anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin menilai Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya seharusnya mundur dari TNI karena menduduki jabatan sipil. Hasanuddin menyinggung pernyataan Istana Kepresidenan soal jabatan Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan Sekretariat Militer.

Hasanuddin awalnya menyinggung daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah ada 15 kementerian atau lembaga (K/L) yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Hasanuddin mengatakan sempat menyampaikan pendapat di Istana terkait posisi Teddy.

"Saat itu saya menyarankan agar jika ingin mempertahankan status militer Mayor Teddy, maka posisinya sebaiknya ditempatkan di Sekretariat Militer. Ada beberapa jabatan di sana, seperti Kepala Biro Umum, Kepala Biro Tanda Pangkat, dan Kepala Biro Tanda Jasa dan Kehormatan. Kalau mau, ya ditambahkan saja satu Kepala Biro Sekretariat Kabinet di bawah Sekretariat Militer. Itu sesuai dengan UU TNI Pasal 47," kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Rabu (12/3/2025).

Hasanuddin mengungkit pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada (21/10/2024) bahwa Seskab berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, bukan di bawah Sekretariat Militer. Pernyataan tersebut, kata dia, juga diperkuat oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen Wahyu Yudhayana.

Oleh karena itu, Hasanuddin meminta Letkol Teddy harus mundur dari jabatan Seskab. Hasanuddin menegaskan prajurit aktif hanya boleh mengisi jabatan sipil di 15 kementerian atau lembaga.

"Maka sesuai aturan Teddy harus mundur dari prajurit TNI. Ini jelas tidak termasuk dalam Pasal 47 UU TNI," ujarnya.

TB Hasanuddin menegaskan perlunya konsistensi dalam menjalankan aturan hukum agar tidak menimbulkan polemik dan menjaga profesionalisme TNI.

Untuk diketahui, dalam Pasal 47 ayat 2 UU TNI tahun 2004 prajurit aktif dapat menduduki jabatan sipil di 10 kementerian atau lembaga. Namun, di usulan terbaru dari pemerintah dalam DIM ada penambahan lima K/L di antaranya KKP, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, dan Kejagung.

Simak Video Panglima TNI: Prajurit Aktif di Kementerian Akan Pensiun Dini atau Mundur

(dwr/rfs)

Palembang -

Puluhan ulama mengunjungi Haji Alim di Rutan Pakjo Kelas 1A Palembang, Sumatera Selatan. Mereka menyebut kondisi Haji Alim memprihatinkan.

"Kondisinya cukup memprihatinkan. Masih menjalani perawatan di rumah sakit langsung di comot begitu saja," kata salah satu ulama di Sumsel, KH Agok Syarifudin, Selasa (11/3/2025).

Menurut Agok, kedatangan mereka ke Rutan Pakjo untuk menunjukkan jati diri ulama di Palembang dan Sumsel betapa beratnya untuk Haji Alim ke rutan dalam kondisi sakit.

"Seluruh ulama dan kiai di Sumsel ini prihatin dengan kondisi ini. Kami juga mengadakan zikir bersama untuk menunjukkan siapa yang salah dan benar," tuturnya.

Senada dengan Ustad Nurdin Masyur mengatakan apa yang dilakukan kejaksaan terhadap Haji Alim tidaklah manusiawi. Dari segi sosial beliau ini sangat luar biasa perhatian sekali dengan kaum duafa, fakir miskin, ulama, pesantren-pesantren, musala dan masjid sangat terbantu.

"Kami sangat prihatin dengan adanya peristiwa penahanan beliau karena dengan kondisi beliau sangat memperhatinkan seperti itu rasanya tidak manusiawi," ujarnya.

Nurdin pun berharap agar aparat yang berwenang dapat mempertimbangkan lagi penahanan Haji Alim karena usianya yang sudah 87 tahun dan kondisi sakit bisa di pertimbangkan lagi.

"Kondisinya kan sangat menprihatinkan, sedang sakit dan sakitnya tidak tahu bisa disembuhkan atau tidak, jadi kami berharap kepada penegak hukum bisa memikirkan penahanan beliau," ujarnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Haji Alim Lisa Merida mengajukan pembantaran atau izin untuk dirawat di rumah sakit karena kondisi kiennya yang mengalami sakit komplikasi.

"Kami kuasa hukum Haji Alim mengajukan pembantaran karena klien kami sakit dan tinggal menunggu dari rutan dan kejaksaan. Sakit ini karena sudah lanjut usia dan penyakit klien kami ini tidak bisa di sembuhkan karena sudah komplikasi," ungkapnya.

Menurut Lisa, sakit Haji Alim itu bukan sakit yang biasa tapi sakit komplikasi. Ada jantung, sesak nafas dan asma.

"Namanya penyakit tua, penahanan in adalah upaya paksa yang dilakukan kejaksaan. Padahal klien kami tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya.

Lisa menyebut, upaya paksa penahanan Haji Alim ini kurang manusiawi. Sebab, kliennya sakit dan dirawat di rumah sakit. Sakit yang dia alami sejak tahun 2020 dan tidak akan dia melarikan diri.

"Harusnya adalah pandangan terhadap orang tua apalagi orang tua ini sakit," katanya.

(csb/csb)

Penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga sempat menjadi sorotan. Hal ini dianggap seolah terjadi militerisasi seperti era Orde Baru.

Menteri HAM, Natalius Pigai menilai kembalinya militerisasi dan otoritarianisme hanya imajinasi belaka.

Dia menyebut banyak asumsi yang lahir dari memori kelam masa pemerintahan Orde Baru.

Pigai menyatakan, salah satu hal yang membuat dia yakin militerisasi dan otoritarianisme tidak akan terjadi adalah keputusan Presiden Prabowo membentuk Kementrian HAM.

Dia memandang, hanya negara demokratis yang memiliki keinginan politik dan mewujudkan terbentuknya Kementerian HAM.

Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di sejumlah anak usaha BUMN dan pihak swasta di periode 2018-2023 ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil.

Dengan demikian, tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat. Zico menyatakan, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat mendalami kasus korupsi ini. Peran Kejagung juga disebut sangat penting untuk membuat kasus ini lebih benderang.

Zico menegaskan, prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum menjabat," kata Zico.

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menekankan, pembongkaran skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi BUMN beserta anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada salah satu BUMN, Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pada 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutan, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka yang disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun.

MANILA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, berangkat ke Belanda, Rabu (12/3/2025), setelah ayahnya ditangkap atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam penyelidikan pengadilan itu terhadap "perang melawan narkoba" di Filipina.

Rodrigo Duterte, mantan wali kota yang dikenal berani dan mantan jaksa yang kemudian menjadi presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, diterbangkan ke Den Haag pada Selasa kemarin, beberapa jam setelah penangkapannya di Manila. Penangkan itu merupakan langkah terbesar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang dan menuai kecaman global.

Duterte, 79 tahun, bisa menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC.

Putrinya, Sara, terbang ke Amsterdam dalam penerbangan pagi, menurut pernyataan kantornya, tetapi tidak dijelaskan apa yang akan dia lakukan di sana atau berapa lama dia akan tinggal di Belanda.

Silvestre Bello, mantan menteri tenaga kerja dan salah satu pengacara mantan presiden itu, mengatakan bahwa tim hukum akan bertemu untuk menilai opsi yang tersedia serta mencari kejelasan mengenai ke mana Duterte dibawa dan apakah mereka akan diizinkan menemuinya.

"Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu secara pasti ke mana mantan presiden itu akan dibawa, agar kami tahu harus pergi ke mana, karena dia akan membutuhkan bantuan hukum," kata Bello. "Kami juga akan membahas semua opsi hukum yang memungkinkan."

Duterte diperkirakan tiba di Belanda pada Rabu ini. Putri bungsunya, Veronica Duterte, berencana untuk mengajukan permohonan habeas corpus (prinsip hukum yang melindungi seseorang dari penahanan sewenang-wenang) ke Mahkamah Agung Filipina untuk menekan pemerintah membawanya kembali, kata Salvador Panelo, mantan penasihat hukum utamanya.

6.200 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Perang melawan narkoba merupakan program andalan yang mengantarkan Duterte, yang dikenal temperamental, ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016. Selama enam tahun masa jabatannya sebagai presiden, sebanyak 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba. Angka itu berdasarkan data pihak kepolisian.

Namun, para aktivis mengatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Ribuan pengguna narkoba di kawasan kumuh ditembak mati dalam keadaan misterius. Beberapa di antara mereka sebelumnya masuk dalam "daftar pengawasan" komunitas setelah mendaftar untuk ikut rehabilitasi.

Walau Duterte menarik Filipina secara sepihak dari traktat pendirian ICC pada tahun 2019, saat mahkamah mulai menginvestigasi perang terhadap narkoba, ICC menyatakan masih memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi saat negara itu masih menjadi anggota ICC.

"Penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Duterte ke Den Haag merupakan kemenangan yang sudah lama dinantikan dalam melawan impunitas, yang dapat membawa para korban dan keluarga mereka selangkah lebih dekat menuju keadilan," kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch.

"Peristiwa bersejarah ini mengirimkan pesan kepada para pelanggar hak asasi manusia di manapun bahwa suatu hari mereka bisa dimintai pertanggungjawaban," tambah Lau.

Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imipas) Agus Andrianto merespons soal Direktur Persiba Balikpapan, Catur Adi, yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Agus mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberantas peredaran narkoba di lapas.

Ia menyatakan akan mencopot petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau ada petugas kita yang menghambat prosesnya, laporkan, pasti saya copot," kata Agus, saat ditemui di kantor Kementerian Imipas, Kuningan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Agus mengatakan, pihaknya sangat terbuka dengan pengembangan kasus yang melibatkan warga binaan pemasyarakatan, terutama dugaan peredaran narkoba di lapas.

"Dan kalau kita analisis ternyata mereka ada kerja sama dengan petugas lapas, pasti kita akan lakukan tindakan," ujar dia.

Pihaknya terus memperketat pengamanan untuk memberantas narkoba di lapas, salah satunya dengan memindahkan warga binaan pemasyarakatan ke Lapas Nusa Kambangan.

"Baru sekitar 313-an yang sudah kita pindahkan ke Nusa Kambangan, namun ini akan terus kita pindahkan, termasuk mereka-mereka yang menjadi biang kerusuhan, termasuk biang penipuan yang ada di pemasyarakatan," ucap dia.

Sebelumnya, Direktur klub sepak bola Persiba Balikpapan, Catur Adi, ditangkap oleh Bareskrim Polri karena terlibat dalam pengedaran narkoba jenis sabu di Lapas 2A Balikpapan, Kalimantan Timur.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Mukti Juharsa mengatakan, Catur dan 8 tersangka lainnya ditangkap pada 27 Februari 2025 lalu.

“Kita telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap C, yang merupakan Direktur daripada Persiba,” ujar Mukti di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (10/3/2025).

Mukti mengatakan, Catur merupakan bandar narkoba yang sudah lama beraksi di Kalimantan.

Ia menjelaskan, ketika ditangkap, Catur tengah mengirim sabu ke Lapas 2A Balikpapan.

Bahkan, jaringan Catur di dalam lapas sudah menjual sebagian sabu yang baru mereka masukkan ke dalam lapas.

Medan -

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, pada bulan Ramadhan sebelum Idul Fitri. Ibadah ini menjadi bagian penting untuk menyempurnakan puasa dan membersihkan diri dari kesalahan serta kelalaian selama menjalankan ibadah Ramadhan.

Lantas, berapa besaran dan bagaimana ketentuan zakat fitrah di tahun 2025? Berikut detikSumut rangkumkan informasinya.

Besaran Zakat Fitrah Tahun 2025

Mengutip laman BAZNAS RI, diketahui bahwa Ketua BAZNAS RI, Kiai Noor Achmad menyampaikan bahwa besaran nilai fidyah per jiwa adalah Rp 60 ribu per hari puasa.

Kemudian, BAZNAS RI juga telah menetapkan besaran zakat fitrah tahun 2025 mengalami kenaikan sesuai dengan harga beras di pasaran. Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, zakat fitrah yang harus dibayarkan setiap individu muslim adalah sebesar Rp 47 ribu atau setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras premium.

Bagi umat Islam yang mengonsumsi beras di atas atau di bawah harga standar di luar wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi bisa menyesuaikan besaran zakat fitrah sesuai daerahnya masing-masing.

Hukum Zakat Fitrah

Kewajiban membayar zakat fitrah telah ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar RA:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍمِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri pada bulan Ramadhan atas setiap jiwa orang muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki ataupun wanita, kecil ataupun besar, sebanyak satu sha' kurma atau gandum." (HR Muslim)

Zakat fitrah harus ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Penyalurannya kepada mustahik (penerima zakat) juga harus dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri.

Syarat Wajib Zakat Fitrah

Menurut kitab Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ada tiga syarat yang menentukan kewajiban seseorang dalam membayar zakat fitrah:

1. Beragama Islam

Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi umat Islam.

2. Merdeka

Budak tidak memiliki kewajiban membayar zakat fitrah karena berada dalam kekuasaan majikannya.

3. Mampu

Mereka yang memiliki makanan lebih untuk dirinya dan tanggungannya pada hari Idul Fitri dan malamnya diwajibkan membayar zakat fitrah.

Besaran Zakat Fitrah

Zakat fitrah harus dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok sebesar satu sha' (sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter beras) sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِيْ خُدْرِي يَقُوْلُ كُنَّانُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِصَاعًامِنْ َطعَامٍ أَوْ صَاعًامِنْ تَمْرٍأَوْ صَاعًامِنْ أَقْطٍ أَوْ صَاعًامِنْ زَبَيْبٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Adalah kami mengeluarkan zakat fitri satu sha' dari makanan pokok atau satu sha' dari gandum atau satu sha' dari kurma atau satu sha' dari keu atau satu sha' dari kismis (HR Bukhari dan Muslim)

Niat Zakat Fitrah

Sebelum membayar zakat fitrah, seorang muzakki harus membaca niat. Berikut beberapa niat zakat fitrah sesuai dengan orang yang dizakati:

• Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri

ﻧﻮَﻳْﺖُ أَﻥْ أُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻧَﻔْسيْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'âlâ.

• Niat Zakat Fitrah untuk Istri

ﻧﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺯَﻭْﺟَﺘِﻲْ ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku, fardu karena Allah Ta'âlâ.

• Niat Zakat Fitrah untuk Anak Laki-laki

ﻧﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَﻦْ ﻭَﻟَﺪِﻱْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak laki-lakiku.... (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta'âlâ.

• Niat Zakat Fitrah untuk Anak Perempuan

ﻧﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِﻋَﻦْ ﺑِﻨْﺘِﻲْ ... ﻓَﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuanku.... (sebutkan nama), fardu karena Allah Ta'âlâ.

• Niat Zakat Fitrah untuk Diri Sendiri dan Keluarga

ﻧﻮَﻳْﺖُ ﺃَﻥْ ﺃُﺧْﺮِﺝَ ﺯَﻛَﺎﺓَ ﺍﻟْﻔِﻄْﺮِ ﻋَنِّيْ ﻭَﻋَﻦْ ﺟَﻤِﻴْﻊِ ﻣَﺎ ﻳَﻠْﺰَﻣُنِيْ ﻧَﻔَﻘَﺎﺗُﻬُﻢْ ﺷَﺮْﻋًﺎ ﻓﺮْﺿًﺎ ﻟﻠﻪِ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ

Artinya: Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang nafkahnya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Ta'âlâ.

(mjy/mjy)

Jakarta: Dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang sedang diusut oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) ke sejumlah anak usaha PT Pertamina dan pihak swasta periode 2018-2023 menjadi perhatian publik. Pakar hukum pidana Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, menyebutkan jika merujuk rentang waktu kasus yang diselidiki pada 2018 hingga 2023, maka saat itu Menteri ESDM yang sedang menjabat adalah Arifin Tasrif.

"Prinsip-prinsip dasar dalam penegakan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah, serta prinsip akuntabilitas dan transparansi, harus diimplementasikan dalam proses investigasi guna memastikan penanganan perkara dilakukan secara objektif dan profesional,” kata Zico dalam keterangan pers, Selasa, 11 Maret 2025.

Zico menjelaskan UU Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan dalam berbagai bentuk, seperti merugikan keuangan negara, penyalahgunaan wewenang, kesempatan, hingga suap-menyuap dalam kebijakan atau pengambilan keputusan publik.

"Jika dalam kebijakan impor minyak mentah pada periode 2018–2023 ditemukan indikasi adanya penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, maka pihak yang terlibat dapat dijerat dengan ketentuan dalam UU tersebut. Pemeriksaan hukum harus difokuskan pada individu atau pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam kurun waktu tersebut," ucapnya.

Baca juga: Tegas! Menteri Bahlil Siap Sikat Mafia dan Perbaiki Tata Kelola Gas Melon

Di sisi lain, Zico juga mendesak Kejagung untuk mengungkap kasus ini secara profesional, independen, dan berbasis pada bukti yang sah guna menjamin proses hukum yang adil. Hal tersebut agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap pihak yang tidak terbukti terlibat.

Dengan pendekatan seperti itu, lanjutnya, proses hukum tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum, serta memastikan bahwa praktik korupsi dapat diberantas secara efektif dan berkelanjutan.

"Perlu dilihat bahwa Bahlil baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sehingga secara faktual tidak memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas kebijakan yang diambil pada rentang waktu 2018 hingga 2023," kata Zico.

Dia pun meminta publik untuk lebih cermat dan mendalami kasus korupsi ini lebih dalam lagi. Peran Kejagung juga sangat penting untuk membuat kasus ini lebih terang benderang.

"Secara objektif, pertanggungjawaban hukum atas kebijakan energi dan impor minyak mentah dalam kurun waktu tersebut seharusnya dialamatkan kepada pejabat yang memiliki otoritas pada masa itu, kecuali terdapat bukti kuat yang menunjukkan bahwa Bahlil telah memainkan peran aktif atau memberikan pengaruh terhadap kebijakan tersebut sebelum resmi menjabat," kata Zico.

Senada dengan Zico, Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin pun mendorong Kejagung untuk memeriksa eks Menteri ESDM Arifin Taslim karena dugaan korupsi ini terjadi pada periode dia menjabat.

Baca juga: Golkar Sebut Korupsi Pertamina dengan Kepemimpinan Bahlil sebagai Menteri ESDM Tidak Sinkron

"Bapak Bahlil Lahadalia sedang melakukan pembersihan dan pembenahan tata kelola niaga impor BBM," ucap politisi dari dapil Kalimantan Tengah ini.

Dia pun menekankan terbongkarnya skandal korupsi ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.

"Momentum perbaikan ini untuk mengembalikan ruh arah pengelolaan kekayaan alam negara yang sejalan dengan mandat konstitusi," ujar Mukhtarudin.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung tengah menyidik dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 hingga 2023.

Dalam pengusutannya, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka, enam di antaranya merupakan pejabat anak perusahaan Pertamina. Kejagung menaksir dugaan kerugian negara pada kasus korupsi Pertamina mencapai Rp193,7 triliun. Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)