Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

MANILA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, berangkat ke Belanda, Rabu (12/3/2025), setelah ayahnya ditangkap atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam penyelidikan pengadilan itu terhadap "perang melawan narkoba" di Filipina.

Rodrigo Duterte, mantan wali kota yang dikenal berani dan mantan jaksa yang kemudian menjadi presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, diterbangkan ke Den Haag pada Selasa kemarin, beberapa jam setelah penangkapannya di Manila. Penangkan itu merupakan langkah terbesar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang dan menuai kecaman global.

Duterte, 79 tahun, bisa menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC.

Putrinya, Sara, terbang ke Amsterdam dalam penerbangan pagi, menurut pernyataan kantornya, tetapi tidak dijelaskan apa yang akan dia lakukan di sana atau berapa lama dia akan tinggal di Belanda.

Silvestre Bello, mantan menteri tenaga kerja dan salah satu pengacara mantan presiden itu, mengatakan bahwa tim hukum akan bertemu untuk menilai opsi yang tersedia serta mencari kejelasan mengenai ke mana Duterte dibawa dan apakah mereka akan diizinkan menemuinya.

"Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu secara pasti ke mana mantan presiden itu akan dibawa, agar kami tahu harus pergi ke mana, karena dia akan membutuhkan bantuan hukum," kata Bello. "Kami juga akan membahas semua opsi hukum yang memungkinkan."

Duterte diperkirakan tiba di Belanda pada Rabu ini. Putri bungsunya, Veronica Duterte, berencana untuk mengajukan permohonan habeas corpus (prinsip hukum yang melindungi seseorang dari penahanan sewenang-wenang) ke Mahkamah Agung Filipina untuk menekan pemerintah membawanya kembali, kata Salvador Panelo, mantan penasihat hukum utamanya.

6.200 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Perang melawan narkoba merupakan program andalan yang mengantarkan Duterte, yang dikenal temperamental, ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016. Selama enam tahun masa jabatannya sebagai presiden, sebanyak 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba. Angka itu berdasarkan data pihak kepolisian.

Namun, para aktivis mengatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Ribuan pengguna narkoba di kawasan kumuh ditembak mati dalam keadaan misterius. Beberapa di antara mereka sebelumnya masuk dalam "daftar pengawasan" komunitas setelah mendaftar untuk ikut rehabilitasi.

Walau Duterte menarik Filipina secara sepihak dari traktat pendirian ICC pada tahun 2019, saat mahkamah mulai menginvestigasi perang terhadap narkoba, ICC menyatakan masih memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi saat negara itu masih menjadi anggota ICC.

"Penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Duterte ke Den Haag merupakan kemenangan yang sudah lama dinantikan dalam melawan impunitas, yang dapat membawa para korban dan keluarga mereka selangkah lebih dekat menuju keadilan," kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch.

"Peristiwa bersejarah ini mengirimkan pesan kepada para pelanggar hak asasi manusia di manapun bahwa suatu hari mereka bisa dimintai pertanggungjawaban," tambah Lau.

Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditahan setelah pengadilan pidana internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Duterte diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat menggulirkan 'perang melawan narkoba' saat masih menjabat.

Kantor presiden mengatakan Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) pagi di bandara Manila setelah terbang kembali dari Hong Kong.

"Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC," kata istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir the Guardian.

"Sampai saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang."

Duterte, 79 tahun, telah menanggapi spekulasi baru-baru ini bahwa surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan. Ia mengatakan pada Ahad, jika surat penangkapan itu keluar, maka ini benar-benar takdirnya. "Ini takdir saya dalam hidup, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan."

Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Filipina sampai saat ini belum memberikan putusan mengenai status pidana terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso yang dipindahkan dari Indonesia.

Yusril menjelaskan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Filipina yang mewajibkan narapidana yang dipulangkan terlebih dahulu ditempatkan di penjara selama 60 hari.

"Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina tak lagi mengakui hukuman mati di negaranya sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa status pidana Mary Jane akan diubah oleh Presiden Filipina setelah dipindahkan dari Indonesia, salah satunya menjadi seumur hidup.

Menko Kumham Imipas menuturkan bahwa pemerintah Indonesia terus diberi tahu mengenai perkembangan kondisi terbaru Mary Jane hingga saat ini oleh pemerintah Filipina.

Pada saat ini Mary Jane ditempatkan di Penjara Mandaluyong, Manila, Filipina.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada bulan April 2010.

Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Oktober 2010. Mary Jane dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan Mary Jane merupakan bagian dari kesepakatan penting antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan pengaturan praktis atau practical arrangement oleh Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez pada 6 Desember 2024.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara.

Adapun terdapat empat ketentuan penting dalam practical arrangement itu. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan hukum.

Dalam ketentuan itu, kedua belah pihak menegaskan penghormatan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane.

Ketentuan kedua, pelaksanaan hukuman. Setelah dipindahkan ke Filipina, Mary Jane akan melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur Filipina.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ketentuan ketiga, yakni larangan masuk kembali ke Indonesia. Setelah pemindahan, Mary Jane akan dimasukkan dalam daftar tangkal untuk masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Ketentuan keempat, yaitu akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberikan akses informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah dipindahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025