Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Banyak keistimewaan yang terkandung di hari ini. Salah satunya adalah ibadah Salat Tarawih.

Salat Tarawih adalah salat sunnah yang hanya dilaksanakan saat malam bulan Ramadan. Salat ini bisa dilaksanakan secara berjamaah di masjid ataupun dikerjakan sendiri di rumah. Pelakasanaan rakaat salat Tarawih juga berbeda-beda. Ada yang 11 rakaat (dengan witir) atau ada yang 23 rakaat. Lalu bagaimana hukumnya mengerjakan salat Tarawih jika tidak selalu sama? Terkadang 11 atau 23 rakaat?

Menurut Muhammad Abdul Mughis, hal ini tidak masalah.

"Boleh boleh saja karena itu sunah," jelasnya.

Menurutnya baik 11, 13 atau 23 rakaat Salat Tarawih yang kita kerjakan sama-sama baik dan insyaallah mendapat pahala dari Allah SWT.

"Bagaimana kita melaksanakan baik yang mana? Semuanya baik baik. Yang delapan juga kebaikan maupun 20 rakaat juga kebaikan," katanya

Namun menurutnya, yang banyak tentu lebih baik yang sedikit meski begitu kembali lagi Ia menekankan kalau melaksanakan Salat Tarawih, berapapun rakaatnya tetap merupakan perbuatan baik.

"kalau kita ingin lebih utama tentunya mengerjakan yang paling banyak karena yang banyak itu melebihi dari hitungan sedikit," tambahnya

Namun, menurutnya konsistensi dalam melaksanakan salat tarawih pastinya lebih baik dari pada jumlah rakaat Salat Tarawih yang dikerjakan.

"Kalau misalnya kita ingin istikamah aku kan salat yang lebih baik yang lebih banyak bukan berarti sedikit tidak baik semua baik tapi yang lebih banyak adalah yang lebih baik," Tutupnya.

Artikel ini ditulis dari sejumlah video pendek program Kuliah Ramadhan (Kurma) yang diproduksi detikJatim, ditayangkan khusus di bulan suci Ramadan. Kurma menghadirkan pendakwah yang mengulas seputar puasa dipadu video sketsa. Pada season 3 tahun ini, Kurma kembali mengajak kiai-kiai kampung di Jawa Timur. Saksikan terus 30 episode Kurma hanya di detikJatim

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Kapan Waktu Terbaik Niat Puasa: Saat Tarawih atau Sahur?

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion meminta kepada pemerintah agar kondisi berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) dievaluasi buntut kasus puluhan narapidana yang kabur dari Lapas Kutacane, Aceh, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masalah-masalah di lapas terjadi karena kondisinya kelebihan kapasitas.

"Karena kan peristiwa seperti ini bukan peristiwa yang kemarin (saja), oleh satu program yang kemarin kemudian terjadi hari ini. Tapi kan sudah lama begini," kata Mafirion di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan bahwa Komisi XIII DPR juga sudah beberapa kali meminta kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar evaluasi itu dilakukan secara perlahan.

Dia mengungkapkan bahwa masalah kelebihan kapasitas itu biasanya terdapat perbedaan antara narapidana dengan petugas penjaga penjara. Misalnya seharusnya kapasitas 300 orang narapidana dijaga oleh 50 petugas, tetapi kini jumlah narapidana mencapai 1.000 orang dengan jumlah petugas yang sama.

Selain itu, dia mengatakan saat ini sudah saatnya bagi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi lapas yang sudah tidak layak digunakan.

Terkait kasus di Aceh, dia mengatakan bahwa Lapas Kutacane memiliki lahan yang kecil sehingga harus dievaluasi.

"Pesan kita, yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam macam lah alasannya, kan orang ditahan itu memang macam macam alasannya untuk bisa bebas," kata dia.

Sebelumnya pada Senin (10/3), puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh dilaporkan kabur. Aksi tersebut pun terekam dalam video yang beredar di media sosial.

Polda Aceh pun kini sudah mengerahkan satu peleton aparat untuk menjaga keamanan di Lapas Kutacane, serta mengerahkan personel lainnya untuk mengejar para narapidana yang masih melarikan diri.

Dari 52 narapidana yang kabur, sebanyak 16 orang sudah diamankan dan saat ini ditahan di Mapolres Aceh Tenggara. Sedangkan sisanya 36 narapidana masih dalam pencarian.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Bulan suci ramadan 2025 menjadi momen berbagi untuk semua orang. Salah satunya dilakukan anggota Polres Bangkalan melakukan buka bersama puluhan tahanan.

Kasatreskrim Polres Bangkalan, AKP Hafid Dian Maulidi mengatakan, saat ini ada 89 tahanan. Di momen Ramadan ini, pihaknya berbagi makanan dan melakukan buka puasa bersama para tahanan.

"Iya kami melakukan buka puasa bersama tahanan polres, jumlahnya ada 89 orang," ujarnya, Rabu (12/3/2025).

Ia mengatakan, meski para tahanan merupakan pelaku aksi kriminal namun ia menilai para pelaku masih memiliki kebaikan di dalam diri masing-masing tahanan.

"Mereka juga manusia yang pasti di dalam lubuk hatinya masih ada rasa kebaikan. Sebagai sesama manusia kita juga harus berbagi," ungkapnya.

Selain itu, Hafid juga memberikan pesan pada seluruh tahanan agar bisa meningkatkan spiritualitas di dalam penjara. Sehingga, saat nantinya bebas, tidak mengulangi dan tidak melakukan aksi kriminal kembali.

"Semoga para tahanan bisa mendapatkan pelajaran selama di dalam sini dan tidak mengulangi lagi perbuatannya," pungkasnya.

Video: Viral Polisi Patroli Bantu Ibu yang Melahirkan dalam Truk di Suramadu

Video: Viral Polisi Patroli Bantu Ibu yang Melahirkan dalam Truk di Suramadu

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) dan aparat untuk segera menangkap kembali semua narapidana Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh, yang melarikan diri.

Mafirion mengatakan, seluruh narapidana yang melarikan diri harus dipastikan kembali ke lapas dan menyelesaikan masa hukumannya.

“Ya, pesan kami yang kabur itu harus bisa ditangkap lagi. Kan banyak alasan juga, alasannya karena mereka tidak ada bilik asrama, ya macam-macam lah alasannya. Namanya orang ditahan itu memang macam-macam alasannya untuk bisa bebas,” ujar Mafirion saat ditemui di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Bersamaan dengan itu, kata Mafirion, Komisi XIII DPR RI juga mendesak Kementerian Imipas untuk mengevaluasi seluruh lapas yang melebihi kapasitas.

Sebab, permasalahan overkapasitas yang terjadi saat ini pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan, termasuk pelayanan, pengawasan, dan sistem keamanan di lapas.

“Kita minta kepada Kementerian Imipas untuk kembali mengevaluasi lapas yang overcapacity dan tak layak huni,” ujar politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Ia mencontohkan, jumlah narapidana yang melebihi kapasitas kerap kali tak sebanding dengan jumlah petugas yang berada di lapas tersebut.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provinsi Aceh, Yan Rusmanto, mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi yang melarikan diri sudah berhasil ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas.

"Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

Koordinator Pengacara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, menilai kliennya telah menjadi korban kriminalisasi politik dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku.

Karena itu, menurut Todung, Hasto yang saat ini ditahan KPK merupakan tahanan politik.

"Kami dari tim penasihat hukum dan keluarga besar PDI Perjuangan dengan tekad yang yakin menyimpulkan perkara ini adalah kasus politik dan Hasto Kristiyanto adalah korban politik, tahanan politik," kata Todung dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3).

Dia mengklaim kriminalisasi politik itu dilakukan KPK dengan mendakwa dan menyeret Hasto ke jalur hukum dengan niat jahat dan kepentingan tertentu.

Ia berharap KPK seharusnya tidak menjadi instrumen politik kekuasaan untuk menekan pihak yang berbeda pendapat.

"Saya sebutkan dipersekusi dan diadili dengan malicious hatred atau intention," jelas dia.

Todung pun berharap majelis hakim yang mengadili kasus Hasto dapat mengambil keputusan yang adil tanpa pandang bulu.

"Saya berharap bahwa majelis hakim yang akan mengadili perkara ini bisa menangkap jeritan keadilan dari banyak orang bukan hanya dari Hasto Kristiyanto," tutur dia.

Diberitakan, Hasto bersama advokat PDIP Donny Tri Istiqomah ditetapkan KPK sebagai tersangka pada akhir tahun kemarin.

Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto sudah dilakukan penahanan, sedangkan Donny belum. Selain Harun, Hasto disebut KPK juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga diproses hukum atas sangkaan menghalang-halangi proses penyidikan atau obstruction of justice.

Berkas perkara kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada 7 Maret 2025. Adapun sidang perdana pokok perkara tersebut akan digelar pada 14 Maret 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengevaluasi secara menyeluruh lapas-lapas yang melebihi kapasitas.

Menurut Mafirion, evaluasi semakin mendesak dilakukan setelah adanya insiden puluhan narapidana kabur dari Lapas Kelas II B Kutacane, Aceh.

“Kita minta itu melakukan evaluasi yang sempurna terhadap lapas-lapas. Karena bagaimanapun ini terjadi karena memang overcapacity, sudah enggak bisa lagi itu. Sudah pasti itu karena overcapacity,” ujar Mafirion di Gedung DPR RI, Rabu (12/3/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini berpandangan bahwa persoalan lapas overkapasitas tersebut pada akhirnya berimbas pada melemahnya sistem keamanan dan penjagaan.

Sebab, jumlah warga binaan menjadi tidak sebanding dengan jumlah petugas lapas yang tersedia.

“Memang jumlah warga binaan dengan pembinanya kan jomplang. Misalnya harusnya kapasitas 300 orang, SDM yang melakukan pembinaan umpamanya 50 orang. Sekarang ini warga binaannya jadi 1.000 orang, tapi pembinanya tetap 50 orang,” tutur Mafirion.

Di samping itu, Mafirion juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap rutan dan lapas yang tidak layak huni karena faktor usia, serta yang berlokasi di kawasan permukiman.

“Sudah saatnya kementerian melakukan evaluasi terhadap rutan dan lapas yang memang sudah tidak layak lagi. Kutacane itu lahannya kecil dan berada di kawasan perkampungan, sehingga memang itu harus dievaluasi, harus dibinakan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, puluhan narapidana di Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, melarikan diri setelah membobol atap tahanan pada Senin (10/3/2025) menjelang berbuka puasa.

Insiden ini membuat warga sekitar, termasuk para pedagang takjil, panik dan berlarian menyelamatkan diri.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Provins Aceh, Yan Rusmanto mengonfirmasi bahwa total napi yang melarikan diri mencapai 50 orang.

Hingga Rabu pagi, 28 napi sudah ditangkap, sedangkan sisanya masih dikejar.

Kepala Lapas Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Andi Hasyim mengatakan, kaburnya warga binaan Lapas Kelas II B Kutacane diduga disebabkan oleh tidak terpenuhinya beberapa tuntutan dari para narapidana.

Menurut Andi, salah satu tuntutan mereka adalah ingin adanya bilik asmara di dalam lapas. "Sedangkan untuk mengadakan hal itu, kewenangan ada di tingkat pusat," kata Andi saat memberikan keterangan kepada awak media, Senin (10/3/2025) malam.

Bengkayang (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalimantan Barat (Kalbar) Teguh Wibowo ikut panen ikan patin hasil budi daya warga binaan permasyarakatan (WBP) Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas llB Bengkayang.

"Budi daya ikan air tawar jenis patin merupakan salah satu pembinaan kemandirian bagi warga binaan Rutan Kelas IIB Bengkayang. Panen Raya ikan air tawar ini adalah upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pembinaan mandiri di lingkungan pemasyarakatan," ujarnya di Bengkayang, Rabu.

Ia mengatakan budi daya ikan patin di Rutan Kelas llB Bengkayang membuahkan hasil sebanyak 20 kilogram. Budi daya ikan air tawar bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, juga membina kemandirian warga binaan serta menjadi keterampilan masa depan dari kolam sebagai peluang baru.

"Setelah mereka keluar dari rutan dan kembali ke masyarakat, mereka ada harapan dan peluang kemandirian, karena sudah memiliki keterampilan," ujarnya.

Selain itu, warga binaan harus dapat berkontribusi dan menciptakan ketahanan pangan lewat keterampilan yang sudah ada.

“Panen raya hasil budi daya ikan di lingkungan pemasyarakatan bukti nyata bagi warga binaan supaya terus berkarya dan tetap produktif ," ujarnya.

Program ini, katanya, tidak hanya memastikan ketersediaan pangan di dalam Rutan, tetapi keterampilan harus dimiliki warga binaan.

“Ini langkah nyata menuju rehabilitasi, akan menjadi bekal penting ketika warga binaan bebas. Dengan ilmu dan pengalaman yang dimiliki, mereka akan mendapat peluang besar untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan mandiri,” ujarnya.

Dia berharap kegiatan ini dapat menjadi bukti bahwa pemasyarakatan di Kalbar berkomitmen penuh dalam mendukung ketahanan pangan, yaitu dengan memberdayakan keterampilan warga binaan.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas llB Bengkayang Keynes menuturkan kegiatan tersebut selaras dengan 13 program akselerasi yang dicanangkan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu memberdayakan warga binaan untuk berkontribusi dalam ketahanan pangan.

Ia menegaskan akan terus berkomitmen mengembangkan program ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan agar berdampak semakin luas.

“Kami berharap program ini dapat terus berkembang dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Ke depan fokus kita bukan hanya pada panen ikan patin, tetapi akan memperluas ke berbagai komoditas lainnya," ujarnya.

Dengan hasil panen ini, lanjutnya, akan memberikan dampak ekonomi bagi warga binaan dan masyarakat luar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail mengungkapkan bahwa materi dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hasto hanya copy-paste.

Adapun tim hukum Hasto telah menerima surat dakwaan perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terkait kasus eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Dari 27 halaman dakwaan, bagian yang benar-benar baru hanya 1 halaman, yaitu tuduhan terhadap Hasto Kristiyanto yang memerintahkan Kusnadi (staf Hasto) menenggelamkan ponsel,” kata Maqdir dalam konferensi pers di kantor PDI-P, Rabu (12/3/2025).

Maqdir menyebutkan, sebagian besar materi dakwaan hanya berisi salinan dari dua dakwaan terdakwa sebelumnya yakni eks komisioner KPU Wahyu Setiawan serta eks anggota Bawaslu Agustiani Tio F, dan Saeful Bahri.

Padahal, dakwaan yang sudah inkracht keputusan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak pernah menyebutkan ada keterlibatan Hasto Kristiyanto.

“Tuduhan ini jelas keliru dan tanpa didasari bukti,” kata Maqdir.

Maqdir menyatakan bahwa Kusnadi tidak pernah mendapatkan perintah untuk menenggelamkan ponsel.

Di sisi lain, kata Maqdir, tuduhan itu berbeda dengan tindakan KPK merampas ponsel milik Kusnadi.

“Jika sudah ditenggelamkan tentu saja ponsel tersebut tidak ada lagi dan tidak dibawa oleh Kusnadi,” kata Maqdir.

Maqdir mengatakan tim hukum tetap menghormati institusi dan proses hukum yang berlaku, khususnya lembaga peradilan yang dalam waktu dekat akan memeriksa pokok perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Kami berharap proses persidangan dapat berjalan secara fair, KPK tidak lagi menggunakan cara-cara curang atau culas demi memenangkan perkara tersebut,” kata Maqdir.

“Ingatlah, tujuan penegakan hukum bukanlah untuk menghukum orang, tetapi menemukan kebenaran material untuk mencapai keadilan yang substantif,” imbuhnya.

Sidang perdana kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan (obstruction of justice) Harun Masiku yang menjerat Hasto Kristiyanto digelar pada Jumat (14/3/2025).

Dikutip dari laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sidang tersebut terdaftar dengan nomor perkara 36/Pid Sus.TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Sidang rencananya dimulai pada pukul 09.00 WIB di ruang Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali.

Menteri Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, membantah kaburnya narapidana di Lembaga Pemasyarakat Aceh, akibat efisiensi anggaran jatah makanan narapidana.Hal ini disampaikan Agus, di kantor Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan, Selasa siang. Menurut Agus, saat ini pihaknya masih mendalami motif narapidana Kutacane, Aceh, yang melarikan diri, menjelang berbuka puasa.Agus menampik isu dugaan kaburnya narapidana terkait persoalan jatah makan.Saat ini dirinya akan melakukan evaluasi dampak dari kaburnya 50 narpaidana dari lapas tersebut.

Kediri (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kediri, Jawa Timur, memperkuat pembinaan kerohanian warga binaan pemasyarakatan (WPB) yang digelar, khususnya di bulan Ramadhan 2025.

Kalapas Kelas II A Kediri Solichin mengemukakan selama bulan Ramadhan ada beragam kegiatan kerohanian. Momentum Ramadhan adalah momen istimewa bagi WBP untuk memperbaiki diri melalui pembinaan kerohanian.

“Kami ingin warga binaan tidak hanya menjalani masa pidana, tetapi juga mendapatkan pembelajaran berharga untuk menjadi pribadi yang lebih baik," katanya di Kediri, Rabu.

Ia menambahkan di bulan Ramadhan ini sekaligus menjadi bulan untuk memperbaiki diri, sehingga saat nanti mereka keluar dari Lapas bisa lebih siap mental.

"Melalui pembinaan ini, kami berharap mereka memiliki mental yang lebih kuat dan spiritualitas yang lebih baik,” ujar Solichin.

Adapun pembinaan kerohanian bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut berlangsung di Masjid At-Taubah Lapas Kediri.

Selama Ramadhan, Lapas menghadirkan 15 guru mengaji dari kamar santri Pondok At-Taubah Lapas Kediri untuk memberikan tausiah dan bimbingan ibadah. Mereka memberikan pendampingan dalam beribadah seperti tadarus kitab suci Al Quran.

Sedangkan untuk peserta mengaji jumlahnya bergilir dari 30 orang hingga 50 orang WBP per sesi sesuai pembagian kamar.

WBP tersebut mengikuti kajian keagamaan, pembacaan ayat suci Al Quran, serta diskusi interaktif tentang nilai-nilai Islam. Kegiatan berlangsung dengan tertib dan teratur sesuai dengan jadwal yang telah dibuat.

Program ini, kata dia, tidak hanya menanamkan kesadaran moral, tetapi juga memberikan bekal spiritual agar mereka lebih siap kembali ke masyarakat dengan pribadi yang lebih baik.

Saat mengikuti kajian, warga binaan juga mengenakan baju Muslim. Untuk yang perempuan mengenakan kerudung dan baju panjang, sedangkan yang laki-laki mengenakan sarung maupun baju panjang lainnya dan peci.

Warga binaan juga antusias mengikuti kegiatan tersebut. WBP yang ikut kegiatan tersebut merasa Ramadhan tahun ini lebih bermakna dengan adanya pembinaan yang intensif.

Selain itu, warga binaan juga mengaku lebih tenang, introspektif dan optimistis dalam menjalani masa pembinaan.

"Lapas Kediri berkomitmen untuk terus menghadirkan program serupa secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya reintegrasi sosial," kata Solichin.

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin, mendesak aparat penegak hukum (APH) mengungkap motif sebenarnya di balik kaburnya 52 narapidana (napi) dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kutacane, Aceh Tenggara.

“Aparat harus mengungkap apakah pelarian ini murni karena kelalaian petugas, atau ada faktor struktural atau pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan," kata Tgk Muharuddin, di Banda Aceh, Rabu.

Sebelumnya diberitakan, puluhan warga binaan atau narapidana Lembaga Kelas II B Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara, Senin (10/3) jelang berbuka puasa.

Dirinya menegaskan, investigasi harus mencakup tiga aspek krusial, yakni kebutuhan napi yang tidak terpenuhi, dugaan penyimpangan anggaran, dan potensi kelalaian petugas.

Kasus ini, kata dia, tidak bisa dilihat sekedar pelarian biasa, aparat perlu menelisik akar masalahnya, apakah ada pengabaian hak-hak dasar warga binaan, kelemahan sistem pengamanan, dugaan penyimpangan dana seperti laporan aktivis lokal setempat. Semua harus dijawab tuntas.

Tgk Muharuddin menegaskan bahwa investigasi juga tidak boleh berhenti pada pencarian narapidana yang masih dalam pengejaran semata. Melainkan harus diungkap secara menyeluruh.

Ia menambahkan, terkait adanya tuntutan bilik asmara seperti yang diungkap Kalapas setempat juga harus menjadi perhatian serius.

“Ini indikator bahwa kebutuhan dasar napi diabaikan. Jika fasilitas layak tersedia, mungkin pelarian bisa dicegah,” ujarnya.

Selain itu, dirinya juga meminta evaluasi sistem pengamanan Lapas, termasuk penambahan jumlah petugas dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

“Jangan sampai kejadian ini terulang karena ketidaksiapan kita,” demikian Tgk Muharuddin.

Sebagai informasi, Polda Aceh menyatakan bahwa dari 52 narapidana yang melarikan diri dari lapas tersebut, 16 orang diantaranya sudah ditangkap kembali.

Belasan narapidana tersebut kini telah diamankan di Polres Aceh Tenggara. Sisanya, 36 narapidana masih dalam pencarian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy mengeklaim, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto kini menjadi tahanan politik. PDIP memandang Hasto dikriminalisasi agar suaranya dapat dibungkam.

"Kami meyakini Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat ini adalah seorang tahanan politik yang dipaksa diam dan dijerumuskan menggunakan proses hukum yang telah dibajak oleh kepentingan pihak-pihak tertentu," kata Ronny dalam konferensi pers di DPP PDIP pada Rabu (12/3/2025).

Ronny memandang perkara yang menjerat Hasto sebagai kriminalisasi. Bahkan adanya giringan opini publik lewat hasil survei terhadap Hasto. Ronny menyebut kasus yang menjerat Hasto menciderai semangat penegakan hukum.

"Kriminalisasi hukum terhadap Sekjen Hasto Kristiyanto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut, tentu saja menciderai cita-cita ideal penegakan hukum, dan khususnya pemberantasan korupsi," ucap Ronny.

Ronny mengingatkan bahwa PDIP akan menghadapi pembajakan institusi penegakan hukum. PDIP siap memberikan dukungan terhadap Hasto dalam perkara hukum di KPK.

"Kami memilih untuk melawan praktik-praktik buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK," ucap Ronny.

Diketahui, Hasto Kristiyanto dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Jumat (14/3/2025). Adapun agenda sidang ialah pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU).

Tercatat, berkas perkara Hasto teregister dengan nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Sidang nantinya bertempat di ruang Prof Dr H Muhammad Hatta Ali PN Jakpus.

KPK melimpahkan berkas perkara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke jaksa penuntut umum (JPU) pada 6 Maret 2025. KPK menepis anggapan pelimpahan berkas perkara Hasto yang dianggap terburu-buru. Sehari hari berselang, KPK mengirim berkas Hasto ke PN Jakpus.

KPK menahan Hasto dalam pemeriksaan yang kedua kali setelah menjadi tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto ditahan selama 20 hari terhitung mulai 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 di cabang rumah tahanan negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.