BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

BEKASI, KOMPAS.com - Seorang wanita bernama Ida Farida mengaku mendapat perlakuan tidak pantas saat menjenguk adiknya, AA, yang ditahan di Polres Metro Bekasi.

Ida menumpahkan kekecewannya melalui video berdurasi 3 menit 33 detik yang diunggah di akun TikTok miliknya, @idafaridasm, Selasa (18/3/2025).

"Saya datang ke sana (Polres Metro Bekasi), saya masih pakai seragam, saya tanyakan kenapa adik saya ditahan," ujar Ida, dikutip dari TikTok-nya, Rabu (19/3/2025).

Saat tiba di Polres Metro Bekasi, Ida mengaku langsung menanyakan surat penahanan adiknya ke anggota polisi yang bertugas.

Namun, polisi yang bertugas, kata Ida, enggan menunjukkan surat penahanan. Alasannya, surat penahanan hanya bisa dilihat oleh orangtua, bukan kakak kandung.

Tak puas dengan jawaban tersebut, Ida kemudian hendak menghubungi rekannya melalui ponselnya.

Namun, upaya tersebut gagal setelah polisi disebut menyerangnya dari belakang. Ida mengaku dipiting, lengannya dipelintir, dan ponselnya dirampas.

"Saya diperlakukan seperti maling ayam," kata Ida.

Melalui video yang Ida unggah, wanita itu memohon keadilan kepada Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa, Presiden Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

"Saya mohon, Pak Kapolres Bekasi, Pak Prabowo, Pak Gubernur Dedi Mulyadi, tolong saya, tolong tegakkan keadilan. Jangan sampai ada perempuan yang diperlakukan seperti ini," imbuh dia.

Diminta lapor

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mempersilakan Ida untuk melapor ke Pengamanan Paminal (Paminal) Polres Metro Bekasi jika ia memang benar mendapatkan perlakuan tidak pantas.

"Kalau ibu itu merasa diperlakuan tidak baik, silakan datang, kami tunggu di Paminal Polres untuk pelaporan pada anggota," kata Mustofa di Polres Metro Bekasi, Rabu (19/3/2025).

Mustofa mengaku sejumlah anggotanya telah diperiksa Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya pasca-viralnya video pengakuan Ida Farida.

"Anggota saya sudah diperiksa sama Propam Polda, sudah langsung dimitigasi sama Propam Polda," ungkap dia.

Tersangka penggelapan dana sekolah

Mustofa juga menjelaskan bahwa AA yang berprofesi sebagai kepala SDIT di wilayah Cikarang Utara ditahan karena diduga menggelapkan dana sekolah sebesar Rp 651 juta.

Penahanan AA berawal dari laporan yayasan sekolah tersebut terkait hasil audit internal selama periode 2019/2020, 2020/2021, dan 2021/2022.

Hasil audit menemukan adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pihak yayasan pun melaporkan hal ini ke kepolisian pada 13 Maret 2023. Setelah beberapa kali diperiksa, AA kemudian ditetapkan tersangka dan ditahan di Polres Metro Bekasi.

"Hasil audit tersebut didapati adanya laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh AA," kata Mustofa.

Istri AA turut terlibat

Mustofa menyebutkan, AA diduga menggelapkan dana sekolah terkait pembayaran internet, pembayaran listrik, dan pembelanjaan lainnya sejak 2019-2022.

Selain AA, polisi juga menetapkan istrinya, HNI, selaku bendahara sekolah sebagai tersangka.

HNI diduga menggelapkan dana berupa uang penerimaan SPP, uang buku, uang kegiatan, uang rekreasi, serta penerimaan uang pangkal siswa baru tahun ajaran 2023/2024 hingga sekarang.

Tak hanya itu, pasangan suami istri ini juga disinyalir menyalahgunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2022. Total kerugian sekolah atas tindakan keduanya mencapai Rp 651 juta.

Terkait penyelidikan penyalahgunaan dana BOS, polisi masih berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Cikarang.

"Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, ditemukan dugaan terjadinya penyalahgunaan dana BOS pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2022 yang dilakukan oleh kedua tersangka," ungkapnya.

Atas perbuatan tersebut, keduanya dijerat Pasal 372 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama empat tahun.

Bisnis.com, JAKARTA--Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai minta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar tidak melanjutkan laporan yang dilayangkan Satpam Hotel Fairmont kepada tiga aktivis penolak RUU TNI.

Pigai mengemukakan bahwa aksi penolakan RUU TNI tersebut merupakan hak setiap warga negara dan tidak boleh disikapi dengan tindakan represif, terlebih dengan melaporkan tiga aktivis ke kepolisian.

Pigai berharap Polri bisa menjadi penengah untuk mediasi antara pihak pelapor dan terlapor sehingga kasus tersebut bisa segera disetop.

"Kalau tidak salah ada peraturan Kapolri yang lebih kepada restoratif dari pada retributif," tuturnya di Jakarta, Rabu (19/3/2025).

Pigai menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang demokratis dan tidak anti kritik serta mendukung kebebasan berpendapat bagi warganya.

"Kementerian HAM memastikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo tidak pernah mengekang kebebasan sipil, memberi ruang partisipasi publik, dan terbuka terhadap kritik," katanya.

Maka dari itu, Pigai juga meminta Kepolisian agar mengedepankan jalur mediasi dalam menangani perkara yang melibatkan tiga aktivita koalisi masyarakat sipil.

"Menteri HAM meminta kepolisian agar tidak melanjutkan proses hukum tersebut dan menempuh jalan mediasi," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

KOMPAS.com-Village Roadshow Entertainment Group, perusahaan di balik film The Matrix, Joker, dan Ocean’s, mengajukan perlindungan kebangkrutan di Amerika Serikat.

Dilaporkan BBC, dokumen pengadilan di Delaware menyebutkan perusahaan ini terlilit utang antara 500 juta hingga 1 miliar dolar AS (sekitar Rp 7,8 triliun hingga Rp 15,6 triliun).

Village Roadshow menyalahkan kondisi keuangannya pada sengketa hukum dengan Warner Bros serta kegagalan proyek film dan serial independen yang menelan biaya besar.

Untuk mengurangi tekanan finansial, perusahaan berencana menjual perpustakaan filmnya seharga 365 juta dolar AS (sekitar Rp5,7 triliun).

Konflik dengan Warner Bros

Hubungan Village Roadshow dan Warner Bros memburuk sejak The Matrix Resurrections dirilis di HBO Max pada 2022.

Village Roadshow menuduh Warner Bros mencabut hak mereka atas sekuel dan prekuel film yang sebelumnya dikerjakan bersama.

Keith Maib, kepala restrukturisasi perusahaan, mengatakan sengketa hukum dengan Warner Bros telah menghabiskan biaya lebih dari 18 juta dolar AS (sekitar Rp280 miliar), yang sebagian besar belum terbayar.

Ia juga menyebut perselisihan ini telah menghancurkan kerja sama bisnis yang selama ini menguntungkan bagi Village Roadshow.

Gagal dengan Proyek Independen

Selain konflik hukum, Village Roadshow juga mengalami kerugian dari bisnis studio independen yang diluncurkan pada 2018.

Tak satu pun film atau serial yang diproduksi dari proyek ini berhasil meraih keuntungan.

Seperti banyak studio lain di Hollywood, Village Roadshow juga terpukul oleh dampak pandemi serta aksi mogok aktor dan penulis sejak Mei 2023.

Pada Desember lalu, Writers Guild of America bahkan melarang anggotanya bekerja sama dengan Village Roadshow karena perusahaan diduga gagal membayar kontributor mereka.

KOMPAS.com - Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi perhatian publik.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penutupan sementara TNBTS serta pembatasan penggunaan drone tidak berkaitan dengan kasus ladang ganja.

"Itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya," ujar Raja Juli, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari Kompas.com (19/03/2025).

Berikut ini rangkuman penemuan ladang ganja yang dilansir dari Kompas.com.

Apakah Ladang Ganja Berada di Area Wisata?

Balai Besar TNBTS memastikan bahwa ladang ganja tersebut tidak berada di area wisata Gunung Bromo, melainkan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang.

Ketua BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa lokasi ladang ganja cukup jauh dari tempat wisata terdekat.

"Rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke area yang ditanami ganja lebih dari 11 kilometer panjangnya," jelas Rudijanta.

Sejak Kapan Ladang Ganja Ditemukan?

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, ladang ganja ini pertama kali ditemukan pada September 2024.

"Kita dari Taman Nasional membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu karena biasanya ditanam di tempat yang relatif sulit ditemukan," ungkap Satyawan.

Tim gabungan dari BB TNBTS, kepolisian, Polisi Hutan, masyarakat mitra, hingga anggota Manggala Agni ikut serta dalam pencarian.

Dengan bantuan drone, tim berhasil memetakan titik-titik lokasi ladang ganja, kemudian mencabut tanaman tersebut dan memprosesnya sesuai prosedur hukum.

Berapa Jumlah Tersangka Ladang Ganja?

Dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, enam tersangka berhasil diamankan.

Dua orang pertama, berinisial S dan J, ditangkap pada November 2024 setelah kedapatan menanam ganja di lima titik di Gunung Semeru. Mereka mendapatkan bibit dari E, yang hingga kini masih buron.

Beberapa bulan kemudian, empat tersangka lainnya berinisial N, B, Y, dan P juga ditangkap dengan barang bukti 41.000 batang tanaman ganja yang tersebar di 48 lokasi.

"Kedua tersangka diberi tanggung jawab untuk menanam bibit ganja yang diberikan oleh E, yang kini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya mengaku sudah panen sekali dan hasilnya disetor kepada E," ujar Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik.

Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan bahwa S dan J awalnya tergiur dengan iming-iming pembayaran Rp15 juta setelah panen. Namun, setelah panen, mereka hanya menerima Rp2 juta, sementara sisanya belum dibayarkan oleh N.

Dimana Lokasi Ladang Ganja?

Ladang ganja ini ditemukan berkat pengembangan kasus narkotika oleh Polres Lumajang sejak tahun lalu.

Tim gabungan mulai mengidentifikasi lokasi sejak 18-21 September 2024. Dengan menggunakan drone, mereka menemukan ladang tersembunyi di lereng curam yang ditutupi semak belukar.

Setelah ditemukan, tim dari Manggala Agni dan masyarakat langsung mencabut tanaman sebagai barang bukti.

Apakah Pelarangan Drone Terkait Ladang Ganja? Ini Klarifikasinya

Seiring dengan maraknya isu bahwa TNBTS melarang penggunaan drone untuk menyembunyikan ladang ganja, Kepala BB TNBTS, Rudijanta, memberikan klarifikasi.

Ia menegaskan bahwa aturan larangan penggunaan drone sudah berlaku sejak 2019, jauh sebelum penemuan ladang ganja pada 2024.

"Aturan larangan penerbangan drone di jalur pendakian Gunung Semeru sudah berlaku sejak tahun 2019 sesuai dengan SOP Nomor SOP.01/T.8/BIDTEK/BIDTEK.1/KSA/4/2019 tentang Pendakian Gunung Semeru di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru," jelas Rudijanta, dalam keterangan tertulis, dikutip Kompas.com (19/03/2025).

Larangan ini diterapkan untuk menjaga keselamatan pendaki dan menghormati kesakralan kawasan.

"Pelarangan penggunaan drone dalam pendakian ini adalah untuk menjaga fokus pendaki agar tidak terbagi dengan aktivitas menerbangkan drone yang berpotensi membahayakan pengunjung karena jalur pendakian cukup rawan dengan terjadinya kecelakaan serta untuk menghormati kawasan sakral yang ada di kawasan," tambahnya.

Rudijanta juga menjelaskan bahwa tarif Rp2 juta untuk izin menerbangkan drone ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup pada 30 September 2024.

Sebagia artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul TNBTS Bantah Larangan Menerbangkan Drone gara-gara Ada Ladang Ganja di Semeru, Klik untuk baca: https://surabaya.kompas.com

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 5 Fakta Temuan Ladang Ganja dari Drone di Bromo, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

KOMPAS.com - Penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menjadi perhatian publik.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan bahwa penutupan sementara TNBTS serta pembatasan penggunaan drone tidak berkaitan dengan kasus ladang ganja.

"Itu tidak terkait dengan penutupan Taman Nasional. Kan isunya sengaja ditutup supaya tanam ganjanya tidak ketahuan. Justru drone yang dimiliki oleh teman-teman Taman Nasional yang menemukan titiknya," ujar Raja Juli, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, dikutip dari Kompas.com (19/03/2025).

Berikut ini rangkuman penemuan ladang ganja yang dilansir dari Kompas.com.

Apakah Ladang Ganja Berada di Area Wisata?

Balai Besar TNBTS memastikan bahwa ladang ganja tersebut tidak berada di area wisata Gunung Bromo, melainkan di lereng Gunung Semeru, tepatnya di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang.

Ketua BB TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, menegaskan bahwa lokasi ladang ganja cukup jauh dari tempat wisata terdekat.

"Rata-rata jarak antara dua lokasi wisata itu ke area yang ditanami ganja lebih dari 11 kilometer panjangnya," jelas Rudijanta.

Sejak Kapan Ladang Ganja Ditemukan?

Menurut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan, Satyawan Pudyatmoko, ladang ganja ini pertama kali ditemukan pada September 2024.

"Kita dari Taman Nasional membantu mengungkapkan dimana ladang ganja itu karena biasanya ditanam di tempat yang relatif sulit ditemukan," ungkap Satyawan.

Tim gabungan dari BB TNBTS, kepolisian, Polisi Hutan, masyarakat mitra, hingga anggota Manggala Agni ikut serta dalam pencarian.

Dengan bantuan drone, tim berhasil memetakan titik-titik lokasi ladang ganja, kemudian mencabut tanaman tersebut dan memprosesnya sesuai prosedur hukum.

Berapa Jumlah Tersangka Ladang Ganja?

Dalam penyelidikan yang dilakukan Kepolisian Resor (Polres) Lumajang, enam tersangka berhasil diamankan.

Dua orang pertama, berinisial S dan J, ditangkap pada November 2024 setelah kedapatan menanam ganja di lima titik di Gunung Semeru. Mereka mendapatkan bibit dari E, yang hingga kini masih buron.

Beberapa bulan kemudian, empat tersangka lainnya berinisial N, B, Y, dan P juga ditangkap dengan barang bukti 41.000 batang tanaman ganja yang tersebar di 48 lokasi.

"Kedua tersangka diberi tanggung jawab untuk menanam bibit ganja yang diberikan oleh E, yang kini masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Keduanya mengaku sudah panen sekali dan hasilnya disetor kepada E," ujar Kapolres Lumajang AKBP M. Zainur Rofik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Pembahasan RUU KUHAP terus menuai sorotan publik, itu lantaran dalam pembahsan tersebut DPR RI dan pemerintah dinilai tidak transfaran dan terkesan menutup akses sehingga publik tidak tahu persis draf mana yang sedang dibahas.

Hal itu disampaikan Praktisi Hukum Tezar Yudhistira dalam acara Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) dengan tema Berebut Kuasa Penyidikan, Membaca Hidden Goal di Balik RUU KUHAP di Universitas Islam Jakarta (UIJ), Rabu (19/2/2025).

“Kawan-kawan di DPR RI atau pemerintah untuk membuka akses. Mana sih draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu mana, artinya apa, biar kita masyarakat, teman-teman mahasiswa semua bisa memberikan masukan. Itu penting menurut saya,” katanya.

Terkait dengan munculya kecurigaan adanya perebutan kekuasaan penyidikan, Tezar menyebut dari dua draf rancangan undang-undang hukum acara pidana itu terdapat perbedaan. Tetapi di Pasal 6 rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana yang saat ini dibahas itu memang ada penambahan penyidikan, ada penambahan penyidik.

“Tapi di draf yang satu itu bicara tentang penyidik dari pejabat suatu lembaga yang disebutkan disitu secara jelas itu adalah penyidik dari kejaksaan dan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi,” paparnya.

“Ini artinya di RUU KUHAP yang baru ini ada nih tambah penyidik, dan draf yang baru saya terima tadi itu namanya bukan penyidik dari pejabat suatu lembaga melainkan penyidik tertentu. Jadi ada beda narasi tapi yang pasti ada penambahan penyidik,” kata dia.

Terkait dengan kewenangan, Tezar berpendapat harusnya ada di undang-undang intansi atau lembaga terkait, contohnya KPK ada di KPK, terus juga Kejaksaan ada di Kejaksaan.

Memang, kata dia, di undang-undang Kejaksaan sendiri, kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan, tapi penyidikan dalam tindak pidana tertentu. Apa itu? Yang pertama terkait dengan hak asasi manusia, terus terkait dengan tindak pidana korupsi.

“Tapi ketika kejaksaan itu diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara umum, ini perlu dipikirkan. Kekuasaan ini harus dibatasi artinya, pembagian tugas dan fungsinya harus jelas, siapa yang melakukan penyidikan siapa yang melakukan penuntutan,” Imbuhnya.

“Di kitab undang-undang hukum acara yang saat ini masih berlaku, itu jelas pembagian kekuasaanya, dimana kawan-kawan polisi itu sebagai penyelidikan dan penyidik terus kemudian kawan-kawan dari kejaksan itu sebagai penuntut,” Tambahnya.

Lebih lanjut Tezar menegaskan, perlu ada kesepakatan bahwa RUU KUHAP harus goal sepaket, tetapi memang terkait dengan isi dan subtansinya pemerintah juga DPR itu harus mendengar aspirasi.

BACA JUGA: Berkat Kecerdasan Ilmuwan Iran, Program Nuklir tak Dapat Diserang atau Dibom Sekalipun

“Jangan sampai, ini disahkan kemudian akan meninggalkan masalah di kemudian hari. Karena saya enggak bisa membayangkan ketika kejaksaan juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam perkara pidana umum bukan yang sifatnya tertentu, tambah nih pekerjaan pekerjaan mereka. Pertanyaanya, apakah mereka sudah siap dari sarana dan prasarananya,” ujar dia.

“Polisi saja yang sampai ada di tingkat kecamatan, polsek bahkan sampai di pospol tiap kelurahan belum maksimal. Harus kita akui apalagi kejaksaan. Kita percaya mampu, tapi ini PR yang banyak, PR yang perlu dipenuhi,” kata Tezar.

BREBES, KOMPAS.com – Dua calon perangkat Desa Dukuhturi, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, resmi dilantik di kantor kepala desa setempat pada Rabu (17/3/2025).

Pelantikan ini tetap berlangsung meskipun enam peserta seleksi perangkat desa berencana mengajukan gugatan terhadap hasil seleksi yang mereka anggap cacat hukum dan tidak sah.

Dua perangkat desa yang dilantik adalah Fatkhuroh sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum, serta Safrida Tri Mardiananingsih sebagai Kaur Perencanaan.

Prosesi pelantikan dilakukan oleh Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, dengan disaksikan oleh Camat Ketanggungan, Nurudin.

Kepala Desa Dukuhturi, Johan Wahyudi, menegaskan bahwa pelantikan tersebut telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

“Kami melantik dua perangkat desa ini berdasarkan surat rekomendasi Pj Bupati dan semuanya sudah sesuai aturan,” ujar Johan Wahyudi kepada wartawan usai pelantikan, Rabu (19/3/2025).

Protes dan Rencana Gugatan Hukum

Sebelumnya, enam peserta seleksi perangkat desa di Desa Dukuhturi menyampaikan protes terhadap hasil seleksi yang dinilai tidak sah.

Mereka telah melayangkan aduan kepada Bupati Brebes, Inspektorat, Dinpermades, dan Ombudsman RI.

Melalui kuasa hukumnya, Mulyono Aprilliandi, mereka menilai bahwa seleksi yang dilakukan pada 15 Januari 2025 tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Brebes Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

"Dalam aturannya, peserta yang lolos seleksi ditentukan oleh nilai tertinggi. Tapi yang terjadi adalah sistem bobot dari tiap tahapan seleksi (50%-30%-20%) tanpa ada dasar aturannya," ujar Mulyono kepada wartawan, Selasa (25/2/2025).

Mulyono juga menyoroti bahwa pengumuman hasil seleksi baru dilakukan tiga hari setelah ujian, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama sesuai dengan ketentuan dalam Perbup Nomor 100 Tahun 2020.

"Terdapat bukti bahwa salah satu panitia memberikan informasi hasil ujian secara personal kepada peserta tertentu sebelum pengumuman resmi. Penguji juga tidak bisa menunjukkan legalitasnya. Serta masih banyak praktik yang tidak sesuai aturan," tambahnya.

Tuntutan dan Upaya Hukum

Berdasarkan temuan tersebut, pihaknya meminta agar Pemerintah Desa Dukuhturi membatalkan hasil seleksi yang dianggap cacat hukum dan maladministratif.

Selain itu, mereka menuntut dilakukan audit terhadap panitia seleksi melalui Inspektorat Kabupaten Brebes serta merekomendasikan pelaksanaan ulang seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, mereka akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum, termasuk melaporkan dugaan maladministrasi ke Ombudsman RI Jawa Tengah serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan hasil seleksi.

"Kami juga akan melakukan gugatan ke PTUN untuk membatalkan hasil seleksi yang telah ditetapkan," pungkas Mulyono.

BEOGRAD - Ada pihak yang mengatakan bahwa 1 juta warga Serbia ikut berdemonstrasi di Beograd untuk menentang kebijakan pemerintah. Meskipun, kubu pro-pemerintah menyebut hanya 100.000 orang yang berdemonstrasi, sedangkan kubu penyelenggara mengklaim sekitar 325.000 orang ikut beraksi.

Para pengunjuk rasa terdiam di ibu kota Serbia pada Sabtu lalu, untuk menghormati para korban runtuhnya tenda beton yang telah memicu kerusuhan besar di negara tersebut.

Unjuk rasa tersebut dianggap sebagai puncak protes selama berbulan-bulan terhadap Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? dan pemerintahannya.

Kerumunan besar pengunjuk rasa yang mengibarkan bendera memadati kawasan pusat kota meskipun cuaca hujan. Orang-orang hampir tidak dapat bergerak dan banyak yang terjebak ratusan meter dari lokasi protes yang direncanakan.

3 Alasan Demo Serbia Dihadiri sampai 1 Juta Orang, dari Reformasi hingga Skandal Korupsi

1. Korupsi Pemerintah yang Merajalela

Melansir Euro News, protes dimulai empat bulan lalu setelah tenda beton runtuh di stasiun kereta api di utara Serbia, menewaskan 15 orang. Demonstrasi meletus hampir setiap hari sebagai tanggapan atas tragedi tersebut.

Banyak orang di Serbia menyalahkan insiden tersebut pada korupsi pemerintah yang merajalela, kelalaian, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan konstruksi. Para pengunjuk rasa menuntut mereka yang bertanggung jawab atas tragedi ini dimintai pertanggungjawaban.

Unjuk rasa tersebut juga dipandang sebagai tantangan besar pertama bagi Vu?i?, yang telah berkuasa selama lebih dari satu dekade.

Unjuk rasa hari Sabtu itu dijuluki "15 untuk 15", merujuk pada tanggal protes dan jumlah orang yang tewas akibat ambruknya tenda di kota utara Novi Sad pada tanggal 1 November. Massa terdiam selama 15 menit di malam hari untuk memberi penghormatan kepada para korban.

Polisi mengatakan massa mencapai 107.000 orang, tetapi media independen Serbia mengatakan jumlahnya jauh lebih tinggi, seraya menambahkan bahwa unjuk rasa itu adalah yang terbesar yang pernah ada di negara itu.

2. Unjuk Rasa Damai Meski Ada Provokasi

Polisi juga mengatakan demonstrasi itu sebagian besar berlangsung damai, tanpa ada insiden besar yang dilaporkan. Para pengunjuk rasa menuduh pendukung Vu?i? mengganggu dan memprovokasi bentrokan.

"Unjuk rasa hari ini sepenuhnya damai sampai Presiden (Aleksandar Vu?i?) dan (para pendukungnya) mengirim provokator mereka untuk menyebabkan insiden dan kemungkinan pertumpahan darah," kata Svetlana Muro, seorang warga Belgrade yang berpartisipasi dalam unjuk rasa tersebut.

Presiden Serbia Aleksandar Vu?i? yang berbicara tentang unjuk rasa tersebut mengatakan bahwa hampir dua puluh orang ditangkap karena menghasut kekerasan dan vandalisme.

?Dua puluh dua orang telah ditangkap karena mereka melakukan kejahatan terhadap properti orang lain dan juga properti Republik Serbia, karena menyerang polisi, dan menyerang orang lain.?

3. Rakyat Serbia Menginginkan Perubahan

Pemimpin Serbia itu juga mengakui keinginan rakyat dan mendesak pemerintah untuk menerima pesan dan tuntutan para pengunjuk rasa.

?Kami memahami pesan itu dengan baik dan semua pejabat yang berkuasa harus memahami pesan itu ketika begitu banyak orang berkumpul. Kami harus mengubah diri kami sendiri dan kami harus belajar banyak,? kata Vu?i?.

Ia juga menambahkan bahwa jelas baginya bahwa warga Serbia menginginkan perubahan, dengan mengatakan ?warga Serbia ingin mengubah pemerintah dalam pemilihan umum.?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan perubahan Pasal 47 ayat 2 dalam Revisi Undang-undang (RUU) TNI mengenai perluasan jabatan sipil untuk prajurit aktif berisiko menghidupkan kembali dwifungsi.

"Perubahan Pasal 47 ayat 2 berisiko menghidupkan kembali praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi," ujar Koordinator Sub-Komisi Pemajuan HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers, Rabu (19/3).

Komnas HAM, tutur Anis, mencatat ada perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif menduduki jabatan pada belasan lembaga sipil. Dia mengatakan presiden juga berpotensi menambah ruang penempatan prajurit TNI aktif di lembaga atau kementerian lainnya.

"Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Selain itu, adanya pengaturan bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," kata dia.

Dari kajian yang dilakukan sejak tahun 2024, lanjut Anis, Komnas HAM juga menyoroti perpanjangan usia pensiun prajurit TNI. Menurut dia, ketentuan tersebut berpotensi mengakibatkan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis.

"Usulan perubahan Pasal 53 yang menaikkan batas usia pensiun prajurit aktif berisiko menyebabkan stagnansi regenerasi kepemimpinan, inefisiensi anggaran serta penumpukan personel tanpa kejelasan penempatan tugas," ungkap Anis.

"Pengaturan Pasal 53 ayat 2 dan ayat 4 usulan perubahan ini akan menjadikan pengelolaan jabatan di lingkungan organisasi TNI menjadi politis dan memperlambat generasi di tubuh TNI," imbuhnya.

Anis lantas menyinggung jaminan kesejahteraan prajurit yang tidak bisa serta merta dipenuhi dengan perpanjangan masa usia pensiun prajurit TNI.

"Selain itu, alasan jaminan kesejahteraan prajurit tidak dapat dijawab semata-mata dengan perpanjangan usia pensiun prajurit aktif tetapi melalui penguatan jaminan kesejahteraan yang lebih komprehensif mulai dari penggajian dan tunjangan lainnya," kata dia.

Terlepas dari substansi, Anis mengkritik proses legislasi di DPR yang bertentangan dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan karena tidak membuka ruang partisipasi yang bermakna.

Atas dasar itu, Komnas HAM memberi empat rekomendasi. Melakukan evaluasi implementasi UU 34/2004 tentang TNI secara menyeluruh. Pemerintah perlu melakukan audit komprehensif terhadap implementasi UU TNI dan efektivitas peran TNI dalam sistem pertahanan negara sebelum mengusulkan perubahan regulasi.

Menjamin paritsipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi. Penyusunan RUU harus dilakukan secara transparan dan inklusif dengan melibatkan akademisi, masyarakat sipil, serta komunitas yang berdampak langsung dari kebijakan ini.

Mencegah kembalinya dwifungsi TNI. Revisi UU TNI dikatakan harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan serta memperkuat supremasi sipil.

Mengkaji ulang perpanjangan usia pensiun. Usulan perpanjangan masa dinas prajurit harus mempertimbangkan struktur organisasi TNI, regenerasi kepemimpinan, demi kesejahteraan dan profesionalisme TNI dan efisiensi anggaran pertahanan.

Dibawa ke paripurna besok

Komisi I DPR RI bersama pemerintah menyepakati RUU TNI dibawa ke rapat paripurna DPR besok, Kamis (20/3).

"Hasil rapat kemarin, itu sudah diputuskan di tahap I, jadi RUU TNI sudah rampung, tinggal dibawa di tahap II, yaitu akan dibacakan di paripurna yang insyaallah dijadwalkan besok," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (19/3).

Dave mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu undangan dan keputusan dari Badan Musyawarah (Bamus) mengenai kegiatan rapat paripurna besok. Sebab, menurut dia, paripurna penutupan masa reses akan digelar pada Selasa (25/3).

"Tapi sementara undangannya saya belum terima, tinggal tunggu keputusan Bamus untuk memutuskan rapat apakah besok dan jam berapa," kata dia.

"Akan tetapi, jadwal yang terkini itu adalah paripurna akan dilaksanakan besok untuk putusan tahap II," tandasnya.

JAKARTA, investor.id - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta para mahasiswa tidak perlu khawatir soal revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 yang bakal disahkan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (20/3/2025).

Supratman memastikan, hasil revisi UU TNI tidak memuat ketentuan tentang dwifungsi militer, tetapi fokus pada peran-peran TNI di bidang pertahanan. 

“Terkait dengan kekhawatiran akan terjadinya dwifungsi ABRI atau dwifungsi TNI, itu sama sekali sesuatu yang tidak perlu dikhawatirkan. Karena semua yang dibahas di dalam itu adalah terkait dengan tugas-tugas pertahanan TNI," ujar Supratman di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Supratman menjelaskan, revisi UU TNI hanya memuat 3 poin penting, yakni tugas pertahanan TNI, usia pensiun TNI dan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian atau lembaga. Menurut Supratman, usia pensiun TNI disesuaikan dengan usia harapan hidup masyarakat Indonesia dan usia pensiun sipil di umur 60 tahun.

"Karena sekarang bukan hanya PNS saja yang sipil pensiunnya sudah 60 tahun, nah karena itu tidak adil kalau kemudian bagi perwira terutama perwira tinggi (TNI) yang kita cetak dengan begitu luar biasa kemudian mereka harus pensiun di umur 58 tahun. Karena itu harus ada keseragaman soal itu," tandas Supratman. 

Dikatakan Supratman, penempatan prajurit TNI aktif di kementerian dan lembaga sebenarnya tidak ada perubahan, hanya memasukkan pengaturan di Undang-Undang lain RUU TNI. Dalam UU TNI sekarang terdapat 10 kementerian dan lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif dan ditambahkan 5 instansi lain di RUU TNI.

"Jadi, cuma tugas pertahanan dan itu di tempat-tempat yang lain tugasnya juga hanya bantu. Nah bagi prajurit aktif yang akan menduduki jabatan sipil (selain 15 instansi yang disebutkan dalam RUU TNI), ya dari awal harus pensiun sudah itu, tidak ada tawar menawar lagi, harus pensiun," tegas Supratman.

Lebih lanjut, Supratman menegaskan tidak ada miskomunikasi antara dirinya dengan mahasiswa Trisakti saat bertemu di gerbang Pancasila, pintu gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025) sore. Dia menegaskan, tuntutan-tuntutan mahasiswa sudah didengar oleh pemerintah dan DPR. 

"Bahwa kekhawatiran tadi menyangkut soal kembalinya peran dwifungsi TNI atupun ABRI, di dalam revisi UU TNI sama sekali enggak terlihat. Karena itu saya berharap nanti kita akan dialog lebih jauh lagi," pungkas Supratman.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News