JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan oleh DPR, masih dalam proses untuk diundangkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Supratman, naskah UU resminya masih belum bisa diakses oleh publik.

“Tunggu selesai diundangkan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ini tidak mendadak.

Sebab, Supratman mengatakan, revisi UU TNI sudah diinisiasi di DPR sejak tahun 2024. Namun, pembahasannya tertunda karena saat itu pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya.

“Jadi, kalau teman-teman bilang pembahasan kilat. Itu enggak ada. Itu dari periode sebelumnya,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, sosialisasi dan komunikasi soal RUU TNI ini juga sudah dilakukan DPR RI.

"Semua sudah dilakukan. Jadi baik komunikasi, media sosial maupun komunikasi langsung karena kan ini tidak ujug-ujung," kata Supratman.

Diketahui, beberapa poin revisi UU TNI adalah soal kedudukan TNI di jabatan sipil, penambahan batas usia pensiun, hingga penambahan tugas pokok TNI soal ancaman siber dan perlindungan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

Hanya saja, naskah hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut belum diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Navayo International AG melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata dia.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengendus hidupnya lagi dwifungsi tentara dalam revisi Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). RUU TNI disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 20 Maret 2025 untuk disahkan, mulai dari proses formil hingga substansi.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif dalam perubahan Pasal 47 ayat (2) RUU TNI berisiko menghidupkan kembali praktik “dwifungsi TNI”. Hal ini bertentangan dengan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

"TAP MPR tersebut menegaskan TNI sebagai bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, yang berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara," kata Atnike pada Rabu (19/3/2025).

Namun, dalam perkembangan pembahasan RUU TNI saat ini, Komnas HAM mencatat adanya perubahan yang memungkinkan prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada 16 kementerian atau lembaga sipil. Bahkan aturan yang ada bisa saja diterabas oleh Presiden Prabowo.

"Selain itu, adanya pengatur bahwa Presiden ke depan bisa saja membuka ruang penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah kementerian lainnya," ujar Atnike.

Pada 2024, Komnas HAM telah melakukan kajian terkait rancangan revisi UU TNI (RUU TNI) dan menyoroti isu-isu fundamental yang berisiko berdampak pada HAM, supremasi sipil, serta prinsip demokrasi. Komnas HAM memberikan rekomendasi strategis guna memastikan reformasi sektor pertahanan berjalan sesuai dengan prinsip HAM dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam kajian itu, Komnas HAM sudah memberikan catatan terhadap proses penyusunan RUU yang tidak diawali dengan evaluasi komprehensif terhadap implementasi UU TNI. Atnike menilai absennya evaluasi menyeluruh atas implementasi UU TNI yang berlaku saat ini menghambat identifikasi kebutuhan perubahan mendesak dan relevan.

"RUU ini disusun dengan keterbatasan ruang partisipasi masyarakat sipil dan kurangnya transparansi, yang bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM," ujar Atnike.

Kajian Komnas HAM menegaskan revisi UU TNI harus didasarkan pada prinsip HAM, supremasi sipil, dan tata kelola yang demokratis.

"Tanpa evaluasi menyeluruh dan keterlibatan publik yang bermakna, perubahan ini berisiko mengembalikan praktik yang bertentangan dengan asas pemerintahan yang berdasarkan demokrasi dan rule of law," ujar Atnike.

Oleh karena itu, Komnas HAM berpesan tak ingin kembalinya Dwifungsi TNI lewat revisi UU TNI. "Revisi UU TNI harus memperkuat peran TNI yang profesional dalam sektor keamanan, serta memperkuat supremasi sipil," ucap Atnike.

Diketahui, Komisi I DPR RI sudah satu suara membawa revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) supaya disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna DPR RI. Semua fraksi terdiri dari PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, Demokrat, PKS dan PAN tak ada yang menolak RUU TNI.

Kesepakatan Komisi I DPR RI disampaikan dalam rapat kerja bersama Pemerintah dengan agenda pembicaraan tingkat I pengambilan keputusan terhadap RUU TNI di ruang rapat Banggar DPR RI pada Selasa (18/3/2025).

JAKARTA - Sejumlah pakar dan praktisi hukum menyoroti daftar penambahan kewenangan dalam Revisi UU Kejaksaan . Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Valerianus Beatae Jehanu misalnya, mewanti-wanti adanya fungsi kewenangan intelijen bagi Kejaksaan yang diatur dalam revisi UU tersebut.

Ia menyoroti peran jaksa dalam yang bisa mengawasi ruang media. Sementara dalam revisi itu tidak diatur apakah fungsi pengawasan multimedia itu hanya bisa dilakukan dalam konteks pro justicia atau tidak.

"Fungsi Intelijen Kejaksaan dalam penegakan hukum ini keliru karena harusnya hanya bisa dalam hal pro justicia," katanya dalam diskusi publik, Kamis (20/3/2025).

Di sisi lain, ia juga turut menyoroti masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap Korps Adhyaksa dalam Revisi UU Kejaksaan. Kondisi itu, kata dia, justru rentan menimbulkan potensi impunitas bagi jaksa.

Ia mencontohkan salah satunya terkait frasa pemeriksaan terhadap anggota Korps Adhyaksa hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari Jaksa Agung . "Kontrol Kejaksaan semakin lemah karena memiliki imunitas yaitu Jaksa hanya bisa dipanggil dan diperiksa atas izin Jaksa Agung," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Advokasi dan Kebijakan De Jure Awan Puryadi turut menyoroti sejumlah penambahan kewenangan bagi Kejaksaan dalam revisi UU tersebut. Ia mencontohkan penambahan kewenangan baru bagi jaksa dalam revisi itu untuk melakukan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana melalui pembentukan Badan Pemulihan Aset.

Kendati demikian, ia menyebut penambahan kewenangan baru itu tidak diikuti dengan penguatan pengawasan. Padahal, kata dia, belum lama ini ada jaksa yang terjerat korupsi terkait hasil rampasan aset di kasus robot trading.

Selanjutnya, Awan juga menyoroti penambahan fungsi intelijen bagi Kejaksaan. Menurutnya penambahan kewenangan itu sangat berbahaya dalam konteks penegakan hukum dan demokrasi. Ia khawatir kewenangan itu disalahgunakan jaksa untuk memanggil pihak-pihak tertentu tanpa proses penyelidikan.

Sementara perbuatan itu tidak akan bisa digugat ke praperadilan lantaran bukan dalam proses penegakan hukum. "Pernah kejadian, sebanyak 43 guru honorer yang jadi PNS diundang oleh kejaksaan Padang Sidempuan karena diduga ada informasi korupsi. Bupati, tiba-tiba dipanggil hanya berdasarkan informasi. Bisa jadi seperti itu," jelasnya.

Awan juga turut menyoroti kewenangan penghentian kasus di luar proses pengadilan atau Restorative Justice (RJ). Tanpa ada pengawasan yang jelas ia khawatir kewenangan itu justru disalahgunakan untuk memainkan kasus.

"Bisa jadi, Kejaksaan mengulik kasus, kemudian dengan alasan tertentu diberhentikan dengan alasan RJ. Lalu bagaimana dengan kasus illegal mining, misalnya, kemudian dihentikan dengan alasan RJ," tuturnya.

Di sisi lain, Awan mengkritik definisi Kejaksaan dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 yang tidak diubah. Pasalnya dalam UU tersebut definisi Kejaksaan melampaui pembagian kekuasaan yaitu Lembaga Pemerintah (eksekutif) yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).

"Kekuasaan Kehakiman itu independen dan berada di yudikatif. Sementara, Kejaksaan itu Lembaga Pemerintah yang ada di kekuasaan eksekutif. Ini yang keliru dan berbahaya bagi demokrasi dan sistem hukum kita," jelasnya.

Kondisi itu menurutnya juga bisa menimbulkan imunitas bagi anggota kejaksaan. Ia mencontohkan dalam kasus Pinangki misalnya, Jaksa Agung pernah mengeluarkan peraturan untuk memberikan pendampingan hukum, karena dianggap sedang melaksanakan tugas kejaksaan.

"Dalam UU Kejaksaan Tahun 2021, imunitas langsung legal, sah. Harusnya imunitas ini diberikan oleh yudikatif. Ini problem karena kejaksaan memberikan imunitas pada dirinya sendiri," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Model Paula Verhoeven turut hadir di rumah Baim Wong dalam rangka sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dua putra mereka juga ada di rumah Baim.

Kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, mengatakan, dua putra tersebut menolak kehadiran Paula.

"Ternyata anak-anak tetap menolak bahkan tetap berteriak-teriak," kata Fahmi usai pemeriksaan, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat siang.

Selain rumah Baim, majelis hakim juga memeriksa rumah Paula dan kantor Baim yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Tidak mau dengan ibunya, jadi anehnya bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya, ada apa dengan ibu tersebut sampai anaknya pun menolak," tutur Fahmi.

Kata Fahmi, hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat apakah rumah itu layak atau tidak layak untuk tempat tinggal kedua putra Baim dan Paula.

Sebagaimana diketahui, Baim mengajukan permohonan hak asuh anak dalam proses perceraiannya dari Paula.

Fahmi menekankan, yang terpenting seseorang yang ditetapkan mendapat hak asuh harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani.

Di sisi lain, ketika Paula hendak pulang dari rumah Baim, terekam awak media bahwa ia sempat pamit berpelukan dengan dua putranya.

Bisnis.com, JAKARTA – Gelombang aksi demonstrasi di dalam negeri masih menjadi pertanda waswas akan terjadinya ‘reformasi jilid II’. Aksi protes itu tidak sedikit berdampak terhadap geliat ekonomi domestik.

Pada awal tahun ini, rangkaian aksi demo masyarakat dimulai pada Februari 2025 yang digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Aksi demonstrasi bertajuk "Indonesia Gelap" yang berlangsung pada Senin (17/2/2025).

Ribuan mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama yang mereka nilai dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia.

Adapun, tuntutannya adalah mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan pemangkasan anggaran yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik.

Selain itu, melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan, mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan, serta menghentikan kebijakan publik yang tidak berbasis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Para demonstran juga menuntut adanya ketegasan terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Joko Widodo (Jokowi).

Pada Agustus 2024, demonstrasi besar-besaran juga terjadi untuk menuntut revisi UU Pilkada di DPR. Demo ini dihadiri oleh buruh demo, sejumlah Komika, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hingga mahasiswa.

Para aktivis menyuarakan bahwa ada dugaan revisi UU Pilkada sebagai upaya untuk menganulir dua putusan MK terkait pilkada, yaitu Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII oleh Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah lewat revisi UU Pilkada.

Selain itu, para demonstran juga menampilkan berbagai alat untuk mencurahkan kekesalannya terhadap DPR dan pemerintah yang dinilai telah merusak demokrasi, salah satunya adalah alat hukum pancung.

Para pendemo juga menuliskan "Indonesia Baru Tanpa Dinasti Jokowi" yang tertempel pada replika alat pancung tradisional tersebut. "Hancurkan rezim Jokowi, Hancurkan rezim Jokowi," teriak pendemo.

Menurut Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, kemungkinan terjadinya Reformasi Jilid II selalu ada, mengingat banyaknya aksi demonstrasi yang terjadi.

“Kalau kita bicara kemungkinan, kemungkinan itu selalu ada, karena jangankan nanti, sekarang saya sudah banyak demo. Pemerintah baru berjalan sebentar, sudah banyak sekali demonstrasi,” terangnya.

Wijayanto menambahkan bahwa kondisi ekonomi menjadi faktor kunci yang dapat memicu gelombang protes lebih besar. Dia mengatakan bahwa saat ini yang berlangsung bukan hanya mengenai inflasi, tapi juga deflasi, yang berkorelasi pada pelemahan daya beli.

Senada, Direktur Pusat Hukum, HAM & Gender LP3ES, Hadi Purnama, menyoroti bahwa permasalahan tidak hanya terbatas pada UU TNI, tetapi juga mencakup RUU Polri dan RUU KUHAP yang sedang dalam pembahasan.

Hadi juga mengingatkan kembalinya konsep Dwifungsi, baik dalam TNI maupun Polri. Menurutnya, situasi ini tidak boleh dikuasai oleh pemimpin atau presiden yang cenderung mengarah pada sistem imperium, karena berisiko besar untuk disalahgunakan.

“Dan ingat bahwa ketika kuatnya apakah itu Polri ataupun TNI, itu arahnya adalah kepada otoritarian. Dan sebenarnya sinyal itu sudah ada sejak Presiden yang lalu. Terutama paling kuat itu sinyalnya adalah pada periode kedua Presiden yang lalu,” katanya.

Sementara itu, Dosen Program Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Peni Hanggarini, menyoroti isu korupsi yang juga bisa menjadi salah satu faktor memicunya reformasi jilid II tersebut.

“Ini akan menambah ricuh [soal korupsi], saya pikir. Menambah ricuh, menambah keruh. Dan ini bisa mengundang keinginan untuk menyuarakan reformasi yang jilid tua di jalanan misalnya. Kemungkinan seperti ini bisa saja terjadi,” ujarnya.

Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, Ahmad Khairul Umam, mencatat bahwa setidaknya ada lima faktor yang bisa mendorong konsolidasi gerakan reformasi:

Menurutnya, ketidakpuasan dan ketimpangan sosial yang meluas., legitimasi pemerintah yang melemah, krisis ekonomi, meningkatnya ketegangan dan polarisasi politik, serta kemunculan pemimpin alternatif yang mampu menginspirasi perlawanan.

Menurutnya, meskipun faktor-faktor tersebut sudah mulai tampak, gerakan protes saat ini masih belum terkonsolidasi secara matang.

"By theory, by case study, sangat memungkinkan. Tapi apakah kemungkinannya besar dalam konteks observasi hari ini? Opsi itu mungkin terjadi, tetapi belum terkonsolidasi secara matang," pungkasnya.

Ekonomi jadi Taruhan

Tidak stabilnya kondisi politik di dalam negeri turut berimbas terhadap kepercayaan asing. Terlebih kondisi makroekonomi yang masih menantang turut memberi tekanan.

Baru-baru ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami goncangan besar pada Selasa (18/3/2024). Alhasil Bursa Efek Indonesia (BEI) terpaksa memberlakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) selama 30 menit, kembali terjadi sejak 2020.

Pada Selasa (18/3/2025), IHSG ditutup melemah 3,84% ke level 6.223,39. Selama sesi perdagangan, 118 saham tercatat menguat, sementara 554 saham merosot, dan 139 saham stagnan. Pada sesi pertama perdagangan, IHSG sempat terjun hingga 6,12%, melampaui batas 5% yang ditetapkan BEI untuk memicu mekanisme trading halt.

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, salah satu faktor yang menyebabkan tekanan besar pada IHSG adalah Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Pasalnya, sebagai informasi, RUU ini dikhawatirkan dapat menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI, meskipun Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi telah membantah anggapan tersebut.

Di samping itu, isu-isu aktual seperti keraguan dalam pengelolaan Danantara di tengah maraknya kasus-kasus korupsi di BUMN, kemudian keraguan dalam pengelolaan beberapa program mercusuar yang menelan biaya besar, dan juga terdapat praktik nepotisme yang terjadi di kemudian hari.

Terlebih, Isu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mundur, menurut Hadi, juga menjadi salah satu alasan mengapa pasar di Tanah Air bergejolak.

Selain itu, Direktur Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio ikut berkomentar soal amblasnya IHSG yang direspons oleh Wakil Ketua DPR RI ke BEI.

"Pasar saham anjlok itu tanda pasar gak punya trust ke pemerintah. Tidak bisa diselesaikan dengan langkah politik," tulisnya pada akun X @satriohendri.

Palangka Raya (ANTARA) - Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya (UMPR), Muhammad Syafi'i Ma'arif, berhasil menembus grand final Musabaqah Hifz Qur'an (MHQ) Internasional Cabang 20 Juz yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Riau.

"Prestasi gemilang ini diraih setelah dia mendapatkan nilai 97/100 pada tahap seleksi awal, yang membuatnya lolos ke babak final tingkat internasional," kata Dekan Fakultas Hukum UMPR, Ardi Akbar Tanjung MH di Palangka Raya, Jumat.

Dia pun mengapresiasi dan mengaku bangga dengan prestasi yang berhasil ditorehkan mahasiswanya tersebut.

Keberhasilan ini tidak hanya membawa nama baik Fakultas Hukum, tetapi juga Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di tingkat internasional. Semoga ini menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berprestasi di berbagai bidang," kata Ardi.

Ajang MHQ Internasional tahun ini terbagi dalam dua kategori hafalan, yaitu 10 Juz dan 20 Juz dengan 98 Hafiz. Untuk kategori 10 Juz diikuti oleh 63 peserta, sementara kategori 20 Juz diikuti oleh 35 peserta dari lima negara yaitu Indonesia, Brunei, Kambodia, Philipines, dan Malaysia.

Kemudian seluruh peserta mengikuti babak penyisihan yang digelar secara daring selama dua hari sejak Ahad hingga Senin Maret 2025.

Dari masing-masing kategori, dipilih lima finalis terbaik yang akan melaju ke babak final pada 21 Maret 2025 di kampus Umri yang memperebutkan hadiah utama umrah, dana pembinaan, tropy juara, serta hadiah menarik lainnya.

Acara puncak akan semakin istimewa dengan Tabligh Akbar yang menghadirkan Prof Dr M Din Syamsuddin, pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Syafi'i Ma'arif, yang dikenal sebagai mahasiswa berbakat di bidang keagamaan, menunjukkan dedikasi luar biasa dalam menghafal Al Qur'an. Proses panjang yang dijalani selama bertahun-tahun membuatnya mampu mencapai posisi finalis tersebut.

"Saya bersyukur bisa sampai sejauh ini, dan saya berharap dapat memberikan yang terbaik di grand final nanti," ujar Syafi'i dalam wawancara setelah dinyatakan lolos ke babak final.

Wakil Dekan Fakultas Hukum UMPR, Muhammad Wahdini menambahkan prestasi ini sangat membanggakan dan menunjukkan bahwa mahasiswanya memiliki potensi yang luar biasa tidak hanya di bidang akademik, tetapi juga dalam bidang keagamaan.

"Kami berharap prestasi Syafi'i ini dapat menginspirasi mahasiswa lainnya untuk berprestasi di berbagai bidang dengan tekun dan penuh dedikasi,” ucapnya.

Muhammad Wahdini juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Rektor melalui Wakil Rektor III yang sudah membantu secara moril dan materiil dalam keikutsertaan Syafi’I dalam lomba tersebut.

Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang juga aktif dalam kegiatan keagamaan, Syafi'i membuktikan bahwa dedikasi dalam bidang akademik dan agama dapat berjalan seiring.

Prestasi ini juga menunjukkan pentingnya keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas dalam membentuk karakter yang unggul.*

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2025

Jay-Z dan Beyonce disebut merasa kaget anak kembar mereka diserang oleh Kanye West dan kini mempertimbangkan untuk mengambil langkah hukum menghadapi tingkah rapper tersebut.

Seorang sumber mengatakan kepada Page Six bahwa pasangan itu menilai kelakuan Kanye West sangat mengejutkan dan "sama sekali tidak akan menoleransi hal tersebut".

"Jay-Z dan Beyonce mengetahui soal unggahan Kanye yang sudah dihapus tersebut dan sedang mendiskusikan bagaimana mereka ingin menangani situasi ini," kata sumber tersebut.

"Baik secara pribadi dan/atau dalam masalah hukum," lanjutnya seperti diberitakan Page Six pada Kamis (20/3).

Pasangan yang menikah sejak April 2008 itu juga "tidak berencana untuk menanggapi unggahan Kanye di X soal anak-anak mereka di depan umum."

Namun mereka memastikan Kanye West "sudah berbicara soal anak-anak mereka dengan cara yang sangat vulgar dan menyinggung."

Pada Rabu (19/3), Kanye West meracau di X dan menghina anak kembar Jay-Z dan Beyonce, Rumi dan Sir, yang baru berusia tujuh tahun. Unggahan itu kemudian dihapus oleh Kanye, tapi sudah sudah tersebar di media sosial.

"Tunggu, apa ada orang yang melihat anak-anak bungsu Jay-Z dan Beyonce, mereka terbelakang," kata Kanye West. "Sungguh, dan inilah akibat dari inseminasi buatan. Punya anak keterbelakangan itu sebuah pilihan,"

"Saya perlu semua orang tahu bahwa saya menghapus unggahan soal keluarga Jay-Z dan Beyonce dan Jerry Lorenzo karena ada peluang twitter saya dicekal karena saya orang yang baik," kata Kanye West tak lama kemudian.

Page Six menyebut perwakilan Kanye West, Beyonce, dan Jay-Z tidak segera membalas permintaan tanggapan soal kabar tersebut.

[Gambas:Twitter]

Sementara itu, Kim Kardashian sudah muak dengan kelakuan Kanye West beberapa hari terakhir, terutama karena tantrum tak jelas sampai menyeret anak-anak di media sosial.

"Kim kaget mantan suaminya akan menggunakan bahasa seperti itu untuk siapa pun, apalahi ini terkait anak-anak," kata sumber dekat Kim Kardashian kepada Page Six.

"Kim sudah muak dan dia jengah mencoba bersikap rasional dengan Kanye West dalam hal komunikasi," lanjut si sumber seperti diberitakan Rabu (19/3).

Kim Kardashian disebut menilai unggahan rapper tersebut "mengejutkan dan sangat menyinggung" dan menilai "tak peduli pertengkaran apa yang terjadi antara Kanye dengan Jay dan Beyonce, tapi bawa-bawa anak itu sudah kelewatan."

Jakarta -

Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji mengalami dugaan penggelapan yang dilakukan rekan kerjanya. Selebgram wanita itu mengaku tak mendapatkan bayaran dari pekerjaan yang telah dilakukannya.

Dilansir detikHot, Fuji menjelaskan rekan kerjanya diduga menggelapkan pembayaran sejak tahun 2023. Penghasilan yang digelapkan oleh rekan kerjanya itu berasal dari beberapa brand yang telah menggunakan jasanya.

"Aku sudah tahu lama pihak-pihak brand itu udah bayar lunas. Aku juga sudah upload-upload, sudah mengerjakan pekerjaannya, tapi ya itu ya menghilang aja," kata Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Kasus penggelapan ini ternyata memiliki keterkaitan dengan penggelapan yang dilakukan oleh mantan manajernya, Batara Ageng, yang mencuat tahun lalu.

"Jadi karena mantan manajer aku kemarin udah ketahuan kan busuk-busuknya. Jadi berentet deh siapa aja yang main curang, jadi agensi yang curang," beber Fuji.

Fuji menerangkan dirinya telah mencoba menunggu iktikad baik dari pelaku. Namun, upayanya sia-sia karena orang tersebut terus menghindar.

"Sebenarnya aku nungguin iktikad baik, tapi dia ganti WhatsApp, terus nggak bisa dihubungilah. Jadi ya pakai jalur hukum saja kalau bisa," ucap Fuji.

Melalui kuasa hukumnya, Sandy Arifin, Fuji sudah melayangkan somasi pada rekan kerjanya itu hingga tenggat waktu Senin (24/3/2025).

"Kita akan memberikan somasi kedua hari Jumat," kata Sandy Arifin saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/3/2025).

Jika hingga tenggat waktu somasi tak ada iktikad baik, maka Fuji akan membuat laporan polisi soal dugaan penggelapan di Polres Metro Jakarta Selatan.

"Kita kirim somasi kedua nanti, bila tidak ada iktikad baik akan bikin laporan secara resmi," tegas Sandy Arifin.

Seperti diketahui pada 2024, Fuji melaporkan mantan manajernya, Batara Ageng. Batara menggelapkan hasli kerja Fuji hingga total Rp 1,3 miliar dari lebih 20 agensi.

Uang tersebut digunakan Batara untuk kebutuhannya, membayar cicilan apartemen dan mobil. Pada 12 November 2024, Batara Ageng divonis 2,5 tahun hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

(dai/dai)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto mulai membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, (21/3/2025). Hasto mengutip pemikiran Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto dalam eksepsinya.

"Keyakinan kami semakin kuat setelah mendapatkan pemikiran penuh kebijaksanaan dari Prof Dr H Sunarto, S.H., M.H., yang saat ini menjabat sebagai ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia," kata Hasto saat membacakan eksepsinya.

"Dalam pidato pengukuhan Beliau sebagai guru besar di Universitas Airlangga pada tanggal 10 Juni 2024 yang lalu, Beliau menyampaikan bahwa hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh," lanjut Hasto.

Mengutip Sunarto, Hasto menyebut hakim harus bertindak sebagai pembelajar sepanjang hayat supaya dapat melihat keadilan sejati. Keadilan itu kata Hasto berada di luar batas formalitas hukum dengan menyimak dampak sosial, budaya dan kemanusiaan.

Hasto menegaskan keadilan bakal sulit terwujud kalau dalam mengambil keputusan hakim hanya menjadi mesin yang hanya memproses hukum. "Menurut Prof Dr H Sunarto, S.H., M.H, hakim harus bisa merasakan denyut keadilan yang hidup di setiap bagian jiwanya," ujar Hasto.

Dengan mengutip pemikiran Sunarto, Hasto mengatakan keputusan seorang hakim tidak hanya melihat aspek formil dan materiil semata, tapi juga melakukan dialektika dengan melihat aspek kemanusiaan dan latar belakang atau suasana kebatinan dari setiap peristiwa hukum.

"Betapa luar biasa pemikiran yang sangat filosofis dari Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Saya percaya bahwa Majelis Hakim yang Mulia memiliki pandangan dan sikap yang sama dengan Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, tiada keraguan dari saya bahwa di ruang sidang ini akan menjadi tempat keadilan ditegakkan," ucap Hasto.

Ternate (ANTARA) - Rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara virtual, dihadiri oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Zulfahmi, bersama dengan JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan Kanwil Kemenkum Maluku Utara.

Hadir juga secara virtual dalam rapat tersebut Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Dr. Roberia, serta Direktur Pengundangan, Penerjemah, Publikasi dan Sistem Informasi Peraturan Perundang-undangan, Alexandria Palti, bersama jajarannya. Dalam arahannya, Dr. Roberia menekankan pentingnya pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi untuk menyelaraskan substansi dan teknik penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

“Saya berharap dapat menghasilkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang menjadi satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional,” ungkapnya

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan singkat mengenai penggunaan aplikasi E-Harmonisasi yang disampaikan oleh Muchtar Sani. Dalam penjelasannya, Muchtar menyebutkan bahwa aplikasi E-Harmonisasi adalah sistem yang dirancang untuk memfasilitasi proses harmonisasi peraturan perundang-undangan, khususnya dalam konteks Pemerintahan Daerah. Aplikasi ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah penyusunan regulasi daerah yang lebih efektif.

Sesi berikutnya diisi oleh Kasubdit Perencanaan, Kanti, yang menjelaskan terkait Rancangan Peraturan Menteri Hukum tentang tata cara pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Penjelasan tersebut berpedoman pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rapat kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan masukan dari peserta rapat baik dari Kantor Wilayah Kemenkumham maupun Pemerintah Daerah tentang Rancangan Peraturan Menteri Hukum tersebut. Diskusi tersebut memberikan beragam masukan yang sangat konstruktif untuk penyempurnaan rancangan regulasi.

Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Hernadi, juga turut menyampaikan pandangannya mengenai tujuan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hernadi menjelaskan bahwa tujuan utama dari harmonisasi adalah untuk menciptakan keselarasan, kesinkronan, dan kepastian hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta pemerintahan yang lebih efisien dan efektif.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir menyatakan bahwa rapat ini menunjukkan komitmen dari semua pihak terkait dalam menciptakan peraturan yang lebih harmonis, sinkron, dan efektif dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik.