Jakarta -

Polemik mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) yang diduga dieksploitasi belum berakhir. Terbaru, diduga ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM) terhadap mantan pemain OCI.

Kabar dugaan eksploitasi ini muncul ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM pada Selasa (15/4). Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi kemudian diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

Dugaan Pelanggaran HAM

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam konferensi pers di KemenHAM, Rabu (7/5/2025), mengatakan pihaknya menduga ada pelanggaran hukum dan HAM usai pihaknya menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. KemenHAM juga menduga adanya kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan (Foto: Adrial Akbar/detikcom)

"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," kata Munafrizal.

Lebih lanjut, temuan dari KemenHAM, OCI menerima penyerahan anak untuk dititipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

Rekomendasi KemenHAM

KemenHAM menyampaikan 4 rekomendasi terkait kasus ini. Rekomendasi yang pertama, meminta Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," ujar Munafrizal.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Saksikan Live DetikPagi :

Ada 'Uang Kekeluargaan' tapi Ditolak

Pihak OCI berupaya menempuh secara kekeluargaan dengan eks pemain sirkusnya. Pihak OCI memberikan uang kekeluargaan Rp 150 juta per orang namun ditolak.

"Kami pikir sudah menawarkan yang terbaik untuk mereka sebagai tanda penyelesaian secara kemanusiaan. Kedua sebagai tanda satu keluarga besar tidak hitung-hitungan matematis karena gimana cara hitungnya. Kami kemarin sampai menawarkan Rp 150 juta untuk memberikan kepada mereka," ujar kata kuasa hukum OCI Hamdan Zoelva.

"Mengapa? Karena bagaimana pun juga mereka berjasa, terhadap keluarga, kedua mereka kami anggap sebagai keluarga. Karena itu kami ajak kemarin untuk tetap sebagai keluarga besar dari eks OCI," tambahnya.

OCI juga menjanjikan akan memfasilitasi dan memberi akses kepada eks pemain apabila ingin membuka usaha di Taman Safari.

"Kami berikan terbaik sebagai satu keluarga besar. Tapi apa? Mereka ngotot, menolak. Saya bilang silakan, kalau ada yang mau menempuh jalur hukum, kita siap karena saya yakin sekali dengan bukti-bukti yang ada, tidak ada masalah apapun. Sudah pernah ada yang lapor polisi tapi kan SP3, karena tidak ada buktinya," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga menyebut penolakan itu dikarenakan eks pemain OCI meminta uang dengan nilai yang lebih besar. "(Mereka minta) Rp 700 sekian juta. Saya bilang ini apa-apaan, ayo kita berhadapan secara hukum kita hitung-hitungan," tutur Hamdan.

Klaim Punya Bukti Ortu Serahkan Anak

Pihak OCI mengklaim menemukan bukti bahwa orang tua eks pemain OCI menyerahkan anak sukarela. Salah satu alasannya karena keterbatasan ekonomi.

Diketahui mantan pemain OCI, Vivi Nurhidayah pernah membuat laporan terkait penggelapan asal-usul orang. Laporan itu teregister dengan LP/60/V/1997/Satgas tertanggal 6 Juni 1997. Vivi melaporkan tentang Pasal 277 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan Asal-usul Orang.

Hamdan Zoelva mengatakan, berawal dari laporan itu, Vivi sejak kecil dididik dan menjadi bagian keluarga Frans Manansang. Singkatnya Vivi sering tampil menjadi pemain sirkus, lalu menghilang pada 1996.

Hamdan Zoelva menyebut pada saat itu keluarga Manansang mencari Vivi. Kemudian Vivi ditemukan di Semarang bersama pacarnya bernama Roby. Vivi enggan diajak kembali ke keluarga Manansang dan mengaku sudah menikah dengan Roby.

"Dan tidak berapa lama keluarlah berita yang ramai. Vivi bercerita rupanya dengan Pak Muladi, anggota Komnas HAM saat itu, sekarang almarhum. Dan itulah mulai saya ikut menangani kasus ini karena tuntutannya tidak jelas asal-usul, ada penyiksaan, dan tidak dikasih sekolah dan seterusnya," jelas Hamdan.

Hamdan Zoelva mengaku bersama Komnas HAM saat itu mencari kebenaran serta melakukan verifikasi dan menemukan bukti. Bahwa, eks pemain OCI sebagian besar diserahkan orang tuanya ke OCI untuk dididik.

"Mengapa menyerahkan? Di surat keterangan para ortu minta untuk dipelihara, didik, dan dibesarkan karena mereka tidak mampu untuk membesarkan. Itu rata-rata karena semua dokumen ada. Itu hasil penyelidikan Komnas HAM. Rata-rata motif ekonomi," ucapnya.

Zoelfa mengklaim anak-anak yang didik oleh OCI diberikan pendidikan standar. Yakni bahasa indonesia, bahasa inggris, dan matematika. "Tetapi pendidikan sangat besar pendidikan keterampilan. Jadi pendidikan dilaksanakan seperti itu, tetapi setelah rekomendasi HAM ada yang disekolahkan secara formal. Seperti Debora ada ijazahnya," tutupnya.

Saksikan Live DetikPagi :

(isa/isa)

Jakarta -

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai menyampaikan pihaknya belum menerima permintaan pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia mengungkapkan Kementerian HAM sempat berkoordinasi dengan pihaknya untuk mencari jalan terbaik penyelesaian persoalan tersebut.

"Kami belum memutuskan hal tersebut (pembentukan TGPF) karena belum ada permintaan untuk keterlibatan Komnas HAM. Bila ada permintaan, tentunya akan diputuskan oleh pimpinan apakah akan terlibat atau tidak. Namun beberapa waktu lalu, Kementerian HAM juga sudah berkoordinasi dengan Komnas HAM untuk mencari solusi terbaik guna penyelesaian kasus ini," kata Semendawai saat dihubungi, Kamis (7/5/2025).

Dia mengatakan temuan Kementerian HAM sama dengan hasil investigasi yang pernah dilakukan Komnas HAM pada 1997 lalu. Dia menyebut pemerintah serta penegak hukum bertanggung jawab menyelesaikan dugan eksploitasi tersebut.

"Temuan tersebut memperkuat temuan hasil investigasi Komnas HAM di tahun 1997. Namun saat ini yang dibutuhkan korban adalah penyelesaian permasalahan yang mereka adukan. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab OCI, Pemerintah dan Penegak Hukum untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas masing-masing," ujarnya.

Lebih lanjut Semendawai mengatakan salah satu opsi penyelesaian melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembuktian Komnas HAM. Namun, katanya, opsi tersebut sulit dilaksanakan.

"Itu salah satu opsi yang coba didalami oleh Kementerian HAM. Untuk mereka telah mengundang ahli untuk meminta masukan terkait peluang penyelesaian menggunakan opsi tersebut. Namun menurut ahli yang di undang KemenHAM, opsi ini tidak bisa dilaksanakan. Untuk pastinya silahkan ditanyakan ke Kementerian HAM," imbuhnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Ada empat rekomendasi yang disampaikan KemHAM terkait persoalan tersebut. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

'Lihat juga Video: KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat'

(dek/ygs)

Jakarta -

Kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Hamdan Zoelva dan kuasa hukum PT Taman Safari Indonesia (TSI) Bambang Widjojanto (BW) mendatangi Kementerian Hak Asasi Manusia. Mereka mendorong kasus dugaan eksploitasi yang diadukan eks pemain sirkus OCI diselesaikan kekeluargaan.

"Jadi memang ada hal-hal yang mungkin secara tertulis di laporan itu, hasil itu, dan juga pemberitaan di media yang masih belum jelas sehingga ditanyakan kepada kami," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) KemenHAM Munafrizal Manan, kepada wartawan di KemenHAM, Rabu (7/5/2025).

"Dan tadi kami sudah menyampaikan tentang konstruksi yang sudah dijelaskan oleh Kementerian HAM dalam laporan tadi," tambahnya.

Hamdan menjelaskan pihaknya mengapresiasi jika kasus ini diselesaikan secara damai. "Karena itu kami sangat senang kalau ini diselesaikan secara kekeluargaan," ucapnya.

Pertemuan tersebut juga membahas sejumlah nominal uang yang disiapkan bagi para eks pemain sirkus OCI agar kasus diselesaikan kekeluargaan. Mengenai asal-usul para eks pemain sirkus OCI turut masuk pembahasan.

"Kami sampaikan juga disini dan kementerian sangat mendukung penyelesaian secara kekeluargaan itu dan data-data mengenai asal-usul anak-anak itu. Itu, saya kira itulah yang tadi inti yang kami bicarakan," sebut dia.

Sementara, Bambang mendorong proses penyelesaian secara kekeluargaan, karena selama ini TSI terseret kasus tersebut. Sebab TSI selalu dikait-kaitkan dalam perkara ini.

"Ingin mendorong memang proses tadi (diselesaikan kekeluargaan). Kenapa begitu? Karena yang paling terkena dampak dari seluruh proses ini adalah TSI," ucap dia.

"Dan penyelesaian ini menjadi bagian penting untuk menyelesaikan seluruh kasusnya. Dan tadi ada pembicaraan yang belum disampaikan. Bisa saja pra-mediasi nanti akan dilakukan. Yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian HAM," tambahnya.

Sebelumnya, KemenHAm menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus OCI. Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Munafrizal konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5).

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

(ial/isa)

JAKARTA - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) membeberkan laporan hasil tindak lanjut atas laporan kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dalam hasil temuannya, Kemenham menduga adanya dugaan pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan dalam jumpa pers di Kementerian HAM, Rabu (7/5/2025). Munafrizal mengatakan bahwa laporan ini disampaikan setelah Kemenham menggali sejumlah informasi ke pelapor, terlapor, hingga sejumlah lembaga lain.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal.



"Adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia berdasarkan fakta peristiwa yang disampaikan oleh pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997," ujarnya.

Lebih lanjut, temuan dari Kementerian HAM ini, OCI menerima penyerahan anak untuk ditipkan dan dibesarkan. Namun informasi ini perlu pencarian fakta lebih lanjut terkait kebenarannya.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," tuturnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," pungkasnya.

Jakarta -

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyampaikan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum dan HAM yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Dalam temu pers yang digelar Rabu (7/5/2025), Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi pelanggaran setelah mengumpulkan keterangan dari para pelapor, terlapor, dan sejumlah lembaga terkait.

"Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh Pengadu dan rekomendasi yang dikeluarkan Komnas HAM pada tahun 1997, Kementerian HAM berpendapat adanya dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia dalam kasus ini," kata Munafrizal dilansir detikNews, Rabu (7/5/2025).

Salah satu temuan utama adalah potensi pelanggaran hak anak, terutama terkait identitas diri dan hak atas pendidikan. Munafrizal menyebutkan bahwa anak-anak yang berada di bawah naungan OCI diduga tidak mendapatkan akses terhadap informasi tentang asal-usul mereka serta hak atas pendidikan yang layak.

"Dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul, identitas, hubungan keluarga, dan orang tuanya, bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis, memperoleh pendidikan umum yang layak dan dapat menjamin masa depannya, dan mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," ucapnya.

Selain itu, laporan juga menunjukkan adanya dugaan kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan praktik perbudakan modern yang dialami oleh para mantan pemain sirkus tersebut.

Temuan lain dari KemenHAM menunjukkan bahwa sejak 1970, OCI menerima anak-anak usia 2-6 tahun untuk diasuh dan dibina menjadi pemain sirkus. Anak-anak ini ditempatkan di beberapa rumah milik pihak bernama HM, dan sebagian besar dari mereka tumbuh tanpa mengetahui siapa keluarga kandung mereka.

"Sejak tahun 1970 OCI menampung anak-anak yang berusia 2 sampai 6 tahun yang ditempatkan di beberapa rumah milik HM yang selanjutnya dilatih dan diarahkan menjadi pemain sirkus di OCI," ucapnya.

"Sejak ditampung oleh OCI, sebagian besar pemain sirkus tidak mengetahui kejelasan asal-usul keluarganya, siapa orang tuanya, dan hubungan kekeluargaannya," tambahnya.

Munafrizal menegaskan bahwa informasi terkait penyerahan anak-anak kepada OCI masih memerlukan verifikasi lebih lanjut guna memastikan keabsahannya.

Seperti diketahui, kasus ini kembali mencuat setelah beberapa mantan anggota OCI yang tampil di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Mereka menyampaikan bahwa selama menjadi pemain sirkus, mereka mengalami berbagai bentuk kekerasan dan diperlakukan secara tidak manusiawi.

Pada 15 April lalu, para pelapor diterima dalam audiensi oleh Wakil Menteri HAM, Mugiyanto. Di sana, mereka membeberkan pengalaman pahit yang dialami selama berada di OCI, termasuk dugaan perbudakan dan kekerasan.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyampaikan sejumlah rekomendasi atas dugaan pelanggaran hukum hingga HAM di kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Rekomendasi yang pertama, Komnas HAM menelusuri apakah ada pelanggaran HAM berat masa lalu di kasus ini.

"Apakah ada pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan apakah entitas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kasus ini," kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM (Dirjen PDK HAM) Kementerian HAM Munafrizal Manan, dalam konferensi pers di KemenHAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (7/5/2025).

Kedua, ada rekomendasi bagi Bareskrim Polri untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini. Polisi juga diminta menelusuri untuk memastikan kapan pastinya OCI berhenti beroperasi hingga melakukan ekspose perkara yang hasilnya diumumkan ke publik.

"Melakukan pemeriksaan atas adanya dugaan tindak pidana atas kasus ini dengan bertitik tolak pengungkapan pada apa yang dialami oleh mantan pemain sirkus OCI generasi-generasi akhir," sebutnya.

Selanjutnya, ada rekomendasi untuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memberikan terapi psikologis kepada eks pemain sirkus OCI. Rekomendasi terakhir yaitu, perlu adanya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dengan dasar permintaan resmi dari DPR.

Namun, rekomendasi ini hanya bersifat mengikat kepada kementerian atau lembaga pemerintah. Namun tidak mengikat Komnas HAM karena lembaga tersebut bukan pemerintah.

"(KemenPPA) memfasilitasi trauma healing terhadap mantan pemain sirkus OCI sebagai bentuk pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak," tuturnya.

Kementerian HAM juga memberikan sejumlah opsi penyelesaian kasus ini. Pertama yaitu melalui pendekatan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang perlu adanya pembuktian dari Komnas HAM terlebih dahulu.

Opsi kedua yaitu pendekatan hukum pidana hingga perdata. Namun keduanya memiliki sejumlah tantangan seperti kasus yang terjadi sudah lama.

"Kementerian Hak Asasi Manusia bersedia membersamai para Pengadu menyampaikan laporan ke Polri," sebutnya.

Kemudian, ada pendekatan penyelesaian melalui restorative justice, hingga mediasi. KemenHAM, kata dia, bersedia menjadi pihak ketiga untuk mediasi.

"Perlu ada regulasi yang mengatur tata kelola bisnis hiburan, khususnya bisnis hiburan sirkus guna mencegah terulangnya kasus semacam ini pada masa mendatang," ucapnya.

Sebelumnya, KemenHAM menyampaikan laporan hasil tindak lanjut kasus mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). KemenHAM menduga adanya pelanggaran hukum dan HAM dalam kasus ini.

Pertama, yaitu ada dugaan pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usulnya. Ada pula dugaan pelanggaran anak terkait hak mendapat pendidikan.

Kemudian, ada dugaan kekerasan fisik yang mengarah pada penganiayaan. Ada pula dugaan kekerasan seksual, hingga dugaan praktik perbudakan modern.

Simak Video 'KemenHAM Nilai Kasus Sirkus OCI Bisa Masuk Pelanggaran HAM Berat':

Saksikan Live DetikSore:

(ial/azh)

JAKARTA - Laporan akhir atau hasil penanganan kasus Oriental Circus Indonesia (OCI) segera diumumkan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Adapun mantan pemain OCI diduga menjadi korban kekerasan dan eksploitasi anak.

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik" kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan dalam keterangan, Jumat (2/5/2025).

Sejak kasus ini muncul, Kementerian HAM telah membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan yang dipimpin langsung Wakil Menteri HAM Mugiyanto dan Munafrizal. "Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta," ucapnya.



Selain keterangan dari para mantan pemain OCI, tim juga telah mendatangi Taman Safari Indonesia yang menjadi lokasi pertunjukan sirkus itu. "Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak Manajemen TSI dan Kuasa Hukumnya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa tim juga telah berkoordinasi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian PPPA, dan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Tim juga berdiskusi dengan pakar HAM.

Segenap upaya tindak lanjut yang telah dilakukan itu untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus ini. "Penanganan yang telah dilakukan untuk menghasilkan konstruksi pemetaan opsi-opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam waktu dekat akan menyampaikan laporan akhir setelah memeriksa berbagai pihak dalam kasus dugaan pelanggaran HAM yang dialami mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI).

“Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan akan segera menyampaikan laporan akhir hasil penanganan secara terbuka kepada publik,” kata Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Munafrizal Manan sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, Kementerian HAM telah melakukan sejumlah langkah dalam menangani pengaduan para mantan pemain OCI. Langkah paling awal, yaitu membentuk Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan yang dipimpin Wakil Menteri HAM Mugiyanto bersama Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM.

“Sejak 15 April 2025, Tim Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan telah bekerja profesional dan berimbang untuk menggali dan mengumpulkan sebanyak mungkin fakta,” ucap Munafrizal.

Selain fakta-fakta yang didapat dari penyampaian pengadu dan teradu, tim tersebut juga telah mengolah informasi dari dokumen-dokumen terkait dan memonitor perkembangan kasus melalui berbagai media.

"Kami juga telah meninjau secara langsung lokasi Taman Safari Indonesia dan sekaligus menggali keterangan dari pihak manajemen Taman Safari Indonesia dan kuasa hukumnya," ujarnya.

Ia menyebut pihaknya telah berkoordinasi dan berdiskusi dengan Komnas HAM, Bareskrim Polri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, serta berdialog dengan Komisi XIII DPR RI.

“Untuk mendalami kasus ini, kami juga sudah meminta masukan dan pendapat dari pakar HAM dan guru besar hukum pidana," imbuhnya.

Menurut Munafrizal, berbagai upaya tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian HAM bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kasus OCI ini serta menghasilkan konstruksi pemetaan opsi yang dapat ditempuh untuk mewujudkan keadilan bagi para korban.

Sebelumnya, Munafrizal bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto menerima audiensi dari sejumlah mantan pekerja OCI di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4). Pada kesempatan itu, para mantan pemain sirkus tersebut mengadukan kekerasan yang mereka alami.

Dijelaskan Mugiyanto bahwa berdasarkan cerita yang disampaikan para mantan pemain sirkus tersebut, terdapat banyak kemungkinan terjadinya tindak pidana.

Menurut dia, mereka mengalami kekerasan, termasuk soal kehilangan identitas.

“Banyak kekerasannya, ada aspek-aspek yang penting juga, yang orang tidak pikirkan, itu soal identitas mereka. Padahal, identitas seseorang adalah hal dasar. Mereka tidak tahu asal usul, tidak tahu orang tuanya. Ini harus kita buka jalan supaya mereka bisa mengidentifikasi keluarga mereka, diri mereka sebetulnya siapa,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Marinus Gea, menyoroti kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani kasus dugaan eksploitasi mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI). Marinus menegaskan Kementerian HAM harus melindungi hak-hak para korban.

"Inilah yang terjadi di OCI kemarin. Kita sudah mulai mengungkap fakta bahwa ada pelanggaran HAM. Tapi Kementerian HAM, apa tindakannya? Apa yang sudah dilakukan?" ujar Marinus kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Menurutnya, Kementerian HAM lamban dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Di sisi lain, dia menyebut DPR telah menerima keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan usai para korban mengadukan kasusnya ke Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, beberapa waktu lalu.

Marinus pun mengingatkan pentingnya Kementerian HAM membangun komunikasi langsung dengan masyarakat. Hal itu, menurutnya, agar fungsi kementerian benar-benar dirasakan rakyat Indonesia.

"Perlu ada sosialisasi. Masyarakat harus tahu ke mana mereka melapor, bagaimana mereka bisa mendapatkan perlindungan," ujarnya.

Selain itu, Marinus juga menyinggung terkait tingginya popularitas kementerian HAM saat ini. Namun, kata dia, popularitas itu belum dibarengi dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat yang diberikan.

"Kementerian HAM ini populer karena figurnya. Tapi masyarakat belum paham, perlindungan HAM apa yang sebenarnya bisa mereka dapatkan," ungkap Marinus.

Marinus juga menyoroti laporan penggunaan anggaran Kementerian HAM 2025. Dia mengatakan dari pagu Rp 113 miliar, baru Rp 51 miliar yang terealisasi.

Marinus pun meminta Kementerian HAM untuk menjelaskan terkait realisasi anggaran senilai Rp 51 miliar. Dia mengingatkan anggaran yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk masyarakat.

"Apakah realisasi Rp 51 miliar ini hanya untuk kegiatan rutin, atau ada program-program nyata yang berjalan? Ini harus jelas," tuturnya.

"Penggunaan anggaran harus bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Jangan hanya jadi angka di atas kertas," imbuh dia.

'Simak juga Video: Komisi XIII DPR Anggap Eksploitasi Eks Pemain OCI Langgar HAM Berat'

(amw/fca)

Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional (Komnas) Perempuan mengusulkan agar Komisi XIII DPR RI membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Independen untuk investigasi dugaan eksploitasi yang dialami oleh eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor mengatakan penyelidikan lanjutan terhadap kasus tersebut perlu ditindaklanjuti dengan aspek dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut dia, dampak yang dirasakan oleh korban dugaan eksploitasi itu bisa berjangka panjang.

"Dampak dari kasus OCI tidak hanya dirasakan saat kejadian, tetapi berlanjut hingga masa dewasa para korban," kata Maria saat rapat dengan Komisi XIII DPR RI membahas kasus OCI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dari informasi yang diterima pihaknya, dia mengatakan pada masa anak-anak, para korban diduga mengalami kekerasan fisik, psikis, dan seksual, kehilangan akses pendidikan serta identitas hukum.

Menurut dia, hal itu akan berdampak jangka panjang meliputi trauma psikologis berkepanjangan, ketidakjelasan status hukum, hingga keterasingan sosial.

"Bagian terberat muncul dari irisan keduanya, yakni efek psikososial yang terus membekas, seperti kehilangan martabat, kemiskinan struktural, dan ketimpangan gender," kata dia.

Dia mengatakan Komnas Perempuan sudah berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi lintas lembaga bersama Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), hingga Polri, untuk mencari solusi terkait kasus tersebut.

Dia pun merekomendasikan kepada KPPPA untuk memulihkan psikis dan ekonomi para korban. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan juga diminta untuk melakukan kajian kerugian kerja, investigasi, serta menerbitkan rekomendasi penegakan hukum.

Selain itu, dia meminta agar Jansen Manansang selaku Pemilik OCI untuk memberikan kompensasi ganti rugi kepada para korban. Menurut dia, hal itu perlu keterlibatan para ahli untuk menghitung nilai kompensasi.

Dari kasus tersebut, dia menilai ada beberapa bentuk dugaan pelanggaran HAM berdasarkan dasar hukum nasional maupun internasional, mulai dari eksploitasi anak untuk tujuan ekonomi (child slavery), pelanggaran hak atas pendidikan, penghilangan hak atas identitas dan asal usul keluarga.

Selain itu juga menyangkut kekerasan fisik, psikis, dan seksual, diskriminasi berbasis gender, dan kekerasan berbasis gender dalam konteks reproduksi.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Taman Safari Indonesia (TSI) kembali jadi sorotan publik. Bukan karena atraksi hewan atau program konservasinya, tapi karena laporan mengejutkan dari sejumlah mantan pemain sirkus yang mengaku pernah mengalami kekerasan saat bekerja.

Kasus ini mencuat ke publik pada bulan ini, di mana beberapa mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) yang berada di bawah naungan TSI, melapor ke Kementerian Hukum dan HAM. Mereka mengaku diperlakukan secara tidak manusiawi selama puluhan tahun.

Dalam pengakuan eks pemain OCI kepada Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, Selasa (15/4/2025) menyebut ada praktik perbudakan dan kekerasan. Cerita itu pun langsung viral di media sosial dan memicu kemarahan netizen.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan, dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja, yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya.

Dari laporan teresebut dilakukan pengembangan dan Kementerian HAM pun memanggil pihak TSI untuk memberikan tanggapan terkait hal itu. Komisaris TSI, Tony Sumampouw, membantah tuduhan itu dan mengatakan tuduhan itu salah alamat.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," jelas Tony dikutip dari detikNews, Minggu (20/4).

Asal-usul OCI

Tony mengungkapkan bahwa sebagian mantan pemain sirkus OCI merupakan anak-anak yang sejak kecil dibesarkan di panti asuhan. Mereka mulai mengenal dunia sirkus ketika memasuki usia 6 hingga 7 tahun.

Menurut Tony, pada tahun 1997, para mantan pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan yang mereka alami kepada Komnas HAM. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim investigasi, salah satu tugasnya adalah menelusuri latar belakang keluarga para pelapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era 1997-1998)," katanya.

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya 'itu kan dulu kita yang ke Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lengkap Tony.

Tony menjelaskan bahwa anak-anak tersebut telah diasuh sejak bayi di panti-panti asuhan. Setelah beranjak usia 6 atau 7 tahun, mereka mulai diperkenalkan dengan pelatihan sirkus.

Tony juga mengenang pertemuannya dengan almarhum Baharuddin Lopa, salah satu anggota Komnas HAM saat itu. Baharuddin dan timnya turut menelusuri asal-usul anak-anak tersebut. Setelahnya, anak-anak itu diberi nasihat agar tidak terpengaruh oleh pihak ketiga dan tetap menghargai orang-orang yang telah merawat dan membesarkan mereka.

Berbeda Entitas

Dalam kesempatan wawancara dengan detikSore, pada Kamis (17/4/2025) Legal & Corporate Secretary TSI, Bara Tamardi Kusno, menjelaskan bahwa TSI dan OCI merupakan sebuah entitas yang berbeda. Baik secara legal maupun operasional.

"OCI berdiri sejak 1967 dan berhenti beroperasi pada sekitar tahun 1997. Sementara Taman Safari berdiri pada 1981 dan hingga kini masih fokus di bidang konservasi satwa. Tidak pernah ada hubungan bisnis atau kerja sama antara TSI dan OCI," jelasnya.

Ia menakankan meski adanya kesamaan pemilik, bukan berarti kedua entitas perusahaan itu memiliki kesinambungan. Dan ia juga menyebut bahwa sirkus OCI belum pernah dilakukan di Taman Safari.

"Bahkan pertunjukan sirkus OCI pun tidak pernah diselenggarakan di dalam kawasan Taman Safari," ucap Bara.

Bara juga mengungkapkan jika pihaknya pernah menerima somasi dari kuasa hukum eks pemain OCI yang meminta kompensasi senilai Rp 3,1 miliar. Setelah dicek, tak ada bukti bahwa orang-orang yang disebutkan adalah karyawan dari TSI hingga pihaknya membalas somasi itu dengan mengatakan bahwa TSU bukan pihak yang harus bertanggungjawab di persoalan itu.

"Setelah kami telusuri, mereka bukan karyawan kami, dan kami tidak memiliki catatan pernah memperkerjakan mereka," ucapnya.

Reputasi di Mata Publik

Bara pun berharap kepada masyarakat untuk melihat permasalahannya dengan jernih, mampu melihat dengan jelas, dan jangan mencampuradukkan masalah. Karena menurutnya dalam hal ini, pentingnya mengklarifikasi langsung ke pihak OCI.

Terlebih, ia menyayangkan dalam perkara yang saah sasaran ini nama besar TSI sangat dirugikan. Membuat citra negatif yang begitu membekas.

"Nama kami dicatut, reputasi kami dirugikan. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk tindakan hukum jika diperlukan," sebutnya.

(upd/wsw)

Jakarta -

Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) kemarin. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, dilihat Rabu, (16/4/2025).

KemenHAM segera memanggil pihak Taman Safari untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Tony mengatakan pada 1997 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

"Jadi nggak benar itu hanya, apa, suatu difitnahkan seperti itu. Nah itu kan akan kita klarifikasi juga," ucapnya.

Taman Safari Disomasi-Diminta Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Tony mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapakali somasi dari eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Tony menyebut, eks pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga Rp 3,5 Milyar.

"Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya (somasi) ke Taman Safari, ya itu lah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi (minta) Rp 3,5 M gitu ya," kata Tony dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihak kuasa hukum eks pemain OCI sempat mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 Milyar. Namun eks pemain OCI kembali mengirim somasi melalui kuasa hukum yang berbeda dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp 3,5 Milyar.

"Oktober apa Januari (menerima somasi). Saya tahunya dua kali lah (somasi). Itu yang buat somasi itu kan jelas pengacara, pertama (nuntut) Rp 1,5 M (Milyar), somasi dia, kedua pengacaranya lain tuh (nuntut) Rp 3,5 M," kata Tony.

Taman Safari Ungkap Asal-usul Pemain OCI

Tony Sumampouw mengungkap asal-usul eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia menyebut sebagian dari mereka merupakan anak-anak yang dirawat di panti asuhan sejak usia dini.

Tony awalnya menceritakan eks pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan ke Komnas HAM pada 1997. Dalam prosesnya, Komnas HAM memberi rekomendasi, yang salah satunya membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua eks pemain sirkus yang melapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut itu Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu, dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era '97-98)," kata Tony, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya, 'Itu kan dulu kita yang cari di Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lanjutnya.

Tony menyebut eks pemain sirkus awalnya diasuh di panti asuhan sejak bayi. Pada usia 6-7 tahun, mereka baru kemudian dikenalkan dunia sirkus.

"Waktu dibikin rekomendasi itu saya ketemu Pak Baharuddin Lopa (eks anggota Komnas HAM), kemudian timnya mencari asal usul anak-anak itu. Setelah itu anak-anak itu dinasihati oleh Pak Baharudin Lopa, menyatakan 'eh kamu orang harus sadar, jangan terpengaruh dengan omongan pihak ketiga'," kata Tony.

"Seharusnya kamu orang bersyukur ada yang membesarkan dari bayi, ada yang mengasuh sampai kamu 5-6 tahun, terus ikut latihan sirkus itu sudah luar biasa. Kamu juga disekolahin meskipun gurunya di sirkus," lanjutnya.

Simak Video: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus

(dek/dhn)