Bisnis.com, BATAM - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam semakin intensif mengawasi kedatangan orang asing ke Batam. Karena hal tersebut, Imigrasi Batam sekarang mewajibkan dunia akomodasi di Batam menggunakan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad mengatakan APOA punya peran penting untuk meminimalisir potensi pelanggaran hukum oleh orang asing yang tinggal sementara di Batam.

"APOA ini membantu mempercepat pelaporan mengenai keberadaan orang asing, sehingga memudahkan kami memantau mereka," katanya usai acara Sosialisasi APOA di Hotel Whyndam Batam, Kamis sore (27/3/2025).

Hajar kemudian memberikan contoh pada saat ia bertugas di Bali, banyak pengelola hotel dan penginapan yang kesulitan saat berhadapan dengan tamu asing yang membuat kerusuhan dan kabur saja tanpa membayar saat check-out.

"Kasus-kasus seperti ini butuh waktu lama untuk bisa tertangani, karena harus mencari tamu lebih dulu. Dengan adanya APOA, maka proses pencarian bisa lebih diminimalkan karena sudah menyangkut kerja sama antara hotel, imigrasi dan juga polisi," jelasnya.

Selain mempermudah koordinasi, aplikasi ini juga mendukung kewajiban pemilik penginapan dalam melaporkan tamu asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Tentu setiap tindakan di lingkungan penginapan tetap mengacu pada SOP masing-masing hotel. Namun, dengan adanya APOA, pemilik penginapan memiliki alat yang lebih efektif untuk memenuhi kewajibannya dalam melaporkan (orang asing) sesuai regulasi yang berlaku,” tutupnya.

Ankara (ANTARA) - Israel membebaskan sekitar 30 tahanan Palestina pada Jumat setelah mereka menyelesaikan masa hukuman, tetapi banyak yang berada dalam kondisi kesehatan kritis dan beberapa memerlukan perawatan segera di rumah sakit.

Kelompok Masyarakat Tahanan Palestina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa banyak dari tahanan yang dibebaskan, khususnya yang berasal dari Penjara Megiddo di Israel utara, menderita kudis dan komplikasi medis lainnya akibat kondisi di penjara yang parah.

Foto-foto yang dibagikan oleh organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda nyata perlakuan buruk dan pengabaian yang parah.

Di antara mereka yang dibebaskan adalah Saeed Salameh, yang telah menjalani hukuman selama 24 tahun dibalik jeruji besi. Beberapa tahanan dilaporkan mengalami luka akibat pukulan berat hingga saat pembebasan mereka, menurut pernyataan kelompok itu.

Pada 24 Maret, Kantor Media Tahanan Palestina menuduh otoritas Israel sengaja menyebarkan kudis di antara tahanan Palestina di penjara Gilboa dan Megiddo, yang menyebabkan banyak kematian.

Kelompok hak asasi manusia telah mengecam penganiayaan terhadap tahanan Palestina dan menyerukan investigasi segera atas perlakuan Israel terhadap para tahanan.

Otoritas Palestina memperkirakan sedikitnya 63 tahanan Palestina telah meninggal di penjara Israel sejak dimulainya perang di Gaza pada Oktober 2023.

Data juga menunjukkan sekitar 300 tahanan telah kehilangan nyawa dalam tahanan Israel sejak pendudukan Israel atas Tepi Barat dan Gaza pada 1967.

Pada Oktober 2024, harian Israel Haaretz melaporkan bahwa penyiksaan dan penganiayaan sistematis terhadap tahanan Palestina masih meluas.

Tentara Israel melancarkan serangan udara mendadak di Jalur Gaza pada 18 Maret, menewaskan 855 orang, melukai hampir 1.900 lainnya, dan menghancurkan perjanjian gencatan senjata serta pertukaran tahanan.

Lebih dari 50.200 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan lebih dari 113.900 orang terluka akibat serangan militer Israel yang brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan pada November lalu untuk Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Kepala Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang di wilayah kantong tersebut.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

CIBINONG, investor.id – Sebanyak 158.351 narapidana dan anak binaan mendapat remisi khusus pada Hari Raya Nyepi dan Idulfitri 2025. Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghormatan hak warga binaan dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri.

Penyerahan remisi dilakukan secara simbolis oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakata (Imipas) Agus Andrianto, di Lapas Kelas IIA Cibinong Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan diikuti secara virtual di seluruh Indonesia pada Jumat (28/3/2025).

Remisi ini diberikan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan hak warga binaan serta mendorong mereka untuk memperbaiki diri.

"Sebanyak 158 ribu lebih narapidana dan anak binaan di seluruh Indonesia mendapat remisi Hari Raya Nyepi dan Hari Raya Idulfitri," jelas Agus Andrianto.

Sedangkan pada perayaan Nyepi, sebanyak 1.629 narapidana beragama Hindu mendapatkan remisi, dengan 20 orang di antaranya langsung bebas. Sementara itu, saat Idulfitri, 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima remisi, dengan 928 orang langsung bebas.

"Inikan sebentar lagi Hari Raya Nyepi dan tidak lama lagi juga merayakan Hari Raya Idulfitri. Kepada warga binaan yang beragama Hindu remisi dan pengurangan hukuman yang ada di lapas," kata Agus Andrianto.

Selain itu, pada saat menjalankan hukuman dilembaga pemasyarakatan telah menunjukkan perilaku baik.

"Intinya bahwa mereka selama menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan telah menunjukkan perilaku baik dan telah mendapatkan remisi baik yang beragama Hindu maupun beragama Islam," pungkas dia.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Balikpapan -

Sebanyak 720 narapidana di Rutan Kelas IIA Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) mendapatkan remisi Idulfitri 1466 Hijriah. Sebanyak 4 orang di antaranya bebas langsung setelah melaksanakan salat Id.

Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim mengatakan dari 1.188 narapidana yang diusulkan, 720 dinyatakan layak menerima remisi usai memenuhi syarat administratif dan substantif.

"Hari ini SK (Surat Keputusan) sudah turun dari kementerian, jadi dari 1.188 narapidana yang diusulkan 720 dengan rincian Rutan Kelas I 712 dan Rutan Kelas II 6 napi telah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi lebaran," ucap Kepala Rutan Balikpapan Agus Salim kepada detikKalimantan, Jumat (28/3/2025).

Mereka yang mendapat remisi rata-rata dari 15 hari hingga 2 bulan, tergantung lama masa menjalani tahanan.

"Ya kalau dia sudah menjalani 6 bulan itu dapat remisinya 15 hari, kalau 1 tahun dapat 1 bulan, dan seterusnya hingga maksimal 2 bulan," ungkapnya.

Agus juga menerangkan dari 720 narapidana yang mendapatkan remisi Idulfitri tahun ini. Sebanyak 4 orang langsung bisa keluar penjara dan menghirup udara bebas. Dua orang lagi yang sejatinya bisa bebas masih harus menjalani masa kurungan pengganti denda.

"Sebenarnya ada enam yang bisa langsung bebas di remisi lebaran ini, akan tetapi dua di antaranya harus membayar denda atau diganti masa kurungan (subsider)," terangnya.

Dia menambahkan kasus dari sejumlah napi yang mendapat remisi hingga langsung bebas ini. Rata-rata merupakan narapidana kasus pencurian.

"Untuk empat napi yang langsung bebas ini sendiri merupakan narapidana dengan kasus pidana umum seperti pencurian dan penadah," imbuhnya.

Selain pemberian remisi setelah salat Id, pihaknya juga akan membuka kunjungan bagi keluarga napi selama 3 hari selama Idulfitri nanti.

"Nanti kami juga di hari lebaran akan membuka kunjungan tatap muka. Kami berharap di Idulfitri ini jadi momentum para napi agar bisa lebih baik lagi," pungkasnya.

(des/des)

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara sebesar Rp81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp804.525.000.

Selain itu, pemerintah juga menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp80.460.405.000 dari pemberian RK dan PMP Khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di Lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus.

Kementerian Imipas memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri tahun 2025 yang diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Dengan rincian, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Selain itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Dengan rincian, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.(KR-MFS)

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 415 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada Jumat (28/3/2025).

Remisi ini diberikan kepada satu orang beragama Hindu dan 414 orang beragama Islam sebagai bentuk penghormatan hak-hak warga binaan.

Kepala Lapas Yogyakarta, Marjiyanto, mengungkapkan bahwa seluruh pengusulan remisi dari Lapas Yogyakarta telah disetujui, sehingga dua warga binaan akan langsung bebas pada perayaan Idul Fitri nanti.

“Hari ini ada simbolisasi penyerahan remisi, sebenarnya ada tiga orang langsung bebas nanti pada perayaan Idul Fitri, namun satu orang masih harus menjalani subsider,” terang Marjiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Syarat Penerima Remisi

Marjiyanto menjelaskan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria, di antaranya:

• Telah menjalani pidana minimal 6 bulan.
• Berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman.
• Aktif mengikuti kegiatan pembinaan.
• Menunjukkan penurunan tingkat risiko selama masa pidana.

Pemberian remisi ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Pemberian remisi khusus untuk Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri ini merupakan apresiasi dari tahapan positif yang telah mereka lalui. Selain bentuk penghormatan hak-hak warga binaan, remisi juga merupakan bagian dari sistem kepastian hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Ungkapan Syukur Warga Binaan Penerima Remisi

Salah satu warga binaan penerima remisi, Erdi (bukan nama sebenarnya), menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima remisi satu bulan yang membawanya lebih dekat kepada kebebasan.

“Secara pribadi sangat senang, bisa cepat kembali ke rumah, bertemu keluarga, ingin secepatnya beraktivitas, bekerja, dan merubah diri,” ujarnya dengan optimis.

Per 27 Maret 2025, jumlah penghuni Lapas Yogyakarta tercatat sebanyak 588 orang. Dari total tersebut, 415 warga binaan yang menerima remisi memenuhi persyaratan. Rinciannya adalah:

• 5 orang mendapat remisi 2 bulan.
• 37 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari.
• 272 orang memperoleh remisi 1 bulan.
• 101 orang mendapatkan remisi 15 hari.

Mereka yang tidak mendapat pengurangan masa pidana adalah warga binaan yang tidak memenuhi kriteria, seperti masih berstatus tahanan atau menjalani subsider.

Marjiyanto berharap bahwa pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya untuk terus memperbaiki diri dan menjalani masa pidana dengan penuh tanggung jawab.

Jembrana -

Sebanyak 125 narapidana (napi) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Negara menerima remisi khusus dalam rangka Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Remisi yang diterima warga binaan pemasyarakatan (WBP) bervariasi, mulai dari 15 hari hingga 1,5 bulan. Tercatat, ada dua napi yang langsung bebas setelah mendapat remisi.

"Pada tahun ini, Rutan Negara memberikan remisi kepada sejumlah narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif. Remisi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pembinaan dan perubahan perilaku yang berhasil dilakukan oleh para narapidana," ungkap Kepala Rutan Kelas IIB Negara, Lilik Subagiyono, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/3/2025).

Lilik memerinci 65 narapidana menerima remisi Nyepi, sementara 60 narapidana mendapatkan remisi Idul Fitri. Dari jumlah tersebut, dua orang di antaranya langsung dinyatakan bebas pada Hari Raya Nyepi dan dapat kembali ke keluarga mereka.

"Kami berharap pemberian remisi ini menjadi motivasi bagi mereka untuk terus berbuat baik. Ini bentuk apresiasi kepada warga binaan yang telah berusaha memperbaiki diri selama berada di Rutan Kelas IIB Negara," ujarnya.

"Dari 65 orang yang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Nyepi dan 60 orang kami usulkan untuk mendapatkan remisi Idul Fitri, seluruhnya disetujui mendapatkan remisi," imbuh Lilik.

Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan, I Nyoman Tulus Sedeng, memerinci jumlah napi yang mendapat remisi khusus Nyepi. Yakni, sebanyak 13 napi mendapatkan remisi 15 hari, 47 napi mendapatkan remisi 1 bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari.

Sementara, untuk remisi khusus Idul Fitri, 26 napi mendapatkan remisi 15 hari, 28 napi mendapatkan remisi satu bulan, dan lima napi mendapatkan remisi 1 bulan 15 hari. Satu orang WBP yang awalnya diusulkan remisi khusus Idul Fitri sudah pulang karena menjalani cuti bersyarat.

"Pengusulan Remisi Khusus Nyepi dan Idul Fitri Tahun 2025 kami usulkan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), jadi dapat dipastikan bahwa proses pengusulan remisi dilakukan secara adil dan transparan," tegas Tulus.

(hsa/hsa)

BOGOR - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memberikan remisi khusus dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) kepada 157.953 narapidana (napi). Pemberian remisi itu bertepatan dengan momen Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah/2025.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 948 napi dinyatakan langsung bebas pada momen Nyepi dan Idulfitri. Pantauan di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, pemberian SK remisi khusus dan PMP dilakukan oleh Menteri Imipas Agus Andrianto dan Dirjen PAS, Mashudi. Warga binaan turut memberikan suguhan tampilan berupa marawis hingga pramuka.

Dirjen PAS, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus dapat menghemat anggaran makan narapidana hingga puluhan miliar.

"Pemberian remisi khusus Nyepi dan Idulfitri berkontribusi terhadap efisiensi anggaran negara dengan total penghematan biaya makan narapidana dan anak binaan hingga Rp81.264.930.000," ujar Mashudi, Jumat (28/3/2025).

Mashudi merinci jumlah napi yang mendapatkan remisi khusus Nyepi dan Idulfitri yakni 1.641 beragama Hindu serta 156.312 beragama Islam. "Sebanyak 928 di antaranya dinyatakan bebas," jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Asep Kurnia; Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan, Mashudi; Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam; Bupati Bogor Rudy Susmanto; dan pejabat lainnya.

Acara juga diikuti Kakanwil, Kalapas dan Karutan secara virtual sekaligus memberikan remisi kepada warga binaan di wilayah lapas dan rutan masing-masing.

SEMARANG, iNews.id - Sebanyak 15 narapidana mendapat Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi 2025. Mereka berasal dari enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di Jawa Tengah yang didominasi dari Lapas Nusakambangan.

Remisi diberikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jateng sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik dan kontribusi positif yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa pidana.  

"Remisi ini bukan hanya sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik, tetapi juga dorongan bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan berupaya lebih baik dalam menjalani kehidupan," ujar Kepala Kanwil Ditjenpas Jateng Kunrat Kasmiri saat menyerahkan remisi secara simbolis di Lapas Kelas I Semarang, Jumat (28/3/2025).

Rincian penerima remisi Nyepi yakni satu orang dari Lapas Kelas I Semarang, 8 dari Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan, 3 dari Lapas Kelas IIA Narkotika Nusakambangan, 1 dari Lapas Kelas IIA Gladakan Nusakambangan, 1 dari Lapas Kelas IIA Sragen dan 1 narapidana dari Lapas Kelas IIB Wonogiri.

Remisi yang diberikan bervariasi, sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Seperti perilaku baik dan masa pidana yang telah dijalani.

Kunrat Kasmiri menambahkan, pemberian remisi ini bagian dari upaya pemerintah mendukung proses reintegrasi sosial warga binaan. Dia berharap narapidana dan anak binaan dapat merasakan makna sejati dari Hari Raya Nyepi, yaitu refleksi diri dan pembaruan hidup serta dapat kembali ke masyarakat dengan membawa perubahan yang positif.

Salah satu narapidana yang menerima remisi I Nyoman menyampaikan rasa syukurnya atas pengurangan masa tahanan.

“Ini jadi kesempatan bagi saya memperbaiki diri dan kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah nanti menjalani hukuman,” katanya.

Kepala Lapas Semarang Mardi Santoso melalui Kepala Bidang Pembinaan Donny Setiawan mengatakan, dari Lapas Semarang ada satu narapidana yang memperoleh Remisi Khusus Nyepi tahun ini. Napi yang menerima remisi tersebut merupakan tahanan kasus narkoba.

“Besarnya 1 bulan (remisi), tidak langsung bebas karena setelah dikurangi (besaran remisi) masih ada sisa pidana yang harus dijalani,” kata Donny.

Editor: Donald Karouw

Jakarta -

Seorang turis China tak rela ditolak masuk ke Bandara Singapura. Bermodalkan nekat, ia menyuap petugas imigrasi.

Dikutip dari The Straits Times, Jumat (28/3/2025), Wei Shishan (42) mengaku bersalah atas satu dakwaan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi pada Kamis (27/3) .

Wei tiba di Singapura pada bulan Agustus tahun lalu. Saat melewati imigrasi, ia gagal dalam pemindaian pengenalan wajah.

Selama pemeriksaan, ia memberi tahu petugas ICA (Immigration & Checkpoints Authority atau otoritas imigrasi Singapura yang bertanggung jawab atas pemeriksaan dan pengawasan masuk dan keluar negara) dengan mengatakan berada di negara itu untuk berlibur dan akan tinggal selama sekitar 10 hari.

Tetapi, petugas ICA menemukan bahwa pernyataan itu bertentangan dengan kartu kedatangannya. Di kartu itu tertulis bahwa kunjungannya akan berlangsung pada 29 hari.

Kartu kedatangan adalah dokumen yang harus diisi oleh wisatawan asing saat memasuki Singapura. Kartu itu berisi informasi penting seperti tujuan kunjungan, durasi tinggal, dan alamat tempat tinggal di Singapura. Informasi yang tertera di kartu kedatangan harus sesuai dengan informasi yang diberikan kepada petugas imigrasi.

Ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan kepada petugas imigrasi dan yang tercantum di kartu kedatangannya menjadi masalah. Wei pun digelandang ke ruang tunggu.

Karena khawatir akan ditolak masuk, Wei menawarkan petugas SGD 30 atau Rp 370 ribuan sebagai "uang kopi" dari dompetnya.

Petugas tersebut menolak suap tersebut. Kemudian, Wei ditangkap.

Berdasarkan hukum Singapura, memberi suap kepada pegawai negeri dapat dihukum hingga lima tahun penjara, denda hingga SGD 100.000 (Rp 1,2 miliar) atau keduanya.

Bandara Changi telah berulang kali masuk dalam jajaran bandara terbaik dunia, dipuji karena fasilitasnya yang modern dan prosedur imigrasi yang efisien.

(bnl/fem)

Komnas HAM menegaskan teror dan intimidasi terhadap Tempo berupa pengiriman kepala babi tanpa telinga, bingkisan berisi enam tikus mati dengan kepala terpotong hingga wartawan yang menjadi korban doxing dapat dikategorikan sebagai bagian dari praktik pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia terutama terhadap hak atas rasa aman.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengatakan tindakan teror tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers yang merupakan salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin dalam ketentuan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Dalam konteks ini, termasuk juga hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya baik secara lisan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 Ayat (2) UU 39/1999 tentang HAM, serta dijelaskan dalam Pasal 18-21 UU 12/2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) dan UU 40/1999 tentang Kebebasan Pers.

"Tindakan teror dimaksud merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadapHuman Rights Defender, di mana jurnalis merupakan salah satu kelompok atau entitas yang diakui sebagai Pembela Hak Asasi Manusia," kata Haris dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (27/3).

Haris menegaskan setiap orang berhak atas kepastian dan keadilan secara hukum. Untuk itu, lanjut dia, Komnas HAM mendorong penegakan hukum yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel oleh kepolisian.

Ia menambahkan tindakan teror terhadap jurnalis dan Tempo dapat memiliki risiko terhadap terjadinya gangguan dalam pemenuhan hak atas informasi publik masyarakat.

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan dengan menggunakan segala saluran yang tersedia," imbuhnya.

Terdapat sejumlah rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dua di antaranya ialah mendorong pemulihan bagi korban dan keluarga korban baik secara fisik dan psikis.

Komnas HAM turut meminta pemerintah menghormati dan menjamin kebebasan pers sebagai salah satu esensi dari hak atas berpendapat dan berekspresi serta sebagai pilar ke empat demokrasi agar peristiwa serupa tidak berulang kembali di kemudian hari.

Jakarta -

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli secara resmi melepas keberangkatan pekerja beserta keluarganya dalam program Mudik Bersama 2025 di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (27/3).

Program ini bertujuan untuk membantu para pekerja merayakan Idul Fitri di kampung halamannya masing-masing. Yassierli mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menyukseskan program Mudik Bersama 2025.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Semoga kegiatan semacam ini dapat terus berlanjut," ujar Yassierli dalam keterangannya, Jumat (28/3/2025).

Yassierli juga menekankan bahwa program mudik tahunan ini mencerminkan kepedulian bersama dalam menciptakan hubungan industrial Pancasila yang harmonis.

"Acara pelepasan mudik ini adalah bukti nyata kerja sama yang baik dalam mewujudkan program mudik gratis yang bermanfaat bagi pekerja," ucap Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli menegaskan bahwa momen Idul Fitri harus dijadikan kesempatan untuk bertransformasi menuju ketenagakerjaan Indonesia yang lebih baik, unggul, dan berdaya saing.

"Kami sangat mendukung kegiatan mudik ini dan akan terus memfasilitasinya dengan baik," tegasnya.

Diketahui, pada Mudik Bersama 2025, total sebanyak 13.700 pekerja diberangkatkan menggunakan 231 bis dan 4 gerbong kereta api dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Khusus dari kantor Kementerian Ketenagakerjaan, 800 pekerja diberangkatkan dengan 17 bis menuju kota-kota di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Barat.

Adapun penyelenggaraan Mudik Bersama 2025 didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan, DPN APINDO, PT Freeport Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk, PT PLN (Persero), PT TASPEN (Persero), Bank BNI, Bank BRI, PT Tirta Investama, PT Suzuki, BP TAPERA, dan PT Nojorono Tobacco International.

Simak juga Video: Wakapolri Resmi Luncurkan Program Mudik Aman Keluarga Nyaman Bersama Korlantas

(akn/ega)