JAKARTA - Profesor Marsudi Wahyu Kisworo dicopot dari jabatannya sebagai Rektor Universitas Pancasila (UP) oleh pihak Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPP-UP). Pencopotan itu diduga buntut kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Rektor UP berinisial ETH.

Pencopotan Marsudi dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Pembina YPP-UP Nomor: 04/KEP/KA.PEMB/YPP-UP/IV/2025 yang ditandatangani Ir Suswono Yudo Husodo pada 24 April 2025. Pemberhentian tersebut berlaku pada Rabu, 30 April 2025.

Marsudi mengatakan, pemberhentiannya dari Rektor UP diduga ada kaitannya dengan kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan ETH. Sebab, terjadi tekanan dan intimidasi pada sejumlah pejabat UP yang aktif mengadvokasi korban pelecehan seksual, termasuk Marsudi.

Dia menduga pemberhentian itu juga berkaitan dengan penolakannya mengaktifkan kembali ETH sebagai dosen UP. Sesuai Statuta, seharusnya evaluasi menjadi tugas Senat UP, yang mana Senat UP justru tak dilibatkan sehingga dia hingga kini belum dapat menerima evaluasi kinerja tersebut.

"Penolakan ini rupanya menambah kuatnya tekanan dan intimidasi kepada saya sehingga pernah ada ucapan yang saya anggap sebagai ancaman baik lisan maupun via WA dari oknum YPP-UP bahwa yayasan dapat mengevaluasi saya karena tidak patuh kepada perintah yayasan," ujar Marsudi, Selasa (29/4/2025).

"Kami sangat menyayangi UP, namun tampaknya ada oknum di yayasan yang bahkan sejak awal kasus ini dilaporkan selalu menghalangi. Kita semua tidak mau UP dirusak oleh oknum YPP-UP demi kepentingan pribadinya merusak masa depan UP dengan melakukan fitnah, disinformasi, serta intimidasi," ungkapnya.

Biro Komunikasi UP menyebutkan SK pemberhentian yang dikeluarkan yayasan dilakukan tanpa ada komunikasi dengan Marsudi hingga pihak internal universitas, dalam hal ini Senat UP, Wakil Rektor, Direktur, dan jajaran.

Saat ini, semua pimpinan di tingkat universitas tengah berkoordinasi secara intens menyikapi situasi tersebut.

"Dialog terbuka dan musyawarah inklusif seharusnya menjadi landasan utama dalam membangun tata kelola yang baik. Perlu disampaikan bahwa saat ini seluruh pimpinan di tingkat universitas sedang berkoordinasi secara intens untuk menyikapi situasi yang terjadi dan memastikan kelangsungan operasional kampus tetap berjalan dengan baik," ujar Biro Komunikasi UP.

Jakarta: Aktor dan penyanyi Korea Selatan, Lee Seung Gi, secara mengejutkan mengumumkan bahwa dirinya dan sang istri, Lee Da In, memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan keluarga pihak istri. Keputusan ini diambil usai munculnya kembali kasus hukum yang melibatkan ayah mertuanya, Lee Hong Heon.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin pagi, Lee Seung Gi menyampaikan perasaan kecewa dan terluka atas tindakan ayah mertuanya yang kembali tersandung kasus hukum serupa.

"Sebagai seseorang yang selama ini menunggu hasil dengan dasar kepercayaan dalam keluarga, saya merasa sangat terpukul dan kehilangan kata-kata atas tindakan keliru dari ayah mertua saya," tulis Lee Seung Gi dalam pernyataan tersebut dikutip dari Soompi.

Ayah dari Lee Da In sebelumnya memang pernah dijatuhi hukuman atas dugaan manipulasi harga saham pada tahun 2016 melalui perusahaan bernama COREBEAT.

Ia sempat divonis penjara empat tahun dan denda 2,5 miliar won, namun kemudian dibebaskan dalam banding. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Korea membatalkan putusan bebas tersebut dan memerintahkan pengadilan ulang, yang menyatakan bahwa Lee Hong Heon bersalah.

Baru-baru ini, ayah mertua Lee Seung Gi kembali ditahan atas dugaan keterlibatan dalam manipulasi saham perusahaan energi terbarukan bernama Quantapia.

Menanggapi situasi ini, Lee Seung Gi mengakui kesalahannya karena pernah menyampaikan pembelaan tanpa kajian mendalam.

"Saya menyesal telah berbicara sembarangan tahun lalu tanpa memeriksa dengan benar hal-hal yang berkaitan dengan ayah mertua saya. Saya percaya bahwa segala tindakan ilegal harus ditindak sesuai hukum," katanya. Ia juga meminta maaf kepada para korban dan masyarakat yang sempat mempercayainya.

Baca juga: Terungkap Harga Mikrofon Rossa Capai Ratusan Juta!

Kepercayaan yang rusak dalam keluarga membuat Lee Seung Gi dan istrinya akhirnya mengambil keputusan besar untuk menjaga prinsip hidup mereka.

“Peristiwa ini telah merusak kepercayaan dalam keluarga kami secara tak dapat diperbaiki. Setelah melalui pertimbangan yang panjang, saya dan istri memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan pihak keluarganya,” ujarnya.

Lee Seung Gi dan Lee Da In resmi menikah pada April 2023. Lee Da In merupakan anak dari aktris senior Kyeon Mi Ri, yang diketahui juga menjadi pemegang saham utama di perusahaan COREBEAT.

Sebagai figur publik, Lee Seung Gi menutup pernyataannya dengan janji untuk menjalani hidup dengan lebih bertanggung jawab.

“Saya akan berusaha menjalani kehidupan yang menjunjung nilai-nilai benar demi masyarakat yang lebih sehat,” tutupnya.

Baca juga: Jonathan Frizzy Diberitakan Terlibat Narkoba, Keluarga Tak Terima

(Nithania Septianingsih)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ASA)

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meraih penghargaan sebagai unit pelaksana teknis terbaik pada puncak peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-61/2025.

Kepala Lapas Kelas IIA Cikarang Urip Dharma Yoga menyatakan penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen kuat seluruh jajaran yang telah menggelar berbagai rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial, olahraga, seni hingga inovasi pelayanan publik sejak 5 Maret sampai dengan 28 April 2025.

"Alhamdulillah, dalam puncak peringatan HBP ke-61, Lapas Cikarang mendapat penghargaan sebagai UPT terbaik. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan kinerja terbaik, terutama dalam bidang pelayanan publik bagi masyarakat dan keluarga narapidana," katanya di Cikarang, Selasa.

Dia mengatakan selama periode peringatan HBP ke-61, Lapas Cikarang melaksanakan berbagai program antara lain donor darah bekerja sama dengan PMI, pemberian bantuan sosial, pembagian iftar selama Ramadhan serta kampanye pemasyarakatan bersih.

Lapas Cikarang juga terjun langsung di ajang Indonesia Prison Product and Art Festival dan berhasil mencatatkan omzet penjualan produk karya warga binaan senilai Rp23.649.500.

"Kami juga menyelenggarakan pekan olahraga dan seni bagi warga binaan. Ini menjadi sarana membangkitkan semangat mereka untuk terus berkarya," katanya.

Urip menegaskan seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen Lapas Cikarang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, sesuai semangat pemasyarakatan modern yang profesional, akuntabel, sinergis dan transparan.

"Penghargaan ini bukan akhir, tetapi awal dari komitmen kami untuk terus berkinerja lebih baik," ucap dia.

Puncak peringatan HBP ke-61 digelar serentak melalui upacara terpusat di Graha Pemasyarakatan Jakarta yang turut diikuti secara virtual oleh jajaran Lapas Cikarang di Aula Toro Wiyarto.

Kegiatan tersebut turut dihadiri pejabat struktural, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, mitra kerja dan paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan.

Mengusung tema 'Pasti Bermanfaat Untuk Masyarakat', perayaan ini menjadi momentum memperkuat komitmen petugas dalam memberikan layanan profesional, akuntabel, sinergis dan transparan kepada masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia mengantisipasi adanya potensi deportasi warga negara Indonesia (WNI) di Amerika Serikat (AS) sebagai imbas dari kebijakan pengetatan imigrasi di bawah pemerintahan Presiden AS Donald Trump melalui pembahasan strategi perlindungan WNI dalam rapat koordinasi di Jakarta, Jumat (25/4).

Asisten Deputi Bidang Koordinasi Tata Kelola Keimigrasian Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Achmad Brahmantyo Machmud menyatakan bahwa pemerintah Indonesia bersiap mengambil langkah antisipatif meski hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah AS mengenai WNI sebagai target deportasi.

"Utamanya bagi WNI yang memang terindikasi atau memang memiliki masalah keimigrasian," ujar Achmad dalam rapat koordinasi, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Achmad menuturkan bahwa Pemerintah harus siap memfasilitasi penerbitan surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan mengirimkan tim pusat apabila memang terjadi deportasi massal terhadap WNI.

Di sisi lain, Kemenko Kumham Imipas mengusulkan agar Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 19/2024 direvisi, khususnya pada Pasal 7, agar memberikan fleksibilitas pada penerbitan paspor dalam kondisi tertentu.

Saran itu juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang mengusulkan penerapan kembali kebijakan yang lebih fleksibel seperti yang tercantum dalam Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pelindungan WNI Kemenlu Judha Perdana mengungkapkan bahwa mayoritas pelanggaran yang dihadapi WNI di luar negeri berkaitan dengan keimigrasian sebesar 53,5 persen

"Lebih dari 60.000 WNI yang melapor diri di KBRI Washington, D.C., ribuan di antaranya tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap dan sah," ucap Judha.

Salah satu kendala yang muncul, kata dia, adalah kebijakan penerbitan paspor oleh perwakilan RI di luar negeri.

Berdasarkan Permenkumham Nomor 19 Tahun 2024, paspor hanya dapat diterbitkan bagi WNI yang memiliki izin tinggal dari negara setempat. Hal tersebut menyebabkan perwakilan RI tidak dapat menerbitkan paspor bagi WNI yang bermasalah dengan dokumen keimigrasian.

Selain itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pembangunan dan Kerja Sama HAM Kemenko Kumham Imipas Ruliana Pendah Harsiwi mengusulkan adanya pendampingan hukum bagi WNI yang terdampak atas kebijakan Presiden Trump.

Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi I Kantor Staf Presiden Hilman Hadi. Ia menegaskan bahwa Negara hadir dalam pelindungan WNI di luar negeri, tetapi perlindungan harus tetap seimbang dengan penegakan hukum.

Rapat menyepakati pentingnya koordinasi lintas sektor dan perlunya orkestrasi kebijakan yang konsisten. Pemerintah juga menyoroti pentingnya sosialisasi aturan baru kepada WNI di luar negeri.

Pemerintah turut mendorong sinergi antara Kantor Staf Presiden, Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), dan Kemenko Kumham Imipas dalam pelaksanaan koordinasi pelindungan WNI ke depan dengan kementerian atau lembaga teknis di bawah koordinasinya masing-masing, serta kementerian atau lembaga terkait lainnya.

Adapun rapat tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam terus memperkuat berbagai langkah perlindungan bagi WNI yang berada di luar negeri, khususnya di AS.

Sebelumnya, Kemenlu menyatakan bahwa per Senin (21 April 2025) terdapat 15 WNI yang ditangkap di Negeri Paman Sam atas tuduhan pelanggaran imigrasi di tengah meningkatnya penindakan terhadap imigran di bawah Presiden Donald Trump.

"Berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 WNI yang terdampak, baik yang sudah ditahan dan ada pula yang sudah dideportasi," ucap Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kemlu RI Judha Nugraha usai peluncuran SARI (Sahabat Artifisial Migran Indonesia), fitur chatbot untuk PMI, bersama UN Women di Jakarta, Senin (21/4).

Direktur Kemenlu itu memastikan bahwa salah satu dari WNI yang diamankan di AS adalah Aditya Harsono Wicaksono (AH) yang tinggal di Marshall, Minnesota, diduga akibat keikutsertaan dalam aksi protes terkait dengan kematian George Floyd yang memicu gerakan Black Lives Matter pada tahun 2021.

Pria berusia 33 tahun tersebut ditangkap oleh agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada tanggal 27 Maret lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengungkap sejumlah alasan pemerintah meminta DPR RI segera menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Menurutnya, pemerintah melihat banyak urgensi untuk menuntaskan pembahasan dan mengesahkan RUU tersebut menjadi UU.

Di antaranya adalah belum adanya payung hukum mengenai pengelolaan ruang udara, hingga kerap ditemukannya pelanggaran oleh pesawat asing.

“Pimpinan dan Anggota Pansus yang terhormat, adapun urgensi RUU Pengelolaan Ruang Udara antara lain belum adanya payung hukum pengelolaan ruang udara,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

“Kemudian pelanggaran wilayah udara yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, termasuk pelanggaran kawasan udara terlarang dan terbatas,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Supratman, pemerintah merasa perlu adanya aturan yang terkait pelarangan wilayah udara dan pemidanaan terhadap pelanggar.

Supratman menambahkan, RUU Pengelolaan Ruang Udara juga diharapkan dapat mengatur secara komprehensif penggunaan drone oleh masyarakat sipil.

“Belum adanya ketentuan atau pengaturan tentang pelarangan wilayah udara dalam hukum positif Indonesia. Kemudian, belum adanya ketentuan pemidanaan pelanggaran wilayah udara yang selama ini hanya bersifat administratif,” tutur Supratman.

“Belum ada pengaturan kegiatan penggunaan wahana udara dan pesawat udara tanpa awak seperti drone, baik oleh masyarakat maupun instansi pemerintah dengan tujuan yang beragam,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah melalui Supratman menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara dari pemerintah, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

“Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya menjelaskan, terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di DPR, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara agar RUU ini segera dijadikan UU.

"Pada kesempatan ini kami mewakili Presiden menyampaikan urgensi perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara untuk disetujui sesegera mungkin menjadi Undang-Undang,” jelas Supratman di Gedung DPR, Jakarat, Selasa (29/4/2025).

Penyerahan DIM RUU Pengelolaan Ruang Udara dilakukan dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara yang dipimpin oleh Endipat Wijaya.

Dalam rapat itu, Supratman menegaskan bahwa RUU tersebut sudah pernah dibahas oleh DPR RI 2019-2024, tetapi di-carry over ke periode saat ini.

“Pada 25 September 2024 RUU ini telah dibahas dalam Rapat Kerja Pansus DPR, yang menetapkan RUU ini dalam hal ini adalah RUU Pengelolaan Ruang Udara, di-carry over ke periode DPR RI tahun 2024-2029,” ujar Supratman di Gedung DPR RI, Selasa (29/4/2025).

Supratman menekankan bahwa pemerintah memandang penting pembahasan dan penyelesaian RUU Pengelolaan Ruang Udara pada periode saat ini.

Keberadaan RUU tersebut dianggap penting agar ruang udara yang dimiliki Indonesia bisa dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi dan nilai strategis, sehingga ruang udara di atas wilayah negara perlu dikelola secara tepat guna, berhasil guna, dan berkelanjutan,” kata Supratman.

Politikus Gerindra itu pun berharap pembahasan RUU Pengelolaan Ruang Udara ini bisa dituntaskan dan disahkan menjadi UU oleh DPR RI periode saat ini.

Ketua Pansus Pengelolaan Udara, Endipat Wijaya, menjelaskan terdapat kurang lebih 300 DIM yang diserahkan pemerintah.

Sebanyak 29 di antaranya berkaitan dengan substansi.

Selain itu, lanjut Endipat, terdapat 11 DIM yang tidak berkaitan substansi dan ada 40 di antaranya adalah DIM Tambahan.

“Kami sudah sepakat karena kami juga sudah ditugaskan dalam fraksi kami masing-masing untuk melanjutkan pembahasan RUU ini. Semua dari fraksi pada intinya menyetujui pembahasan yang tadi Bapak Menteri sampaikan,” kata Endipat.

Adapun anggota Pansus DPR RI untuk RUU Pengelolaan Ruang Udara ini diisi oleh Junico Siahaan, I Wayan Sudirta, Hasanuddin Wahid, TB Hasanuddin, Amelia Anggraini, dan Nurul Arifin.

Sementara dari pihak pemerintah, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Hukum untuk menjadi perwakilan dalam pembahasan RUU ini.

Diberitakan sebelumnya, DPR RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Ruang Udara.

Pembentukan ini ditetapkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Adies, keputusan ini diambil berdasarkan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 5 Maret 2025.

“Sesuai dengan hasil Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI, antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 5 Maret 2025, memutuskan bahwa telah dibentuk Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Ruang Udara,” ucap Adies.

Jakarta (ANTARA) - Arc'teryx Equipment, perusahaan desain global yang berspesialisasi pada pakaian dan peralatan teknis berkualitas tinggi, menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dan tidak berafiliasi dengan toko-toko dan produk Arc'teryx yang saat ini dipasarkan dan dijual di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, wibawa lembaga negara diserang setelah rombongan Komnas HAM Papua ditembaki kelompok kriminal (KKB) bersenjata di di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

Padahal, Komnas HAM Papua tengah tengah membantu pencarian Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona.

"Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara," kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Selasa (29/4/2025).

"Kita tidak boleh membiarkan ini berulang. Perlindungan terhadap petugas negara, termasuk Komnas HAM, adalah prioritas," sambungnya menegaskan.

Menurutnya, aksi penembakan oleh KKB di Teluk Bintuni sudah mengganggu kerja lembaga negara dan tak boleh lagi ditoleransi.

Tegasnya, penembakan terhadap rombongan Komnas HAM Papua tersebut telah mengancam nyawa dan wibawa negara.

"Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas," kata TB Hasanuddin.

Sudah Dievakuasi

Diketahui, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey bersama rombongan ditembak oleh KKB.

Penembakan terjadi saat melakukan pencarian terhadap Kasat Reskrim Polres Bintuni, Iptu Tomi Marbun, yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona, Teluk Bintuni, Papua Barat.

Menurut Frits, sebagai Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua, dirinya dilibatkan dalam tim untuk mencari Iptu Tomi Marbun yang hilang selama empat bulan itu.

Pasca penembakan, Frits dan tim langsung dievakuasi ke lokasi yang aman, yakni di Distrik Moskona.

Komnas HAM Menyayangkan

Komnas HAM sendiri menyayangkan peristiwa penembakan jajarannya yang diduga dilakukan KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu (27/4/2025).

"Kami tentu menyayangkan peristiwa itu terjadi," ucap Koordinator Subkomisi Pemajuan HAM Komnas HAM Anis Hidayah dilansir dari Antara, Senin (28/4/2025).

Anis mengatakan, Komnas HAM telah berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey yang menjadi korban dari insiden penembakan tersebut.

"Kemarin kami langsung melakukan koordinasi dengan Pak Frits dan Pak Frits sudah dievakuasi di tempat yang aman, kemudian juga akan melanjutkan evakuasi dan perjalanan kembali ke Jayapura," ujar Anis.

Komnas HAM, dikatakannya terus mendorong semua pihak untuk tidak menggunakan pendekatan kekerasan dalam situasi apapun. Terutama dalam menanggapi situasi yang terjadi di Papua.

Anis juga mendorong aparat penegak hukum untuk bekerja lebih efektif dalam menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Papua.

"Karena kita semua menginginkan agar tanah yang damai itu terjadi di Papua, sebagaimana cita-cita kita bersama," kata Anis.

Garut -

Polisi menangkap kawanan pencuri sepeda motor 'skena' yang sempat viral di Garut beberapa waktu lalu karena tampil modis dan membawa pistol. Setelah ditelusuri, pistol tersebut ternyata hanyalah pistol mainan.

Kasat Reskrim Polres Garut AKP Joko Prihatin menjelaskan, ketiga tersangka yang ditangkap pihaknya masing-masing adalah MRS alias Eki (27), AM (19) dan AC (36).

"Mereka ini berbeda peran. Tersangka MRS sebagai eksekutor, AM joki yang mengantar serta AC adalah penadah," kata Joko kepada wartawan di Polres Garut, Selasa, (29/4/2025).

Aksi ketiganya dalam mencuri sepeda motor ini ngoboy. Sang eksekutor, Eki, tidak segan untuk mengancam korbannya menggunakan pistol saat kepergok beraksi.

Aksi itu sempat kejadian saat Eki Cs mencoba mencuri sebuah sepeda motor di sebuah rumah kos-kosan yang terletak di kawasan Tarogong Kidul belum lama ini.

Dalam sebuah video CCTV yang beredar, Eki terlihat mengacungkan pistol saat aksinya kepergok penghuni indekos. Meskipun tak berhasil mencuri, tapi aksi Eki itu membuat para penghuni kosan ciut untuk menangkapnya.

"Mereka ditangkap beriringan belum lama ini. Tersangka utama (Eki) kami lakukan tindakan tegas terukur karena melawan saat ditangkap," ucap Joko.

Dari hasil penyelidikan diketahui, jika sebenarnya pistol yang kerap ditenteng Eki saat beraksi adalah sebuah pistol mainan, yang diisi peluru serbuk dan mengeluarkan bunyi tanpa proyektil apapun.

Dari hasil penuturan para tersangka, kata Joko, mereka mengaku sudah melakukan aksi pencurian sepeda motor sebanyak 19 kali di Garut dari rentan tahun 2024-2025 ini.

"Sejauh ini kami sudah mengumpulkan sebanyak 7 motor hasil curian. Sisanya masih dalam pencarian," katanya.

Polisi menjerat Eki dan AM dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan. Sedangkan AC dijerat Pasal 480 KUHP tentang Penadah Barang Hasil Curian.

Ketiga pelaku saat ini sudah mendekam di balik jeruji besi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 7 tahun lamanya.

Selain karena menenteng pistol saat beraksi, komplotan maling motor ini juga menjadi ramai diperbincangkan karena gayanya yang modis saat beraksi. Para pelaku tampil 'skena' dengan pakaian casual yang dikenakannya.

(yum/yum)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menggarisbawahi urgensi memajukan reformasi multilateral adalah supaya multilateralisme lebih inklusif, transparan, terpercaya, dan responsif terhadap tantangan global.

Hal tersebut disampaikan Menlu RI dalam pernyataannya pada sesi kedua Pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri (FMM) BRICS yang bertajuk “Reformasi Institusi Internasional untuk Tata Kelola yang Lebih Inklusif dan Berkelanjutan” di Rio de Janeiro, Brasil, Senin (28/4).

Dalam kesempatan tersebut, Sugiono menegaskan pentingnya reformasi lembaga-lembaga global, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), serta memperkuat suara negara-negara berkembang dalam lembaga keuangan internasional, menurut keterangan Kemlu RI di Jakarta, Selasa.

Salah satu bentuk reformasi PBB yang didukung Indonesia adalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, kata Menlu RI.

Sugiono juga menegaskan pentingnya penguatan peran Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam membangun sistem kesehatan global yang tangguh, khususnya dalam menghadapi pandemi dan krisis kesehatan global yang dapat muncul di masa depan.

Untuk itu, Indonesia mendorong reformasi WHO supaya berbasis pada kepentingan negara-negara anggotanya, ucap dia.

Lebih lanjut, Menlu RI menekankan bahwa BRICS harus menjadi pelopor dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

"Kita harus bergerak dari visi menuju implementasi nyata dengan mengambil langkah-langkah cepat dan tepat untuk mewujudkan reformasi," kata Sugiono.

Ia juga mengumumkan komitmen Indonesia untuk bergabung dengan New Development Bank (NDB) sebagai bentuk dukungan RI terhadap perluasan akses pembiayaan pembangunan bagi Negara-negara Selatan (Global South).

Sementara itu, dalam sesi pertama FMM BRICS sebelumnya, Menlu RI menyoroti semakin pentingnya peran aktif dan konstruktif BRICS dalam mendorong perdamaian dan menegakkan norma-norma multilateral di tengah tergerusnya kepercayaan global.

Di sela-sela FMM BRICS, Menlu Sugiono juga melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu Brasil Mauro Vieira dan pertemuan pull-aside dengan Menlu Ethiopia dan Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab dalam konteks bilateral maupun BRICS.

Agenda FMM BRICS yang diikuti Menlu RI di Rio de Janeiro, Brazil, pada 28-29 April 2025, menjadi agenda FMM BRICS pertama yang dihadiri Indonesia setelah resmi bergabung menjadi anggota organisasi itu pada Januari lalu.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Human Studies Institute (HSI), Rasminto memberikan apresiasi atas langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi dalam melakukan evaluasi dan pembenahan penyaluran dana hibah pesantren dalam APBD 2025.

Menurutnya, inisiatif ini menjadi momen penting untuk memperbaiki tata kelola bantuan publik agar lebih adil dan transparan.

"Kami mengapresiasi gebrakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam membenahi manajemen dana hibah pesantren. Ini langkah penting untuk memastikan bantuan publik tidak lagi jatuh pada lembaga-lembaga yang itu-itu saja maupun yang memiliki akses politik tertentu," ujar Rasminto (28/4/2025).

"Apa yang diungkapkan Pak Gubernur soal penerima hibah mencapai puluhan miliar rupiah, serta temuan yayasan bodong, merupakan hal wajar dan merupakan realita pahit yang harus dibenahi. Koreksi terhadap ini sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan publik," tegasnya.

Rasminto juga mendukung fokus Pemprov Jabar yang akan mengarahkan dana hibah ke madrasah-madrasah kecil yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

"Memberikan prioritas kepada madrasah kecil dan lembaga pendidikan berbasis komunitas akan memperluas jangkauan kebermanfaatan hibah, serta memperkecil ketimpangan sosial yang selama ini terjadi," ucapnya.

Dia menilai perlu ada verifikasi dan akreditasi ulang terhadap seluruh lembaga penerima hibah. Proses ini, kata dia, idealnya melibatkan Kementerian Agama, akademisi, serta lembaga independen untuk menjamin kredibilitas penerima.

"Pemprov Jabar perlu membangun sistem digital yang terbuka. Selain itu, penyaluran hibah harus berbasis kebutuhan nyata dan kinerja pendidikan, bukan kedekatan politik," tandas Rasminto.

Dia juga menekankan pentingnya kebijakan afirmatif untuk madrasah kecil, seperti melalui program pendampingan dan bantuan sarana prasarana, agar lembaga pendidikan kecil bisa berkembang setara dan mendukung akses pendidikan.

"Prinsipnya, dana hibah ini harus kembali kepada ruhnya, yakni mendukung pendidikan keagamaan yang bermutu, merata, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi politik atau ekonomi," jelasnya.

Akademisi Unisma ini menambahkan, reformasi tata kelola hibah ini bukan hanya soal administrasi, melainkan bagian dari membangun keadilan sosial di bidang pendidikan.

"Kita harus memastikan dana publik benar-benar jadi instrumen pemerataan dan kemajuan bangsa. Kebijakan Gubernur Dedi bentuk momentum penting yang harus kita jaga dan kawal bersama," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P Roeslani mengungkapkan bahwa sejumlah aset strategis negara, termasuk kawasan Gelora Bung Karno (GBK) yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara, juga akan dialihkan ke Danantara.

Aset tersebut, kata Rosan yang delapan tahun lalu diperkirakan bernilai sekitar US$25 miliar akan dikelola secara produktif untuk menghasilkan nilai ekonomi.

“Akan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif. Aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return of investment. Sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya,” ucapnya di JCC Senayan, Senin (28/4/2025)

Tak hanya itu, dia menambahkan, nilai aset BUMN yang saat ini dikelola Danantara sebenarnya jauh lebih besar dari yang sebelumnya banyak disebut, yaitu sekitar US$900 miliar dan akan terus bertambah seiring dengan masuknya aset-aset tambahan

Langkah ini, menurut Rosan, merupakan bagian dari implementasi Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Jadi ini semua akan, yang tadinya berada di dalam Mensesneg akan berada di bawah Danantara itu,” imbuhnya.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa pihaknya kini mengelola 844 perusahaan yang sebelumnya berada di bawah BUMN, termasuk anak, cucu, hingga cicit perusahaan.

Menurutnya, seluruh entitas ini resmi berada di bawah kendali Danantara sejak 21 Maret 2025. Tak lama setelah peresmian Super Holding BUMN itu dilakukan.

“Jadi itu ada anak, cucu, cicit, di bawahnya cicit lagi. Jadi kalau di total itu ada 844 perusahaan. Dan itu sudah resmi berada di milik dan antara sejak 21 Maret yang lalu ya. Jadi kami bisa melakukan konsolidasi dan kami sudah lakukan secara bertahap terhadap yang besar-besar yang punya dampak besar terhadap perekonomian,” ujarnya.

Rosan menegaskan, sejak diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025, BPI Danantara bergerak cepat melakukan konsolidasi, terutama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional.

Tidak hanya perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Rosan memastikan perusahaan berbentuk Perusahaan Umum (Perum) juga masuk dalam konsolidasi tersebut.

"Sejak peluncuran, kami langsung bergerak cepat. Alhamdulillah, sekarang seluruh perusahaan tersebut, termasuk perusahaan besar, sudah menjadi bagian dari Danantara," pungkas Rosan.