JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) akan mewujudkan janji-janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Yusril menegaskan dirinya mendukung arahan Prabowo agar paguyuban ini segera melakukan aksi nyata membantu rakyat.

“Sebagai pendukung Prabowo-Gibran yang memenangkan pilpres dan sekarang memegang tampuk pemerintahan, adalah tugas kita bersama mewujudkan janji-janji kampanye dulu," ujar Yusril kepada wartawan, Minggu (3/11/2024).

Yusril mengatakan, pemerintah akan melaksanakan program nyata supaya Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Dan melaksanakan program-program nyata untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 dan Indonesia muncul sebagai salah satu negara maju di dunia,” katanya.

Presiden Prabowo telah meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Prabowo didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Deklarasi GSN juga dihadiri sejumlah menteri dan pengurus partai.

Ada ribuan anggota Gerakan Solidaritas Nasional mengucapkan ikrar di depan Presiden Prabowo Subianto.

Mereka berikrar untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara kritis, obyektif, konstruktif, dan produktif dalam memberikan solusi.

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkap mobil dinas Maung untuk para menteri kini sudah mulai diproduksi. Mobil dinas Maung tersebut merupakan permintaan Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo menyebut, mobil-mobil itu nantinya akan dipakai sebagai mobil dinas para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, dilansir detikNews, Minggu (2/11/2024).

Prasetyo mengaku belum dapat memastikan berapa jumlah mobil Maung yang diproduksi tersebut. Namun menurutnya, para menteri juga telah berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung sesuai arahan Prabowo.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Ia menjelaskan jumlah mobil Maung yang diproduksi cukup dan akan langsung digunakan menteri hingga wakil menteri. Jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali. Diharapkan bupati hingga gubernur juga bisa menggunakan mobil tersebut.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Langkah DPR RI yang mengingatkan Menteri HAM Natalius Pigai untuk realistis terkait permintaan penambahan anggaran sampai Rp 20 triliun mendapat apresiasi. DPR melalui Komisi XIII dianggap tidak terbawa suasana 'bulan madu' pemerintahan baru karena berani memberi kritik terhadap permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang tidak realistis.

"Ini menjadi 'start awal' yang mencerahkan dari kinerja DPR di awal masa bakti periode 2024-2029 pasca pelantikan anggota dewan sebulan lalu," kata Pengamat Komunikasi Politik Ari Junaedi, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Diketahui, peringatan Anggota Komisi XIII DPR Yasonna Laoly kepada Natalius Pigai terkait permintaan tambahan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun menjadi perhatian publik. Yasonna meminta Pigai realistis dalam rapat kerja perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM Natalius Pigai pada Kamis (31/10) kemarin.

Kepada Pigai, Yasonna mengingatkan saat ini negara tidak memungkinkan untuk memenuhi keinginan penambahan anggaran sebesar Rp 20 triliun. Mantan Menkumham itu menyebut terdapat hal mendesak lainnya yang harus didahulukan di tengah kondisi keuangan negara yang menghadapi tantangan serius.

Tantangan yang dimaksud Yasonna itu seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengalami defisit sekitar Rp 600 triliun. Sementara di tahun mendatang, utang negara yang jatuh tempo diperkirakan akan mencapai sekira Rp 800 triliun. Belum lagi kondisi ekonomi masih terpengaruh situasi global yang terjadi peperangan.

Ari pun setuju dengan Yasonna yang menilai semestinya menteri-menteri Kabinet Merah Putih bisa sejalan dengan visi misi Presiden Prabowo, dalam hal ini terkait efisiensi anggaran.

"Restrukturisasi postur kabinet yang semakin 'gemoy' tidak serta merta turut menghabiskan porsi APBN," ungkap Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Institute tersebut.

"Harusnya menteri-menteri baru punya pola pemahaman yang sama akan tugas Presiden Prabowo Subianto yang sangat berat di awal pemerintahannya," sambungnya.

Pigai telah mengungkapkan alasan kenapa ia ingin anggaran kementeriannya bertambah 300 kali lipat. Ia mengaku ingin fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo.

Pigai juga menyebut akan membuat program sosialisasi dan kesadaran HAM tingkat desa di 79 ribu desa dengan personel 20 orang setiap desanya. Selain itu, Kemenham disebut ingin mendirikan Universitas Hak Asasi Manusia dengan jurusan ekonomi, sosial, budaya dan pusat laboratorium HAM.

Ari pun menyebut permintaan Pigai terlalu ugal-ugalan, apalagi anggaran negara akan banyak keluar untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo.

"Alih-alih meminta anggaran yang 'ugal-ugalan' di saat beban berat APBN tersedot untuk program MBG (Makan Bergizi Gratis), harusnya Pigai menyadari saran dari Yasonna sebagai anggota legislatif yang pernah menjadi Menteri Hukum dan HAM sehingga paham dengan seluk beluk penganggaran," paparnya.

Ari lalu membandingkan permintaan Rp 20 triliun yang diajukan Pigai dengan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hanya Rp 5 triliun pada 2025. Padahal kementerian ini diminta membangun 3 juta rumah.

"Untung kita memiliki anggota dewan yang mengingatkan pentingnya penyusunan program terlebih dahulu dari sebuah kementerian baru," sebut pengajar program Pascasarjana di berbagai universitas di tanah air termasuk di Universitas Indonesia (UI) itu.

Ari menambahkan, 'warning' DPR sangat diperlukan sebagai bentuk kontrol lembaga legislatif. Menurutnya, DPR mampu membuktikan tidak terbawa romantisme pemerintahan baru.

"Saya tidak membayangkan jika DPR asal setuju dan terbawa dengan suasana bulan madu pemerintahan baru yang baru seumur jagung jika semua permintaan kementerian baru diluluskan," ungkap Ari.

"Jika DPR terus mengingatkan permintaan-permintaan eksekutif yang terkesan asal maka rakyat terpuaskan dengan fungsi kontrol yang dijalankan DPR," imbuhnya.

Ari juga menyoroti kekhawatiran Yasonna atas perbedaan pernyataan Menteri Pigai dengan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sebagai 'induk semang' Kementerian HAM. Yasonna mengingatkan pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain agar tak mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

"Ini merupakan arahan nyata dari pihak legislatif agar kementerian baru menjalankan tupoksinya dengan benar," tegas Ari.

Sebelumnya, peringatan yang sama juga sempat disampaikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR Andreas Hugo Pareira. Ia menilai sebaiknya Pigai terlebih dahulu berkoordinasi dengan internal
pemerintahan sebelum mengungkapkan keinginannya ke publik, apalagi tambahan anggaran yang diminta sangat fantastis.

"Menteri ini kan prinsipnya adalah pembantu Presiden, ketika dia menerima penugasan dari presiden, seharusnya dibicarakan dan dibahas dulu dalam rapat koordinasi internal dengan Menteri koordinatornya," kata Andreas.

Pimpinan Komisi di DPR yang membidangi urusan hukum dan HAM itu juga menganggap permintaan Pigai tersebut agak kurang relevan. Mengingat, kata Andreas, anggaran untuk tahun 2025 sudah ditetapkan atas pembahasan bersama antara Pemerintah dan DPR.

"Karena kan anggaran sudah ditetapkan. Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," urai Andreas.

Kendati Menteri HAM telah menjelaskan tambahan anggaran tersebut guna mendukung dan memastikan program prioritas Presiden Prabowo yaitu makan bergizi gratis hingga pembangunan 3 juta rumah bagi rakyat sesuai dengan nilai-nilai HAM, Andreas menekankan semua harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," pungkasnya.

Simak juga Video 'Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T':

[Gambas:Video 20detik]

(prf/ega)

Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mengaku bisa membuat 1.000 program namun membutuhkan 2.544 staf untuk struktur baru. Pigai juga menyebut butuh anggaran Rp 20 T.

(nkm/nkm)

Jakarta -

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan saat ini mobil dinas Maung telah mulai diproduksi. Prasetyo mengatakan nantinya mobil-mobil itu akan dipakai untuk para menteri Kabinet Merah Putih.

"Iya. Mulailah, mulai kita produksi," kata Prasetyo di Indonesia Arena, GBK, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Namun, Prasetyo belum dapat memastikan jumlah mobil Maung yang sedang diproduksi tersebut. Meski begitu, dia menekankan para menteri berkomitmen untuk menggunakan mobil dinas Maung.

"Saya nggak hapal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung," jelasnya.

Prasetyo menjelaskan jika total mobil dinas Maung yang tengah diproduksi itu cukup, maka wakil menteri pun akan langsung ikut menggunakannya. Namun, kata dia, jika jumlah mobil tersebut kurang, maka akan diproduksi kembali.

"Tahap pertama pasti menteri, wakil menteri, baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi kita lanjutkan, untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu," tuturnya.

(amw/ygs)

JAKARTA - TERDAPAT tiga Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi paling senior yang berpeluang menjabat sebagai Wakil Kapolri (Wakapolri) untuk menggantikan Komjen Pol. Agus Andrianto yang ditunjuk menjadi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Agus Andrianto merupakan salah satu Perwira Tinggi (Pati) senior di Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1989. Sebelum jadi Wakapolri, Agus sempat menjabat sebagai Kabareskrim.

Belum lama ini, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah memperoleh kandidat wakapolri yang baru. Namun nama-nama tersebut belum dipublikasikan.



Meski begitu Irjen Sandi Nugroho menyebutkan jika posisi wakapolri terbuka tidak hanya untuk jenderal bintang tiga saja, namun juga bintang dua.

Meski begitu, kemungkinan besar yang akan mengisi posisi nomor dua di Polri itu adalah perwira senior.

3 Komjen Polisi Paling Senior yang Berpeluang jadi Wakapolri

1. Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi

Foto/Wikipedia

Komjen Pol. Agung Setya Imam Effendi yang merupakan lulusan Akpol 1988 ini menjadi salah satu Pati Polri yang paling senior, mengingat hampir seluruh jabatan Komjen Polisi saat ini diduduki oleh lulusan Akpol 1989, 1990, dan 1991.

Meski begitu, pria kelahiran 8 Maret 1967 tersebut kemungkinan kecil bisa menjadi wakapolri karena baru saja mendapat jabatan baru pada 18 Oktober 2024. Dirinya kini tengah bertugas sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (Waka BIN).

Dalam riwayat kariernya sendiri, pria asal Wonosobo ini dianggap cukup berpengalaman dengan pernah menduduki posisi Kapolda Riau tahun 2019, Asops Kapolri pada 2021, dan Kapolda Sumatera Utara di 2023.

Sebelum menjabat sebagai Waka BIN, Agung Setya sempay diberi tugas untuk menjadi Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) pada 26 Juni 2024.

2. Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca

Foto/Ist

Komjen Pol. Verdianto Iskandar Bitticaca juga merupakan salah satu dari dua lulusan Akpol 1988 yang masih aktif di Polri sebagai Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi.

Komjen Pol. Verdianto yang lahir pada 4 Januari 1967, kini tengah bertugas sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi. Jabatan tersebut telah diemban olehnya sejak 20 September 2024.

Sebelumnya, Verdianto sempat diberi amanah untuk menjabat sebagai Asops Kapolri di tahun 2023, dan Kapolda Sulawesi Barat pada tahun 2022.

Pria asal Makassar itu juga sempat mengisi posisi Karo Ops Polda Metro Jaya tahun 2016, Danpaspelopor Korbrimob Polri di 2018, dan Kakorpolairud Baharkam Polri pada 2020.

3. Komjen Pol. Ahmad Dofiri

Foto/Wikipedia

Terakhir ada nama Komjen Pol. Ahmad Dofiri yang satu angkatan dengan Komjen Pol. Agus Andrianto, dimana mereka lulus dari Akpol tahun 1989. Saat ini pria asal Indramayu itu tengah menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum Polri.

Bisa dibilang jika jenderal bintang tiga kelahiran 4 Juni 1967 ini menjadi kandidat kuat Wakapolri mengingat pengalamannya yang cukup banyak mengisi jabatan strategis.

Sebut saja seperti Kabaintelkam Polri di tahun 2021, dan Kapolda Jawa Barat pada 2020.

Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kapolda Banten, Karosunluhkum Divkum Polri, dan Kapolda DIY di tahun 2016, serta menjadi Asisten Logistik Kapolri pada 2019.

Itulah tiga Komjen Polisi paling senior yang berpeluang menjadi Wakapolri. Meski begitu, selain mereka ada beberapa nama yang cukup potensial seperti Komjen Pol. Fadil Imran, Komjen Pol. Wahyu Widada, dan Komjen Pol. Marthinus Hukom.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan pihaknya masih berkonsultasi dengan DPR terkait rencana Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR," kata Pras di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (2/11).

Pras mengatakan pemerintah harus berkonsultasi dengan DPR terkait penunjukan Kepala OIKN sudah sesuai mekanisme aturan yang berlaku.

"Tunggu dulu lah [pelantikannya], segera itu," kata dia.

Sebelumnya Pras telah membenarkan jika Presiden Prabowo Subianto menunjuk Eks Basuki untuk menjabat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada Minggu (27/10) lalu.

Pras menegaskan Prabowo berkomitmen agar pembangunan IKN terus dilanjutkan di bawah kepemimpinannya.

Basuki kini masih menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita IKN sejak Juni 2024 lalu.

Penunjukan Basuki kala itu dilakukan setelah Kepala Otorita IKN periode 2022-2027 Bambang Susantono resmi mengundurkan diri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan mobil Maung yang diproduksi PT Pindad nantinya juga bakal digunakan oleh kepala daerah.

Tapi, produksi Maung saat ini masih akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih.

“Tunggu dulu lah. Tahap pertama pasti (untuk) menteri. Baru setelah itu kalau sudah ada produksi lagi, kita lanjutkan untuk semua lah. Sampai bupati, gubernur, harapannya begitu,” ujar Pras di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Ia menyampaikan, saat ini Pindad sudah mulai melakukan produksi untuk Maung yang bakal dipakai jajaran Kabinet Merah Putih.

Tapi, Pras mengaku tak hafal berapa jumlah unit yang diproduksi saat ini.

“Iya, mulailah, mulai kita produksi. Saya enggak hafal jumlahnya, yang penting semua semangatnya untuk pakai Maung,” tutur dia.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) AM Putranto mengungkapkan, pada 100 hari pertama ini rencananya bakal ada 5.000 unit Maung yang diproduksi.

Sementara, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka nantinya bakal memproduksi total 10.000 unit Maung.

Ia juga menyampaikan bahwa sumber daya yang digunakan untuk memproduksi Maung 70 persennya berasal dari dalam negeri, sementara 30 persennya dari Korea.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mau membentuk kantor wilayah (kanwil) kementerian di hampir seluruh provinsi se-Indonesia. Ia menyampaikan itu dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

"Saya akan bentuk hampir semua provinsi. Kantor wilayah dan struktur sudah saya siapkan Pak Pimpinan," kata Pigai dalam rapat.

Pigai menyebut kepala kanwil di daerah itu akan setara dengan PNS eselon dua. Ia pun meminta Komisi XIII selaku mitra kerja untuk ikut mengawasi kanwil-kanwil di daerah nantinya.

"Jadi kalau Bapak, Ibu turun ke daerah, pasukan saya sudah siap, maksudnya siap melayani sebagai mitra," ucapnya.

Merespons itu, Ketua Komisi XIII Willy Aditya turut memberikan catatan. Menurutnya, tak perlu ada penambahan struktur, tapi yang penting adalah semangat penegakan HAM.

Ia mempertanyakan kapan penambahan kanwil itu akan rampung dan mulai bisa bekerja secara efektif.

"Sementara HRD, human rights defender, pasukan kakak wamen ini ada di mana-mana, kenapa tidak berdayakan itu sebagai sebuah networking. Artinya, social capital human rights itu, itu yang kemudian harus kita lihat," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sedikit berbeda dengan menteri yang lainnya dalam Kabinet Merah Putih, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan, tidak memiliki program 100 hari kerja.

Sebagai gantinya, dia mengungkapkan, memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

"Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan," ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024), dikutip dari Antaranews.

Menurut dia, program 100 kerja sudah selesai dilakukan jika yang dimaksudkan adalah pengaturan tata laksana kerja hingga pengisian staf.

"Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

Pigai menjelaskan bahwa rapat perdana yang dipimpinnya saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

"Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang enam sampai tujuh kali.

"Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai," kata Pigai.

Pigai lantas memperkirakan bahwa pada Senin (4/11/2024) atau Selasa (5/11/2024) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan bahwa Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

Sebelumnya, pada 23 Oktober 2024, Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Mengapa Koordinasi Kementerian HAM Penting Menurut Yasonna Laoly?

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Yasonna Laoly, baru-baru ini mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tentang pentingnya koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

Dalam rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Jakarta pada 31 Oktober 2024, Yasonna menekankan perlunya kesepakatan dan harmoni dalam kebijakan yang diambil oleh kedua pejabat tersebut.

Apa yang Dikhawatirkan Yasonna tentang Perbedaan Pendapat?

Yasonna mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pernyataan yang berbeda antara Menteri HAM dan Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, dapat mengganggu stabilitas dalam pengambilan keputusan.

Dia mengingatkan bahwa komunikasi yang baik sangat penting agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Apa Contoh Kerja Sama yang Diberikan oleh Yasonna?

Sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna memberikan contoh konkret tentang pentingnya kerja sama antar kementerian dalam penyelesaian pelanggaran HAM.

Dia mengangkat kasus Talangsari 1989 sebagai contoh sukses penyelesaian nonyudisial yang dilakukan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam kasus ini, pemerintah berhasil memulihkan hak-hak individu yang terdampak pelanggaran.

Mengapa Penyelesaian Nonyudisial Diperlukan?

Penyelesaian nonyudisial dianggap sebagai metode yang lebih manusiawi dan dapat mengurangi ketegangan sosial.

Yasonna menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan pemulihan hak-hak korban tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan rumit. Ini adalah langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum.

Apa Pendekatan yang Harus Ditempuh Kementerian HAM?

Dalam rapat tersebut, Yasonna menekankan pentingnya bagi Natalius Pigai untuk mencari pendekatan baru dalam menangani 13 pelanggaran HAM yang teridentifikasi.

Dia mendorong agar Kementerian HAM melibatkan kementerian dan lembaga lain dalam proses ini, termasuk Kementerian BUMN dan Kementerian Pendidikan, agar upaya penyelesaian lebih komprehensif.

Bagaimana Anggaran Dapat Dioptimalkan?

Yasonna menyarankan agar anggaran untuk penyelesaian pelanggaran HAM tidak hanya bersumber dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi juga melibatkan kementerian lain yang memiliki relevansi.

Hal ini mencakup dukungan untuk pendidikan bagi keluarga korban serta bantuan perumahan.

Dengan pendekatan lintas sektoral, diharapkan anggaran yang diperlukan, yang diperkirakan mencapai Rp 20 triliun, dapat dioptimalkan.

Apa Kesimpulan dari Peringatan Yasonna?

Dari pembahasan ini, terlihat jelas bahwa koordinasi antar kementerian sangat krusial dalam menangani isu-isu pelanggaran HAM. Yasonna Laoly menekankan bahwa sinergitas dan komunikasi yang baik antara Kementerian HAM dan lembaga lain adalah kunci untuk mencapai penyelesaian yang adil dan efektif.

Hal ini juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki dan memulihkan kepercayaan publik terhadap proses hukum dan penegakan hak asasi manusia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdananya bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024) kemarin.

Pada kesempatan ini, Pigai mengulas perjalanannya dari seorang aktivis dan mantan oposisi sebelum masa pemerintahan Prabowo Subianto, hingga menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

Selain itu, ia juga menjelaskan alasannya ingin mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp 20 triliun yang sebelumnya memicu kontroversi.

Singgung latar belakang oposisi

Pigai membuka rapat dengan memperkenalkan diri kepada setiap fraksi di Komisi XIII DPR dan mengenang peranannya selama ini sebagai oposisi.

Saat menyapa perwakilan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pigai menyebut dirinya memiliki kemiripan dengan fraksi tersebut karena sama-sama dikenal sebagai oposisi pada masa pemerintahan sebelumnya.

"Saya lebih kenal Fraksi PKS ya, karena kita sama-sama selama ini oposisi," ujarnya di hadapan para anggota Komisi XIII DPR.

Pigai kemudian menegaskan bahwa jabatan menteri yang kini diembannya bukanlah penghargaan karena perannya yang pernah menjadi oposisi.

Sebagai mantan komisioner Komnas HAM, ia merasa memiliki pengalaman dan kompetensi yang diperlukan untuk memimpin Kementerian HAM.

"Saya menjadi menteri bukan karena saya oposisi, tapi karena saya diterpa oleh mereka yang ada di pemerintahan. Jadi, saya berpandangan itu sebagai sebuah dinamika," kata Pigai.

Setelah itu, Pigai pun menyampaikan harapannya untuk memperkuat isu-isu HAM di mata publik dan parlemen. Ia menilai, selama ini isu HAM masih dianggap kurang relevan oleh banyak pihak.

"HAM itu di ujung pandangan dan jangkauan DPR RI yang terhormat. Mungkin tidak ada imajinasi HAM dalam DPR selama saya bergulat sebagai aktivis HAM, dan baru kali ini ada imajinasi dalam memori pimpinan dan anggota DPR," ujar dia.

Alasan ingin anggaran Rp 20 triliun

Di hadapan Komisi XIII DPR, Pigai menjelaskan alasannya ingin meningkatkan anggaran Kementerian HAM dari Rp 64 miliar menjadi Rp 20 triliun yang sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu lalu.

Menurut dia, tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk memperkuat struktur dan program kementerian, termasuk penambahan staf hingga 2.544 orang, pembangunan Universitas HAM, serta sosialisasi HAM hingga ke tingkat desa.