BANDUNG, KOMPAS.com – Sebanyak 86 tahanan di Polresta Bandung mendapatkan fasilitas untuk menyalurkan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) calon Gubernur Jawa Barat dan calon Bupati Bandung, Rabu (27/11/2024).

Petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tiba di Polresta Bandung pukul 10.00 WIB, membawa logistik pemilu seperti surat suara, kotak suara, tinta, dan alat coblos.

Polisi memastikan para tahanan tertib dengan meminta mereka merapikan pakaian dan menunggu panggilan sesuai daftar nama di kamar sel masing-masing.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung, Ahmad Rosadi, menjelaskan bahwa dari total 86 tahanan, 84 di antaranya adalah laki-laki dan 2 perempuan.

"Petugas KPPS yang datang terdiri dari 5 TPS di Desa Soreang dan 3 TPS di Desa Cincin, yang lokasinya dekat dengan Polresta Bandung," ujar Ahmad.

Ia menegaskan bahwa pelayanan ini adalah wujud komitmen KPU dalam memastikan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk tahanan.

"Meskipun mereka berada di ruang tahanan, kami tetap memfasilitasi agar mereka dapat menyalurkan hak pilihnya," tambah Ahmad.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan jumlah tahanan yang memiliki hak suara tidak cukup untuk membuka TPS khusus.

Oleh karena itu, petugas dari TPS terdekat yang datang untuk melayani proses pemungutan suara.

"Kami pastikan tahanan Polresta Bandung maupun yang di polsek-polsek tetap dapat menggunakan hak pilihnya," kata Kusworo.

Proses pemungutan suara berlangsung selama satu setengah jam dengan pengawasan ketat oleh aparat kepolisian.

Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan memastikan kerahasiaan serta kebebasan pilihan para tahanan.

"Kami kawal ketat agar tidak ada tindakan negatif selama pemungutan suara, dan hak pilih tahanan tetap terjamin," tutup Kusworo.

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Polres Purbalingga memberikan pelayanan kepada tujuh orang tahanan untuk dapat menyalurkan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pemungutan suara bagi tahanan dilaksanakan di ruang tahanan Mapolres Purbalingga, Rabu (27/11/2024).

Dalam pelaksanaannya, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga datang ke ruang tahanan. Kemudian melakukan pengecekan adminstrasi dan dilanjutkan dengan pemungutan suara.

Satu persatu tahanan menyalurkan hak suara di bawah pengawalan dari personel TNI, Polri dan Linmas. Hadir dalam kegiatan PPS Kelurahan Kalikabong, Panwas Desa/Kelurahan dan para saksi. Setelah selesai, hasil pemungutan suara dibawa ke TPS dengan pengawalan ketat.

Kasat Tahti Polres Purbalingga Ipda Suseno mengatakan jika pihaknya memberikan pelayanan kepada tahanan yang ada di Mapolres Purbalingga. Sehingga mereka bisa tetap dapat menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024.

"Dalam pelaksanaannya, kami hadirkan petugas KPPS dari TPS 1 Kelurahan Kalikabong untuk melaksanakan pemungutan suara di ruang tahanan Mapolres Purbalingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa untuk jumlah tahanan di Mapolres Purbalingga ada 9 orang. Namun dari jumlah tersebut hanya 7 orang yang memenuhi syarat mengikuti pemungutan suara.

"Dari tujuh tahanan ada lima orang yang melaksanakan pemungutan suara untuk Pilkada tingkat Kabupaten Purbalingga dan Provinsi. Sedangkan dua lainnya hanya mengikuti pemungutan suara Pilkada Provinsi karena domisili di luar Kabupaten Purbalingga," jelasnya.

Ipda Suseno menambahkan, setelah dilaksanakan pelaksanaan pemungutan suara, hasilnya langsung dibawa kembali ke TPS. Hasil pemungutan suara tersebut akan dilakukan perhitungan di TPS sesuai dengan ketentuan

Editor : Arbi Anugrah

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi tahanan yang mempunyai KTP Jakarta untuk menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta.

"Dari total 40 orang tahanan di Rutan KPK, 10 orang di antaranya tercatat memiliki KTP DKI dan terdaftar sebagai pemilih tetap untuk pilkada di Wilayah DKI Jakarta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.

Budi menerangkan pemungutan suara dilakukan di area dalam rutan gedung KPK Merah Putih yang berlangsung efektif mulai pukul 11.25 WIB dan selesai pukul 11.40 WIB. Sepuluh orang tahanan tersebut telah menggunakan hak pilihnya.

KPK bekerja sama dengan panitia pemungutan suara wilayah Guntur, DKI Jakarta, dalam pelaksanaannya. TPS yang didirikan di KPK diisi dua petugas KPPS, satu orang pengawas, dan satu orang saksi.

KPK menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para petugas sehingga prosesnya dapat berjalan lancar dan sesuai asas-asas pemilu.

Pelaksanaan pemungutan suara ini untuk menjamin dan memastikan hak-hak dasar tahanan, salah satunya sebagai pemilih pada pilkada terpenuhi.

"Artinya, seluruh tahanan yang ber-KTP DKI telah menggunakan hak suaranya pada pilkada kali ini," ujar Budi.

KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta, yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) dari independen nomor urut 2 dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3.

Sebanyak 8,2 juta orang pemilih telah ditetapkan masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 yang akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan para tahanan tetap dapat menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Melalui kerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Polri menyiapkan mekanisme khusus untuk memastikan pelaksanaan pencoblosan di rumah tahanan (rutan) berjalan aman dan sesuai aturan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai wujud komitmen Polri untuk mendukung hak politik setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani proses hukum.

"Kami bekerja sama dengan KPU untuk memastikan seluruh tahanan yang memenuhi syarat dapat menyalurkan hak pilih mereka sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (27/11/2024).

Penyelenggaraan pencoblosan bagi tahanan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di rutan atau melalui sistem jemput bola menggunakan TPS keliling.

Hal ini dilakukan untuk memudahkan para tahanan yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di lokasi masing-masing.

Polri juga memastikan pengamanan selama proses pemungutan suara berlangsung di rutan, baik untuk tahanan maupun petugas KPU.

Dengan mekanisme ini, Pilkada 2024 diharapkan dapat menjadi momen inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.

Sebagaimana diketahui, pemungutan suara Pilkada 2024 dilakukan pada 27 November 2024, di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia (minus DI Yogyakarta dan 6 kota/kabupaten di DKI Jakarta).

Banda Aceh (ANTARA) - Ratusan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Banda Aceh antusias mengikuti pemungutan suara Pilkada 2024 tanpa ada intervensi dari pihak manapun.

Kepala Lapas Kelas IIA Banda Aceh Edi Sigit Budiman di Aceh Besar, Rabu, mengatakan ada satu tempat pemungutan suara (TPS) khusus di lapas tersebut. TPS tersebut masuk wilayah pemungutan suara Gampong Bineh Blang, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

"Warga binaan tampak antusias menggunakan hak pilihnya. Mereka bebas memilih sesuai hati nurani. Tidak ada intervensi terhadap mereka dalam menentukan pilihannya," kata Edi Sigit Budiman menyebutkan.

Edi Sigit Budiman mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Banda Aceh banyak 603 orang. Sedangkan yang terdaftar sebagai pemilih sebanyak 508 orang, terdiri 493 orang pemilih yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) dan 15 orang pemilih DPT tambahan.

"Sedangkan warga binaan lainnya tidak bisa memilih karena mereka tidak memiliki identitas kependudukan. Syarat terdaftar sebagai pemilih adalah memiliki identitas kependudukan dan merupakan warga Provinsi Aceh," katanya.

Jenis pemilihan di Lapas Banda Aceh yakni pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dengan jumlah pemilih sebanyak 439 orang serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar dengan jumlah pemilih mencapai 69 orang.

Untuk teknis pemilihan, kata dia, dilakukan dengan cara memanggil warga binaan per kamar. Sedangkan yang lain menunggu di kamar masing-masing Mereka dipanggil setelah giliran.

"Tidak semua warga binaan datang ke TPS yang berada di kompleks lapas secara bersamaan. Dan ini untuk mencegah kejadian tidak diinginkan. Pemungutan suara juga berlangsung lancar," katanya.

Menyangkut dengan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), Edi Sigit mengatakan direkrut dari petugas lapas. Sedangkan petugas linmas dari kecamatan.

"Pemungutan suara di lapas juga diawasi petugas pengawas pemilu dan para saksi-saksi dari peserta pemilu. Pelaksanaannya juga mendapat pengamanan dari aparat kepolisian," kata Edi Sigit Budiman.

Ikshan, warga binaan Lapas Kelas IIA Banda Aceh, mengaku antusias mengikuti pilkada. Dirinya menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan tidak ada intervensi atau paksaan dari siapa pun.

"Sebagai warga negara, tentu saya menggunakan hak konstitusi, memilih pada pilkada ini. Kalau pasangan calon yang dipilih, kami mengenalnya karena ada sosialisasi. Ada juga calon yang sudah kami kenal sebelum masuk lapas ini," katanya.

Ikhsan mengharapkan pasangan yang terpilih pada pilkada tersebut amanah serta memberi kemaslahatan masyarakat, mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami juga mengharapkan kepala daerah yang terpilih bisa menekan angka pengangguran dengan membuka banyak lapang pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tindak pidana seperti yang pernah kami lakukan," kata Ikhsan.

Palembang -

Sebanyak 1.240 warga binaan di Rutan Kelas I Palembang menggunakan hak suaranya pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumsel 2024. Pihak rutan menyediakan 3 TPS.

Pencoblosan digelar di Rutan Kelas 1 Palembang yang terletak di Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumsel pada Rabu (27/11/2024). Pantauan detikSumbagsel di lokasi, tampak para warga binaan antusias dalam pelaksanaan pencoblosan kepala daerah di TPS.

Tampak juga pihak panitia pelaksana memanggil satu persatu warga binaan untuk melakukan pencoblosan. Jalannya pencoblosan dijaga ketat oleh pihak keamanan polisi dan petugas lapas.

Kepala Rutan Kelas I Palembang David Rosehan mengatakan pada Pilkada Serentak 2024 ini, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.240 orang.

"Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terdaftar untuk Pilkada tahun ini sebanyak 1.240 orang, yang terdiri dari para tahanan yang memenuhi syarat untuk memilih," katanya.

Namun, terdapat beberapa perubahan jumlah pemilih yang datang. Dari total DPT yang terdaftar, sebanyak 555 DPT dikembalikan (karena sudah bebas dan di Over ke tempat lain), sedangkan 365 orang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

"Iya kita menyiapkan tiga TPS yaitu TPS 902, TPS 903, dan TPS 904, yang melayani pemilih dari warga binaan di Rutan Kelas I Palembang," ujarnya.

Pemungutan suara berjalan dengan sangat kondusif. Seluruh petugas TPS serta petugas pengamanan memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung aman dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kami memastikan bahwa hak pilih seluruh warga binaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam Pilkada ini," tuturnya.

"Penyelenggaraan pemilihan ini adalah bagian dari upaya untuk mendukung sistem demokrasi yang inklusif, termasuk bagi warga binaan yang berhak memilih," sambungnya.

(des/des)

Jakarta: Sebanyak 512 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II-A Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, menyalurkan hak pilih pada Pilkada 2024.

"Kami melakukan mekanisme per kamar, jadi 20 orang menunggu, 10 orang masuk ke TPS," kata Kepala Lapas Kelas II-A Kerobokan RM Kristyo Nugroho di Kabupaten Badung, Bali, Rabu, 27 November 2024.

Warga binaan satu per satu memasuki gedung Pembinaan Kerja (Binker) yang menjadi lokasi tempat pemungutan suara (TPS) khusus di dalam area lapas.

Ada satu TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan dibuka sejak pukul 07.00 hingga 13.00 Wita dengan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang seluruhnya merupakan pegawai Lapas Kerobokan.

Petugas KPPS tersebut mengenakan kain, kebaya dan selendang oleh petugas perempuan dan petugas laki-laki menggunakan kain dan udeng atau ikat kepala khas pria Bali.

Para warga binaan yang memiliki hak pilih tertib kemudian antre sembari duduk menunggu di bawah tenda hijau yang disediakan panitia pemungutan suara. Ada tiga bilik suara yang disediakan di dalam ruang TPS lokasi khusus itu.

Sejumlah warga binaan terlihat antusias mengikuti proses pencoblosan dengan menggunakan seragam lapas berwarna biru, kain hingga ikat kepala atau udeng.

"Penggunaan pakaian adat itu merupakan inisiatif warga binaan untuk menunjukkan busana adat khas Bali," Kristyo Nugroho.

Total jumlah pemilih di TPS Lokasi Khusus Lapas Kerobokan itu sebanyak 538 pemilih, 512 di antaranya warga binaan dan sisanya adalah pegawai setempat. AFP PHOTO/Sonny Tumbelaka


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WWD)

benar-benar dihargai dan dijamin keamanannya

Jakarta (ANTARA) -

Sebanyak 8,2 juta pemilih yang telah ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Jakarta 2024 dan -akan menggunakan hak pilihnya di 14.835 tempat pemungutan suara (TPS) pada 27 November 2024.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Malang Raya (ANTARA) -

"Untuk napi terorisnya itu MBA, S, dan RR," ujarnya.

Faishol menyatakan bahwa satu dari ketiga narapidana teroris itu bisa menggunakan hak pilihannya secara penuh, yakni untuk surat suara jenis Pilkada Kota Malang dan Jawa Timur.

"Napi teroris ada tiga, satu dari Kota Malang dan dua dari luar kota, dari Madura," katanya.

Pelaksanaan tahapan pemungutan suara di Lapas Kelas I Lowokwaru, Kota Malang sudah dilaksanakan sedari pukul 07.30 WIB. Para warga binaan terlihat tertib memenuhi kolom absensi dan mengantre menunggu giliran masuk ke bilik suara.

Setiap KPPS hingga petugas keamanan di lima TPS di lokasi tersebut sepenuhnya merupakan pegawai lembaga pemasyarakatan tersebut.

"Kecuali pendampingan ada dari Bawaslu," ucapnya.

Sementara itu, Camat Blimbing, Kota Malang Nina Sudiarti mengatakan jalannya pemungutan suara TPS lokasi khusus di Lapas Kelas I Lowokwaru juga sudah ditinjau langsung oleh forum koordinasi pimpinan daerah setempat.

Kedatangan jajaran pemangku kebijakan di Kota Malang untuk memastikan kelancaran proses demokrasi tingkat daerah.

"Untuk surat suara aman, cuma di sini banyak penduduk dari luar Kota Malang sehingga lebih banyak untuk pemilihan gubernur. Lima TPS sudah mencukupi surat suaranya," katanya.

Dia memperkirakan seluruh proses penyampaian suara di Lapas Lowokwaru telah mencapai 98 persen. Diharapkan tahapan bisa selesai tanpa adanya catatan khusus dalam bentuk apapun.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memuji pelaksanaan pemungutan suara Pilkada 2024 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa warga binaan di Rutan Salemba dapat menggunakan hak pilihnya. Di rutan ini menyediakan tiga tempat pemungutan suara (TPS).

"Di sini sistem sudah sangat baik. Setiap pemilu, pilkada, sistemnya sudah dipahami oleh para penyelenggara dan yang mencoblos juga," kata Wamendagri Bima Arya usai mengunjungi Rutan Salemba, Jakarta, Rabu.

Wamendagri menerima laporan bahwa warga binaan yang sakit langsung didatangi petugas tempat pemungutan suara (TPS) agar dapat menggunakan hak pilihnya.

"Saya apresiasi teman-teman di sini, di rumah tahanan, di lapas (lembaga pemasyarakatan), Pak Kanwil (Kepala Kantor Wilayah) dan semua jajaran yang secara sigap telah memfasilitasi hak pilih dengan sangat baik untuk para pemilih di sini," ujarnya.

Bima Arya melanjutkan, "Jangan sampai mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Jangan sampai luput karena masih ada haknya, tetapi semua dipastikan."

Walaupun demikian, dia mengakui bahwa ada sebagian warga binaan yang terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Angka yang enggak memiliki KTP (kartu tanda penduduk) DKI, dan jadi terpaksa tidak menggunakan hak pilihnya ada sekitar 700 orang ya karena domisilinya bukan di sini. Mereka tidak bisa berpartisipasi, tetapi secara keseluruhan penyelenggaraannya baik," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dia menyinggung keterlibatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta yang telah menyosialisasikan Pilkada 2024 kepada warga binaan di Rutan Salemba agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

"Sosialisasi telah dilakukan oleh KPU dengan jemput bola. Jadi, ada kegiatan-kegiatannya, ada aktivitasnya, karena 'kan keterbatasan mereka (warga binaan, red.) tidak bisa mengakses semua informasi dengan gawai. Jadi, langsung sosialisasi dari KPU," ujarnya.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

KEBUMEN, KOMPAS.com – Sebanyak 18 tahanan di Polres Kebumen menggunakan hak pilih mereka dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Proses pemungutan suara berlangsung di Rutan Polres Kebumen pada Rabu (27/11/2024) pagi.

Pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Polres Kebumen dilakukan melalui dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 9 dan TPS 10 yang terletak di Kelurahan Panjer, Kecamatan Kebumen.

Petugas dari kedua TPS tersebut melakukan jemput bola untuk mengakomodasi hak suara para tahanan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa seluruh warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya, meskipun sedang dalam tahanan.

Kapolres Kebumen, AKBP Recky, menyampaikan bahwa seluruh tahanan yang terdaftar sebagai pemilih aktif telah diberikan kesempatan untuk memberikan suara.

“Sebanyak 18 tahanan telah menggunakan hak pilih mereka dengan tertib dan aman,” ujar AKBP Recky dalam keterangan resminya pada Rabu (27/11/2024).

Proses pemungutan suara dilaksanakan dengan koordinasi yang matang antara berbagai pihak.

Petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kebumen, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Panjer, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) hadir di lokasi untuk memastikan kelancaran pelaksanaan.

“Teknis pemungutan suara dilakukan bergantian di ruang kaca Rutan Polres Kebumen dengan pengawalan ketat dari petugas Polres Kebumen,” ungkap Kasat Tahti Polres Kebumen, Iptu Tantowi.

Meski demikian, pengamanan tetap dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif selama proses berlangsung.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI merespons tewasnya GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, akibat luka tembak senjata api dengan mendorong aparat kepolisian untuk melakukan penanganan tawuran secara humanis.

“Komnas HAM menyampaikan sikap sebagai berikut, memastikan penanganan tawuran dilakukan secara humanis,” kata Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Rabu.

Atnike mengatakan bahwa Komnas HAM menyesalkan terjadinya penembakan tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka cita yang mendalam.

Lebih lanjut, Komnas HAM meminta kepolisian memastikan adanya penegakan hukum yang adil serta perlindungan bagi saksi dan korban.

“Meminta kepolisian untuk melakukan penegakan hukum atas peristiwa tersebut secara adil, dan transparan,” kata Atnike.

Sebelumnya, Kapolrestabes Semarang Kombes Pol. Irwan Anwar menyebut GRO diduga merupakan pelaku tawuran antargangster yang terjadi di sekitar wilayah Simongan, Semarang Barat pada Minggu (24/11) dini hari.

Ia menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang yang pulang melintas di lokasi tawuran itu. Polisi tersebut berusaha melerai peristiwa tawuran antargangster tersebut terpaksa membela diri dengan menembakkan senjata api.

"Anggota berusaha melerai tawuran dari dua kelompok berbeda tersebut," kata Irwan di Semarang, Senin (25/11).

Menurut kepolisian, ada upaya untuk menyerang anggota polisi yang akan melerai tawuran tersebut, sehingga dilakukan tindakan tegas dengan melepaskan tembakan. Korban mengalami luka tembak di bagian pinggul.

Aparat yang menembak tersebut langsung memberikan pertolongan bersama beberapa lawan tawuran korban dengan membawanya ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, identitas korban belum diketahui karena kelompok lawan tawuran yang memberi pertolongan tidak ada yang mengenal.

“Baru Minggu pagi sekitar jam 10 identitas korban diketahui dan diberitahukan ke keluarganya,” katanya.

Dalam penanganan tawuran antargangster di Semarang Barat tersebut, polisi mengamankan 12 pelaku. Adapun empat orang, di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, sementara aparat yang diduga menembak korban sedang dalam tahap pengembangan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah Uswatun Hasanah mengatakan tiga siswa SMK Negeri 4 Semarang yang diduga menjadi korban penembakan polisi tercatat sebagai siswa yang aktif di sekolah.

"Berdasarkan hasil penelusuran kegiatan siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, ketiga siswa dimaksud tidak menunjukkan tanda-tanda atau indikasi bahwa mereka mengalami hambatan belajar. Bahkan, siswa tersebut aktif mengikuti kegiatan sekolah, antara lain sebagai anggota tim paskibra,” kata dia dalam pernyataannya di Semarang, Selasa (26/11).

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024