Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menegaskan bahwa perlindungan hukum bagi korban pinjaman online (pinjol) merupakan hal mendesak di tengah kasus pinjol yang kian marak.

Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya untuk memberikan keadilan, namun juga sebagai upaya negara hadir dalam melindungi warganya dari kejahatan ekonomi digital yang semakin kompleks dan marak beberapa waktu terakhir.

“Perlindungan hukum bagi korban pinjol harus menjadi prioritas dalam memperbaiki tata kelola layanan publik, terutama di sektor jasa keuangan,” kata Yeka saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi publik di Jakarta (8/5), ia berpendapat perlindungan hukum yang jelas akan memberi jalur pelaporan, pendampingan, dan harapan pemulihan hak.

Oleh karenanya, Ombudsman mendorong langkah cepat dari Pemerintah dan lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan, guna memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di tengah maraknya modus kejahatan keuangan.

Yeka mengungkapkan hasil pemeriksaan Ombudsman menunjukkan bahwa mayoritas penyedia pinjol belum dapat memeriksa apakah calon nasabah sudah terdaftar di layanan pinjol lain maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) lain.

"Kondisi itu membuka ruang praktik gali lubang tutup lubang utang yang membuat korban makin terpuruk, " ucap dia menambahkan.

Dirinya pun menyoroti lemahnya penerapan prinsip know your customer (KYC), di mana perusahaan pinjol tidak menganalisis dan memvalidasi kemampuan bayar para calon nasabah berdasarkan data konsumen yang valid.

Menurut dia, maraknya penyalahgunaan data pribadi dan intimidasi oleh penagih utang atau debt collector harus dihentikan.

Selain itu, Yeka juga menyerukan penindakan tegas terhadap pinjol ilegal yang menerapkan bunga dan denda yang tidak sesuai peraturan yang ada, besaran bunga atau denda yang tidak masuk akal, tidak transparan dalam pembukaan perjanjian pendanaan, serta menyebarkan data pribadi nasabah secara ilegal.

Disoroti pula kebingungan korban saat menghadapi ancaman dari pinjol ilegal, lantaran banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu kemana.

Di sisi lain, Yeka menegaskan pentingnya diskusi publik di Jakarta (8/5), guna membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital. Jika negara gagal melindungi masyarakat, maka inklusi keuangan nasional dinilai akan terancam.

"Kepercayaan publik adalah kunci meningkatkan pengembangan industri jasa keuangan untuk kesejahteraan masyarakat luas,” tutur Yeka.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah peristiwa hukum telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Kamis (8/5). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

1. Waka Komisi III dukung polisi usut dalang ricuh demo buruh di Semarang

Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permana mendukung kepolisian mengungkap dalang kericuhan dalam aksi memperingati Hari Buruh di Kota Semarang, Jawa Tengah pada 1 Mei 2025 lalu.

Selengkapnya di sini

2. Lapas Narkotika Muara Beliti Sumsel dilaporkan rusuh

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan dilaporkan terjadi kerusuhan pada Kamis sekira pukul 09.00 WIB.

Selengkapnya di sini

3. Anggota DPR hingga mantan Wali Kota Solo hadiri sidang kasus Hasto

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pulung Agustanto dan Dewi Juliani hingga mantan Wali Kota Solo FX Rudy Hadyatmo menghadiri sidang kasus yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Selengkapnya di sini

4. Kejagung sita uang Rp6,8 triliun terkait kasus Duta Palma

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menyita uang senilai Rp6,8 triliun dari PT Duta Palma Group terkait kasus dugaan korupsi dan pencucian uang dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau tahun 2004-2022.

Selengkapnya di sini

5. PPATK: 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judol pada 2024 adalah pengutang

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa sebanyak 3,8 juta dari 8,8 juta pemain judi online atau daring (judol) pada 2024 adalah pengutang.

Selengkapnya di sini

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

SURABAYA, KOMPAS.com - Pemilik Sentoso Seal, Jan Hwa Diana telah ditetapkan tersangka, terkait kasus pengerusakan mobil seorang kontraktor.

Selain itu, suaminya ternyata juga tersangkut kasus yang sama.

Berdasarkan gambar yang beredar, suami Diana, Handy Sunaryo terlihat mengenakan rompi berwarna merah dengan tulisan 'TAHANAN JATANRAS', berpose di dengan latar belakang cokelat.

Gambar tersebut menunjukkan, rompi dan lokasi yang sama dengan Diana yang fotonya lebih dahulu beredar.

Potrait keduanya itu diambil di salah satu ruangan Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanti mengatakan, suami Diana sudah menjadi tersangka. Penetapan keduanya dilakukan secara bersamaan.

"(Selain Diana) suaminya, (jadi) suami istri tersangka," kata Rina, ketika dikonfirmasi, Jumat (9/5/2025).

Diketahui, Diana dilaporkan oleh seorang pengusaha terkait kasus pengerusakan 2 mobil, Sabtu (19/4/2025). Dengan nomor laporan LP/B/353/IV/2025/SPKT/Polrestabes Surabaya/Polda Jawa Timur.

Diberitakan sebelumnya, kuasa hukum korban, Jemmy Nahak mengatakan, kliennya, yakni Paul Stephnus bersama temannya, Nimus telah melaporkan kasus itu ke Polrestabes Surabaya.

Sedangkan, kata Jemmy, pihak yang dilaporkan terkait dengan kasus tersebut, ada empat orang, yakni Janhwa Diana, suaminya Handy Sunaryo, seorang anak dan karyawannya.

"Patut diduga Pak Handy sekeluarga. Sesuai patut diduga melanggar Pasal 170 KUHP melakukan pengerusakan bersama-sama yaitu dua unit mobil," kata Jemmy, saat dikonfirmasi, Kamis (1/5/2025).

Jemmy menyebut, Diana dan suaminya kompak merusak mobil sedan dan pikap milik kliennya.

Mereka diduga melakukan itu untuk mencegah pelapor pergi membawa alat bangunan dari rumahnya.

"Klien dan temannya (Nimus) dilarang ambil barang, terus dibilang pencuri. Lalu atas perintah Diana dan suaminya diminta untuk merusak roda mobil menggunakan gerinda," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Jemmy, Diana beserta suaminya selalu mangkir ketika dipanggil oleh penyidik Polrestabes Surabaya.

Dia menyayangkan atas sikap dari pasangan pengusaha tersebut.

"Menurut penyidik bahwa mereka (4 terlapor) sudah diupayakan melakukan panggilan, yang pertama hari Senin tanggal 23 (April 2025), tapi Pak Handy sekeluarga tidak hadir," ujarnya.

"Tanggal 28 (April 2025), Senin kemarin dilakukan panggilan yang kedua. Keterangan yang sama bahwa Pak Handy sekeluarga juga tidak hadir," tambahnya.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra menegaskan, meskipun kasus pelecehan seksual yang menimpa siswi SMA di Ciputat, Tangerang Selatan, melibatkan seorang pelaku yang masih berstatus pelajar, hak pendidikan pelaku tetap harus dijamin selama proses hukum berlangsung.

“Kami memastikan, meskipun pelaku terlibat dalam penyidikan, hak-hak pendidikan tetap berjalan. Jika dalam proses penyidikan pelaku harus ditahan, tetap ada mekanisme agar pelaku bisa mengikuti pembelajaran, baik secara online ataupun dengan guru yang datang,” ujar Jasra Putra dalam keterangan yang diterima, Rabu (7/5/2025).

Jasra berujar, dalam sistem peradilan pidana anak pada setiap kasus apapun, termasuk pelecehan seksual, hak-hak kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku, harus dijaga.

“Proses hukum tidak boleh menghambat hak-hak anak, baik pelaku maupun korban. Jika pelaku ditahan, akses untuk bertemu orang tua juga tetap diberikan,” ucap Jasra.

Jasra meyakini, kepolisian sudah memahami bagaimana memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan pidana anak.

"Kepolisian pasti sudah paham yaa terkait bagaimana memastikan anak berhadapan dengan hukum memiliki hak, baik itu anak korban maupun anak pelaku," kata Jasra.

Duduk perkara

Kasus ini mencuat setelah seorang siswi kelas 10 SMA swasta di Ciputat, berinisial C, diduga mengalami pelecehan seksual oleh seniornya, S, yang duduk di bangku kelas 12.

Peristiwa ini terjadi pada Oktober hingga November 2024 namun baru terungkap kepada keluarga korban pada Mei 2025.

Ibu korban, Dewi (37), mengatakan perubahan drastis pada perilaku dan nilai akademik anaknya menjadi tanda awal.

Saat keluarga mencoba menghubungi pihak sekolah, tanggapan dinilai tidak memadai. Dewi pun melaporkan kasus ini ke Polres Tangerang Selatan.

Adapun bukti berupa percakapan digital menunjukkan tindakan memaksa oleh pelaku, termasuk permintaan mengirimkan foto dan video.

Kasus ini kini ditangani Unit PPA Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan masih dalam proses penyelidikan.

MUSI RAWAS, iNews.id - Polisi masih menyelidiki kerusuhan di Lapas Narkotika Kelas II A Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan. Suasana di dalam dan luar lapas masih dalam pengamanan petugas hingga Jumat (9/5/2025).

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitia mengatakan, pascakerusuhan telah dilakukan penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Musi Rawas dibantu dengan Inafis. Selain itu petugas gabungan juga masih standby di lokasi lapas.

“Kami dari Polres Musi Rawas, Lubuklinggau, Kodim dan Brimob masih standby di sini sampai dengan perbaikan-perbaikan fasilitas-fasilitas yang rusak,” ujarnya didampingi Kepala Lapas Narkotika Muara Beliti Ronald Heru Pratama, Jumat (9/5/2025).

AKBP Agung menjelaskan, pelaksanaan pembersihan sudah dilakukan petugas dibantu para warga binaan. Polisi juga masih dalami dengan olah TKP.

“Ke depan kami akan sampaikan terkait dengan hasil ini. Untuk saat ini masih olah TKP kemudian penyelidikan, kami belum bisa sampaikan hasilnya,” kata Kapolres.

Selain itu pihaknya juga masih mengumpulkan barang bukti, pengumpulan informasi dan memeriksa CCTV yang ada di Lapas.

“Untuk barang bukti yang diamankan untuk saat ini masih kami dokumentasikan dulu, nanti sambil kita selidiki,” ucapnya.

Terkait dengan pengamanan di lokasi pascakerusuhan akan dilakukan sambil melihat situasi. Apabila sarana dan prasaran sudah diperbaiki dan mulai kondusif, kemungkinan personel perlahan akan ditarik.

“Sampai saat ini personel masih standby di dalam maupun di luar sampai dengan perbaikan selesai dan situasi menjadi kondusif,” ujar Kapolres.

Editor: Donald Karouw

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sumatera Selatan sedang mendalami kasus kerusuhan yang terjadi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Musi Rawas. Olah TKP dan investigasi mendalam terus dilakukan untuk mencari tahu penyebab kerusuhan tersebut.

Diketahui, kerusuhan tersebut terjadi di Lapas Kelas IIA Narkotika Muara Beliti di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB dan mulai kondusif sekitar pukul 11.30 WIB.

Kakanwil Ditjenpas Sumsel, Erwedi Supriyatno mengatakan saat ini kondisi di lapas tersebut sudah kondusif usai kerusuhan terjadi. Namun, baik petugas lapas maupun pihak kepolisian masih standby berjaga di lokasi tersebut untuk memastikan kondisi di sana aman.

"Kami masih olah TKP dan pendalaman atas kejadian kerusuhan di lapas," katanya, Kamis (8/5/2025).

Erwedi menyebut dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa dan dipastikan tidak ada warga binaan yang kabur dari lapas.

"Kami belum tahu berapa warga binaan yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Karena saat kerusuhan, petugas langsung keluar mengevakuasi diri tapi kita sedang melakukan investigasi karena tidak mungkin kerusuhan pecah secara spontan atau secara tiba-tiba," tuturnya.

Erwedi menjelaskan, jumlah warga binaan yang ada di lapas Muara Beliti ada 1.084 orang. Mereka dijaga oleh 86 orang petugas, ditambah petugas jaga setiap blok sejumlah 10 orang.

Dia mengakui bahwa jumlah warga binaan dengan petugas belum ideal, minimalnya dari 1.000 warga binaan harus ada 5 persen atau 50 persen untuk petugas penjaga tahanan.

"Kita akui memang Lapas Muara Beliti over kapasitas dan pada kejadian tersebut, over kapasitas memang mempengaruhi. Meski begitu, tidak dijadikan pembenaran untuk hal-hal seperti itu," katanya.

Erwedi mengatakan kelebihan kapasitas terjadi karena tingkat kejahatan yang tinggi, terutama narkoba. Maka dari itu, sistem hukum perlu dievaluasi karena tidak semua orang harus dipenjara.

"Kadang banyak orang melakukan pidana ringan karena sistem hukum di pidana maka dipidana seperti pengguna atau pemakai narkoba tidak perlu dipenjara cukup direhab, sehingga lapas tidak penuh," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta menegaskan tidak ada napi di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Saat ini kondisi lapas sudah mulai kondusif dan stabil. Untuk semua narapidana juga sudah kembali ke dalam sel mereka masing-masing. Sudah dipertegas juga oleh pihak lapas bahwa tidak ada tahanan yang kabur," katanya saat ditemui detikSumbagsel, Kamis (8/5/2025).

Agung juga membantah terkait isu adanya penyanderaan yang dilakukan narapidana yang melakukan kerusuhan terhadap pegawai lapas.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera. Saat ini situasi sudah aman terkendali dan kami sekarang masih melakukan penyidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya kerusuhan ini," ujarnya.

Sementara itu, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti Ronald Heru Praptama menegaskan bahwa dari 1.069 narapidana di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, tidak ada yang kabur saat kerusuhan tersebut.

"Tidak ada yang kabur, karena kita di depan itu kita jaga dan dari tembok dan pagar juga sudah kita cek dan sampai sekarang dipastikan tidak ada yang kabur," tegasnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Paus Leo XIV pernah mengkritik pandangan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan wakilnya JD Vance soal kebijakan imigrasi, sebelum ia terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik.

Pada Februari 2025, Paus dengan nama lahir Robert Francis Prevost itu mengunggah ulang berita dan tautan yang "menyalahkan" Vance, usai menyebut doktrin Katolik demi mendukung pembatalan bantuan luar negeri AS.

Artikel tersebut mempermasalahkan Vance yang berpendapat orang Kristen harus mencintai keluarga mereka terlebih dahulu sebelum memprioritaskan seluruh dunia.

"JD Vance salah: Yesus tidak meminta kita untuk menentukan peringkat cinta kita kepada orang lain," demikian judul berita yang diunggah ulang akun Prevost, sembari menyertakan link dari National Catholic Reporter.

Dilansir AFP, Vatikan telah mengonfirmasi bahwa akun X tersebut asli dan milik Prevost, Paus pertama dari Amerika Serikat.

Setelah menjadi Wapres AS, Vance membenarkan pembatalan hampir semua bantuan luar negeri AS dengan mengutip konsep "ordo amoris" atau "tatanan cinta" dari teolog abad ke-12 Thomas Aquinas.

Mendiang Paus Fransiskus dalam sepucuk surat yang ditujukan ke keuskupan di AS menyatakan ordo amoris sejati melibatkan "persaudaraan yang terbuka untuk semua orang, tanpa kecuali."

Beberapa hari kemudian Prevost mengunggah judul dan tautan artikel lain tentang argumen doktrinal Vance. Kali ini merujuk kritik Fransiskus terhadap deportasi massal migran oleh Trump.

Aktivitas terakhir Prevost di X sebelum terpilih yakni mengunggah ulang komentar pengguna lain yang mengkritik deportasi migran pemerintahan Trump ke El Salvador.

Postingan tersebut membahas soal penderitaan dan bertanya, "Apakah hati nurani Anda tidak terganggu?"

Trump maupun Vance tak merujuk ke komentar Prevost sebelumnya, saat mengucapkan selamat usai pria berusia 69 tahun itu resmi terpilih dalam conclave.

"Saya yakin jutaan umat Katolik Amerika dan umat Kristen lain akan berdoa untuk keberhasilan dia dalam memimpin Gereja," kata Vance.

Trump sementara itu mengatakan pemilihan paus pertama dari Amerika Serikat merupakan "kehormatan besar bagi negara kita."

Prevost terpilih menjadi pemimpin Gereja Katolik sedunia dalam conclave pada Kamis (8/5). Dia menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat.

Namun, dia menghabiskan bertahun-tahun karier keagamaannya di Peru.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa proses hukum terhadap kasus dugaan pelecehan seksual yang menimpa C, seorang siswi SMA swasta di Ciputat, Tangerang Selatan, oleh seniornya, S, harus tetap dilanjutkan.

"Kalau memang terkait dugaan pelecehan atau pencabulan, itu harus diproses kepolisian dengan tetap memakai Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak," ujar Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra kepada Kompas.com, Jumat (9/5/2025).

Menurut Jasra, meskipun kasus pelecehan seksual terjadi di lingkungan sekolah, bukan berarti penyelesaiannya bisa dilakukan secara internal.

Ia menegaskan, sekolah wajib melibatkan penegak hukum dan tetap memberikan perlindungan terhadap seluruh anak yang terlibat, baik korban maupun pelaku.

KPAI pun menyoroti pentingnya pendampingan psikologis bagi korban.

“Trauma korban harus ditangani secara serius oleh tenaga profesional. Lingkungan, termasuk sekolah dan keluarga, harus memberikan dukungan, bukan justru menstigma korban,” ujar Jasar.

Selain itu, proses penyelidikan oleh pihak kepolisian juga disebut harus didukung penuh, termasuk dengan menghadirkan saksi dan bukti.

Anak korban dinilai perlu mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan keluarga selama proses berjalan.

“Jangan sampai karena pelakunya masih anak juga, proses hukumnya jadi diabaikan. Tetap harus jalan, tapi sesuai dengan sistem peradilan anak,” tegasnya.

Sebelumnya, Polres Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelecehan tersebut.

Penyidik dari Unit PPA Satreskrim telah memulai proses penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi.

Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban setelah sang ibu melihat perubahan drastis dalam perilaku dan prestasi akademik anaknya.

Keluarga telah menyerahkan sejumlah bukti kepada polisi, termasuk percakapan yang menunjukkan adanya tekanan dari pelaku kepada korban.

KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyoroti insiden penembakan remaja berusia 15 tahun, M Syuhada, oleh Kapolres Belawan AKBP Oloan Siahaan dalam upaya penertiban tawuran di kawasan Jalan Tol Belmera, Sabtu (3/5/2025).

LBH mencatat setidaknya ada delapan kejanggalan yang mengindikasikan pelanggaran prosedur dalam penanganan tersebut.

Direktur LBH Medan, Irvan Saputra, menyatakan narasi bahwa Kapolres Belawan diserang massa bersifat sepihak dan belum didukung pernyataan dari pihak keluarga korban maupun saksi kunci, yakni B (17), remaja yang juga menjadi korban luka dalam kejadian itu.

“Sampai sekarang pihak keluarga korban dan anak lainnya saksi B yang merupakan saksi kunci belum memberikan pernyataan keterangan apapun ke publik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/5/2025).

Kejanggalan kedua adalah keterangan dari pihak kepolisian yang dianggap belum didukung bukti kuat secara hukum. Tidak ditemukan rekaman CCTV, hasil autopsi korban, atau dokumentasi kerusakan mobil dinas kapolres yang disebut terkena serangan senjata tajam.

Kejanggalan ketiga berkaitan dengan logika hukum atas klaim bahwa Kapolres dan sopirnya menghadapi sepuluh orang pelaku tawuran tanpa dukungan personel lain.

“Jika ditelaah secara mendalam dan sesuai keterangan resmi Kabid Humas Polda Sumut, dapat disimpulkan bahwa AKBP Oloan dan sopirnya saja yang menghadapi sepuluh pelaku tawuran,” kata Irvan.

Apakah Kapolres Bertindak Seorang Diri?

Menurut Irvan, kejanggalan keempat terletak pada kondisi Kapolres yang hanya ditemani sopirnya saat menghadapi kerumunan pelaku tawuran.

Padahal, disebutkan terjadi pelemparan batu, mercon, dan sabetan klewang ke arah mobil dinas.

Kondisi tersebut, menurut LBH, tidak logis dan membahayakan keselamatan aparat jika benar terjadi.

Kejanggalan kelima adalah belum adanya hasil resmi uji balistik yang seharusnya menjadi rujukan utama dalam investigasi insiden penembakan.

“Pemeriksaan ini penting untuk mengidentifikasi jenis senjata api, jenis amunisi, jarak dan arah tembakan, serta dampak kerusakan yang disebabkan oleh peluru,” jelas Irvan.

Siapa yang Membawa Korban ke Rumah Sakit?

Dok Instagram ceritamedancom Potongan gambar suasana tawuran yang terjadi di di Lorong Pancur Stasiun, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Selasa (6/5/2025).

Irvan juga mempertanyakan siapa yang membawa korban ke rumah sakit. Hingga kini, tidak ada informasi resmi mengenai hal tersebut.

“Atau boleh jadi korban memang telah meninggal dunia pasca ditembak,” ucapnya.

Kejanggalan ketujuh berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap prosedur tetap kepolisian. Irvan menyebut tindakan AKBP Oloan tidak sesuai dengan Protap Nomor 1 Tahun 2010, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009.

“Penembakan ke arah pelaku merupakan upaya terakhir dengan kehati-hatian yang tinggi dan bertujuan untuk melumpuhkan, bukan mematikan,” katanya.

Berdasarkan pemberitaan media, korban mengalami luka tembak di bagian perut, yang secara medis berpotensi tinggi menyebabkan kematian.

“Penembakan pada bagian perut jelas mengakibatkan potensi kuat pada kematian seseorang,” lanjut Irvan.

Apakah Penembakan Ini Termasuk Extra Judicial Killing?

Kejanggalan kedelapan, LBH Medan menilai tindakan Kapolres Belawan bertentangan dengan prinsip nesesitas, proporsionalitas, dan kewajaran (reasonable) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf B Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Berdasarkan hal tersebut, LBH menyimpulkan bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori extra judicial killing.

LBH Medan juga menyoroti rekam jejak AKBP Oloan. Pada 2022, ia sempat dijatuhi sanksi etik atas dugaan penerimaan suap dari istri bandar narkoba.

Selain itu, saat menjabat Plh Kapolres Karo, Oloan pernah menangani kasus pembakaran rumah wartawan Rico.

Kala itu, ia menyampaikan ke publik bahwa peristiwa tersebut adalah kebakaran biasa, padahal diduga kuat merupakan pembunuhan berencana.

“Dia memberikan keterangan kepada publik secara tidak benar,” ungkap Irvan.

Bagaimana Sikap Kapolda Sumut?

Meski banyak kejanggalan, LBH Medan mengapresiasi langkah cepat Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan, yang menonaktifkan AKBP Oloan dari jabatannya.

“LBH Medan menilai tindakan Kapolda sudah tepat dan benar. Hal ini untuk memberikan kepercayaan kepada publik bahwa proses hukum kasus ini dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel,” kata Irvan.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Ferry Walintukan menyatakan bahwa penembakan terjadi karena AKBP Oloan dihadang kelompok pelaku tawuran saat melintasi Tol Belmera.

“Para pelaku melakukan penghadangan terhadap mobil dinas Kapolres Pelabuhan Belawan,” kata Ferry.

Ferry menjelaskan, Kapolres sempat melepaskan tiga tembakan peringatan, namun karena serangan terus berlanjut, Oloan kemudian menembak ke arah kaki para pelaku dalam kondisi pencahayaan minim.

Akibat tembakan tersebut, dua remaja mengalami luka tembak. Salah satunya, M Syuhada, terkena tembakan di perut dan meninggal dunia, sementara B (17) mengalami luka di tangan.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "LBH Medan Ungkap 8 Kejanggalan Penembakan Remaja oleh Kapolres Belawan, Diduga Ekstra "Judicial Killing"".

Jan Hwa Diana kembali jadi sorotan. Pemilik CV Sentoso Seal yang sempat viral gegara kasus dugaan penahanan ijazah karyawan, kini harus berurusan lagi dengan aparat penegak hukum.

Kali ini, Diana resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Jatanras Polrestabes Surabaya atas laporan dugaan perusakan mobil. Ia pun langsung ditahan.

Dalam foto yang beredar, Diana terlihat mengenakan rompi merah dengan tulisan "tahanan jatanras", menandai babak baru drama hukumnya di Surabaya.

"Iya bener, ditahan sama Unit Jatanras Polrestabes Surabaya," jelas Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Rina Shanty Dewi Nainggolan, Jumat (9/5/2025).

Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Unit Jatanras melakukan pemeriksaan intensif terhadap Diana.

"Kami tetapkan tersangka dan juga kami tahan langsung di penjara," tambahnya.

Sebelumnya, nama Diana sempat bikin heboh Surabaya usai kasus penahanan ijazah karyawan, yang sampai memicu polemik dengan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Gudang CV Sentoso Seal bahkan disegel karena tak berizin, dan sejumlah mantan karyawan melaporkannya ke polisi.

Ternyata, sebelum kasus ijazah viral, Diana juga sudah dilaporkan seorang kontraktor ke Polrestabes Surabaya atas dugaan perusakan mobil yang melibatkan dirinya dan sang suami. Kini kasus tersebut resmi bergulir ke tahap penahanan.

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

Video Seteru Pengusaha Penahan Ijazah dan Wawali Surabaya Berakhir Damai

NGAWI, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah awal untuk mensukseskan program strategis nasional dalam bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan ( sosialisasi ) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, (29/4) lalu.

Sosialisasi yang langsung disampaikan oleh perwakilan Kantor  Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi ini, dilakukan di balai desa setempat dihadapan puluhan warga yang berniat mensertifikatkan tanahnya.

Pentingnya PTSL sebagai program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, menjadi topik utama dalam sosialisasi tersebut.

"Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, adalah peran penting dari program PTSL ini," kata Muhammad Nurwathoni, narasumber BPN dalam pertemuan yang juga dihadiri perangkat desa itu, kepada iNewsNgawi.id, (8/5).

Guna menjamin kelancaran serta menghindari potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan PTSL, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan kedua institusi penegak hukum ini menjadi bentuk sinergi antar lembaga demi memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Agar tidak terjadi permasalahan hukum saat pelaksanaan kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan, demi masyarakat lebih mengetahui sinergi kami dengan pihak penegak hukum," papar Nurwathoni.

Sementara itu, warga desa Dampit menyambut antusias kegiatan ini, mengingat program PTSL menjadi solusi nyata terhadap banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat.

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan pentingnya legalitas tanah, sekaligus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari rangkaian proses PTSL Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mencapai target sertifikasi tanah yang lebih luas dan merata.

Editor : Asfi Manar

Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan. Diduga kerusuhan terjadi karena petugas melakukan razia HP di lapas.

Kerusuhan terjadi di Jalinsum KM 19, Kecamatan Muara Beliti, Musi Rawas, Sumatera Selatan, pada Kamis (8/5/2025) sekitar pukul 10.00 WIB.

Dalam kerusuhan itu, tidak ada korban jiwa. Namun, petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui berapa banyak oknum yang terlibat dalam kerusuhan itu.

Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama mengungkapkan, kericuhan bermula saat pihaknya melakukan razia HP di dalam lapas Blok Bangau pada Rabu (7/5/2025) malam.

"Berawal sekitar jam 7 malam itu di Blok Bangau kita melakukan razia dan menemukan handphone dari para tahanan sebanyak 54 dari kamar mereka," katanya saat dikonfirmasi detikSumbagsel, Kamis.

Setelah apel pukul 08.00 WIB, kata Ronald, pihaknya mengidentifikasi ada beberapa tahanan yang masih memiliki HP sehingga pihak lapas kembali melakukan razia kembali di Blok Bangau. Selain itu, razia juga dilakukan di empat kamar dan dilanjutkan di Blok Angsa.

Namun, saat melakukan razia di Blok Angsa, terjadi kerusuhan di Blok Bangau sehingga membuat petugas menghentikan razia dan mengecek ke blok yang terjadi kerusuhan.

"Kemudian di blok sebelah (Bangau) terjadi kericuhan sehingga kami pun menghentikan aktivitas razia dan langsung mengecek Blok Bangau tersebut," ungkapnya.

Setelah pihak lapas melakukan pengamanan, kata dia, Ronald pun memanggil pihak polres, kodim dan Brimob untuk membantu penanganan kerusuhan lapas tersebut hingga kerusuhan bisa diatasi petugas.

"Kericuhan itu akhirnya berhasil diselesaikan sekitar pukul 11.00 WIB. Untuk jumlah napi yang terlibat kericuhan belum diketahui, namun isi napi di lapas ini ada 1.069 orang. Untuk korban jiwa tidak ada dan tidak ada tahanan yang kabur," ujarnya.

Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta mengatakan dalam kerusuhan itu tidak ada petugas ataupun warga disandera.

"Saya pertegas lagi tidak ada petugas dan pegawai yang disandera," ujarnya.

Meski situasi sudah kondusif, Agung mengatakan pihaknya akan membantu pihak lapas dalam menjalankan kegiatan-kegiatan lapas agar aksi kerusuhan tidak terulang kembali.

"Razia tersebut dilakukan internal dari pihak lapas. Nanti ke depan kita coba akan melakukan kegiatan bersama supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak," ungkapnya.

Terkait razia HP yang jadi pemicu kerusuhan tersebut, Agung mengatakan pihak kepolisian juga akan membantu bila ke depannya akan dilaksanakan razia kembali serta memberikan pembinaan kepada para warga binaan.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan Kalapas terkait dengan upaya ke depan, apa saja yang akan kita lakukan untuk upaya prefentif nya terkait pembinaan kepada warga binaan lapas. Nanti akan kita coba sampaikan kegiatan bersamanya," jelasnya.

Saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan berapa banyak oknum warga binaan yang diduga jadi pemicu kerusuhan tersebut.

"Untuk saat ini masih olah TKP dan penyelidikan jadi belum bisa kita sampaikan (jumlahnya). Nanti ke depannya akan kita sampaikan terkait hasil penyelidikan dari Polres Musi Rawas," ujarnya.

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur

Video: Kerusuhan di Lapas Musi Rawas, Petugas Pastikan Tak Ada Napi yang Kabur