Jakarta (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara menghadirkan layanan yang bersih dan transparan kepada masyarakat melalui penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025.

"Penandatanganan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh jajaran di kantor imigrasi berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani dengan baik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara, Hamdan Muhammad Al Amin di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan, penandatanganan ini untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Menurut dia, penandatanganan ini menjadi momen penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang transparan dan bebas dari korupsi.

"Pakta Integritas menjadi simbol dari kesungguhan seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan standar yang telah ditetapkan," kata dia.

Ia menekankan pentingnya peran setiap individu dalam organisasi untuk berperan aktif dalam menciptakan zona integritas yang bersih, transparan dan akuntabel.

"Ini langkah konkret dalam pembangunan zona integritas guna meningkatkan pelayanan publik," kata dia.

Selain itu, pihaknya berkomitmen menjadi seluruh pihak terkait untuk menjadikan Kantor Imigrasi sebagai lembaga yang berintegritas tinggi dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas ini diharapkan tercipta lingkungan kerja yang semakin profesional dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip 'good governance'," kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya masih menggodok sistem baru Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk tahun ajaran berikutnya. Prasetyo menyebut sistem baru itu berisi kombinasi beberapa konsep yang tidak menghilangkan zonasi sepenuhnya.

"Ndak, ndak (soal zonasi dihapus). Tetap kombinasilah, kita cari yang terbaik karena masing-masing sistemnya ada kelebihan dan kekurangan," kata Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Namun Prasetyo tak menjelaskan rinci bagaimana persisnya kombinasi konsep yang dimaksud. Dia menyerahkan kepada Mendikdasmen Abdul Mu'ti nantinya menjelaskan ke publik.

"Nanti Pak Mendikdasmen lebih paham detailnya," ujarnya.

Meski begitu, Prasetyo memastikan sistem zonasi tetap diterapkan. Dia mengatakan keputusan terkait sistem PPDB akan diputuskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto usai lawatan luar negeri.

"Ada lah, tetep ada," ujar dia.

"Nanti ada menunggu beliau pulang nanti ada rapat untuk memastikan," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi memberi sinyal sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak akan dihapus.

"Enggak, enggak (dihapus, red.). Tetap kombinasi lah. Kita cari yang terbaik, karena masing-masing sistemnya ada kelebihan, ada kekurangan," ujar Prasetyo di Jakarta, Kamis.

Namun, Prasetyo tidak merinci lebih jauh terkait kombinasi yang dimaksud. Dia mengatakan detail mengenai hal tersebut lebih tepat dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

Meski demikian, Prasetyo mengatakan keputusan final terkait nasib sistem zonasi dalam PPDB masih menunggu kepulangan Presiden Prabowo Subianto dari lawatan ke luar negeri.

Dia menyebut bahwa Presiden akan melakukan rapat terbatas (ratas) dengan menteri terkait untuk memutuskan hal tersebut. Semua usulan terus digodok untuk mendapatkan keputusan terbaik.

"Ya kan begini kan, sebuah keputusan, karena itu menyangkut banyak hal, banyak sektor, tentunya kita ingin mengambil keputusan yang benar-benar itu bisa diterapkan dengan lebih baik daripada sistem yang sebelumnya," ucap dia.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengemukakan kepastian terkait nasib sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024/2025 segera diputuskan Presiden dalam waktu dekat.

Mu'ti seusai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/1), mengatakan bahwa Presiden menginstruksikan agar keputusan final zonasi diselesaikan bersama Mensesneg.

"Beliau memberikan arahan untuk diselesaikan dengan Pak Menteri Sekretaris Negara. Kalau bisa dalam minggu-minggu ini, dalam waktu dekat," katanya saat ditanya terkait penghapusan sistem zonasi.

Mu'ti berharap keputusan ini bisa keluar dalam waktu dekat, karena sekolah-sekolah sudah mulai membuka pendaftaran dan memerlukan kepastian.

Dia menambahkan jika keputusan tidak segera diambil, akan ada tantangan dalam konsolidasi, koordinasi, dan sosialisasi ke pemerintah daerah, sekolah, serta masyarakat.

Meski demikian, ia belum memastikan apakah konsep zonasi akan dihapuskan sepenuhnya dalam skema PPDB yang baru. "Soal kepastiannya, tunggu saja hingga keputusan resmi keluar," katanya.

Pewarta: Fathur Rochman, Andi Firdaus
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNEWSJOGLOSEMAR.ID – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan bahwa istilah ujian dan zonasi akan dihapuskan dalam sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Sebagai gantinya, mekanisme baru sedang disiapkan dan akan diumumkan dalam waktu dekat. 

"Tidak akan ada lagi istilah ujian. Kata-kata ujian tidak ada," ungkap Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (20/1/2025). 

Hal serupa juga berlaku untuk sistem zonasi, yang selama ini menjadi acuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Menurut Abdul Mu'ti, istilah tersebut akan diganti dengan terminologi baru yang masih dirahasiakan. 

"Sekadar bocoran, nanti kata-kata zonasi juga tidak ada lagi, diganti dengan istilah lain. Tunggu saja sampai peraturan resmi keluar," tambahnya. 

Pengumuman Sistem Baru Setelah Idul Fitri 

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa konsep pengganti ujian dan zonasi sudah rampung, dan akan diumumkan setelah regulasi terkait PPDB diterbitkan. 

"Setelah peraturan PPDB keluar, kami akan mengumumkan mekanisme baru ini. Mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri," katanya. 

Keputusan PPDB 2025 Menunggu Sidang Kabinet 

Terkait pelaksanaan PPDB tahun 2025, Abdul Mu'ti menyatakan bahwa keputusan final akan diputuskan dalam sidang kabinet. 

"Hasil kajian Kementerian sudah kami serahkan kepada Presiden melalui Sekretaris Kabinet. Keputusan sepenuhnya kami serahkan kepada kebijaksanaan Bapak Presiden," tuturnya. 

Editor : Enih Nurhaeni

Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra meneken Perjanjian Kinerja dan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menko Yusril mengatakan penandatanganan perjanjian kinerja tersebut merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan kinerja yang lebih baik, efisien, dan akuntabel.

"Perjanjian kinerja yang ditandatangani hari ini merupakan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih berkinerja tinggi, efisien, dan akuntabel," ujar Yusril dalam acara penandatanganan di Jakarta, Jumat, seperti dikonfirmasi.

Ia pun menyatakan apresiasinya terhadap pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Menurut dia, langkah itu merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Melalui pencanangan tersebut, kata Yusril, Kemenko Kumham Imipas akan lebih fokus membangun budaya kerja yang bersih, profesional, dan mengutamakan pelayanan terbaik bagi publik.

"Mari kita jadikan Zona Integritas ini sebagai pijakan untuk mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik buruk dan memberikan pelayanan optimal," ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pula peluncuran laman resmi atau website Kemenko Kumham Imipas yang menjadi langkah transformasi digital strategis dalam meningkatkan aksesibilitas informasi dan layanan publik.

Dia menuturkan laman resmi dirancang untuk mempermudah masyarakat berinteraksi dengan kementerian, memberikan masukan, serta mendapatkan layanan yang lebih transparan dan cepat.

"Peluncuran website ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk mendukung keterbukaan informasi publik," ungkap Yusril.

Dirinya berharap masyarakat dapat memanfaatkan laman resmi tersebut untuk memperoleh layanan yang lebih baik dan terlibat aktif dalam memberikan masukan demi peningkatan kinerja kementerian.

Di sisi lain, ia menekankan pentingnya dedikasi dan integritas dari seluruh jajaran kementerian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Dia pun mengajak semua pihak untuk terus berinovasi dan menegakkan berbagai prinsip pelayanan publik yang jujur serta profesional.

"Mari jadikan tahun 2025 sebagai tahun penuh pencapaian signifikan bagi Kemenko Kumham Imipas dan masyarakat Indonesia yang kita cintai. Bersama, wujudkan birokrasi yang bersih, berwibawa, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat," tutur Menko.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, menyampaikan bahwa pencanangan pembangunan Zona Integritas merupakan langkah penting bagi Kemenko Kumham Imipas.

“Ini juga menjadi tanggung jawab kami untuk mendukung, terutama di tahun awal perjalanan Kemenko Kumham Imipas,” kata Najih.

Senada dengan Ketua Ombudsman RI, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini turut menyampaikan apresiasinya dan mengaku bangga dengan pencanangan Zona Integritas yang dilakukan oleh Kemenko Kumham Imipas.

"Di antara kementerian yang baru dibentuk, Kemenko Kumham Imipas adalah yang pertama kali melakukan pencanangan Zona Integritas,” ujar Rini.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan jemaah Islamiyah (JI) untuk menjadi brigade swasembada pangan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1). Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," kata Amran.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa barat dan Jawa timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," kata Irjen Pol Sentot.

Irjen Pol Sentot menambahkan target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,”

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat memberantas korupsi dan mencegah kebocoran anggaran.

“Upaya pencegahan korupsi, dan pengawasan penegakan hukum kaitannya dengan korupsi tentunya harus diperketat, dan agar tidak terjadi penyimpangan di dalam pemanfaatan anggaran di lingkungan birokrasi,” kata Rini dalam acara Satu Dekade Zona Integritas, di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu, saat menjelaskan arahan Presiden.

Selain itu, dia mengatakan bahwa Presiden mengarahkan agar reformasi birokrasi dapat menghadirkan birokrasi yang lebih responsif, dan terus melakukan perbaikan, terutama berkaitan dengan pelayanan berbasis teknologi.

“Jadi, kita terus-menerus akan dorong supaya reformasi birokrasi yang kita jalankan menjadi semakin lebih baik lagi, dan jadi semakin dekat kepada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa saat ini yang bertepatan dengan satu dekade atau 10 tahun pembentukan Zona Integritas (ZI) merupakan momentum yang sangat penting untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi di Indonesia.

“Reformasi birokrasi ini akan menjadi fondasi yang kuat di dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama; yakni perubahan cara berpikir maupun budaya birokrat dan instansi, pembangunan unit percontohan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), serta penularan budaya kerja positif.

“Yang mana setiap unit-unit percontohan tadi itu diharapkan mampu menularkan budaya kerja yang antikorupsi, berintegritas tinggi, dan berorientasi pada pelayanan publik prima kepada unit-unit yang lainnya,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto mengungkapkan bahwa selama 10 tahun ZI dibentuk sejak 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK maupun WBBM.

Erwan menjelaskan bahwa sebanyak 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK, sedangkan 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024