JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima temuan awal kasus tewasnya tiga anggota polisi usai ditembak di Way Kanan , Lampung pada Senin (17/3/2025). Peristiwa tersebut mengakibatkan gugurnya Kapolsek dan dua anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Negara Batin.

Mereka adalah Kapolsek Negara Batin AKP (Anumerta) Lusiyanto, serta dua anggotanya, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto dan Briptu (Anumerta) Ghalib Surya Ganta. Koordinator Sub Komisi Penegakan HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Uli Parulian Sihombing mengatakan sebagai bagian dari upaya tindak lanjut atas peristiwa tersebut, Komnas HAM telah melakukan pemantauan lapangan pada 8-11 April 2025 di Provinsi Lampung.

Kegiatan pemantauan meliputi permintaan keterangan dari berbagai pihak terkait, serta peninjauan langsung ke lokasi kejadian guna memperoleh informasi yang akurat dan menyeluruh. "Pertama, peristiwa ini tidak semata-mata terkait dengan aktivitas perjudian sabung ayam, tetapi juga mencakup aksi kekerasan bersenjata yang mengakibatkan gugurnya tiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin dan berdampak juga pada anggota Polres Way Kanan yang bertugas pada saat itu,? kata Uli dalam keterangannya dikutip, Minggu (13/4/2025).



Kedua, kata dia, penembakan yang terjadi tidak terlepas dari rangkaian tindakan kekerasan, termasuk pertanyaan mendasar mengenai pelaku penembakan, penggunaan senjata, serta luka tembak yang ditimbulkan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. "Ketiga, luka tembak yang diderita ketiga aparat penegak hukum dari Polsek Negara Batin bersifat fatal dan secara langsung menyebabkan kematian para korban,? imbuhnya.

Keempat, lanjut dia, perlunya ada koordinasi antar penegak hukum untuk memastikan perolehan dan pengujian alat bukti sesuai dengan peraturan-perundangan, serta menjamin untuk memastikan pemulihan hak-hak korban dan keluarganya termasuk restitusi, dan atau kompensasi serta bentuk pemulihan lainnya.

Kelima, upaya pemulihan terhadap korban dan keluarga telah dilakukan sebagian, termasuk adanya komitmen dari institusi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan keluarga korban.

"Komnas HAM menegaskan bahwa keterbukaan dan transparansi dalam penanganan kasus ini merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia," ujarnya.

Uli menyebut Komnas HAM mendorong semua pihak untuk bersikap terbuka dan saling melengkapi informasi guna memastikan kepastian hukum dan pemenuhan hak-hak korban serta keluarganya. Penegakan hukum yang adil dan transparan sangat diperlukan untuk memulihkan hak-hak korban serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

"Komnas HAM akan melakukan permintaan keterangan kepada Detasemen Polisi Militer (Denpom) II Lampung guna mendalami proses penanganan terhadap pelaku yang merupakan anggota TNI. Komnas HAM akan terus melakukan pemantauan dan memastikan bahwa proses hukum dan upaya pemulihan dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia," pungkasnya.

LAMPUNG, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan bahwa terdapat tiga lokasi penembakan terkait peristiwa tewasnya tiga polisi di Kabupaten Way Kanan.

Hal ini terkonfirmasi saat Komisioner Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara (TKP) yang terletak di Register 44, Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, pada Kamis (10/4/2025).

Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Jumat (11/4/2025), Uli menjelaskan bahwa pihaknya memeriksa lokasi tersebut dan mencocokkannya dengan denah yang dimiliki oleh Komnas HAM.

"Kita cek lokasi, denah, terkait judi sabung ayam, jadi memang masuk ke perkebunan karet dan tebu," ujarnya.

Komnas HAM juga melakukan pemeriksaan terhadap lokasi di mana korban ditemukan, yaitu AKP (anumerta) Lusiyanto, Aipda (anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (anumerta) Ghalib Surya Ganta.

Uli menegaskan bahwa ada tiga lokasi penembakan yang teridentifikasi.

"AKP Lusiyanto dan Aipda Petrus ditembak di dalam area sabung ayam, sedangkan Briptu Ghalib berada di luar arena," jelasnya.

Peristiwa tragis ini terjadi saat ketiga polisi tersebut melakukan penggerebekan terhadap arena judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, pada Senin (17/3/2025) sore.

Jakarta -

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

(wnv/wnv)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono meminta proses hukum terhadap pelaku penembakan tiga personel polisi yang menggerebek lokasi judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, harus dipastikan berjalan secara transparan dan adil.

Bimantoro juga menyampaikan apresiasi atas langkah cepat aparat penegak hukum dalam menetapkan tersangka kasus penembakan polisi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparat dalam menegakkan hukum.

"Langkah ini patut diapresiasi, namun yang paling penting adalah memastikan proses hukum berjalan secara transparan dan adil," kata Bimantoro dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap oknum aparat yang terlibat dalam praktik perjudian.

Bimantoro mendukung penuh langkah tegas dikenakan kepada siapa pun yang terbukti melanggar hukum demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Ia juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan penegakan hukum. "Kasus ini harus menjadi momentum perbaikan sistem. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali pada masa depan," ucapnya.

Selain itu, ia mengatakan aparat perlu lebih serius dalam memberantas praktik perjudian yang kerap terjadi di berbagai daerah sebab aktivitas perjudian tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, melainkan juga memicu dampak sosial yang meresahkan masyarakat.

Bimantoro juga menyampaikan dukungan moral kepada korban maupun pihak keluarganya atas terjadinya insiden penembakan tersebut.

Sebelumnya, Selasa (25/3), Wakil Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat (Puspomad) Mayor Jenderal TNI Eka Wijaya Permana menyatakan bahwa dua orang oknum personel TNI AD yang terlibat dalam kasus penembakan anggota Polri dan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, telah ditetapkan tersangka.

"Kopda Basarsyah (B) dan Peltu Yohanes Lubis (YL) statusnya saat ini resmi sebagai tersangka dalam peristiwa perjudian dan penembakan yang mengakibatkan tiga anggota Polri meninggal dunia," kata Mayjen Eka Wijaya dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Lampung.

Selain itu, Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengatakan bahwa satu anggota polisi turut menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam dan penembakan yang terjadi di Kabupaten Way Kanan, Lampung.

"Dalam upaya tindak lanjut dan pemeriksaan saksi terdapat dua orang anggota kepolisian dan satu warga sipil yang dimintai keterangannya," kata Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika mengawali keterangannya pada jumpa pers di Mapolda Lampung.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Solo -

Kepastian status hukum dua oknum TNI yang diduga menembak mati 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, diumumkan besok. Hari ini petinggi TNI-Polri mengadakan pertemuan di Mako Polda Lampung.

Dilansir detikSumbagsel, Senin (24/3/2025), dari pantauan di Mapolda Lampung, jajaran petinggi TNI yang hadir di antaranya Wadanpus Pomad, Mayjend TNI Eka Wijaya Permana, dan Karopaminal Mabes Polri.

Wakapolda Lampung Brigjen Ahmad Ramadhan membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ahmad menyampaikan pertemuan itu membahas kasus yang melibatkan dua oknum TNI yang diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota Polri.

"Iya ada, ada pertemuan itu. Membahas hasil investigasi tim gabungan terkait penanganan kasus di Way Kanan," ungkap Ahmad kepada wartawan, Senin (24/3).

Ahmad menjelaskan dari hasil pertemuan tersebut disepakati akan diadakan konferensi pers (konpers) yang akan digelar di Mapolda Lampung pada Selasa (25/3) besok.

"Jadi besok (Selasa) hasilnya investigasinya diumumkan, besok akan dilaksanakan preskon oleh Kapolda bersama Danpus Pomad pukul 10.00 WIB," pungkasnya.

(apl/ams)

Lampung -

Meski beberapa alat bukti dalam kasus gugurnya 3 anggota Polres Way Kanan telah didapatkan, hingga kini terduga penembakan yakni oknum TNI belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak terkait transparansi yang digaungkan oleh petinggi TNI.

Pasalnya, hingga saat ini, kedua oknum TNI yakni Kopka B dan Peltu L masih menjadi saksi dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk diketahui penyelidikan yang telah berjalan selama seminggu ini baru menetapkan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam nya.

Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung, Dr Benny Karya Limantara menjelaskan dalam kasus ini tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya menjadi terlibat atau memang pelakunya.

"Terkait dengan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi pidana tetap berlaku sesuai KUHP yakn Pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Yang membedakan hanya tempat peradilannya. Jika pelaku adalah warga sipil, kasusnya akan ditangani pengadilan negeri, sementara jika anggota TNI, kasusnya diproses di pengadilan militer," katanya.

Benny menyampaikan, dalam kasus ini jika melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka seharusnya kedua oknum jika terbukti melakukan penembakan dan ditetapkan tersangka maka bisa diproses dalam peradilan umum.

"Meskipun peradilan militer menangani kasus yang melibatkan anggota TNI namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer tetap mengakui bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diproses dalam peradilan umum,"

"Jika ada perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi, maka Pasal 198 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasusnya harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum," sambungnya.

Selanjutnya, kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 28/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak terkait dengan tugas militer harus disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer.

Putusan ini memperkuat bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.

Benny menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika semua alat bukti telah ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda penetapan status untuk kedua oknum tersebut.

"Jika alat bukti sudah cukup, seharusnya status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak ada alasan untuk menunda jika bukti telah memenuhi syarat. Proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum," tandas Benny.

(dai/dai)

JAKARTA, iNewsKendari.id - Kasus penembakan yang menewaskan tiga polisi di Way Kanan, Lampung, saat menggerebek arena judi sabung ayam, mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Insiden tragis ini diduga melibatkan oknum anggota TNI, yang kini telah ditahan di Denpom Lampung.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyuarakan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan dalam kasus ini. 

Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, menyatakan bahwa pihaknya terus memantau kasus ini secara proaktif dan mendorong pengungkapan yang menyeluruh. 

“Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas dan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian,” ujarnya.

Selain itu, Komnas HAM mengapresiasi langkah investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung yang berkomitmen untuk mengusut kasus ini. Dalam pernyataannya, Uli juga menekankan perlunya penegakan hukum secara etik dan pidana terhadap pelaku.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo turut menanggapi insiden ini dengan serius, bekerja sama dengan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. 

“Pak Kapolda dan Pak Danrem terus melakukan investigasi. Saya bersama Bapak Panglima sepakat untuk bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan apa yang ditemukan di lapangan,” ujar Sigit.

Kapolri juga mengingatkan jajaran kepolisian untuk tetap menjaga semangat, sinergitas, dan soliditas demi kepentingan rakyat. 

“Seluruh anggota harus terus bekerja dengan baik, penuh semangat, dan hati-hati,” imbuhnya.

Ketiga korban yang gugur, yakni AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta, telah mendapat penghormatan atas pengabdian mereka.

Editor : Asdar Zuula

Jakarta -

Komnas HAM meminta kasus gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam, diusut tuntas. Komnas HAM mendorong penegakan hukum secara etik dan pidana dalam kasus tersebut.

"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).

Uli mengatakan penegakan hukum di kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung dalam mengusut kasus tersebut.

"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.

Lebih lanjut, Uli mengatakan Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga polisi dalam kasus ini. Dia menuturkan pihaknya sedang memantau peristiwa ini.

"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," ujarnya.

Diketahui, polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.

Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.

"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).

Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.

"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).

Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.

"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.

(mib/maa)

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) secara proaktif memantau insiden penembakan yang menyebabkan gugurnya tiga anggota kepolisian saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung pada Senin (17/3) lalu.

“Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut,” kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Komnas HAM menyatakan menaruh perhatian atas peristiwa tersebut. Komnas HAM juga menyampaikan duka mendalam atas tewasnya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M. Ghalib Surya Ganta.

Lebih lanjut, Uli menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi adanya investigasi gabungan dari Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung untuk mengusut insiden dimaksud.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Selain itu, Komnas HAM meminta agar kasus tersebut diungkap secara tuntas.

“Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan,” Uli menambahkan.

Sebelumnya, tiga personel Polri gugur saat menggerebek lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Lampung Inspektur Jenderal Polisi Helmy Santika menyatakan satu orang berinisial Z telah ditetapkan sebagai tersangka perjudian sabung ayam dalam peristiwa ini. Tersangka Z yang merupakan warga sipil, ditetapkan sebagai tersangka judi, bukan penembakan.

"Dalam kejadian ini terdapat sejumlah orang diamankan untuk menjadi saksi dan juga tersangka Z," kata Helmy saat konferensi pers di Mapolda Lampung, Rabu (19/3).

Helmy menjelaskan Z pada Sabtu (15/3) mengetahui lapak judi sabung ayam di Way Kanan dari temannya berinisial I, P, L, R, dan IW yang masih buron. Undangan judi sabung ayam disebarkan oleh seorang oknum TNI berinisial B melalui media sosial WhatsApp maupun Facebook.

Informasi judi sabung ayam itu sampai kepada pihak kepolisian. Kemudian, pada Senin (17/3), Kapolres Way Kanan memerintahkan jajarannya untuk melakukan pembubaran. Penindakan dipimpin oleh Kapolsek Negara Batin yang juga menjadi korban tewas.

"Saat tiba di lokasi, setelah dilakukan tembakan membubarkan, terdengar beberapa kali letusan, hingga diketahui terdapat tiga anggota Polri yang meninggal dunia di lokasi, sedangkan lainnya berusaha mengevakuasi korban sambil melindung," Helmy menjelaskan.

Di sisi lain, kepolisian sudah memeriksa 13 orang anggota Polres Way Kanan dan Polsek Negara Batin yang melaksanakan penindakan. Empat orang di antaranya mengaku melihat oknum TNI melakukan penembakan menggunakan senjata laras panjang di lokasi kejadian.

Sementara itu, Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis mengatakan dua oknum TNI yang diduga terlibat dalam penembakan saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam dimaksud masih berstatus menjadi saksi.

"Keduanya saat ini masih menjalani pemeriksaan di Markas Komando Detasemen Polisi Militer (Denpom) II/3 Lampung. Mereka masih dimintai keterangan terhadap kasus tersebut," kata Pangdam saat konferensi pers yang sama.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan yang tewas ditembak oknum TNI saat penggerebekan sabung ayam di Lampung.

Pigai mengatakan, jika pelaku penembakan anggota Polri tersebut adalah oknum anggota TNI, ia meminta agar dilakukan proses hukum peradilan militer.

"Kalau terkait pembunuhan, penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer," kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

"Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia," tuturnya.

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu ada tiga, pertama pemberhentian dari jabatan, kedua proses pidana, ketiga kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk dalam pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut sebab bukan hakim.

"Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan," kata Pigai.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentarnya mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan, Lampung.

“Kalau terkait pembunuhan penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer. Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia,” kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu lebih cepat daripada peradilan umum.

Terlebih dalam peradilan militer, ada tiga tahapan yang bisa menjerat seorang terpidana.

Pertama, pemberhentian dari jabatan; kedua, proses pidana dan; ketiga, kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk ke pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut karena bukan hakim.

“Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan,” jelas Pigai.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa hukum terjadi pada Selasa (18/3), dan berikut lima berita pilihan yang dapat dibaca kembali oleh Anda, yakni mulai dari olah TKP penembakan tiga polisi di Way Kanan hingga kenaikan pangkat untuk tiga polisi tersebut.

1. Mabes Polri: Polda Lampung olah TKP lokasi penembakan tiga polisi

Mabes Polri mengatakan bahwa saat ini Polda Lampung tengah menyelidiki kasus penembakan tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

“Personel Polda Lampung masih melakukan penyelidikan berupa olah TKP dan (memberikan) dukungan terhadap Polres Way Kanan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

2. Kapolri naikkan pangkat 3 personel yang gugur saat gerebek sabung ayam

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menaikkan pangkat tiga personel kepolisian yang gugur saat bertugas melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Way Kanan, Lampung, Senin (17/3).

"Bapak Kapolri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada setiap anggota Polri, dan khususnya dengan peristiwa tersebut, terhadap tiga personel diberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

3. Pengamat: Kepastian hukum perlu untuk tingkatkan kepercayaan pasar

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menilai kepastian hukum yang jelas dan tata kelola pemerintahan yang berbasis kompetensi diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan pasar terhadap ekonomi Indonesia.

Menurut dia, kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) saat ini bukan sekadar reaksi terhadap belanja negara yang agresif, tetapi juga akibat melemahnya budaya teknokrasi dan ketidakpastian hukum.

Selengkapnya baca di sini.

4. Kompolnas minta penegakan hukum maksimal untuk penembakan tiga polisi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta adanya penegakan hukum maksimal dalam penanganan kasus penembakan tiga personel kepolisian hingga gugur saat bertugas menggerebek judi sabung ayam di Lampung, Senin (17/3).

“Kami minta supaya ada penegakan hukum yang maksimal. Ada sanksi yang maksimal. Biarkan mekanisme dan prosesnya berjalan,” kata Komisioner Kompolnas Choirul Anam ketika dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

5. Danrem 043/Gatam tegaskan proses hukum dilakukan sesuai aturan

Danrem 043/Garuda Hitam (Gatam) Brigjen TNI Rikas Hidayatullah menegaskan bahwa proses hukum akan dilakukan sesuai aturan apabila terdapat indikasi dan pelanggaran dalam peristiwa tiga polisi yang gugur di Way Kanan.

"Jika ada indikasi atau bukti pelanggaran, proses hukum akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku," kata Danrem Rikas Hidayatullah, di Bandarlampung, Lampung, Selasa (18/3).

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025