Kawal Kasus 3 Polisi Ditembak Kopda Basar, Komnas HAM Datangi Polda Lampung
Tim pencari fakta Komnas HAM RI mendatangi Polda Lampung. Tujuan kedatangan mereka untuk memastikan penegakan hukum secara transparan. [375] url asal
#lampung #polisi-tewas-ditembak #polisi-tewas-ditembak-di-lampung #komnas-ham #korban #polri #polda #kanan #polda-lampung #tni #anm-ghalib #polisi #tewasnya #komnas #jajaran-polda-lampung #jakarta #keluarga #polres-way
Lampung - Tim pencari fakta Komnas HAM RI mendatangi Polda Lampung. Tujuan kedatangan mereka untuk memastikan penegakan hukum secara transparan dan kepastian hak para korban yakni tiga anggota Polri yang tewas ditembak Kopda Basar.
Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya ingin berkoordinasi dengan jajaran Polda Lampung untuk lebih mendalami terkait dengan fakta-fakta yang ada.
"Tujuan Komnas HAM ingin memastikan penegakan hukumnya berjalan dengan baik, adil dan transparan, kami juga ingin memastikan keluarga korban yakni anaknya haknya bisa terpenuhi (kompensasi atau pendidikan dan lainnya) kami ingin memastikan hal tersebut. Rencana kami juga akan bertemu dengan keluarga korban," katanya, Selasa (8/4/2025).
Uli menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Polda Lampung untuk diberikan ruang seluas-luasnya untuk meminta keterangan kepada jajaran Polda Lampung, termasuk Polsek dan Polres Way Kanan.
Menurut dia, kasus tewasnya AKP Anm Lusiyanto, Aipda Anm Petrus dan Briptu Anm Ghalib menjadi atensi khusus pihaknya. Selain mendatangi Polda Lampung, Uli juga menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak TNI.
"Kasus ini menjadi atensi Komnas HAM, sebelumnya kami juga sudah melakukan koordinasi di Jakarta dengan berbagai lembaga negara lainnya sehingga kami disini lebih menggali dan mendalami fakta-fakta nya. Kami juga berkordinasi dengan pihak Denpom dan Korem serta Kodam," ujarnya.
Usai melakukan pertemuan dengan tim penyidik Polda Lampung, para Komisioner Komnas HAM berencana akan mengunjungi keluarga tiga anggota Polri yang gugur.
(csb/csb)
Pengamat Sebut Jika Tersangka, 2 Oknum TNI Harus Diadili di Peradilan Umum
Pengamat menilai dalam kasus penembakan di Lampung, tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya terlibat atau memang pelakunya. [549] url asal
#polisi-tewas-ditembak-di-lampung #lampung #pembunuhan #peradilan-umum #universitas-bandar-lampung #peltu-l #militer #penembakan #pasal-198-uu-peradilan-militer #anggota-polres-way-kanan #polres-way-kanan #kopka
Lampung - Meski beberapa alat bukti dalam kasus gugurnya 3 anggota Polres Way Kanan telah didapatkan, hingga kini terduga penembakan yakni oknum TNI belum juga ditetapkan menjadi tersangka. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak terkait transparansi yang digaungkan oleh petinggi TNI.
Pasalnya, hingga saat ini, kedua oknum TNI yakni Kopka B dan Peltu L masih menjadi saksi dalam peristiwa berdarah tersebut. Untuk diketahui penyelidikan yang telah berjalan selama seminggu ini baru menetapkan seorang warga sipil bernama Zulkarnaen menjadi tersangka dalam kasus perjudian sabung ayam nya.
Pengamat Hukum Universitas Bandar Lampung, Dr Benny Karya Limantara menjelaskan dalam kasus ini tidak ada aturan militer yang menjerat oknum TNI jika memang keduanya menjadi terlibat atau memang pelakunya.
"Terkait dengan hukum yang berlaku bagi anggota TNI yang terlibat dalam tindak pidana, sanksi pidana tetap berlaku sesuai KUHP yakn Pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan. Yang membedakan hanya tempat peradilannya. Jika pelaku adalah warga sipil, kasusnya akan ditangani pengadilan negeri, sementara jika anggota TNI, kasusnya diproses di pengadilan militer," katanya.
Benny menyampaikan, dalam kasus ini jika melihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka seharusnya kedua oknum jika terbukti melakukan penembakan dan ditetapkan tersangka maka bisa diproses dalam peradilan umum.
"Meskipun peradilan militer menangani kasus yang melibatkan anggota TNI namun dalam Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer tetap mengakui bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum bisa diproses dalam peradilan umum,"
"Jika ada perbedaan pendapat mengenai yurisdiksi, maka Pasal 198 UU Peradilan Militer menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menentukan apakah kasusnya harus diadili di peradilan militer atau peradilan umum," sambungnya.
Selanjutnya, kata dia, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 28/PUU-XI/2013 ditegaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI yang tidak terkait dengan tugas militer harus disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer.
Putusan ini memperkuat bahwa hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, termasuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum.
Benny menegaskan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, dibutuhkan minimal dua alat bukti yang sah. Jika semua alat bukti telah ada, maka seharusnya tidak ada alasan untuk menunda penetapan status untuk kedua oknum tersebut.
"Jika alat bukti sudah cukup, seharusnya status saksi bisa ditingkatkan menjadi tersangka. Tidak ada alasan untuk menunda jika bukti telah memenuhi syarat. Proses penyelidikan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sesuai aturan. Penyidik harus memastikan bahwa tidak ada intervensi dalam penegakan hukum," tandas Benny.
(dai/dai)
Komnas HAM Dorong Pengusutan Etik-Pidana Kasus Gugurnya 3 Polisi di Lampung
Komnas HAM meminta kasus gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam, diusut tuntas. [355] url asal
#penembakan #way-kanan #komnas-ham #lampung #senjata #pisau #kapolda #kapolda-lampung-irjen-helmy-santika #tni #kodam-ii-sriwijaya #zulkarnaen #penegakan-ham #polres-way #mapolda-lampung #polres-way-kanan #ujang-da
Jakarta - Komnas HAM meminta kasus gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam, diusut tuntas. Komnas HAM mendorong penegakan hukum secara etik dan pidana dalam kasus tersebut.
"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing, dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Uli mengatakan penegakan hukum di kasus ini harus dilakukan secara adil dan transparan. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung dalam mengusut kasus tersebut.
"Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.
Lebih lanjut, Uli mengatakan Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga polisi dalam kasus ini. Dia menuturkan pihaknya sedang memantau peristiwa ini.
"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut," ujarnya.
Diketahui, polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.
Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.
"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).
Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.
"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).
Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.
"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.
(mib/maa)
Komnas HAM Minta Kasus Penembakan 3 Polisi Lampung Diusut Tuntas-Transparan
Komnas HAM mengatakan pihaknya memantau peristiwa itu secara proaktif. Komnas HAM meminta kasus itu diungkap secara tuntas. [380] url asal
#komnas-ham #lampung #polisi-ditembak #zulkarnaen #senjata #satreskrim-polres-way #meninggalnya #kapolda-lampung #negara-batin #m-ghalib-surya-ganta #polri #kematian #polisi-lampung #komnas-ham-minta-kasus-pene
Jakarta - Komnas HAM menyampaikan dukacita atas gugurnya tiga personel Polri di Way Kanan, Lampung, saat membubarkan arena sabung ayam. Komnas HAM meminta kasus ini diusut hingga tuntas.
"Komnas HAM menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya tiga anggota kepolisian yaitu Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto, Bintara Polsek Negara Batin Bripka Petrus Apriyanto, Bintara Satreskrim Polres Way Kanan Bripda M. Ghalib Surya Ganta sebagai korban penembakan di Kabupaten Way Kanan, Lampung," kata Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Uli Parulian Sihombing dalam keterangannya, Sabtu (22/3/2025).
Uli mengatakan Komnas HAM memantau peristiwa itu secara proaktif. Dia meminta kasus itu diungkap secara tuntas.
"Komnas HAM tengah melakukan pemantauan secara proaktif atas peristiwa tersebut. Menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan atas peristiwa tersebut. Komnas HAM meminta kasus tersebut diungkap secara tuntas," ujarnya.
Lebih lanjut, Uli mengatakan kasus ini membutuhkan penegakan hukum secara etik dan pidana. Dia juga mengapresiasi investigasi gabungan yang dilakukan Kodam II Sriwijaya dan Polda Lampung.
"Perlu adanya penegakan hukum baik secara etik dan pidana atas adanya dugaan judi sabung ayam yang terjadi sebelum peristiwa penembakan," ujarnya.
Polisi telah menetapkan seorang warga bernama Zulkarnaen sebagai tersangka gugurnya tiga personel Polres Way Kanan. Sementara, dua oknum TNI hingga kini statusnya masih menjadi saksi.
Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika menyebut kasus ini dibagi dua klaster, yakni perjudian sabung ayam dan penembakan yang berujung kematian. Zulkarnaen ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana.
"Untuk peristiwa pertama perjudian, kami tetapkan Z sebagai tersangka dan sudah menyita barang bukti di TKP di antaranya uang tunai Rp 21 juta, ayam, mobil, motor, senjata tajam jenis pisau, pakaian, taji pisau, senter kepala," ujar Helmy, dilansir detikSumbagsel, Kamis (20/3).
Sementara, Pangdam Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis menegaskan bahwa dua oknum TNI yang diduga terlibat masih menjadi saksi. Keduanya masih diperiksa di Markas Denpom II/3 Lampung.
"Sekarang masih sebagai saksi, jadi jangan dibilang nanti sebagai tersangka dan sebagainya ya. Jadi baru saksi, kita mintai keterangan," kata saat pers rilis di Mapolda Lampung, dilansir detikSumbagsel, Rabu (19/3).
Menurut Ujang, penetapan tersangka untuk kedua oknum tersebut harus diperkuat dengan bukti yang cukup.
"Karena untuk dia bisa menjadi tersangka itu butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang memperkuat dan nanti dari olah TKP seperti itu," tuturnya.
(zap/dhn)