Jakarta -

Siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Mandailing Natal (Madina) Herma Yulia lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI). Herma adalah anak seorang kuli pasar yakni mengangkat meja dan ibunya penjual kopi keliling.

Herma saat ini duduk di kelas XII-IIS MAN 3 Madina. Dia adalah anak ke-4 dengan ayah bernama Muhammad Gunung Simatupang (57) dan ibunya bernama Misna Batubara (49).

"Kami ada enam bersaudara. Dengan penghasilan orang tua yang tergolong minim harus menghidupi kami yang masih sekolah ini. Kakak dan abang sudah menikah, yang satunya masih kerja. Tinggal kami berdua yang sekolah," ucapnya dikutip dari situs Kementerian Agama (Kemenag), Selasa (15/4/2025).

Meski ayahnya berprofesi sebagai kuli pasar dan ibunya menjual kopi keliling, Herma yang hobi memasak ini tidak menyurutkan semangatnya untuk bersekolah dan menggapai cita-cita masuk ke perguruan tinggi negeri impian.

Dia bersyukur, saat pengumuman SNBP pada 18 Maret 2025 lalu, dinyatakan lulus dari jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Herma pun mengaku tidak menyangka namanya tercantum sebagai calon mahasiswa baru Ilmu Hukum UI. Dia mengaku sangat senang dapat mewujudkan impiannya menjadi mahasiswa UI, terutama di program studi favoritnya.

"Perasaan saya campur aduk pada saat kelulusan itu. Saya senang karena tidak menyangka bisa lulus di universitas favorit saya. Di sisi lain, saya sedih membayangkan jawaban dari orangtua karena akan terhalang keadaan ekonomi," ungkapnya.

Namun setelah Herma cerita dan memberi pemahaman kepada kedua orang tua, mereka menyetujuinya untuk kuliah di UI jurusan hukum. Bahkan ayahnya sangat mendukung untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Herma berharap bisa menyelesaikan masa kuliahnya dengan cepat. Dia juga ingin memiliki pekerjaan, mewujudkan mimpi, dan membanggakan kedua orangtuanya serta memperbaiki keadaan ekonomi dan kehidupan keluarganya kelak.

Ia juga mengucapkan rasa terima kasih kepada semua guru yang sudah membimbingnya dengan sabar memberikan pengajaran, ilmu, dan moivasi serta semangat. Herma juga memohon doa kepada orangtua, keluarga besar MAN 3 Mandailing Natal, dan teman-temannya agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan dalam menggapai cita-citanya.

(nwy/nwk)

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten

Depok (ANTARA) - Sebanyak 19 invensi atau penemuan dari peneliti Universitas Indonesia (UI) mendapat pengakuan paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Direktur Inovasi dan Riset Berdampak Tinggi UI Chairul Hudaya, di Depok, Selasa, mengatakan pengakuan itu berdasarkan Sertifikat Paten yang dikeluarkan oleh DJKI untuk periode Januari hingga Maret 2025.

Chairul mengatakan 19 invensi mendapat paten setelah melalui serangkaian pemeriksaan baik secara dokumen maupun substansial.

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 seluruh invensi tersebut memperoleh paten karena memenuhi tiga kriteria yakni baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

“Berdasarkan data yang dihimpun sejak 2008, ada 620 permohonan paten yang diajukan oleh UI. Dari total tersebut hingga saat ini 351 permohonan sudah diberi paten (granted),” ujarnya.

Kesembilan belas invensi UI merupakan hasil karya inventor dari berbagai fakultas yakni Fakultas Teknik, Fakultas Kedokteran, Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Kedokteran Gigi, serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA).

Di antara inovator tersebut adalah Dr. Sahlan menghasilkan paten paling banyak (tiga paten) yakni sabun pembersih wajah anti-jamur dari ekstrak propolis, sampo anti-jamur berbahan aktif ekstrak propolis, dan proses memproduksi serbuk propolis dengan pengeringan semprot.

Sementara Prof. Ivandini menghasilkan dua paten yaitu metode pembuatan elektroda nikel oksida berpori termodifikasi Nikel-Kobalt MOF-74 untuk elektroda Fuel Cell Urea dan metode deteksi Spike Glikoprotein SARS-Cov-2 secara elektrokimia menggunakan elektroda Intan Termodifikasi Boron dan Teofilin sebagai agen pengenal.

Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi UI Prof Hamdi Muluk menyampaikan invensi yang dihasilkan peneliti/dosen UI mencakup berbagai bidang mulai dari teknologi, kesehatan, farmasi, hingga ilmu alam, yang mencerminkan multidisiplin ilmu di UI.

Ia berharap melalui keberhasilan ini UI dapat terus mendorong para peneliti dan inventor untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif dan aplikatif pada masa depan.

“Selamat kepada Peneliti UI yang sudah mendapatkan 19 paten yang granted. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi paten yang granted dihasilkan oleh peneliti UI dan ini bisa menjadi modal yang bagus untuk mencapai misi UI menjadi universitas yang unggul impactful,” kata Prof. Hamdi.

Pewarta: Feru Lantara
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Di QS WUR by Subject 2025 hanya ada enam universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum yang masuk dalam daftar. Berikut ini daftar selengkapnya.

Quacquarelli Symonds World University Rankings by Subject 2025 telah resmi dirilis secara global pada 12 Maret 2025.

QS World University Rankings by Subject 2025 menampilkan 55 program studi di lima bidang studi yang luas.

Baca juga: 7 Fakultas Kedokteran Indonesia dengan Peringkat Dunia, Referensi SNBT 2025

Pemeringkatan tahun ini merupakan yang terbesar, dengan penambahan 171 institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia.

Beberapa mata pelajaran, termasuk kedokteran, ilmu komputer dan sistem informasi, serta ilmu material kini menampilkan lebih banyak institusi dengan peringkat dibandingkan sebelumnya.

Baca juga: UI Jadi Universitas Terbaik ke-4 di Asia Tenggara Versi EduRank 2025

Institusi pendidikan tinggi dari seluruh dunia masuk dalam daftar, tak terkecuali dari Indonesia, khususnya bidang studi Hukum.

Dikutip dari daftar QS WUR by Subject 2025: Law and Legal Studies, berikut ini daftar 6 universitas Indonesia dengan prodi Hukum yang masuk ranking dunia QS WUR by Subject 2025.

Baca juga: Daftar Kampus di Indonesia dengan Ilmuwan Terbanyak yang Masuk Peringkat Dunia

6 Universitas dengan Jurusan Hukum Terbaik Dunia 2025

1. Universitas Indonesia (UI)

Ranking: 101-150
Employer Reputation: 70.1
H-index Citations: 61.2
Citations per Paper: 64.3
Academic Reputation: 71.3

2. Universitas Airlangga (Unair)

Ranking: 151-200
Employer Reputation: 66.7
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 55.9
Academic Reputation: 66

3. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Ranking: 201-250
Employer Reputation: 67.9
H-index Citations: 64.6
Citations per Paper: 66.6
Academic Reputation: 60.2

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 62
H-index Citations: 66.2
Citations per Paper: 66.4
Academic Reputation: 53.2

5. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Ranking: 301-350
Employer Reputation: 59.2
H-index Citations: 55
Citations per Paper: 61.7
Academic Reputation: 59.8

6. Universitas Brawijaya (UB)

Ranking: 351-400
Employer Reputation: 60.2
H-index Citations: 59.3
Citations per Paper: 66.3
Academic Reputation: 53.2

Demikian 6 universitas di Indonesia dengan jurusan Hukum terbaik yang masuk peringkat dunia QS WUR by Subject 2025. Semoga bermanfaat.

Jakarta -

Ahli hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, mengusulkan Pilpres-Pileg dan Pilkada tidak digelar di tahun yang sama. Titi mengusulkan ada jeda 2 tahun untuk pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada.

"Pelaksanaan Pemilu serentak nasional memilih DPR, DPD dan presiden dimulai tahun 2029, dan pemilu serentak lokal memilih DPRD dan kepala daerah dimulai tahun 2031, jeda 2 tahun," kata Titi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR RI, di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025).

"Baru kemudian 2032 seleksi serentak penyelenggara Pemilu dilakukan," sambung dia.

Titi mengatakan pelaksanaan Pilpres-Pileg dan Pilkada di tahun yang sama menjadi beban berat penyelenggara pemilu. Selain itu, menurutnya, keserentakan itu juga mengganggu fokus dan konsentrasi peserta pemilu.

"Pilkada di tahun yang sama dengan Pileg dan Pilpres, beban berat akibat himpitan tahapan Pemilu dan Pilkada. Mengganggu profesionalitas penyelenggara, fokus peserta, serta konsentrasi dan orientasi masyarakat atas proses Pemilu dan Pilkada," ujarnya.

Kemudian, Titi juga mengusulkan agar sistem Pemilu menjadi campuran. Di mana, kata dia, pemilih tetap dapat langsung calonnya, serta peran partai politik sebagai peserta Pemilu tetap terjaga.

"Sistem Pemilu yang bisa menjadi opsi adalah sejatinya sistem Pemilu campuran, supaya kita tidak lagi berdebat terkait proporsional terbuka, proporsional tertutup, padahal variasi sistem Pemilu dunia itu ada 400 lebih," ujarnya.

"Kenapa kemudian opsinya adalah sistem Pemilu campuran, karena dalam sistem Pemilu campuran ada dua karakter yang dimaknai oleh MK, bagaimana memberi porsi kedaulatan rakyat untuk memilih langsung calonnya dan juga menjaga peran partai politik sebagai peserta Pemilu untuk mempromosikan kader-kadernya," imbuh dia.

Selain itu, dia juga mengusulkan agar alokasi kursi sesuai dengan putusan MK Nomor 80/PUU-XX/2022 yakni 50% untuk Pulau Jawa dan 50% untuk luar Pulau Jawa. Selanjutnya, keterwakilan perempuan juga diusulkan diberlakukan zipper system.

"Penguatan kuota minimal 30% pencalonan keterwakilan perempuan pemberlakuan zipper system, silang-seling antara caleg laki-laki dan perempuan dalam daftar calon partai," tuturnya.

(amw/gbr)

JAKARTA - Penguatan dominus litis dalam revisi KUHAP dinilai akan membuat penegakan hukum lebih efektif. Apalagi dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara.

Untuk diketahui, istilah dominus litis menegaskan peran jaksa sebagai otoritas utama dalam mengendalikan perkara. Mulai dari pengawasan penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

"Konsep dominus litis yang diterapkan di banyak negara dengan sistem civil law harus semakin diperkuat di Indonesia. Dengan peran jaksa sebagai pengendali perkara, maka penegakan hukum bisa lebih efektif dan tidak terjebak dalam bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum yang selama ini sering terjadi," kata Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Junaedi dalam keterangan pers yang diterima, Senin (24/02/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Junaedi dalam Diskusi Panel bertajuk Jaksa sebagai Pengendali Perkara Dalam Perspektif UU No 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang digelar Fakultas Hukum UI, Kamis 20 Februari 2025. Selain Junaedi, narasumber lain yang turut hadir dalam diskusi ini yaitu dosen Hukum Acara FH UI Febby Mutiara dan Choky R Ramadhan.

Sementara Choky Ramadhan menjelaskan hubungan antara penyidik dan jaksa di Indonesia masih lemah, terutama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan awal. Hal ini diperparah dengan tidak konsistennya pelaksanaan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikirimkan oleh penyidik kepada penuntut umum.

Ia menuturkan, menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 130/PUU-XIII/2015, SPDP wajib dikirim paling lambat 7 hari sejak penyidikan dimulai. Namun, dalam praktiknya, jaksa sering kali tidak menerima pemberitahuan ini yang menyebabkan keterlambatan dalam supervisi terhadap penyidikan dan memperpanjang waktu penanganan perkara.

"Kurangnya koordinasi ini mengakibatkan banyak perkara yang tidak terselesaikan secara efektif. Di negara-negara lain seperti Perancis dan Belanda, jaksa memiliki kontrol lebih besar terhadap penyidikan untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Hal ini perlu kita adopsi dalam sistem hukum kita," jelasnya.

Sedangkan Febby Mutiara berpendapat, salah satu masalah terbesar dalam sistem peradilan pidana Indonesia adalah fenomena bolak-baliknya berkas perkara antara penyidik dan jaksa. Proses ini sering kali menghambat efisiensi peradilan dan memperpanjang waktu penyelesaian perkara.

"Di beberapa negara, jaksa tidak hanya sekadar menerima berkas perkara dari penyidik, tetapi juga berhak memberikan arahan penyidikan kepada polisi. Hal ini memungkinkan kasus dapat ditangani lebih cepat tanpa perlu berkali-kali mengembalikan berkas karena tidak lengkap," tuturnya.

Ia menambahkan bahwa KUHP Nasional (UU No 1 Tahun 2023) semakin memperkuat peran jaksa dalam pengawasan proses peradilan. Pasal 132 KUHP Nasional secara eksplisit menyebutkan bahwa penuntutan merupakan bagian dari proses peradilan yang dimulai sejak tahap penyidikan, menandakan bahwa jaksa memiliki peran aktif dalam memastikan kelengkapan suatu perkara sebelum diajukan ke pengadilan.

Dalam diskusi panel ini, para akademisi juga membahas bagaimana peran jaksa sebagai pengendali perkara diterapkan di berbagai negara. Prancis misalnya, jaksa memiliki otoritas dalam mengawasi penyidikan dan dapat memberikan arahan kepada polisi. Dalam perkara kompleks, penyidikan dilakukan oleh judge d?instruction, seorang hakim investigatif yang bertanggung jawab atas penyelidikan perkara serius.

Sementara itu, di Belanda, jaksa bertindak sebagai penyidik senior. Mereka memastikan penyidikan dilakukan sesuai prosedur dan memiliki dasar hukum yang kuat sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Sedangkan, Amerika Serikat memiliki sistem yang berbeda. Di mana koordinasi antara jaksa dan penyidik dilakukan secara horizontal. Jaksa terlibat sejak awal dalam pengumpulan bukti guna memastikan kasus yang dibawa ke pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat.

Sementara di Jerman, jaksa bekerja di bawah sistem inquisitorial, di mana mereka memiliki peran dominan dalam menentukan arah penyidikan. Model seperti ini bisa menjadi referensi bagi sistem hukum Indonesia dalam memperbaiki mekanisme supervisi antara jaksa dan penyidik.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diskusi panel ini, para akademisi FH UI mengajukan beberapa rekomendasi penting untuk memperkuat peran jaksa dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Revisi KUHAP diperlukan agar lebih selaras dengan KUHP Nasional. Terutama dalam memastikan bahwa peran jaksa sebagai pengendali perkara diakui secara tegas.

Regulasi yang lebih ketat mengenai mekanisme koordinasi antara penyidik dan jaksa juga harus diperkuat. Dengan demikian supervisi sejak tahap awal penyidikan dapat berjalan lebih efektif.

Model hakim pengawas penyidikan sebagaimana diterapkan di Prancis dan Belanda dinilai perlu dipertimbangkan untuk diadopsi dalam sistem hukum acara Indonesia. Hakim, dalam peran ini, dapat memastikan bahwa penyidikan berjalan secara transparan dan akuntabel serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan tersangka.

Selain itu, pengembangan Deferred Prosecution Agreement (DPA) juga dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu tanpa harus melalui jalur persidangan. Terutama bagi kasus tindak pidana ekonomi dan korporasi.

Diskusi panel ini menegaskan bahwa peran jaksa sebagai dominus litis dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus semakin diperkuat guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Akademisi FH UI menyoroti perlunya reformasi hukum acara pidana agar lebih selaras dengan KUHP Nasional serta memberikan model supervisi yang lebih jelas terhadap penyidikan.

Dengan belajar dari sistem hukum negara lain, Indonesia dapat membangun sistem hukum acara yang lebih efektif. Juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan lebih transparan, akuntabel, dan adil bagi seluruh masyarakat.

Jakarta -

Menurut detikers kampus mana di Indonesia yang terbaik di bidang hukum? Untuk melihatnya, bisa cek daftar menurut pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) by Subject 2025.

Lembaga pemeringkatan THE, baru-baru ini merilis WUR by Subject 2025 berbagai bidang, termasuk hukum. Pemeringkatan menilai 389 institusi dari 48 negara dan wilayah dengan menggunakan 18 indikator kinerja yang ketat.

Dalam bidang hukum, penilaian dirancang dengan cermat untuk mencerminkan kualitas khas dalam disiplin akademis hukum di seluruh dunia.

Disiplin hukum yang dinilai dalam THE WUR by Subject 2025 yakni:

- Hukum Tata Negara dan Administrasi: mengkaji struktur dan kerangka pemerintahan

- Hukum Internasional: mencakup sistem dan perjanjian hukum global

- Hukum Komersial dan Perusahaan: fokus pada bisnis dan kontrak

- Hukum Pidana dan Keadilan: menangani sistem dan prosedur peradilan

- Teori Hukum dan Yurisprudensi: mengeksplorasi landasan filosofis

Hasilnya, Universitas Stanford menjadi yang terbaik di dunia dalam bidang hukum, disusul dengan Universitas Harvard. Universitas New York melengkapi peringkat tiga teratas "THE WUR by Subject 2025: Law".

Universitas Cambridge (4), Columbia University (5), Universitas California, Berkeley (6), Universitas Chicago (8), dan Universitas Yale (9).

Sementara di Asia, National University of Singapore (NUS) menjadi yang terbaik, dengan menempati peringkat ke-12 global. Menyusul Peking University di China yang masuk top 14 global.

Lantas bagaimana dengan Indonesia? Ternyata hanya ada 7 kampus yang masuk dalam daftar THE WUR by Subject 2025: Law.

Berikut ini daftarnya, sebagaimana dikutip situs THE, Kamis (23/1/2025).

Daftar Universitas Terbaik Indonesia Bidang Hukum Versi THE WUR by Subject 2025

1. Universitas Sebelas Maret (UNS)

Peringkat global: 201-250

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

Peringkat global: 251-300

3. Universitas Indonesia (UI)

Peringkat global: 251-300

4. Universitas Diponegoro (Undip)

Peringkat global: 300+

5. Universitas Airlangga (Unair)

Peringkat global: 300+

6. Universitas Padjadjaran (Unpad)

Peringkat global: 300+

7. Universitas Brawijaya (Unibraw)

Peringkat global: 300+

(faz/nwk)

KOMPAS.com - Universitas Indonesia atau UI sudah mengumumkan daya tampung di Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2025.

UI telah mengumumkan mana saja jurusan dengan daya tampung terbanyak, jurusan dengan daya tampung yang sedikit hingga informasi jurusan mulai vokasi sampai S1.

Saat ini terdapat 76 PTN akademik, 44 PTN vokasi, dan 4 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) di dalam database daya tampung SNBP 2025.

Setiap PTN mencantumkan daya tampung program studi (prodi) diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), hingga sarjana (S1).

Informasi ini dapat digunakan untuk siswa eligible SNBP 2025 dalam menentukan prodi pilihan.

Jika kamu ingin mendaftar di UI, cek daya tampung prodi terbanyak di Universitas Indonesia (UI).

Prodi dengan daya tampung terbanyak SNBP UI 2025

Pada SNBP 2025, UI menawarkan 79 prodi. Ini dia deretan prodi dengan daya tampung terbanyak di UI pada jalur SNBP 2025:

1. S1 Ilmu Hukum

• Daya tampung: 114
• Peminat 2024: 1.634

2. S1 Manajemen

• Daya tampung: 76
• Peminat 2024: 1.545

3. S1 Akuntansi

• Daya tampung: 70
• Peminat 2024: 1.368

4. S1 Ilmu Psikologi

• Daya tampung: 66
• Peminat 2024: 1.274

5. S1 Pendidikan Dokter

• Daya tampung: 60
• Peminat 2024: 1.720

6. S1 Teknik Industri

• Daya tampung: 52
• Peminat 2024: 659

7. S1 Ilmu Komputer

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 1.133

8. S1 Sistem Informasi

• Daya tampung: 50
• Peminat 2024: 926

9. S1 Ilmu Keperawatan

• Daya tampung: 49
• Peminat 2024: 616

10. S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 508

11. S1 Ilmu Ekonomi

• Daya tampung: 42
• Peminat 2024: 437

12. S1 Teknik Sipil

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 494

13. S1 Teknik Mesin

• Daya tampung: 40
• Peminat 2024: 429

Itulah jurusan dengan daya tampung terbanyak UI di jalur SNBP 2025. Siswa kelas 12 SMA/SMK sederajat yang menjadi siswa eligible dan bisa mendaftar SNBP 2025, bisa menjadikan jurusan di UI ini sebagai bahan referensi dalam menentukan pilihan jurusan kuliah.

Jakarta -

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memilih Anita Wahid sebagai wakil Indonesia untuk Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Antarpemerintah ASEAN (AICHR). Lulusan Hubungan Internasional Universitas Indonesia itu telah berhasil lolos seleksi yang tahapannya dimulai pada tahun lalu.

"Dalam masa mendatang, Indonesia berkepentingan untuk mendorong penguatan upaya pemajuan dan pelindungan HAM oleh AICHR. Dengan terpilihnya Sdri. Anita Wahid sebagai Wakil Indonesia untuk AICHR diharapkan akan terdapat kesinambungan perjuangan Indonesia untuk mendorong implementasi penuh mandat AICHR, di samping terlaksananya program-program AICHR yang mencerminkan kepentingan Indonesia di bidang HAM," tulis Kemlu RI di situs resminya, Jumat (24/1/2025).

Anita Wahid merupakan putri ketiga Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Setelah menjadi sarjana dari UI, Anita meraih gelar master di Ruhr-Universitaet Bochum, Jerman. Kini, dia sedang menjalani program doktoral di Australian National University (ANU).

Dilansir ANTARA, Anita merupakan aktivis demokrasi yang menaruh perhatian terhadap gerakan antikorupsi, toleransi beragama, dan literasi digital. Dia aktif dalam berbagai organisasi di antaranya Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (HIVOS), Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Public Virtue Institute, Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Antikorupsi Universitas Nahdlatul Ulama, serta Abdurrahman Wahid Center for Peace and Humanity Universitas Indonesia.

Adapun soal seleksi untuk jabatan perwakilan Indonesia di AICHR, prosesnya sudah dimulai sejak Juli hingga Desember 2024 kemarin. Proses seleksinya meliputi seleksi administrasi dan wawancara. Jabatan yang kini diisi oleh Anita sebelumnya diisi oleh Yuyun Wahyuningrum.

"Indonesia merupakan pelopor dan salah satu dari sedikit negara anggota ASEAN yang melakukan seleksi secara terbuka dan menunjuk wakil dari kalangan non-pemerintah sebagai wakilnya di AICHR," kata Kemlu.

(dnu/zap)

JAKARTA - Research Center for Security and Violent Extremism (ReCURE) bersama Program Studi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia (UI) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dengan peluncuran WTI ini, ReCURE berharap dapat memperkuat pemahaman global terhadap ancaman terorisme . Termasuk menjadi referensi strategis untuk berbagai pemangku kepentingan dalam menciptakan dunia yang lebih aman.

Acara yang dihadiri berbagai elemen masyarakat ini menampilkan laporan komprehensif terkait indeks terorisme global yang disusun berdasarkan lima indikator utama. Informasi lebih lanjut mengenai WTI dapat diakses melalui worldterrorismindex.com.

Keynote speech dalam acara itu yakni Penasehat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto dan Staf Khusus Menko Politik dan Keamanan Bidang Hubungan Antar Lembaga Letjen TNI (Purn) Muhammad Munir. ?World Terrorism Index dapat menjadi referensi strategis bagi pembuat kebijakan, akademisi, lembaga keamanan, media, dan masyarakat luas dalam memahami serta merespons isu-isu terorisme,? kata Ketua ReCURE Ganardi Walanda, Senin (13/1/2025).

Hasil Penelitian Selama Empat Tahun WTI merupakan hasil penelitian dan pengembangan ReCURE sejak 2021. Tim ini melibatkan peneliti muda dari Program Studi Kajian Terorisme SKSG UI serta para peneliti senior, termasuk Muhamad Syauqillah, Ali Abdullah Wibisono, Chandra Yudistira, Teguh Pramono, Puspitasari dan Sri Yunanto. Laporan ini mencerminkan komitmen ReCURE dalam memberantas terorisme baik di tingkat nasional maupun global.

Acara ini dihadiri berbagai lembaga penting. Mulai dari Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri (Densus 88 AT), PPATK RI, Mahkamah Agung, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Badan Intelijen Negara. Perwakilan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat dan Australia juga turut hadir, menunjukkan dukungan internasional terhadap inisiatif ini.

Dalam segmen Selayang Pandang WTI membahas tren terbaru dalam terorisme dan menghadirkan tiga narasumber. Mereka yakni Kepala BNPT Komjen Pol Eddy Hartanto, Direktur Intelijen Densus 88 AT Polri Brigjen Pol Tb Ami Prindani, dan anggota dewan kehormatan KADIN Adi Putra Darmawan Tahir.

Menurut World Terrorism Index 2024, Indonesia berada di peringkat ke-51 dengan skor 18, yang termasuk kategori low-impact. Prestasi ini mencerminkan efektivitas upaya penanganan terorisme, ditunjukkan dengan nihilnya serangan teroris (zero terrorist attack) selama dua tahun terakhir. Analisis lebih mendalam disampaikan oleh I Made Wisnu Wardhana, dalam laporan khusus.

Laporan khusus WTI juga memuat refleksi dan analisis dari sejumlah kontributor. Zora A Sukabdi dan Sapto Priyanto menyoroti deradikalisasi dan rehabilitasi. Sedangkan Amanah Nurish mengulas peran jaringan terorisme perempuan.

Jakarta: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (FIB UI) kembali menggelar kegiatan pengabdian masyarakat dalam rangka menyebarkan kesadaran Hak Asasi Manusia (HAM) di kalangan Generasi Z. Kali ini mengangkat tema "Edukasi HAM secara Interaktif pada Generasi Z'.

Acara yang diselenggarakan pada 24 Oktober 2024 ini mencakup pameran interaktif dan workshop edukasi HAM. Dengan melibatkan sekitar lima booth pameran, kegiatan ini dirancang untuk menyampaikan informasi edukatif tentang kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui pendekatan partisipatif.

Selain itu, workshop yang berlangsung selama tiga jam ini memberikan kesempatan kepada peserta untuk berkontribusi dalam pembuatan karya edukasi berbasis isu HAM. Rangkaian acara dimulai dengan pengantar singkat dari tiga narasumber.

Reynaldo de Archellie, dosen Sastra Rusia, menjelaskan, tentang pengertian HAM dan keterkaitannya dengan demokrasi. Ia menekankan pemahaman ini penting bagi generasi muda, sebab melihat dari situasi hari ini, praktik pelanggaran HAM sering kali direduksi sebagai kriminalitas biasa, yang menutupi fakta adanya kekerasan dari aparatur negara.
Pengantar kedua disampaikan Abby Gina, dosen Filsafat FIB UI, yang menekankan pentingnya membangun ingatan kolektif sebagai langkah pemulihan bagi korban dan pencegahan tragedi serupa di masa depan. "Pendidikan tentang pelanggaran HAM tidak hanya memperkuat kesadaran untuk melawan ketidakadilan, tetapi juga menjadi ruang untuk membaca situasi kerentanan perempuan yang sering kali menjadi target utama kekerasan dalam kasus pelanggaran HAM. Menghidupkan cerita-cerita korban adalah langkah menuju keadilan gender dan pemulihan rasa kemanusiaan," ujarnya dalam siaran pers, dikutip Minggu, 1 Desember 2024.

Ketua Tim Pengmas, Ikhaputri Widiantini menjelaskan, kegiatan ini mengusung pendekatan teori afeksi, yang merupakan bagian dari teori feminisme. Dalam sambutannya, Ikhaputri menegaskan, keadilan tidak hanya perlu direrpsons dan dibincang dalam ranah rasio atau logika, tetapi penting untuk memastikan pelibatan empati dan perasaan sebagai cara untuk membangun solidaritas yang mendalam.

"Melalui ingatan kolektif, kita tidak hanya mengingat peristiwa masa lalu, tetapi juga membangun kesadaran untuk mencegah tragedi serupa di masa depan," ungkapnya.

Dengan menyaksikan video, berinteraksi di booth pameran, dan berdiskusi, para peserta diharapkan tergugah untuk menciptakan karya serta melakukan kritik terhadap ketidakadilan di sekitar mereka. Kegiatan ini melibatkan peserta dari siswa-siswi SMA di wilayah Depok serta mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2024.

Tidak hanya memberikan pemahaman teoretis, acara ini juga menciptakan ruang dialog yang memungkinkan peserta memahami isu-isu HAM secara lebih mendalam, termasuk bagaimana ketidakadilan berbasis gender kerap kali luput dari perhatian. Hasil diskusi dalam workshop menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi dalam menyuarakan gagasan kreatif untuk menyelesaikan persoalan terkait pelanggaran HAM di Indonesia.

Beberapa karya yang dihasilkan selama acara ini dirancang untuk menjadi media edukasi yang dapat disebarluaskan di komunitas masing-masing peserta. Melalui kegiatan ini, FIB UI berupaya mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada butir 5 (kesetaraan gender), 10 (pengurangan ketimpangan), dan 16 (perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat).

Dengan pendekatan inovatif seperti ini, diharapkan Generasi Z dapat menjadi agen perubahan yang lebih peka terhadap isu-isu sosial, khususnya HAM.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Fenomena kasus hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Fenomena ini menjadi momok menakutkan bagi masyarakat miskin dan kaum marjinal. Hukum seperti kehilangan rohnya, karena oknum penegak hukum yang tidak berpegang pada prinsip keadilan.

Melihat fenomena tersebut, kandidat Ketua Umum Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (ILUNI FHUI) nomor urut 5, Raden Rahmat Bastian mencoba menterjemahkan masalah tersebut dan memasukkannya dalam program kerjanya, jika terpilih menjadi Ketum ILUNI FHUI.

"Saya sudah menyiapkan program kerja yang akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah, kalau mereka ke LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum) atau LBH itu belakangan ini ada komponen biaya, ada komponen success fee itu harus kita akui," kata CEO Kalimatera Kotawaringin Rahmat (KKR), Kamis, 21 November 2024.
Rahmat mengingatkan, kewajiban melakukan pro bono ada dalam Undang-Undang Advokat. "Jadi kita akan mengadakan konsultasi hukum gratis itu secara masif. Bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi," ucapnya.

Maka itu, ia mengajak para alumni FHUI untuk bergerak membantu program layanan hukum pro bono tersebut.

"Jika ada teman kita di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan bahkan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed saja sudah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan," kata pria lulusan FHUI tahun 1997 itu.

Fakta bahwa masih banyak masyarakat awam yang terjerat hukum, namun memilih menunda mengadukan ketidakdilan yang mereka terima, karena faktor biaya yang cukup besar. Ditambah dengan energi yang terkuras dalam menjalankan proses hukum tersebut, semakin menguatkan tekad Rahmat untuk bisa mengimplementasikan program kerjanya itu.

"Itu sebabnya, kami ingin menjembatani persoalan-persoalan itu lewat program kerja ini. Karena sebenarnya, banyak kasus hukum yang apabila ditangani secara detail kita sebenarnya bisa mencapai perdamaian bahkan hanya dengan satu kali somasi saja dan biayanya murah, hanya cukup kop surat, kurir, dan pengetahuan yang cukup," ungkapnya.

"Saya yakin, apabila dilakukan secara masif dengan bantuan alumni FHUI, yang mengambil extention, bahkan notaris juga bisa membantu dengan pengetahuan mereka. Pun mereka yang sudah bergelar MH dan doktor bisa terlibat, tentunya bisa sangat berarti sekali bagi masyarakat," yakinnya.

Melalui konseling hukum gratis itu, masyarakat tidak mampu sudah tidak perlu lagi dibebani biaya macam-macam.

"Contohnya saja, belakangan ini, teman saya lagi butuh bantuan hukum, tapi dia dikenakan biaya Rp50 juta untuk biaya awal, tentu sangat memberatkan. Dengan program ini, servis pro bono, mereka tidak perlu khawatir, karena tanpa biaya alias zero fee," imbuhnya lagi.

Ia kembali mengingatkan pentingnya peran alumni FHUI untuk ambil bagian menjaga konstitusional RI. "Karena FHUI ini kan panutan ya, usia fakultas hukum sudah 100 tahun, tapi hukum kita ini secara konstitusional harus dijaga oleh punggawa-punggawanya dan itu beban berat bagi alumni FHUI," bijaknya.

Maka itu, ia memastikan, jika dipercaya oleh para alumni memimpin ILUNI FHUI, ia akan membangkitkan FHUI supaya lebih kuat di UI dan di Indonesia, demi kemajuan bidang hukum di Indonesia.

"Kembali saya tekankan, keikutsertaan saya dalam pemilihan Ketum ILUNI FHUI ini murni pengabdian. Jadi, walaupun saya tidak terpilih, saya berharap program kerja yang baik harus tetap dijalankan. Saya juga tidak ragu untuk membantu, jika diminta bergabung," papar pemilik slogan RISE (Recht, Intelligent, Stern, Empathy) itu.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WHS)