Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan setiap warga negara Indonesia wajib menghormati Pancasila. Muzani menegaskan Pancasila milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik perseorangan.

Hal itu disampaikan Muzani dalam pembukaan acara Sarasehan BPIP di gedung MPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Mulanya, Muzani mengatakan acara ini menjadi forum penting sebagai upaya merekonstruksi strategi politik.

"Perubahan geopolitik dunia menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi bangsa Indonesia. Kita menyaksikan pergeseran kekuatan ekonomi dan politik, munculnya isu-isu baru seperti perubahan iklim dan transformasi digital, serta kompleksitas hubungan antarnegara," kata Muzani.

Muzani mengatakan, dalam menghadapi semua itu, diperlukan suatu fondasi. Dia mengatakan fondasi itu merupakan Pancasila yang telah diwariskan para pendiri bangsa.

"Apakah kita pernah membayangkan kenapa kita bisa berkumpul dan bertemu, bahkan bermusyawarah tentang masa depan bersama kita? Kodrat kita berasal dari hal yang berbeda. Etnis kita berbeda, bahasa daerah kita berbeda, bahkan agama kita berbeda. Jawabannya, karena kita dipertemukan oleh Pancasila," sambungnya.

Muzani mengatakan Pancasila merupakan landasan pemersatu bangsa. Menurut dia, tanpa ideologi Pancasila, bangsa Indonesia akan kehilangan arah.

"Tanpa Pancasila, kita bukan lagi satu bangsa, melainkan lautan kelompok yang saling mendepankan tafsir masing-masing kelompok tentang apa yang terbaik untuk bangsa. Saling berebut ruang, kuasa, saling merasa benar sendiri," jelasnya.

Muzani menekankan Pancasila bukan hanya sekedar kalimat. Namun Pancasila merupakan simpul dari pergulatan sejarah serta pertemuan nilai luhur budaya Indonesia dengan cita-cita kemerdekaan.

"Kita wajib menunduk dan harus hormat serta kagum kepada para pendiri bangsa kita, yakni Bapak dan Ibu pendiri bangsa yang telah begitu cemerlang merumuskan prinsip-prinsip utama bernegara dengan ringkas, padat, dan komprehensif," ujarnya.

Muzani pun menegaskan Pancasila merupakan miliki semua bangsa Indonesia. Dia mengatakan Pancasila tak bisa diklaim hanya milik sekelompok orang saja.

"Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau milik satu generasi, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

"Dalam dunia yang makin bising oleh ideologi-ideologi impor, oleh paham-paham yang menjanjikan surga instan. Pancasila justru memberi ruang untuk hidup bersama, untuk saling percaya, dan untuk membangun satu bangsa tanpa harus sama," imbuh dia.

Simak juga video "Muzani Berharap Tegal Bisa Jadi China-nya Indonesia" di sini:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum (Kemenkum) menyosialisasikan layanan hukum yang ada di lingkungan Kemenkum dan transformasi organisasi yang sedang berjalan dalam pameran Kampung Hukum Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung (MA) pada 18-19 Februari 2025.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik, dan Kerja Sama Kemenkum Ronald Lumbuun pameran Kampung Hukum dimaksimalkan untuk memberikan info kepada masyarakat luas mengenai layanan publik yang ada di Kemenkum, sekaligus memberitahukan kepada masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah bertransformasi.

“Salah satu alasan perlu dilakukannya transformasi Kemenkumham adalah demi meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ronald saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Dalam transformasi, ia menjelaskan Kemenkumham telah terbagi menjadi satu kementerian koordinator (kemenko), yakni Kemenko Hukum dan HAM, dan tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dia menuturkan keikutsertaan Kemenkum dalam Kampung Hukum MA bukan hanya bentuk kehadiran simbolis, tetapi juga memiliki dampak strategis dalam sosialisasi regulasi, peningkatan akses hukum, koordinasi antarlembaga, serta transparansi kebijakan hukum.

Melalui acara tersebut, Ronald berharap Kemenkum dapat berperan lebih aktif dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat serta mendukung reformasi hukum yang lebih progresif.

Lebih lanjut ia menambahkan, Kemenkum di bawah komando Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat.

“Tahun 2025, Menkum telah mencanangkan seluruh pelayanan publik di lingkungan Kemenkum berbasis digital, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses layanan dimana pun berada,” tuturnya.

Setelah vakum selama tiga tahun, pameran Kampung Hukum kembali digelar tahun ini. Pameran Kampung Hukum merupakan wujud kolaborasi antara berbagai pihak, sebagai bagian dari semangat transparansi dan akuntabilitas dari segenap entitas yang bergerak di bidang hukum serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perkembangan hukum dan peradilan.

Di pameran Kampung Hukum kali ini, Kemenkum juga menghadirkan mobil penyuluhan keliling (penyuling) dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang merupakan salah satu unit kerja Kemenkum.

Pameran Kampung Hukum itu diharapkan dapat menjadi forum yang inklusif dan edukatif bagi para pengunjung yang berasal dari semua lapisan masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) berkunjung ke kantor Kementerian Hukum Republik Indonesia (Kemenkum RI). Kedua pihak membahas soal sinergi dalam transformasi hukum berkeadilan.

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas senang dengan kunjungan ini. Menurutnya, ini adalah salah satu cara menyampaikan aspirasi.

"Kami senang, adik-adik PB HMI mau berdialog dan bertukar pikiran di kantor. Sebab ini adalah langkah maju bagi organisasi, sebab sebagai mitra kritis dan strategis pemerintah. Kader-kader HMI harus tetap menjaga idealisme dan independensinya, salah satu caranya adalah dengan menyampaikan aspirasi. Baik secara langsung kepada kami, maupun di ruang publik," kata Menkum dalam keterangan tertulis, Minggu (19/1/2025).

Sementara itu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan dan Keamanan PB HMI Rifyan Ridwan Saleh juga menegaskan bahwa kehadiran mereka ke Kementerian Hukum kali ini untuk menyampaikan aspirasi. Sebab ada banyak aspirasi dan program yang akan mereka sinergikan.

"Kami datang bukan dengan tangan kosong, kami membawa puluhan aspirasi dari rakyat dan juga membawa gagasan-gagasan kami untuk bersinergi, berkolaborasi dengan Kemenkum untuk memperkuat bangunan hukum nasional," tegas Rifyan.

Lebih lanjutnya, beberapa aspirasi tersebut seperti masalah hukum yang kian kompleks, harmonisasi dan evaluasi regulasi. Pihaknya mendorong urgensi pembentukan beberapa RUU, penegakan hukum yang masih tumpul ke atas tajam ke bawah atau kasus yang menanti viral terlebih dulu.

"Masalah hukum kita makin kompleks, regulasi kita masih probelamtik bahkan sejak masih pada proses pembentukannya ada kesan by order, sementara UU yang seharusnya sudah disahkan belum terselsaikan. Penegakan hukum kita juga masih menunjukkan fakta oknum-oknum yang tebang pilih atau menunggu viral dulu baru di proses, belum lagi dengan berbagai isu mafia besar yang bermain dibelakang layar," jelas Rifyan.

Rifyan juga menambahkan bahwa negara kita saat ini melawan oligarki-oligarki kuat, mereka menjadi sponsor dan investor beberapa oknum di pemerintahan. Bahkan ia menduga, ada orang-orang yang menjadikan hukum sebagai alat untuk melanggengkan kepentingannya.

Senada dengan hal tersebut, Menkum menyampaikan siap berkolaborasi dengan HMI untuk menyukseskan reformasi hukum untuk supremasi hukum nasional.

"Saya sangat senang jika HMI siap berkolaborasi untuk membangun sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, masukan dari semua pihak pun sangat dipengaruhi oleh aspirasi masyarakat. Cara berpikir masyarakat juga memengaruhi sistem hukum. Kenyataannya masyarakat memiliki kepentingan, kepentingan untuk keadilan dan kesejahteraan," tegas Menkum.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital memberi warna baru untuk Kementerian Hukum (Kemenkum), baik kebutuhan internal maupun eksternal.

Dia menuturkan transformasi digital merupakan keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik dan melayani masyarakat dengan lebih efektif.

"Transformasi digital dalam pelayanan publik di Kemenkum adalah sebuah hal yang sangat penting dilakukan," kata Supratman saat memimpin Rapat Koordinasi Awal Tahun 2025 di Jakarta, Selasa (14/1), seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Pada kebutuhan internal, kata dia, dilakukan untuk manajemen talenta yang transparan dan akuntabel, sedangkan untuk kebutuhan eksternal dilakukan untuk pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu untuk kepentingan lembaga, dirinya menegaskan tak ada pilihan lain selain melakukan transformasi digital.

Lebih jauh, Supratman menyampaikan program transformasi digital di Kemenkum akan sangat berhubungan dengan penguasaan teknologi informasi pegawai, utamanya dalam rangka membangun platform superapps yang terhubung dengan program manajemen talenta yang Kemenkum lakukan.

Sementara terkait keamanan data, Menkum juga menekankan pentingnya mempelajari potensi risiko kebocoran data, yang menjadi ancaman serius dalam program transformasi digital.

Oleh karenanya, ia berharap pengamanan data transformasi digital bisa menjadi perhatian bersama jajaran Kemenkum, khususnya Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Sekretaris Jenderal selaku Ketua Tim Transformasi Digital, Penasihat Menteri, serta Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Kekayaan Intelektual dan Ditjen Administrasi Hukum Umum.

Sebelumnya, Kemenkum menargetkan seluruh layanan masyarakat di bawah kementerian tersebut bisa diselenggarakan berbasis digital paling lambat pada tahun 2026.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sebuah proses pemerintahan yang terbuka bagi semua masyarakat.

"Saya percayakan Pak Sekretaris Jenderal (Sekjen) untuk memimpin transformasi digital bersama dengan Badan Strategi Kebijakan (BSK)," ucap Supratman dalam acara Pencanangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas dan Launching Transformasi Digital Kemenkum di Jakarta, Selasa (7/1).

Adapun Kemenkum baru saja meluncurkan transformasi digital berupa situs resmi Kemenkum sebagai portal semua layanan hukum berbasis digital untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang diinginkan.

Supratman berharap transformasi digital yang baru saja diluncurkan menjadi langkah awal Kemenkum dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) memberikan dukungan kepada 'Elpama Prison', grup vokal rap napi binaan Lapas Merauke. Ditjenpas mendorong agar para narapidana terus mengembangkan kreasi positif meski di dalam penjara.

Dukungan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjenpas (Sesditjenpas) Gun Gun Gunawan melalui video call dengan personel Elpama Prison yang diunggah di akun Instagramnya, @gun2gunawan, Senin, 13 Januari 2025. Dalam video call tersebut, Gun Gun Gunawam menyampaikan apresiasi atas pencapaian Elpama Prison yang meriah Top 5 Program Inkubasi Kreatif Kategori Rap Kementerian Ekonomi Kreatif.

"Prestasi ini adalah bukti bahwa kreativitas tidak memiliki batas, bahkan dari balik jeruji. Anda semua adalah simbol inspirasi yang nyata bagi masyarakat dan Pemasyarakatan," ujar Gun Gun Gunawan dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (14/1/2025).

Gun Gun mendukung penuh agar Elpama Prison terus menciptakan lagu baru yang mendukung Asta Cita Presiden Prabowo, Program Akselerasi Menteri Imipas, serta mempromosikan nilai-nilai positif dari dalam Lapas.

Elpama Prison, grup rap napi binaan Lapas Merauke. (dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Gun Gun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung Elpama Prison dan kreativitas lainnya yang lahir dari pemasyarakatan.

"Mari kita jadikan seni sebagai jembatan untuk transformasi positif, mendukung program-program pemerintah, khususnya Asta Cita Presiden, Program Akselerasi Menteri Imipas, dan menciptakan dampak nyata bagi masyarakat," imbuhnya.

Elpama Prison adalah grup vokal narapidana binaan Lapas Merauke. Klip video Elpama Prison berjudul 'This is Squad Elpama' telah dirilis pada Desember 2024.

Video tersebut telah ditonton lebih dari 100 ribu kali, mendapatkan 50 ribu like, dan dibagikan ulang sebanyak 7.000 kali. Elpama Prison masuk kategori 5 Program Inkubasi Kreatif di Merauke Kementerian Ekonomi Kreatif.

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB) Bali menjagokan Gugum Ridho Putra terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PBB melalui Muktamar PBB yang diselenggarakan di Denpasar, Bali 13-15 Januari 2025. Ketua DPW PBB Bali Muhamad Shalahuddin Jamil mengatakan sudah saatnya PBB bertransformasi.

"PBB Bali jagokan Gugum Ridho Putra, salah satu representatif tokoh muda dari Partai Bulan Bintang," ujar Shalahuddin kepada detikBali, Selasa (12/1/2025).

Menurutnya, Gugum merupakan kader yang cerdas, santun, dan merupakan representasi anak muda.

"Sudah saatnya PBB bertransformasi," imbuhnya.

Shalah menuturkan hal itu juga sejalan dengan petuah yang disampaikan oleh pendiri PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"DPW PBB Bali sebagai tuan rumah tentunya satu komando dengan nasihat dan petuah pendiri partai yaitu Prof Yusril Ihza Mahendra, calon muda," tuturnya.

Sebagai informasi, dua nama mencuat sebagai kandidat kuat yang akan berebut kursi ketua umum partai. Dua nama itu adalah Afriansyah Noor dan Gugum Ridho. Nama terakhir saat ini menjabat sebagai Ketua Mahkamah Partai di PBB.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra berharap jabatan Ketum PBB kali ini dipegang oleh generasi muda.

"Saya berharap akan lahir pemimpin baru di Partai Bulan Bintang. Kita berikan kesempatan bagi yang muda-muda untuk tampil memimpin Partai Bulan Bintang," kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan itu saat berpidato di Muktamar VI PBB di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025).

Yusril mengaku tidak punya kriteria khusus soal siapa yang pantas memegang tampuk kepemimpinan PBB. Dia menyerahkan semua kriteria pemilihan ketua umum kepada Tim Komite Muktamar PBB.

Tim itu yang akan membahas, merumuskan, dan menyepakati syarat serta kriteria pencalonan Ketum PBB. Jika dalam prosesnya tidak dihasilkan kesepakatan siapa yang pantas jadi Ketun PBB, maka prosesnya dilanjutkan dengan pemungutan suara.

"Kalau tidak tercapai sebuah kompromi atau aklamasi, ya mau tidak mau diadakan pemungutan suara. Saya harap ada pemilihan yang dilakukan secara demokratis, jujur, dan fair," kata Yusril.

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Video: Yusril Bahas Penghapusan Presidential Threshold, Umpamakan dengan Zikir

Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Hukum pada tahun 2025 akan memfokuskan pada transformasi digital dalam pelayanan kepada masyarakat sehingga nantinya masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor.

"Ini yang juga menjadi keinginan Bapak Presiden Prabowo. Transformasi digital menjadi target kami," kata Menteri Supratman dalam acara Refleksi Akhir Tahun 2024 serta Peluncuran
Tranformasi Digital Kementerian Hukum Republik Indonesia di Kampus Poltekip/Poltekim Kota Tangerang, Senin.

Menteri Supratman juga mengajak kepada masyarakat untuk memberikan masukan apa adanya terkait pelayanan di kementerian maupun urusan lain dengan hukum.

Hal ini sebagai cara untuk berbenah dan bentuk keterbukaan terhadap masukan maupun kritik dari masyarakat. "Ini agar kami menjadi dewasa dan meningkatkan pelayanan," kata Mentri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan jika kementeriannya tidak akan mengganti logo yang kini sudah ada meski adanya pemecahan kementerian baru. "Kami pastikan, untuk logo tidak akan kami ganti. Tetap menggunakan logo yang lama," tegasnya.

Ia mengatakan kementeriannya saat ini sedang fokus pada proses pergeseran pegawai dari sebelumnya bernaung di Kementrian hukum dan HAM menjadi Kementian Hukum, Kementrian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Ia menyebutkan ada 67 ribu pegawai dari Kemenkumham yang lama dan akan digeser ke tiga kementerian baru, termasuk Menteri Koordinator.

Saat ini, pergeseran pegawai tersebut sudah selesai dilakukan dari mulai pejabat eselon II dan III sesuai dengan kebutuhan di kementerian masing - masing. "Jadi tahun 2025 semuanya sudah bisa bergerak sesuai dengan tupoksi masing - masing," kata dia.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda mendorong pemerintah untuk mempercepat reformasi birokrasi.

Ia menyampaikan dua rekomendasi kepada pemerintah untuk mempercepat hal tersebut, seperti dengan menguatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

"Kedua, terhadap 82,23 persen pemerintah daerah yang belum memiliki unit Zona Integritas (ZI), Komisi II DPR RI mendorong pemerintah daerah melakukan berbagai upaya percepatan pelaksanaan Zona Integritas yang merata di seluruh Indonesia," kata Rifqi saat memberikan sambutan dalam acara Satu Dekade Zona Integritas di kawasan Tebet, Jakarta, Rabu.

Rifqi meyakini bahwa kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah lebih baik dan ingin bekerja berprestasi dengan menghadirkan warisan yang baik.

"Komisi II DPR RI meminta komitmen yang tinggi dari semua pimpinan kementerian/ lembaga, negara, dan kepala daerah sebagai pimpinan dalam melakukan perubahan mindset (kerangka berpikir, red) ASN (aparatur sipil negara) berakhlak agar ke depan Zona Integritas bukan merupakan barang mewah, barang yang sangat sulit dengan effort (usaha, red) yang luar biasa untuk dilakukan. Akan tetapi, menjadi standar kita bersama untuk melakukan pelayanan publik di Republik Indonesia tercinta ini," ujarnya.

Selain mendorong percepatan reformasi birokrasi, ia juga mendorong pemerintah untuk mempercepat transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses masyarakat.

"Digitalisasi menurut saya sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lagi mengelak soal ini. Penggunaan gadget (gawai, red) oleh seluruh lapisan masyarakat kita bukan sekadar menjadi kebutuhan, tetapi hampir menjadi kebutuhan dasar," katanya.

Ia melanjutkan, "Dan karena itu kebutuhan dasar, ini harus kita manfaatkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di tempat kita."

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024