Sidang Mediasi, Kuasa Hukum Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah ke Publik
Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan. [274] url asal
#jokowi #presiden-jokowi #sidang-mediasi #ijazah-jokowi #pn-solo #ijazah-palsu-jokowi #gugatan #solo #sewenang-wenang #tolak #rights #tuntutan-hak #sidang-mediasi-gugatan-ijazah-presiden #muhammad-taufik #yb-irpan
Jakarta - Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.
Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.
"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).
Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.
"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.
Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.
"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.
Simak selengkapnya di sini.
Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya
Kuasa Hukum: Demo Minta Hasto Divonis Dibayar Rp 40 Ribu Per Orang
Kuasa hukum Hasto yakin kasus yang menjerat kliennya sarat dengan muatan politis. [193] url asal
#sidang-hasto-kristiyanto #demo-hasto-divonis #eksepsi-hasto-ditolak #hasto-didemo #demo-bayaran-hasto
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy masih meyakini kasus yang menjerat kliennya sarat muatan politis. Ronny menganggap kliennya diserang karena posisinya di PDIP.
Hal itu dikatakan Ronny setelah Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan tim hukum Hasto. Dengan demikian, hakim memutuskan melanjutkan proses persidangan.
Ronny menyinggung adanya indikasi kuat politisasi kasus ini. Salah satunya melalui aksi unjuk rasa di depan PN Jakpus saat sidang Hasto digelar.
"Hari ini ada demo yang menuntut Pak Hasto divonis. Kami mendapatkan informasi bahwa massa demo dibayar Rp 40 ribu hingga Rp 45 ribu per orang, dengan instruksi memakai jaket almamater atau non-almamater," kata Ronny kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Ronny menuding demo bayaran itu seolah membuktikan arahan menjatuhkan Hasto. "Ini bukti nyata ada pihak tertentu yang sengaja menggerakkan massa untuk menjatuhkan Pak Hasto. Kasus ini jelas bermuatan politik," ujar Hasto.
Ronny menjelaskan kasus ini merupakan pengulangan dari perkara yang telah inkrah pada 2020. Saat itu, tuduhan terkait uang dari Harun Masiku pun sudah diperiksa di persidangan sebelumnya. "Ini jelas upaya daur ulang perkara tanpa dasar hukum baru," ujar Ronny.
Pakar Hukum Kritik PDIP Malah Jadi Motor Penggerak UU TNI
Pakar Hukum UB, Aan Eko Widiarto, kritik pengesahan UU TNI oleh PDIP. Ia menilai keputusan ini mengabaikan kepentingan rakyat dan semangat reformasi. [336] url asal
#uu-tni #tolak-uu-tni #pdip #dpr-ri #universitas-brawijaya #malang #detikjatim #ruu-tni #politik #tni #universitas #pengambilan #dpr #keterputusan #ruu #partai-politik #partai-demokrasi #masyarakat #kritik-pengesahan-uu
Malang - Pakar Hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto menyayangkan pengesahan UU TNI dinilai mengikis semangat reformasi. Ia lantas mengkritik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang malah jadi motor.
"DPR harus mempertimbangkan kepentingan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya memaksakan keinginan pemerintah," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).
Aan menuturkan pengesahan RUU TNI ini akan memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kami menuntut agar DPR mempertimbangkan kepentingan rakyat dan tidak memaksakan pengesahan RUU TNI," tuturnya.
Aan menambahkan tak adanya partai oposisi yang efektif membuat semua produk undang-undang akan bergulir dengan mudah, meskipun tanpa dikehendaki oleh rakyat.
"Bahkan sekelas PDIP pun yang selama ini menjadi penyeimbang dari pemerintah. Itu malah menjadi motor penggerak di sini karena dari ketua komisinya, pansusnya, mayoritas dari PDIP," tegasnya.
Menurut Aan, segala proses yang terjadi di DPR RI menunjukkan bahwa masyarakat telah ditinggalkan oleh partai politik. Dan di situlah sebenarnya keterputusan antara rakyat dengan lembaga perwakilannya.
"Wakil rakyat tidak serta-merta menjadi wakil rakyat yang sejat. Tapi wakil rakyat menjadi wakil dari partai politik. Ini yang kita sayangkan terkait dengan pengesahan RUU TNI," pungkasnya.
(abq/iwd)
Pakar Hukum UB Singgung Orde Baru Usai UU TNI Disahkan
DPR RI sahkan RUU TNI, namun prosesnya dinilai mencederai demokrasi. Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) meyinggung sistem militeristik pada era Orde Baru. [532] url asal
#uu-tni #tolak-uu-tni #pakar-hukum-ub #orde-baru #dwi-fungsi-abri #malang #rancangan-undang-undang #proses-lahirnya-ruu-tni #tentara #ruu-tni #ruu #personel #lahirnya-reformasi-tahun-1998 #proses-pembahasan-ruu-tni
Malang - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang. Dari proses pembahasan sampai pengesahan dinilai telah mencederai demokrasi.
Pakar hukum Universitas Brawijaya (UB) Aan Eko Widiarto mengatakan ada dua hal yang cukup penting dalam proses lahirnya RUU TNI menjadi produk undang-undang yang disahkan oleh DPR RI hari ini.
"Pertama, Aan menilai terkait proses dan kedua adalah soal subtansinya," kata Aan kepada detikJatim, Kamis (20/3/2025).
Menurut Aan, dalam proses pembahasan draft RUU TNI sudah menanggalkan meaningful participation atau minim mengakomodir partisipasi dari masyarakat. Bahkan ironisnya cenderung menolak partisipasi masyarakat.
"Soal prosesnya ini sebagaimana kita ketahui, pembahasan RUU yang menurut saya belum memenuhi yang namanya prinsip meaningful participation," tuturnya.
"Terkesan dilakukan secara tertutup, minim partisipasi masyarakat, bahkan cenderung menolak partisipasi masyarakat," sambungnya.
Aan menambahkan konteks tertutup selama proses pembahasan adalah rancangan undang-undang yang tidak disebarluaskan ke masyarakat.
Sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya terhadap rancangan yang sedang dibahas.
"Kemudian yang kedua dari sisi persidangannya juga begitu dilakukan secara tertutup. Bahkan di tengah seruan pemerintah untuk melakukan efisiensi malah dilakukan di tempat yang sangat sulit terjangkau oleh masyarakat, yaitu di hotel mewah begitu," terangnya.
Kondisi itu, lanjut Aan, menunjukkan bahwa proses pembahasan RUU TNI ini juga tidak memenuhi prinsip meaningful participation.
Belum lagi dari sisi substansi, kata Aan, sebagaimana diketahui dan dari draft yang disahkan oleh DPR RI. Dengan peluang adanya lembaga ataupun instansi dapat diisi oleh personel TNI aktif.
"Nah ini memang menunjukkan bahwasannya peran dari TNI aktif untuk menduduki jabatan sipil itu semakin lebar. Akibatnya adalah apa yang terjadi pada waktu Orde Baru dulu dan kemudian diaspirasikan," tuturnya.
Aan mengungkapkan jika dwi fungsi TNI secara terang sudah ditolak masyarakat hingga lahirnya reformasi tahun 1998 lalu. Sebenarnya, kata Aan, dalam konteks negara sudah diatur kapan TNI harus tampil dan kapan TNI itu harus ada di belakangnya komando supremasi sipil.
"Akhirnya sekarang rancu, tidak ada pembagian mana yang ranahnya supremasi sipil dan mana yang negara dalam keadaan darurat sehingga di sana harusnya menjadi darurat militer," tandasnya.
"Seolah-olah kalau semuanya bisa atau namanya banyak militer dalam instansi sipil ini kan kondisinya menjadi darurat militer. Dan dalam sebuah konteks negara demokrasi sebenarnya jauh seharusnya dari darurat militer. Negara demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat," pungkasnya.
(abq/iwd)
UU TNI Disahkan, Pakar Hukum Unair Dorong Masyarakat Gugat ke MK
DPR RI telah mengesahkan RUU TNI menjadi Undang-undang. Ini respons dari pakar hukum tata negara Universitas Airlangga. [702] url asal
#uu-tni #pengesahan-ruu #tolak-ruu-tni #mahkamah-konstitusi #pakar-hukum-unair #surabaya #ruu-tni #jakarta-pusat #rahadian #thomas-djiwandono #puan-maharani #ruu #dpr #tni #tindak #revisi-undang-undang #hukum #proses-p
Surabaya - DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI menjadi undang-undang disahkan DPR RI. Pengesahan itu dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh sejumlah menteri.
Pengesahan RUU TNI ini menuai gelombang penolakan dari masyarakat. Hal ini juga menjadi sorotan berbagai pihak. Pakar Hukum Tata Negara Unair Dr. Radian Salman menyoroti sejumlah hal dalam proses penetapan UU ini.
Pertama terkait proses penetapan UU TNI yang terbilang cepat dan mengabaikan partisipasi yang bermakna.
"Salah satu poin penting dari keputusan MK adalah partisipasi yang bermakna atau meaningful participation dalam proses pembentukan Undang-Undang. Saya melihat proses dari revisi Undang-Undang TNI itu terbilang cepat, yang kita tahu serangkaian peristiwa seperti apa, termasuk koalisi masyarakat sipil yang mempersoalkan rapat tertutup DPR itu, jadi pada satu posisi ini bagi saya meaningful participation-nya nggak ada," ujar Radian saat dihubungi detikJatim, Kamis (20/3/2025).
Selanjutnya Radian juga menyebut bahwa semestinya ada penjelasan yang rasional mengapa RUU TNI harus diubah dan apa alasan perubahan itu.
"Lalu bagaimana dinamika proses dari penyikapan oleh DPR itu kan harus dibuka, jadi pada sisi lain kan ini nggak ada hal yang emergency untuk segera ditangani, jadi artinya apa, artinya ini harusnya lewat proses yang lebih meaningful participation, lebih lama diperdebatkan, lebih banyak publik dilibatkan," tutur Radian.
Lalu ia juga menyorot beberapa substansi UU TNI. Seperti mengenai jabatan yang bisa diduduki oleh TNI dalam jabatan-jabatan yang non-TNI. Menurutnya rawan terjadi konflik kepentingan di dalamnya.
"Yang semula berapa itu, 10 menjadi 14 atau berapa itu, yang harus dikhawatirkan itu bukan soal sekedar penambahan, yang agak luas itu adalah aksesnya, yang mungkin di media tidak terlalu banyak dimuat," bebernya.
"Apakah dia yang aktif (TNI) itu bisa tidak mencampuradukkan konflik kepentingannya sebagai anggota TNI. Kedua misalnya, ketika sangat dimungkinkan terbukanya menggunakan kekuatan-kekuatan tentara, untuk karena orang-orang itu ada di posisi, di jabatan atau kementerian tertentu," jelas Rahadian.
Kemudian dalam melaksanakan tugas pemerintahan jika terjadi tindak pidana juga perlu dikhawatirkan.
"Misalnya tindak bidana korupsi, itu lalu diadili lewat apa mekanismenya, karena dia anggota TNI aktif, yang dalam jabatan yang dimungkinkan oleh undang-undang TNI lagi, jadi ini akan jadi persoalan hukum," tambahnya.
Menurut Rahadian, perlu diberikan definisi yang lebih ketat untuk memperjelas peran-peran TNI sebagaimana UU yang baru disahkan itu.
"Di luar operasi militer, misalnya di situ dalam siper, ini potensinya misalnya bahwa kritik melalui media sosial, serangan-serangan siber yang dimaksudkan sebagai protes terhadap keadaan situasi negara, misalnya itu kan perlu dibatasi, apakah sampai ke situ, jadi pembatasannya harus sangat ketat," tegasnya.
Sementara terkait gelombang penolakan massa secara nasional, menurut Rahadian tidak akan mempengaruhi UU TNI. Jika ingin dilakukan revisi harus diajukan melalui MK.
"Kalau saya melihat bahwa prosesnya begitu cepat, menurut saya tidak mungkin (diubah atau dibatalkan). Jadi kita berharap, masyarakat sipil atau siapapun, bisa mengkoreksinya lewat Mahkamah Konstitusi," katanya.
Diketahui bahwa pengesahan RUU menjadi undang-undang telah digelar di ruang Paripurna gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).
Rapat itu dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang didampingi Wakil Ketua DPR yang lain, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.
Kemudian juga ada Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wamenkeu Thomas Djiwandono, hingga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi hadir dalam rapat paripurna.
(abq/iwd)
Menkum Audiensi dengan Massa Aksi Tolak RUU TNI
Seusai audiensi, Menkum Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut. [574] url asal
#ruu-tni #demo-tolak-ruu-tni #menkum #menkum-supratman-andi-agtas #dpr #supratman-andi-agtas #jakarta-pusat #jalan-gelora #komisi-xiii #universitas-trisakti #pres-release-penolakan-ruu-tni #tolak #militerisme #pemb
Jakarta - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beraudiensi dengan massa aksi tolak RUU TNI di depan gerbang gedung DPR RI, Jakarta Pusat. Supratman mengatakan akan berkomunikasi dengan pemerintah mengenai aspirasi massa aksi tersebut.
Mulanya, perwakilan massa aksi Universitas Trisakti mengatakan pemerintah mencoba mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, kata dia, reformasi bertujuan untuk membatasi dwifungsi ABRI.
"Hari ini DPR dan Kementerian Pertahanan mencoba untuk mengembalikan dwifungsi tersebut," ujar dia.
"Amanat reformasi adalah bagaimana memberikan supremasi sipil yang seluas-luasnya dan menghentikan militeristik dalam ranah pemerintahan," sambungnya.
Dia mengatakan pihaknya akan terus menolak RUU TNI. Ia mengaku enggan duduk bersama anggota DPR.
"Sikap kami perlu saya sampaikan bahwa mahasiswa Trisakti akan terus menolak. Kami tidak akan beraudiensi, kami tidak akan mau duduk bersama anggota DPR di dalam, tapi kami akan terus menolak," ujarnya.
Supratman mengatakan akan menampung aspirasi massa aksi. Supratman mengaku akan berkomunikasi dengan pemerintah dan DPR mengenai aspirasi tersebut.
"Semua tuntutan terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia saya sudah dengar. Karena itu beri saya kesempatan sebagai Menteri Hukum untuk berkomunikasi dengan pemerintah, dengan pimpinan DPR, dengan anggota Komisi I," jelasnya.
Diketahui, DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU TNI ke rapat paripurna DPR. Rencananya, rapat paripurna itu akan digelar besok.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XIII DPR RI Vita Ervina turut dihadang oleh massa aksi. Vita mengatakan dirinya juga akan membantu berkomunikasi dengan DPR.
"Nama saya Vita Ervina, Komisi XIII. Komisi XIII itu hal yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa akan kami komunikasikan juga kepada pimpinan kami dan yang berwenang," ujarnya.
Para massa aksi kemudian meminta Supratman membacakan pres release penolakan RUU TNI. Supratman pun lalu membacakannya. Berikut press release yang dibacakan:
"Ini press release masyarakat mahasiswa Universitas Trisakti. Revisi Undang-Undang TNI membawa berbagai dampak, dapat melemahkan supremasi sipil, meningkatkan resiko kembalinya dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, serta membuka celah bagi penyalahgunaan, pengawasan yang ketat.
Demokrasi Indonesia dapat mengalami kemunduran. Sebagai bagian dari reformasi, mahasiswa dengan ini tegas menyatakan tuntutan supaya menolak seluruh rancangan Revisi Undang-Undang TNI, copot dan hentikan prajurit TNI dalam jabatan sipil, wujudkan supremasi sipil, dan menolak segala bentuk militerisme dalam pemerintahan sipil, dan menuntut komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.
"Dan mungkin kami akan kembali hadir di depan gedung DPR dengan jumlah masa yang lebih banyak apabila revisi Undang-Undang TNI ini terus dijalankan," ucapnya.
Sebelumnya, Sejumlah mahasiswa Universitas Trisakti menggelar aksi penolakan RUU TNI di pintu gerbang gedung DPR RI, Jalan Gelora, Jakarta Pusat. Mereka menghadang mobil Menkum Supratman Andi Agtas yang melintas di sekitar lokasi.
Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (19/3/2025), mulanya massa berdemo di depan gerbang masuk DPR. Saat massa sedang berdemo, tampak mobil Alphard berwarna hitam akan memasuki gerbang DPR.
Massa lalu mendekati mobil tersebut. Mereka terlihat mencopot pelat nomor mobil itu.
Tampak dua ajudan Menkum keluar dari mobil. Dua ajudan itu meminta massa aksi membukakan jalan.
Namun, massa aksi tetap menghadang mobil. Mereka meminta sosok dalam mobil itu untuk keluar.
"Turun dulu, turun dulu," minta massa aksi.
Dua ajudan itu terlihat masih berusaha bernegosiasi dengan massa aksi. Namun massa tetap meminta pejabat di dalam mobil turun.
Supratman kemudian tampak keluar dari mobil. Massa aksi tampak bersorak saat Supratman turun.
Supratman terlihat berjalan bersama massa aksi ke depan gerbang DPR. Dia tampak berdiskusi dengan para massa aksi tersebut.
Simak Video 'Temuan Komnas HAM Seusai Kaji Revisi UU TNI: Risiko Dwifungsi TNI':
(amw/taa)
PBHI Tolak Perluasan Kewenangan Lewat RUU TNI-Polri-Kejaksaan
Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. [266] url asal
#ruu-tni #ruu-polri #ruu-kejaksaan #gina-sabrina #tni #ruu #pbhi #tolak #ham-indonesia #kejaksaan-kepolisian #memperluas-kewenangan-vs-memperkuat-pengawasan-kritik #dpr #perluasan #penyalahgunaan #universitas
Jakarta - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Gina Sabrina, menolak revisi Undang-Undang (RUU) TNI, Polri, hingga Kejaksaan yang bergulir di DPR. Gina mengatakan revisi UU ini berbahaya bagi hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi
"Seharusnya ada banyak hal yang harus dievaluasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan pembahasan revisi UU ini karena memang berbahaya sekali apalagi dalam konteks HAM dan demokrasi," kata Gina dalam diskusi yang bertajuk 'Memperluas Kewenangan Vs Memperkuat Pengawasan: Kritik RUU Kejaksaan, Polri dan TNI' dilihat di kanal YouTube Universitas Trisakti, Minggu (16/3/2025).
Gina mendesak dua usulan mengenai polemik ketiga RUU ini. Pertama, dia meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh sebelum membahas revisi UU TNI, Polri dan Kejaksaan.
"Usulan kami sebenarnya 2, menunda segala pembahasan revisi UU Kejaksaan Kepolisian dan TNI untuk terlebih dahulu melakukan evaluasi menyeluruh," kata Gina.
Kedua, menurut Gina, harus dilakukan yakni penguatan terhadap seluruh komisi nasional yang ada di Indonesia. Dia menyebutkan perluasan kewenangan terhadap institusi negara harus dianggap sebagai ancaman kebebasan sipil.
"Penting untuk melakukan penguatan kelembagaan terhadap komisi nasional yang ada di negara ini," kata Gina.
"Perluasan kewenangan terhadap institusi negara itu harus dianggap sebagai ancaman kebebasan sipil dan demokrasi," tambahnya.
Gina melihat di 3 RUU ini ada pemindahan wewenang dari satu lembaga ke lembaga lainnya. Dia menyebutkan hal ini hanya akan menyelesaikan masalah dengan masalah.
"Pertanyaannya, apakah solusinya adalah memindahkan perluasan berlebih tadi dari polisi ke kejaksaan? Jawabannya tentu tidak tentu ini menyelesaikan masalah dengan masalah," ujarnya.
Simak juga Video Dosen UB Kritik RUU TNI-Polri-Kejaksaan: Potensi Penyalahgunaan Kekuasaan
DMI Babel Berkomitmen Dukung Program Pemerintah Tolak Paham Radikalisme dan Anti Pancasila
Mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila. [206] url asal
#dmi-babel #paket-sembako #ramadhan #tolak-paham-radikalisme #anti-pancasila
PANGKALPINANG, Lintasbabel.iNews.id--Pengurus Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW DMI) Bangka Belitung berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menangkal dan menolak paham radikalisme dan anti Pancasila.
Ketua PW DMI Provinsi Kep. Bangka Belitung H. Muhammad Rasyid Ridho, S.Ag mengatakan, DMI Babel akan berperan aktif ikut menangkal dan menolak segala bentuk paham radikalisme dan paham anti Pancasila.
"Kami DMI Bangka Belitung rutin mensosialisasikan di setiap masjid terkait perlunya kita bersama-sama mendukung program pemerintah, serta menolak segala bentuk paham radikalisme dan anti pancasila yang dapat mengganggu Sitkamtibmas di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung", ujarnya.
Selain itu, DMI Bangka Belitung turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Yakni, melakukan pembagian paket sembako kepada masyarakat di Masjid Kampung Zed, Masjid Nurul Al Ihsan dan Masjid Nurul Goni Dok Kartini Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang.
"Kita ingin masyarakat dapat terbantu kebutuhan pokoknya. dengan adanya ini yang merupakan rejeki dari Allah SWT, diharapkan mampu meringankan beban antar sesama," ujar Rasyid Ridho.
Rasyid Ridho juga menyampaikan pentingnya memakmurkan masjid dan meningkatkan keimanan jemaah sekitarnya, sebagaimana motto DMI.
“Sebaiknya kita manfaatkan kemulian di Bulan Ramadan, para dermawan harus berbagi kepada yang kurang mampu agar semua merasakan indahnya beribadah di bulan yang penuh barokah ini,”tuturnya.
Editor : Agus Wahyu Suprihartanto
Tim Hukum Hasto Harap KPK Hadir di Sidang Praperadilan Besok
Tim kuasa hukum Hasto mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan Harun Masiku. Halaman all [456] url asal
#praperadilan #hasto-kristiyanto #kpk #kasus-dugaan-suap #hasto-kristiyanto-tersangka #praperadilan-hasto #praperadilan-hasto-ditolak #hasto-kristiyanto-ditangkap
(Kompas.com) 02/03/25 17:49
v/88708/
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengharapkan kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang gugatan praperadilan yang akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Senin, 3 Maret 2025.
Gugatan ini diajukan oleh kubu Hasto Kristiyanto untuk mempertanyakan keabsahan penetapan tersangka dalam kasus dugaan suap serta perintangan penyidikan yang melibatkan eks calon anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.
"Kami berharap agar teman-teman di KPK siap hadir dalam menghadapi praperadilan ini sehingga asas sederhana, cepat, dan biaya murah itu bisa terlaksana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum baik bagi KPK maupun Pak Hasto Kristiyanto," ungkap Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy, kepada Kompas.com, Minggu (2/3/2025).
Ronny menambahkan, tim hukum Sekjen PDI-P telah mempersiapkan diri untuk mengikuti rangkaian persidangan gugatan kedua yang diajukan ke PN Jakarta Selatan. Adapun gugatan pertama sebelumnya tidak diterima oleh hakim.
"Seperti yang kita tahu bersama, praperadilan sebelumnya belum menyentuh inti perkara, dan keputusan hakim praperadilan sebelumnya masih memberikan ruang bagi kami untuk mengajukan kembali praperadilan dalam dua gugatan," jelas Ronny.
Ketua DPP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional ini menjelaskan, timnya melayangkan dua gugatan sekaligus terhadap KPK.
Gugatan pertama terkait status suap sesuai dengan sangkaan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Gugatan kedua berkaitan dengan kasus perintangan penyidikan yang disangkakan berdasarkan Pasal 21 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Praperadilan ini pun sesuai dengan ketentuan Pasal 79 KUHAP.
"Kami berharap praperadilan ini menjadi kesempatan bagi KPK dan tim hukum, kami sebagai penggugat untuk saling menguji dasar penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristiyanto," kata Ronny.
"Apakah berdasarkan pada rasionalitas hukum, norma-norma, dan argumentasi hukum yang logis, atau sekadar kriminalisasi terhadap aktivis politik yang berseberangan dengan kekuasaan," imbuhnya.
Warga Disabilitas Demo Indonesia Gelap, Baca Pancasila di Patung Kuda
Badru, penyandang disabilitas yang juga influencer di medsos, ikut demo di Patung Kuda. Ia membacakan puisi dari atas mobil komando. [144] url asal
#disabilitas-demo #badru #pakaian #almamater-kampus #kampus #pendidikan #tolak #baca-pancasila #nama #istana-negara #mobil-komando #uu-minerba #polisi #ruas #jalan-medan-merdeka-barat #demo #pancasila
(CNN Indonesia) 21/02/25 17:55
v/82112/
Warga disabilitas bernama Badru yang juga merupakan influencer di media sosial ikut aksi "Indonesia Gelap", Jumat (21/2). Badru sempat naik ke mobil komando di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2).
Di atas mobil itu, Badru membacakan Pancasila. Massa demonstrasi pun bertepuk tangan dan meneriaki nama Badru.
Hingga berita ini ditulis, aksi masih terus berlangsung. Para peserta aksi bergantian naik mobil komando untuk membacakan tuntutan.
Beberapa tuntutan massa adalah ciptakan pendidikan gratis, ilmiah demokratis, tolak UU Minerba, evaluasi efisiensi anggaran, hingga evaluasi program makan bergizi gratis.
Dalam aksi kali ini, massa mahasiswa mayoritas tidak menggunakan almamater kampus. Mereka menggunakan pakaian serba hitam.
Polisi telah menutup ruas Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat atau ke arah Istana Negara.
Ruas jalan ditutup di sekitar Patung Kuda menggunakan barier beton ditambah dengan kawat berduri. Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi yang digelar beberapa hari belakangan.
Mensesneg Tandatangani Tuntutan Aksi 'Indonesia Gelap', Janji Akan Pelajari
Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap'. Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu. [337] url asal
#indonesia-gelap #aksi-indonesia-gelap #mensesneg-prasetyo-hadi #prasetyo-hadi #tni #istana #ruu-perampasan-aset-7 #uu-minerba #ultimatum #tolak-dwifungsi-tni-6 #pemerintahan-prabowo #demonstrasi #tuntutan-aksi
Jakarta - Mensesneg Prasetyo Hadi menerima tuntutan massa aksi 'Indonesia Gelap.' Dia berjanji akan mempelajari poin-poin dari tuntutan itu.
Hal itu disampaikannya saat menemui massa yang tengah menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025) sore. Dia hadir di tengah desakan massa.
"Saudara-saudara meminta beberapa poin, sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah dengan tangan terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya," ucapnya di hadapan para mahasiswa.
Dia menawarkan perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi langsung dengan pihak istana. Namun belum diketahui kapan pertemuan itu akan dilakukan.
"Untuk mengawalnya saya menawarkan karena kebetulan kita juga masih berdarah muda, berjiwa muda, saya ingin menawarkan bahwa mari saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi yang konstruktif," katanya menawarkan.
"Berikan masukan terhadap poin-poin yang saudara tuntut, mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama sama," sambung dia.
Meski begitu, dia mengakui aksi menyuarakan pendapat di muka umum tetap diperbolehkan. Sebab, aksi massa dilindungi undang-Undang.
"Saya minta juga bapak-bapak aparat untuk kekeluargaan, Pak Kapolda. Ini adik-adik kita semua, ini masa depan bangsa dan negara ada di pundak adik-adik yang berjaket kuning, berjaket biru, berjaket hijau. Masa depan ada di pundak kalian. Kalian nanti yang akan meneruskan apa yang sedang kami perjuangkan," ujarnya.
Selepas itu Prasetyo langsung menandatangani kertas tuntutan. Menanggapi itu, koordinator lapangan aksi 'Indonesia Gelap' mengultimatum Prasetyo, agar tidak hanya menerima, namun menindaklanjuti tuntutannya.
"Kawan kawan semua hari ini kita dokumentasi dan kita ultimatum pihak istana, kita beri waktu selama 2X24 jam," pungkasnya.
Pada demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang dibawa BEM SI. Berikut rinciannya:
1. Kaji ulang Inpres Nomor 1 Tahun 2025
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat
3. Evaluasi besar-Besaran Makan Bergizi Gratis
4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah
5. Tolak Dwifungsi TNI
6. Sahkan RUU Perampasan Aset
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional
8. Tolak impunitas dan tuntaskan HAM berat
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo
Fakta-fakta Selebgram Isa Zega Tolak Damai Berujung Ditahan di Polda Jatim
Isa Zega ditahan di Polda Jatim setelah menolak proses restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Shandy Purnamasari. Berikut faktanya! [700] url asal
#selebgram-isa-zega #bos-msglow #shandy-purnamasari #isa-zega #isa-zega-jadi-tersangka #pencemaran-nama-baik #polda-jatim #surabaya #tolak #akbp #dittahti #ruang-tahanan #rutan-dittahti #ditressiber #penahanan
Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan selebgram Isa Zega terhadap bos MS Glow Shandy Purnamasari memasuki babak baru. Alih-alih berakhir dengan restorative justice (RJ), proses damai tersebut justru gagal setelah Isa Zega menolak upaya perdamaian.
Akibatnya, Isa kini resmi ditahan di rutan perempuan Polda Jatim. Isa sebelumnya telah beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait kasus ini.
Fakta-fakta Isa Zega Tolak Damai Berujung Dibui
Pada Kamis (23/1/2025), Isa memenuhi panggilan Subdit II Siber Ditreskrimsus Polda Jatim untuk mengikuti proses RJ. Namun, selebgram yang sempat menjadi sorotan karena aksi kontroversialnya saat umrah itu memilih menolak proses tersebut.
Sehingga upaya damai antara dirinya dan pelapor, Shandy Purnamasari, tak membuahkan hasil. Berikut fakta-fakta gagalnya upaya restorative justice yang menyeret Isa ditahan di Polda Jatim.
1. Isa Zega Tolak Damai
Isa diketahui datang ke Subdit II Siber Ditressiber Polda Jatim ditemani rekan dan kerabatnya pada Kamis pukul 14.00 WIB. Namun, ia enggan langsung menjalani penyidikan.
Bahkan, ia yang telah ditetapkan tersangka menolak berdamai dengan pelapor, Shandy Purnamasari melalui proses restorative justice. Penyidikan pun baru dimulai saat petang.
"Kami berupaya melakukan proses RJ pada kedua belah pihak, baik korban maupun tersangka, dan upaya kami lakukan dari kedua belah pihak tidak ada kesepakatan," ujar Kasubdit II Siber Ditressiber Polda Jatim AKBP Charles P Tampubolon, Jumat (24/1/2025).
Charles mengungkapkan penyidikan terhadap tersangka Isa berlangsung sekitar lima jam. Penyidik memberikan Isa puluhan pertanyaan.
"Ada pemeriksaan tambahan sebagai tersangka yang dimulai sejak (Kamis) sore hari sekitar 17.30 WIB, kurang lebih ada 20 pertanyaan," kata Charles saat ditemui detikJatim di halaman Gedung Ditressiber Polda Jatim, Jumat (24/1/2025).
2. Ditahan di Polda Jatim
Dalam proses penyidikan sebagai tersangka, Isa dinilai terbukti menyerang kehormatan dan nama baik Shandy Purnamasari melalui media sosial. Sehingga ia langsung ditahan pada Jumat dini hari sekitar pukul 02.25 WIB.
"Terhadap IZ pada hari ini (kemarin) dilakukan penahanan, tersangka dijerat dengan Pasal 27 huruf A juncto pasal 45 ayat 4 dengan ancaman dua tahun dan denda Rp 400 juta, (ditahan) di ruang tahanan Polda Jatim," tuturnya.
3. Sempat Meminta Penundaan Penahanan
Charles mengakui ada kendala saat hendak menahan Isa. Pertama, Isa menolak berdamai dengan pelapor, lalu tersangka juga sempat meminta penundaan penahanan.
"Itu (kendala penyidikan) atas permintaan dari tersangka sendiri untuk melakukan penundaan waktu dalam proses penahanan sebagai tersangka," ungkap Charles.
Meski begitu, Isa tetap menjalani pemeriksaan medis yang dilakukan tim medis RS Bhayangkara Surabaya yang tiba pada malam hari sekitar pukul 23.05 WIB. Usai dinyatakan sehat, ia dijebloskan ke Rutan Dittahti Polda Jatim.
4. Ditahan di Rutan Perempuan
Charles mengatakan Isa Zega ditahan di rutan perempuan Polda Jatim. Terkait penahanan di rutan perempuan, Charles menyatakan, hal tersebut berdasarkan identitas Isa yang bertuliskan kelamin perempuan.
"Sesuai KTP tertulis perempuan dan kita menyesuaikan KTP ya," imbuhnya.
(irb/iwd)