JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa reformasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tengah disusun pemerintah tidak dilatarbelakangi oleh tekanan dari negara lain.

Agus menyebut, pembahasan reformasi TKDN telah dimulai sejak Februari 2025, jauh sebelum munculnya dinamika global seperti kebijakan tarif baru yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal April.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," ujar Agus di Jakarta, dikutip Senin (12/5/2025).

Menurut Agus, reformasi ini merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Ia menambahkan, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional.

“Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri,” kata Agus.

Pemerintah juga memastikan akan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses reformasi ini agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Aturan Baru Soal TKDN

Sebagai bagian dari reformasi tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Regulasi ini menggantikan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan menekankan kewajiban belanja pemerintah terhadap produk dalam negeri, khususnya yang memiliki sertifikat TKDN.

Agus menyebut, Perpres ini menjadi dasar hukum penguatan kebijakan TKDN, termasuk perbaikan mekanisme verifikasi, pemberian insentif, serta pengawasan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah dan BUMN/BUMD.

Dalam Pasal 66 Perpres tersebut, pemerintah menetapkan empat tingkatan prioritas dalam pembelian produk berdasarkan skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP):

• Jika skor gabungan TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) melebihi 40 persen, maka pemerintah hanya bisa membeli produk dengan TKDN di atas 25 persen.
• Jika tidak ada produk dengan skor gabungan di atas 40 persen, tetapi ada produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka produk itu bisa dibeli.
• Jika tidak tersedia produk dengan TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk dengan TKDN di bawah 25 persen.
• Jika tidak tersedia produk bersertifikat TKDN, pemerintah bisa membeli PDN yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan pembelian langsung produk impor jika produk dalam negeri belum memenuhi skor gabungan TKDN dan BMP di atas 40 persen.

Sertifikasi TKDN Akan Dipermudah

Agus juga menjanjikan bahwa pengurusan sertifikat TKDN akan dibuat lebih mudah, murah, dan cepat. Menurut dia, proses sertifikasi selama ini dinilai masih menyulitkan pelaku industri.

“Bagi pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku industri yang ingin mengurus Sertifikat TKDN, dia akan lebih mudah, murah, cepat,” kata Agus.

Reformasi TKDN, kata dia, juga akan menyederhanakan tata cara perhitungan, memperpendek waktu proses, dan menekan biaya sertifikasi. Langkah ini diharapkan mendorong lebih banyak produk industri dalam negeri untuk mendapatkan sertifikat TKDN dan masuk dalam prioritas belanja pemerintah.

Reformasi ini kini telah memasuki tahap akhir dan disusun berdasarkan kebutuhan sektor industri dalam negeri serta masukan dari uji publik.

“Saya berharap reformasi TKDN ke depan semakin meningkatkan minat usaha dan investasi di Tanah Air, serta meningkatkan kontribusi sektor manufaktur pada perekonomian nasional,” ujar Agus.

(Tim Redaksi: Dian Erika Nugraheny, Teuku Muhammad Valdy Arief)

Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita menyatakan, reformasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dilakukan pihaknya bukan merupakan kebijakan yang tergesa-gesa atau disebabkan tekanan dari negara lain.

"Kami ingin tegaskan bahwa reformasi TKDN bukan karena latah, tidak reaktif, dan bukan karena tekanan. Ini sudah kami mulai sejak Februari 2025, jauh sebelum adanya dinamika yang berkembang belakangan ini," kata Menperin dalam pernyataan di Jakarta, Minggu.

Menperin menyampaikan, reformasi TKDN merupakan bagian dari upaya jangka panjang pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden untuk memperdalam struktur industri dan meningkatkan daya saing nasional.

"Kementerian Perindustrian telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi TKDN selama ini. Reformasi ini bertujuan agar kebijakan lebih adaptif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi pelaku industri dalam negeri," katanya.

Agus menyampaikan, pemerintah akan terus melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan reformasi ini agar implementasinya berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dikatakannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah yang baru diterbitkan menegaskan kembali pentingnya kebijakan TKDN bagi industri dalam negeri.

Regulasi itu menjadi landasan hukum yang memperkuat arah baru kebijakan TKDN, termasuk perbaikan mekanisme verifikasi, insentif bagi pelaku industri, dan penguatan pengawasan agar mendorong komitmen penggunaan produk dalam negeri di berbagai sektor.

Dengan langkah ini, pihaknya optimistis dapat mempercepat kemandirian industri nasional serta memperkuat ekosistem manufaktur dalam negeri.

Kemenperin dan perusahaan industri juga mengapresiasi munculnya empat sub ayat baru pada pasal 66 Perpres Nomor 46 Tahun 2025, yang mengatur tentang urutan prioritas belanja pemerintah dan BUMN/BUMD. Dalam aturan baru ini, pemerintah memprioritaskan dan wajib membeli produk ber-TKDN atau PDN dibandingkan produk impor.

Adapun urutan prioritas belanja pemerintah atas produk ber-TKDN dan PDN sesuai dengan pasal 66 Perpres No. 46 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Jika ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP (Bobot Manfaat Perusahaan) nya lebih dari 40 persen, maka yang bisa dibeli pemerintah melalui PBJ adalah produk yang ber-TKDN di atas 25 persen.

2. Jika tidak ada produk yang penjumlahan skor TKDN dan BMP nya di atas 40 persen, tapi ada produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen, maka produk yang memiliki skor TKDN di atas 25 persen bisa dibeli pemerintah melalui PBJ Pemerintah.

3. Jika tidak ada produk yang ber-TKDN di atas 25 persen, maka pemerintah bisa membeli produk yang ber-TKDN lebih rendah dari 25 persen.

4. Jika tidak ada produk yang bersertifikat TKDN, maka pemerintah bisa membeli PDN yang terdata dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyebut pemerintah tengah membuat aturan terkait reformasi Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri (TKDN).

Namun, menurut Agus, reformasi ini bukan tindak lanjut pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta anak buahnya melonggarkan atau merelaksasi aturan TKDN bagi pelaku industri.

Reformasi TKDN, jelas Agus, yaitu aturan untuk mempercepat proses penghitungan nilai komponen pada produk industri, termasuk sektor otomotif.

"Pokoknya sekarang kamu sedang membahas, mereformasi tata kelola, bisnis proses, mereformasi cara penghitungan sertifikat TKDN," kata Agus di Jakarta, Selasa (6/5).

Ia menerangkan setelah aturan ini terbit, para pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah dan cepat mengurus TKDN produk industri dalam negeri.

"Jadi ini enggak ada hubungan sama penurunan TKDN atau fleksibilitas. Ini hanya reformasi dalam cara menilai dan menerbitkan sertifikat," ujar Agus.

"Kami ingin menerbitkan sertifikat yang mungkin selama ini setahun, kami mau percepat tiga bulan. Dan yang selama tiga bulan jadi 10 hari, ini percepatan aja," ucap dia lagi.

"Ini akan mempercepat pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan menjadi lebih baik," katanya menambahkan.

Agus juga mengatakan aturan ini bukan sikap pemerintah menyikapi perang tarif Amerika Serikat yang diumumkan Donald Trump pada 1 April 2025.

"Ini sudah mulai bahas reformasi TKDN awal Februari. Jadi bukan karena latah atau tekanan siapapun. Ini kami anggap perlu, jadi soal TKDN harus dievaluasi agar lebih baik," kata Agus.

Agus menambahkan aturan terkait reformasi TKDN saat ini sedang dibahas dan siap memasuki uji publik.

Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut, saat ini pemerintah sedang melakukan perombakan atau mereformasi aturan terkait dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), salah satunya mempercepat keluarnya sertifikat.

"Pokoknya sekarang kita sedang membahas bagaimana kita mereformasi tata kelola, mereformasi bisnis proses, mereformasi cara perhitungan sertifikat TKDN," ujar Agus di Jakarta, Selasa.

Reformasi TKDN ini merupakan upaya pemerintah dalam deregulasi, yang mana nantinya akan mempercepat atau mempermudah pelaku usaha dalam melakukan kegiatan.

Menurut dia, nantinya reformasi ini akan membuat iklim investasi dan dunia usaha menjadi lebih baik.

Dengan regulasi baru tersebut, proses perhitungan dan mengurangi beban biaya sertifikat TKDN akan lebih cepat, mudah dan murah.

"Kita harapkan dan kita yakin setelah nanti ini terbit menjadi regulasi, maka pelaku usaha di dalam mengurus sertifikat TKDN akan lebih cepat, lebih mudah dan akan lebih murah," ucapnya.

Agus menekankan bahwa reformasi ini telah berlangsung sejak awal Februari 2025, jauh sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan kebijakan tarif resiprokal pada 1 April lalu.

Lebih lanjut, kata Agus, pihaknya terus melakukan pembahasan internal dan berharap bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Kemenperin juga akan melakukan uji publik dan melibatkan para stakeholders.

"Jadi ini bukan karena latah, bukan karena tekanan dari siapapun. Memang kami menganggap perlu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan kemudahan produksi dalam negeri yang mengarah ke TKDN itu, harus kami evaluasi, harus kami reformasi, bisnis prosesnya memang harus lebih baik," imbuh Agus.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025