Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap detik-detik meninggalnya Dirut PT Refined Bangka Tin (RBT), Suparta. Sebelum meninggal, Suparta sempat ditemukan tidak sadarkan diri di Lapas Cibinong.

Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar mengatakan informasi itu diperoleh dari surat kematian yang berasal dari RSUD Cibinong.

"Dari kronologinya, yang aku baca itu teman teman sesama di lapas dia tak sadarkan diri dan Iangsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujarnya di Kejagung, Selasa (29/4/2025)

Hanya saja, kata Harli, dalam surat kematian yang diperoleh pihaknya itu tidak dicantumkan alasan atau penyakit yang membuat Suparta meninggal dunia. "Di surat keterangan ini tidak. Ini dinyatakan meninggal 18.05 WIB," pungkasnya.

Sekadar informasi, Suparta telah mengajukan kasasi atas vonis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menjatuhkan pidana 19 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Selain pidana badan, Suparta juga telah dibebankan untuk membayar uang pengganti Rp4,57 triliun dengan subsider 10 tahun.

Adapun, sesuai dengan aturan Pasal 77 KUHP, kini status perkara Suparta itu dinyatakan telah gugur karena terdakwa telah meninggal dunia.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kronologi meninggalnya terdakwa kasus korupsi pengelolaan timah, Suparta. Kejagung menjelaskan Suparta diketahui sudah tak sadarkan diri oleh sesama tahanan di lapas.

"Dari surat kematian tidak disebutkan (penyebab). Tapi dari kronologinya, yang aku baca itu, teman-teman sesama di lapas (melihat) dia tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke RSUD Cibinong," ujar Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Selasa (29/4/2025).

Harli mengatakan Suparta dinyatakan meninggal setelah dibawa ke RSUD Cibinong. Dia menyebut Suparta meninggal diduga karena sakit.

"Nah, per menit-menitnya itu pas 18.05 WIB itu, dia dinyatakan meninggal. Makanya ditanya, kemungkinan sakit karena sudah tak sadarkan diri (di lapas)," kata Harli.

Harli mengatakan status terdakwa Suparta, yang merupakan Direktur Utama PT Refined Bangka Tin (RBT), otomatis gugur. Dia mengatakan hal itu telah diatur dalam hukum acara yang berlaku.

"Menurut hukum acara, ya kalau sudah meninggal, terhadap secara pidana yang bersangkutan gugur," terang Harli.

Dia juga mengatakan pihak jaksa penuntut umum bakal mengkaji kelanjutan uang pengganti dari kasus korupsi pengelolaan timah dengan terdakwa Suparta yang meninggal dunia. Jaksa sedang mempelajari langkah yang akan diambil untuk pemulihan kerugian negara.

"Itu kan sudah bagian kerugian keuangan negara, itu nanti di UU Tipikor ada itu. Apakah penyidik itu akan menyerahkan ke Datun untuk dilakukan gugatan dan sebagainya, tentu itu nanti masih akan dikajilah, dipelajari dulu oleh penuntut umum," ungkap Harli.

Sebelumnya, Suparta divonis 19 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus korupsi timah. Vonis itu lebih tinggi dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hakim juga menghukum Suparta membayar uang pengganti Rp 4,57 triliun. Jika tak dibayar, diganti hukuman kurungan 10 tahun.

Dalam pengadilan tingkat pertama, Suparta divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Sedangkan jaksa menuntut Suparta 14 tahun penjara.

Kasus korupsi pengelolaan timah ini menyebabkan kerugian Rp 300 triliun. Jumlah itu dihitung dari kerugian akibat kerja sama pengolahan timah antara PT Timah, selaku BUMN, dan pihak swasta serta kerugian akibat kerusakan lingkungan.

(fca/fca)

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengalihkan status penahanan Direktur Televisi Swasta Tian Bahtiar selaku tersangka dugaan perintangan penyidikan dalam kasus korupsi timah dan importasi gula menjadi tahanan kota.

"Sejak tanggal 24 April 2025 terhadap tersangka TB oleh penyidik telah dilakukan pengalihan penahanan dari yang selama ini dilakukan tahanan rutan menjadi tahanan kota di Bekasi," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Senin (28/4).

Harli menerangkan ada sejumlah alasan atau pertimbangan soal perubahan status tahanan tersangka Tian Bahtiar. Yang pertama, ada pengajuan dari kuasa hukum terkait pengalihan penahanan tersebut.

"Kemudian yang kedua bahwa ada alasan kesehatan, sehingga penyidik setelah berkonsultasi dengan tim dokter berketetapan bahwa kepada yang bersangkutan sangat perlu dilakukan pengalihan penahanan," tutur Harli.

Alasan terakhir adalah ada jaminan dalam proses pengalihan penahanan tersebut. Dalam hal ini, istri Tian bertindak sebagai penjamin.

Sebagai tindak lanjut atas pengalihan penahanan itu, kata Harli, pihaknya juga memasang alat untuk pemantau pergerakan Tian selama menjadi tahanan kota.

"Kepada yang bersangkutan juga dilekatkan alat elektronik yang akan melakukan pemantauan terhadap pergerakan. Jadi sudah dipasang alat elektroniknya untuk memantau pergerakan yang bersangkutan," ujarnya.

Lebih lanjut, Harli menyampaikan Tian juga dikenakan wajib lapor satu kali dalam satu minggu yakni setiap hari Senin selama menjadi tahanan kota.

Kejagung sebelumnya menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan perintangan penyidikan maupun penuntutan (obstruction of justice) dalam penanganan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketiga tersangka yang ditetapkan Kejagung dalam konferensi pers pada Senin (21/4) dini hari itu terdiri dari Marcella Santoso dan Junaedi Saibih selaku advokat dan Direktur Televisi swasta Tian Bahtiar.

Marcella, Junaedi, dan Tian, diduga bersepakat membuat konten atau berita untuk menyudutkan institusi yang sedang menangani kasus korupsi timah importasi gula.

"Terdapat permufakatan jahat yang dilakukan tersangka MS, JS, bersama-sama dengan TB selaku Direktur Pemberitaan JakTV untuk mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah dan tindak pidana korupsi dalam kegiatan importasi gula atas nama Tom Lembong, baik dalam penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan," ujar Direktur Penyidikan Abdul Qohar.

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (21/4) menjadi sorotan, mulai dari eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM hingga Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Eks pemain OCI minta kasus diselesaikan dengan UU Pengadilan HAM

Kuasa hukum eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) Muhammad Sholeh meminta kasus dugaan eksploitasi dan kekerasan yang dialami kliennya diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

"Sekali lagi, kami berharap ada keadilan di sini, ada peluang Undang-Undang HAM digunakan, Undang-Undang Pengadilan HAM digunakan, supaya sejarah kelam ini bisa mendapatkan keadilan," kata Sholeh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama pemain sirkus OCI, pihak Taman Safari Indonesia, dan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Barat Kombes Polisi Surawan.

Baca selengkapnya di sini

2. KPK sebut motor RK belum dipindah ke Rupbasan karena kendala teknis

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan sepeda motor milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang disita penyidik di Bandung, Jawa Barat, belum dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), karena kendala teknis.

“Ya saya pikir masalah teknis aja itu. Kalau kendala teknisnya terselesaikan, nanti ya pasti akan dilakukan sama dengan barang bukti lain,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Senin.

Dia memastikan bahwa belum dipindahkannya motor RK ke Rupbasan bukan dikarenakan kendala anggaran.

Baca selengkapnya di sini

3. Eks Dirjen ESDM dituntut 8 tahun penjara terkait kasus korupsi timah

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2015—2022 Bambang Gatot Ariyono dituntut pidana penjara selama 8 tahun terkait dengan kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) Teuku Rahmatsyah menuntut Bambang agar dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Hal ini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum," ujar JPU dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Kejati tetapkan dua tersangka korupsi pembangunan Tol Terpeka

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayung Agung (Terpeka) tahun anggaran 2017-2019.

"Kami telah meningkatkan status dua orang pada korupsi Jalan Tol Terpeka yakni saudara WDD dan TWT menjadi tersangka," kata Asisten Pidana Khusus (Adpidsus) Kejati Lampung Armen Wijaya, di Bandarlampung, Senin.

Dia menyebutkan bahwa kedua tersangka merupakan pegawai di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di mana WDD selaku Kasir Divisi V salah satu BUMN dan TWT selaku Kepala Bagian Akuntansi dan Keuangan Divisi V salah satu BUMN.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim Polri terus dalami laporan soal gangguan sistem Bank DKI

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa Bareskrim Polri terus mendalami laporan terkait gangguan sistem layanan di Bank DKI yang terjadi selama libur Hari Raya Idul Fitri 2025.

Dia mengatakan bahwa kasus ini sedang diselidiki secara intensif oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.

“Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber masih melakukan pendalaman terhadap laporan terkait gangguan sistem Bank DKI. Kami pastikan bahwa proses ini dilakukan secara profesional dan transparan,” kata Brigjen Pol. Trunoyudo kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Langkah PT Timah (Persero) Tbk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai kontraproduktif alias bertentangan dengan tujuan regulasi itu sendiri. Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita mengatakan, uji materi atas UU Pemberantasan Tipikor, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf b, tidak rasio legis atau pemikiran hukum yang tidak didasarkan pada akal sehat.

Karena itu tidak dapat dipertimbangakan dan dipertanggungjawabkan. Dia berharap uji materi Pasal 18 ayat (1) huruf b tidak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau diubah jadi kontraproduktif menurut saya, kalau itu disetujui MK, kerugian negara itu bisa banyak sekali. Itu menurut saya tidak rasio legis, tidak bisa dipertimbangkan, kurang dapat bisa dipertanggungjawabkan," kata Prof. Romli kepada wartawan, Jumat (14/3/2025).

Menurutnya, tidak masuk akal bila ketentuan mengenai pidana uang pengganti disesuaikan dengan nilai kerugian negara, akibat korupsi. Bukan harta yang dikuasai akibat rasuah seperti yang diatur dalam regulasi existing atau UU yang berlaku saat ini.

"Jadi permohonan uji materi ke MK itu bertentangan dengan pasal berapa kok nilainya yang dipersoalkan, kalau soal nilai diubah menjadi katanya harus sebanyak-banyaknya kerugian negara, mati kita," katanya.

Dia mencontohkan, perkara dugaan tindak korupsi komoditas timah yang melibatkan pengusaha Harvey Moeis dan sembilan terdakwa lainnya. Jika uji materi dikabulkan, maka para terdakwa bakal dibebankan uang pengganti hingga ratusan triliun rupiah.

"Ini contoh kerugian lingkungan lingkungan hidup kemarin Rp217 triliun, kalau di permohonannya itu terdakwa bayar Rp217 triliun, itu dari mana? Gimana sih," ucap Romli.

Romli memastikan, UU Tipikor yang masih berlaku di Indonesia yaitu UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 sudah jelas dan tidak perlu diubah. Pasal yang digugat yaitu Pasal 18 ayat (1) huruf b yang menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

"Sudah cukup jelas, sebanyak-banyaknya harta kekayaan, kan begitu. Sebaiknya harta kekayaan uang pengganti tuh yang diperoleh dari kejahatan, itu relatif. Kalau sebanyak-banyak kerugian negara, mati lah," tuturnya.

"Kerugian negara kayak PT Timah katanya kerugian lingkungannya sampai Rp217 triliun, modar," lanjut Romli.

JAKARTA - Tujuh fakta menarik seputar rompi tahanan warna pink yang dikenakan oleh Harvey Moeis diulas dalam artikel ini. Ya, pria kelahiran 30 November 1985 ini telah menjadi perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir.

Suami Sandra Dewi itu ditahan di Rumah Tahanan Negara di Salemba, Jakarta Selatan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan pengusaha kaya tersebut sebagai tersangka pada 28 Maret 2024.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menaikkan hukuman penjara Harvey yang semula hanya 6 tahun menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022.



Nah, ada salah satu hal yang menarik perhatian mengenai warna rompi tahanan yang dikenakannya. Tidak hanya itu, kisah hidupnya, karier, hingga pernikahannya dengan Sandra Dewi juga turut mencuri perhatian.

Berikut adalah 7 fakta menarik seputar rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan makna di balik warna tersebut.

1. Harvey Moeis Pengusaha Muda dari Keluarga Konglomerat

Harvey Moeis lahir dari keluarga yang memiliki pengaruh besar, khususnya di bidang bisnis pertambangan. Ayahnya, Hayong Moeis, merupakan seorang pengusaha sukses yang juga dikenal luas dalam industri ini.

Dengan warisan yang cukup besar, Harvey pun melanjutkan jejak ayahnya dan membangun karier yang sangat sukses di usia muda. Keterlibatannya di dunia usaha, terutama di sektor pertambangan, telah membawa Harvey pada berbagai kesempatan yang menguntungkan.

Sebagai anak dari keluarga konglomerat, Harvey Moeis memiliki akses yang lebih mudah untuk meniti karier dan membangun kekayaan. Keberhasilannya ini sangat terkait dengan bimbingan dan warisan yang diterima dari orang tuanya.

Kendati demikian, tak banyak yang tahu bahwa kehidupan pribadinya juga sering menjadi sorotan publik, seperti pernikahannya yang megah dan keterlibatannya dalam kasus korupsi.

2. Perbedaan Rompi Tahanan Harvey Moeis dan Ferdy Sambo

Salah satu momen yang menarik perhatian publik adalah ketika Harvey Moeis dan Ferdy Sambo sama-sama terlibat dalam kasus hukum yang mencuat ke permukaan. Hal yang menjadi pusat perhatian adalah perbedaan warna rompi tahanan yang mereka kenakan.

Harvey Moeis, yang dikenal sebagai suami dari Sandra Dewi, terlihat mengenakan rompi berwarna pink, sementara Ferdy Sambo mengenakan rompi oranye. Perbedaan warna rompi ini mengundang banyak pertanyaan dan spekulasi di kalangan publik.

Apa sebenarnya arti dari warna-warna rompi tersebut? Kenapa Harvey Moeis mengenakan rompi pink, sedangkan Ferdy Sambo memakai rompi oranye? Berikut penjelasannya yang lebih rinci.

3. Arti Warna Rompi Tahanan: Tiga Kategori Utama

Di Indonesia, warna rompi tahanan bukan sekadar pemakaian yang acak. Ternyata, warna rompi tersebut memiliki arti khusus yang berkaitan dengan jenis kasus yang dihadapi dan institusi penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, berikut adalah tiga warna rompi tahanan yang sering digunakan:
Rompi Pink: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus korupsi atau tindak pidana khusus. Harvey Moeis, yang terjerat dalam kasus korupsi timah, mengenakan rompi pink ini karena kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung.

Rompi Merah: Digunakan oleh tahanan yang terlibat dalam kasus pidana umum. Kasus ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana khusus dan ditangani oleh satuan kerja yang berfokus pada pidana umum.

Rompi Oranye: Rompi ini dikenakan oleh tahanan yang berasal dari instansi penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Warna oranye ini memudahkan petugas keamanan untuk mengenali asal tahanan, baik itu dari Polri atau KPK.

4. Harvey Moeis dan Kasus Korupsi Timah

Kasus hukum yang melibatkan Harvey Moeis terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam industri pertambangan timah. Dalam hal ini, karena kasus yang dihadapinya adalah kasus korupsi, ia wajib mengenakan rompi berwarna pink.

Ini menunjukkan bahwa kasusnya ditangani oleh Satuan Kerja Tindak Pidana Khusus di bawah Kejaksaan Agung. Keterlibatannya dalam skandal ini mengguncang banyak pihak, mengingat posisi Harvey yang cukup terkenal sebagai pengusaha sukses.

Namun, yang tak kalah mencuri perhatian adalah cara hukum menangani kasus-kasus semacam ini dengan tegas, salah satunya dengan penggunaan rompi pink sebagai simbol penting bagi tahanan yang terlibat dalam tindak pidana khusus.

5. Ferdy Sambo dan Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat

Sementara itu, Ferdy Sambo terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, yang menjadi salah satu peristiwa besar dalam sejarah hukum Indonesia. Dalam penanganan kasus ini, Ferdy Sambo terlihat mengenakan rompi oranye.

Ini mencerminkan bahwa kasus ini ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada awalnya. Kasus ini menciptakan gelombang besar di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan peran Sambo dalam tragedi tersebut.

Rompi oranye yang dikenakannya juga menjadi simbol penting bahwa ia berasal dari instansi penegak hukum yang sedang menghadapi proses hukum yang sangat besar.

6. Makna Penting Warna Rompi dalam Proses Penyidikan dan Persidangan

Warna rompi tahanan di Indonesia memiliki peran penting dalam menunjukkan status hukum seseorang selama proses penyidikan atau persidangan. Ini menjadi cara yang efektif bagi petugas keamanan dan masyarakat untuk mengidentifikasi tersangka dan mengetahui instansi mana yang menangani kasus tersebut.

Dalam hal ini, penggunaan rompi sesuai dengan jenis kejahatan sangat berguna untuk menjaga keamanan dan transparansi selama proses hukum berlangsung.

Penggunaan rompi berwarna tertentu juga bertujuan untuk memastikan bahwa tahanan dari berbagai institusi penegak hukum dapat dikenali dengan mudah. Ini membuat pengawasan lebih teratur dan memastikan bahwa semua prosedur hukum dilakukan dengan tepat.

7. Kontroversi Seputar Rompi Tahanan dan Peran Media Sosial

Tidak hanya menjadi perhatian publik di dunia nyata, perbedaan warna rompi tahanan yang dikenakan oleh Harvey Moeis dan Ferdy Sambo juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Warganet sering kali memberikan berbagai spekulasi terkait dengan alasan di balik pemakaian warna rompi tersebut.

Beberapa pihak bahkan mengkritik penggunaan rompi berwarna pink yang dianggap mencolok dan tidak sesuai dengan citra yang diharapkan bagi tersangka dalam kasus besar seperti korupsi. Namun, terlepas dari kontroversi tersebut, penggunaan rompi berwarna pada akhirnya memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu sebagai alat identifikasi yang jelas dalam sistem hukum Indonesia.

Meski begitu, pembicaraan tentang hal ini di media sosial juga mengindikasikan adanya minat masyarakat yang semakin besar terhadap proses hukum yang terjadi di negara ini. Dalam dunia hukum Indonesia, pemakaian rompi tahanan memiliki makna yang sangat penting dan tidak bisa dipandang sebelah mata.

Seperti yang terjadi pada Harvey Moeis, yang mengenakan rompi pink karena kasus korupsinya, serta Ferdy Sambo yang mengenakan rompi oranye dalam kasus pembunuhan, kita dapat melihat bagaimana warna-warna rompi ini berkaitan erat dengan jenis kasus dan lembaga penegak hukum yang menangani perkara tersebut.

Sebagai bagian dari transparansi hukum dan pengawasan yang lebih baik, pemahaman tentang makna warna rompi ini memberikan wawasan baru tentang sistem hukum di Indonesia. Meski kontroversi mengenai pemakaian rompi sering muncul, tidak bisa dipungkiri bahwa hal ini memiliki peran penting dalam proses penyidikan dan persidangan.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat akan semakin paham mengenai peraturan ini, yang pada akhirnya akan membawa pada sistem hukum yang lebih adil dan transparan.

Setelah lebih dari dua dekade dan 37 kali menjalani operasi, Chusnul Chotimah (55) masih belum pulih dari semua derita fisik yang didapat dari ledakan serangan bom Bali. Aksi teror pada tahun 2002 itu menewaskan 202 orang.

Chusnul yang penuh dengan sisa luka bakar itu kini khawatir kehilangan akses terhadap pengobatan yang dapat menyelamatkan nyawanya setelah Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan inpres efisiensi atau pemotongan anggaran diduga untuk mendanai janji-janji pemilunya seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Mengutip dari Reuters, langkah itu diduga dapat mengganggu layanan publik di negara terluas Asia Tenggara, dan menghambat pertumbuhan ekonominya.

Saat Chusnul melanjutkan masa pemulihannya yang menyakitkan dan berjuang untuk tetap membuka kedai makanan ringannya di Sidoarjo, Jawa Timur, dia bergantung pada dana dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)  untuk pengobatan dan bantuan psikiatris.

"Saya menghubungi Bu Susi, Wakil Ketua LPSK [Susilaningtias], dan bertanya, 'Bu Susi, apakah benar ada pemotongan anggaran ke LPSK dari pemerintah?' Dia bilang iya. Saya tanya, apa pengaruhnya terhadap bantuan medis para korban? Dia bilang, 'Sepertinya bantuanmu tidak aman'," kenang Chusnul mengutip dari Reuters, Sabtu (22/2).

Ketua LPSK Achmadi mengatakan lembaganya mendukung pemotongan anggaran yang dilakukan Prabowo, namun tetap akan mengakomodasi hak-hak saksi dan korban sambil melakukan upaya untuk menjadi lebih efisien.

Dia memaparkan anggaran LPSK dipangkas lebih dari setengahnya jadi sekitar Rp108 miliar.

Sementara itu, pemerintahan Prabowo beberapa waktu lalu menegaskan efisiensi anggaran hanya berlaku untuk pengeluaran yang tidak diperlukan, bukan untuk layanan publik yang diperlukan.

Kritik atas efisiensi atau pemotongan anggaran yang diduga bermasalah itu pun menjadi salah satu tuntutan dalam aksi maraton dan serentak bertajuk 'Indonesia Gelap ' di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk dekat Istana Kepresidenan, selama sepekan terakhir.

Chusnul yang kini menanggung hidup dari kedai makanannya mengaku akan sulit bila bantuan bagi dirinya kena potong imbas efisiensi anggaran.

Dia bukan hanya harus membayar tagihan medisnya sendiri imbas bom Bali, tetapi juga biaya pengobatan mahal putranya yang menderita kelainan pembekuan darah nan langka.

Korban selamat bom Bali lainnya mengatakan mereka telah mengirim surat ke DPR dan Prabowo untuk menuntut LPSK dikecualikan dari pemotongan tersebut.

"Saya bisa mencari uang dengan bekerja, saya akan berjuang untuk makan dan sekolah untuk anak-anak saya, tapi pengobatan saya tidak mungkin bisa berjalan tanpa bantuan LPSK," kata Chusnul. "Saya tidak akan lagi menjalani kehidupan normal.

JAKARTA - Kuasa hukum Harvey Moeis , Junaedi Saibih mengkritik putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dan terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi timah. Dalam sidang putusan banding, Kamis (13/2/2025), vonis Harvey diperberat dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

Dua terdakwa lain, yakni mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan pengusaha Helena Lim. Hakim menjatuhkan vonis penjara kepada Mochtar Riza 20 tahun penjara. Sementara itu, Helena Lim vonisnya diperberat dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara dan dihukum membayar uang pengganti Rp900 juta.

"Helena uang pengganti Rp900 juta. Barang yang disita melebihi nilainya, ini menyalahi kaidah hukum," ujar Junaedi, Kamis (13/2/2025).



Menurutnya, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menandakan wafatnya rule of laws di Indonesia atau prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekadar keputusan politis/pejabat.

"Telah wafat rule of Laws pada hari Kamis, 13 Februari 2025 setelah rilisnya bocoran putusan Pengadilan Tinggi atas banding yang diajukan JPU terhadap putusan PN Jakarta Pusat," katanya.

Junaedi menambahkan prinsip dan rasio hukum tidak boleh kalah oleh pertimbangan populisme yang membabi-buta.

"Mohon doanya agar hukum dapat tegak kembali dan ratio legis nggak boleh kalah oleh ratio populis apalagi akrobatik hukum atas penggunaan ketentuan hukum yang salah adalah pembangkangan atas legalitas," paparnya.

Hingga kini pengadilan belum dapat membuktikan kebenaran dari klaim kerugian lingkungan yang dimasukan sebagai kerugian negara senilai Rp300 triliun, termasuk tidak ada temuan suap dan gratifikasi. Karena itu, Junaedi mempertanyakan pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat vonis Harvey dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun.

"Suap nggak ada, gratifikasi nggak ada. Kasus nggak ada suap, gak ada kerugian aktual, apalagi kerugian BUMN bukan kerugian negara," katanya.

Menanggapi dibebankannya denda sebesar denda Rp1 miliar subsider 1 tahun kurungan terhadap mantan Dirut PT Timah Mochtar Riza Pahlevi. Junaedi berpendapat, pengenaan pidana tambahan atau denda (uang pengganti) seharusnya berdasarkan perhitungan faktual alias nilai buku, di mana dihitung atas dasar besaran yang dinikmati Riza selama proses kerja sama smelter berlangsung.

Junaedi mencatat, BPKP tidak pernah melakukan perhitungan secara mendalam mengenai hal tersebut. Terlebih perhitungan kerugian negara yang dilakukan BPKP tidak didasarkan atas suatu neraca laba/rugi.

"Yang dihitung hanyalah besaran jumlah pengeluaran PT Timah dalam kerja sama smelter tanpa pernah menghitung berapa besaran jumlah yang dihasilkan dari penjualan timah hasil kerja sama smelter," katanya.

Dalam laporan tahunan PT Timah, lanjut dia, secara sektoral dari kerja sama smelter membukukan keuntungan Rp233 miliar. "Lalu darimana hitungan kerugian negara dihitungnya? Biar anak akuntansi semester 1 menjawab yang tahu cara membuat neraca laba/rugi," ucap Junaedi.

Jakarta -

Kejaksaan Agung (Kejagung) menghormati putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang memperberat vonis Harvey Moeis menjadi 20 tahun. Sebelumnya, Harvey Moeis hanya divonis 6,5 tahun penjara di tingkat pengadilan pertama dan lebih rendah dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara.

"⁠Tentu kita menghormati putusan yang telah diambil oleh hakim atas banding JPU, apalagi yang bersangkutan dihukum penjara maksimal selama 20 tahun termasuk pengenaan uang pengganti dan subsidernya," kata Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, kepada wartawan, Kamis (13/2/2025).

Kejagung menyebut hakim Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan sepakat atau tidak dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Inilah mekanisme persidangan, di mana hakim pengadilan yang lebih tinggi boleh sependapat atau tidak sependapat dengan putusan pengadilan di bawahnya dengan pertimbangan-pertimbangannya antara lain aspek keadilan hukum dan masyarakat," kata Harli.

Harli mengatakan Kejagung belum menerima salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta karena baru saja dibacakan. Oleh karena itu, untuk menentukan sikap apakah menerima atau tidak, Kejaksaan akan melihat sikap suami Sandra Dewi itu dalam waktu 14 hari ke depan.

"⁠Bagaimana langkah selanjutnya tentu sangat tergantung pada sikap Terdakwa, di mana sesuai hukum acara, putusan Pengadilan Tinggi ini harus diberitahukan dulu kepada pihak-pihak. Selanjutnya, setelah Terdakwa menerima salinan putusan, akan menentukan sikap dalam waktu 14 hari apakah menerima putusan atau tidak," kata Harli.

"Jika menerima, putusan sudah berkekuatan hukum tetap dan, jika tidak menerima, Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi," imbuhnya.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memperberat hukuman pengusaha Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara Rp 300 triliun. Vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

"Menjatuhkan terhadap Terdakwa Harvey Moeis dengan pidana penjara selama 20 tahun," ujar hakim ketua Teguh Arianto, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Kamis (13/2/2025).

Vonis terhadap Harvey ini jauh lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Jaksa sebelumnya menuntut 12 tahun penjara terhadap Harvey.

Hakim juga memperberat uang pengganti yang harus dibayar Harvey dari Rp 210 miliar menjadi Rp 420 mili

Hakim menyatakan harta benda Harvey Moeis dapat dirampas dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Jika harta benda Harvey tidak mencukupi membayar uang pengganti tersebut, diganti dengan 10 tahun kurungan.

Selain itu, denda yang harus dibayar Harvey pun turut diperberat. Hakim menghukum Harvey membayar denda Rp 1 miliar juta subsider 8 bulan kurungan.

Simak Video 'Vonis Harvey Moeis Jadi 20 Tahun Bui, MAKI: Harusnya Seumur Hidup':

Saksikan juga Blak-blakan: Menguak Rahasia Untung Kilang Minyak Paling 'Rumit' Se-Indonesia

Saksikan Live DetikSore:

(yld/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum terdakwa Hendry Lie, Syahputra Sandiyudha, mengatakan kliennya tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan perjanjian PT Timah tbk. dengan para smelter lantaran bukan bukan pemegang saham dalam PT Tinindo Internusa.

"Baik dari sudut pandang pemegang saham maupun beneficial owner, seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU) kepada PT Tinindo Internusa," ucap Syahputra saat membacakan nota keberatan (eksepsi) terkait kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin.

Maka dari itu, dirinya menilai JPU telah keliru karena menyamaratakan kondisi dan fakta hukum yang terjadi di perusahaan smelter swasta lainnya dengan kondisi yang terjadi di PT Tinindo Internusa maupun di pribadi terdakwa.

Dirinya pun meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menerima nota keberatan pihaknya, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, serta menyatakan Hendry tidak dapat disalahkan dan dihukum berdasarkan surat dakwaan yang batal demi hukum tersebut.

Selain itu, Syahputra juga meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Hendry dikeluarkan dari tahanan serta merehabilitasi dan memulihkan nama baik, ha-hak kemampuan, kedudukan, dan harkat martabatnya semula.

Di sisi lain, ia menyebutkan bahwa Hendry tidak pernah mengetahui keberadaan dari CV yang didakwakan telah mengumpulkan biji timah untuk dibeli terdakwa serta tidak pernah ada aliran uang dari CV tersebut.

Dengan demikian, lanjut dia, kliennya tidak terlibat dalam penambangan, pembelian, maupun pengumpulan bijih timah ilegal.

"Terdakwa juga sama sekali tidak terlibat dalam pembentukan perusahaan boneka yang terafiliasi dengan PT Tinindo Internusa serta tidak pernah menerbitkan atau menandatangani dokumen apapun terkait CV itu," tuturnya.

Sebelumnya, pengusaha Hendry Lie didakwa menerima uang senilai Rp1,06 triliun melalui PT Tinindo Internusa dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. pada tahun 2015—2022.

Uang tersebut diduga diterima dari pembayaran pembelian bijih timah ilegal melalui kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil pengolahan (SHP), sewa smelter, dan harga pokok produksi (HPP) PT Timah.

Atas perbuatannya bersama dengan para terdakwa maupun terpidana lain, Hendry didakwakan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun dalam kasus itu.

Dengan demikian, perbuatan Hendry diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Hendry didakwa merupakan pemilik saham mayoritas PT Tinindo Internusa, yang pada awalnya memerintahkan General Manager Operasional PT Tinindo Internusa Rosalina dan Marketing PT Tinindo Internusa tahun 2008-2018 Fandy Lingga untuk membuat dan menandatangani Surat Penawaran PT Tinindo Internusa perihal penawaran kerja sama sewa alat processing (pengolahan) timah kepada PT Timah.

Kerja sama dilakukan bersama smelter swasta lainnya, antara lain PT Refined Bangka Tin, CV Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Binasentosa, dan PT Stanindo Inti Perkasa, yang diketahuinya para smelter swasta tersebut tidak memiliki orang yang kompeten atau Competent Person (CP), dengan format surat penawaran kerja samanya sudah dibuatkan oleh PT Timah.

Setelah itu, Hendry bersama-sama dengan Fandy dan Rosalina melalui PT Tinindo Internusa dan perusahaan afiliasi, yaitu CV Bukit Persada Raya, CV Sekawan Makmur Sejati, dan CV Semar Jaya Perkasa diduga melakukan pembelian dan/atau pengumpulan bijih timah dari penambang ilegal di wilayah IUP PT Timah.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris maskapai Sriwijaya Air, Hendry Lie, yang didakwa terlibat dugaan korupsi pada tata niaga timah dengan kerugian negara Rp 300 triliun, meminta dibebaskan dari tahanan.

Permintaan itu Hendry sampaikan melalui pengacaranya saat membacakan eksepsi atau nota keberatan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Pengacara Hendry meminta majelis hakim menyatakan klien mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum sebagaimana dakwaan jaksa.

“Memerintahkan agar terdakwa Hendry Lie dikeluarkan dari tahanan,” kata pengacara di ruang sidang.

Dalam eksepsinya, pengacara membantah bahwa Hendry menjadi pemegang saham mayoritas PT Tinindo Inter Nusa (PT TIN), salah satu perusahaan smelter yang menjalin kerja sama sewa alat pengolahan dengan PT Timah Tbk.

Oleh karena itu, pihaknya menilai tanggung jawab hukum kegiatan bisnis ilegal oleh PT TIN dengan PT Timah Tbk tidak bisa dibebankan kepada Hendry.

“Dengan demikian, baik dari sudut pandang pemegang saham maupun beneficial owner, seharusnya terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum kepada PT Tinindo,” ujar pengacara.

Selain itu, pengacara juga menyebut Hendry tidak tahu menahu mengenai pembentukan sejumlah perusahaan boneka yang digunakan untuk membeli bijih timah dari penambang ilegal di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk.

Hendry disebut tidak pernah menerbitkan maupun menandatangani pembentukan sejumlah perusahaan boneka tersebut.

Pengacara pun menilai, jaksa menyusun surat dakwaan dengan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap lantaran tidak menguraikan peran Hendry secara perinci.

“Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan surat dakwaan tersebut tidak dapat diterima dan batal demi hukum,” kata pengacara.

Dalam perkara ini, Hendry Lie didakwa terlibat dalam korupsi pada tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp 300 triliun bersama-sama Harvey Moeis dan terdakwa lain.

Jaksa menyebut, Hendry Lie melalui PT TIN telah diperkaya Rp 1.059.577.589.599,19 (Rp 1 triliun).

Karena perbuatannya, Hendry didakwa melanggar Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHPidana.

Jakarta -

Komisi Kejaksaan (Komjak) RI menyoroti kasus pelaporan kepada guru besar dari IPB, Bambang Hero Saharjo, yang bertindak sebagai saksi ahli penghitung kerugian perekonomian negara Rp 271 triliun dalam kasus korupsi timah. Komjak menilai pelaporan kepada saksi ahli tidak memiliki dasar hukum.

Ketua Komjak Pujiyono Suwadi awalnya menjelaskan akan ada preseden buruk dari pelaporan itu. Menurutnya, seorang saksi ahli yang telah diambil sumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan kemudian dilaporkan secara pidana bisa berdampak pada harmonisasi penegakan hukum.

"Coba bayangkan kalau keterangan yang diberikan ahli merugikan terdakwa itu kemudian dilaporkan karena memberikan keterangan palsu, berapa banyak orang kemudian yang takut memberikan keterangan," kata Pujiyono ditemui di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Senin (20/1/2025).

Pujiyono menerangkan, tiap kesaksian saksi ahli berbeda dengan pemberian keterangan oleh saksi fakta di pengadilan. Saksi ahli, menurut Pujiyono, bersumber pada sebuah metode penelitian. Hal itu berbeda dengan keterangan saksi biasa yang bersumber pada pengalaman empiris.

"Hasil dari keahlian itu versinya bisa dua, tiga, empat, atau sepuluh, kalau itu tidak menguntungkan terdakwa bisa dilaporkan kan repot itu. Nah, ini harmoni sosial dalam penegakan hukum kita jika itu diproses bisa membuat kesemrawutan dalam penegakan hukum. Proses yang dijamin oleh KUHAP tidak bisa berjalan dengan benar dan baik," katanya.

Komjak juga menyoroti Pasal 242 KUHP atau pemberian keterangan palsu yang menjadi dasar pelaporan kepada Bambang Hero. Pujiyono mengatakan, dalam aspek sejarah, Pasal 242 KUHP itu merujuk pada pemberian keterangan saksi fakta, bukan saksi ahli.

"Kalau kita kaitkan di Pasal 174 kan hakim memberikan peringatan bahwa keterangan berpotensi hukum dan yang diberikan peringatan hukum bukan ahli, tapi orang yang memberikan kesaksian," kata Pujiyono.

Dari runutan tinjauan aspek hukum tersebut, menurut Pujiyono, pelaporan kepada saksi ahli di kasus korupsi timah tidak memiliki dasar hukum.

"Sehingga tidak ada alas hukumnya untuk kemudian seorang ahli itu bisa kemudian bisa dikriminalisasi, itu nggak ada alas hukumnya sama sekali," tuturnya.

Lebih lanjut Puyiyono mendukung langkah Kejaksaan Agung yang siap memberikan pendampingan hukum kepada Bambang Hero. Komjak juga yakin kepolisian akan bersikap bijak dalam pengusutan kasus tersebut.

"Saya yakin polisi akan bijak menggunakan logika hukum yang benar sehingga polisi pasti kita berharap menolak karena ini akan mengganggu harmonisasi dalam penegakan hukum dan ini nggak ada alas hukum sama sekali," ucap Pujiyono.

Kejagung Siap Pasang Badan

Sebelumnya, Bambang dilaporkan ke Polda Babel oleh perwakilan DPD Perpat Babel, Andi Kusuma. Bambang adalah saksi ahli di kasus korupsi tata niaga timah 2015-2022 yang ditunjuk Kejagung RI.

"Di sini (Bambang) kami laporkan Pasal 242 KUHPidana. Karena pada saat dihadirkan di persidangan sebagai saksi dari Kejagung, di situ disampaikan malas untuk menjawab (rincian kerugian negara)," jelas Andi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (10/1).

Pasal 242 KUHP itu mengatur hukuman pelaku pemberi keterangan palsu di atas sumpah. Menurut Andi, Bambang bukanlah seorang ahli perhitungan kerugian negara.

Kejagung juga telah buka suara. Kejagung memastikan akan memberikan perlindungan ke Bambang.

"Tentu memberikan perlindungan karena yang meminta itu negara, yang meminta untuk melakukan kajian, perhitungan, itu negara melalui kita," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Dia mengatakan Kejagung wajib melindungi saksi, korban dan ahli yang bersaksi di hadapan hukum. Dia mengatakan pemberian perlindungan bagi ahli telah diatur dalam KUHAP.

"Tentu kita harus mengacu kepada hukum acara yang ada. Disebutkan bahwa ahli dalam memberikan keterangannya itu adalah bersifat mandiri dan harus dilindungi," jelas Harli.

(ygs/dhn)