JAKARTA, investor.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai langkah Kepala Desa Klapanunggal Ade Endang Saripudin yang diduga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp 165 juta kepada sejumlah pengusaha, bisa dibawa ke ranah hukum.

Menurutnya, apa yang dilakukan oleh kades tersebut bersifat permintaan dan bisa masuk kategori premanisme sebagaimana dilakukan preman di sejumlah tempat seperti di Subang, Bekasi dan daerah lainnya.

"Saya cenderung kades (Klapanunggal) sama dengan preman di Bekasi. Artinya harus ada proses hukum yang dilakukan," ujar Dedi Mulyadi seusai menghadiri acara open house Ketua MPR Ahmad Muzani di kediaman dinasnya, kompleks Widya Chandra III, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

Dedi Mulyadi bahkan mengaku sudah melaporkan tindakan kades tersebut kepada Polda Jawa Barat.

"Sudah saya sampaikan ke Kapolda Jabar," tandas dia.

Lebih jauh, Dedi Mulyadi mengungkapkan, secara hierarki, kepala desa merupakan tanggung jawab bupati karena SK-nya dikeluarkan langsung oleh bupati. Hanya saja, kata Dedi Mulyadi, kades tersebut mengabaikan Surat Edaran Gubernur Jabar agar seluruh jajaran pemerintahan tidak boleh meminta THR.

"Tapi dari sisi dia abai terhadap surat edaran yang dikeluarkan Gubernur Jabar terhadap seluruh daerah di Jabar, baik itu pemerintahan provinsi, BUMN, BUMD, pemerintahan kabupaten kota kan tidak boleh memberi dan menerima," pungkas Dedi Mulyadi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Menjelang Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia seringkali disibukkan dengan tradisi menukarkan uang untuk berbagai keperluan. Uang yang ditukarkan umumnya digunakan untuk berbagi rezeki dengan keluarga, kerabat, atau orang lain di sekitar.

Biasanya, uang yang ditukarkan akan dipecah menjadi pecahan yang lebih kecil dan lebih rapi.

Fenomena tukar-menukar uang ini sangat populer menjelang Lebaran, terutama untuk mendapatkan pecahan uang yang lebih kecil dan dalam kondisi baik. Sebagai contoh, seseorang bisa menukar selembar uang pecahan Rp 100.000 dengan beberapa lembar uang pecahan lebih kecil, seperti lima lembar Rp 20.000.

Namun, meskipun tradisi ini telah dilakukan oleh banyak orang, muncul pertanyaan mengenai hukum menukar uang tersebut dalam pandangan Islam. Apakah tindakan ini dibolehkan atau justru dilarang?

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami hukum tukar uang menjelang Idul Fitri dari perspektif syariat Islam.

Hukum Menukar Uang Jelang Lebaran

Menurut Ustaz Ismail Soleh yang dikutip dari laman MUI Lampung, hukum menukar uang untuk THR dapat dilihat dari dua perspektif.

Perbedaan pandangan mengenai hukum menukar uang muncul karena perbedaan pemahaman terhadap akad penukaran uang. Sebagian melihatnya sebagai pertukaran uang sebagai barang yang dipertukarkan.

Sementara itu, pandangan lain lebih menekankan pada jasa yang diberikan oleh penyedia layanan penukaran uang menjelang Idul Fitri. Dalam hal ini, penukaran uang dianggap sebagai layanan yang masuk dalam kategori ijarah atau penyewaan jasa.

Menurut buku Riba di Sakumu karya Ammi Nur Baits, dalam Islam, tukar-menukar barang yang sejenis harus memiliki nilai yang setara dan dilakukan dengan pembayaran secara tunai.

Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu 'anhu, Rasulullah SAW bersabda,

"Jika emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, sya'ir (gandum kasar) ditukar dengan sya'ir, kurma ditukar dengan kurma, dan garam ditukar dengan garam, takaran atau timbangan harus sama dan dibayar tunai. Siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan transaksi riba. Baik yang mengambil maupun yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Ahmad 11466 dan Muslim 4148).

Jika dilihat dari sisi uang, maka penukaran uang dengan jumlah yang lebih banyak dari semestinya dianggap haram, karena termasuk dalam kategori riba.

Di sisi lain, jika dilihat dari sisi penyedia layanan, praktik penukaran uang dengan tambahan jumlah tertentu dapat dianggap mubah menurut syariat. Hal ini karena penukaran uang tersebut termasuk dalam kategori ijarah, yaitu layanan jasa yang diberikan.

Dalam Buku Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas karya Hendra dan Muhammad Zuhirsyan, dijelaskan bahwa secara bahasa, ijarah berarti sebagai ganti atau upah. Secara istilah, ijarah merujuk pada sebuah akad yang berkaitan dengan manfaat tertentu yang diberikan pada waktu tertentu dan dengan harga yang telah disepakati.

Penjelasan tentang ijarah juga ditemukan dalam Kitab Fathul Mujibil Qarib, yang menyebutkan hal serupa.

والإجارة في الحقيقة بيع إلا أنها قابلة للتأقيت وأن المبيع فيها ليست عينا من الأعيان بل منفعة من المنافع إما منفعة عين وإما منفعة عمل

Artinya: "Ijarah (sewa) sebenarnya adalah jual-beli, hanya bedanya ijarah menerima pembatasan tempo. Produk pada ijarah bukan pada barang, tetapi manfaat (jasa) dari sebuah barang atau jasa dari sebuah tenaga (aktivitas)," (KH Afifuddin Muhajir, Fathul Mujibil Qarib)

Bisnis tukar-menukar uang baru diperbolehkan selama dilakukan dengan dasar kesepakatan yang jujur dan adil. Penukaran uang harus memenuhi rukun ijarah, yaitu:

• Penyedia jasa dan konsumen adalah pihak-pihak yang terlibat dalam akad dan telah memenuhi syarat-syarat untuk bertransaksi menurut ajaran Islam.
• Adanya sigah al-'aqd, ketika kedua belah pihak menyatakan kehendak untuk melaksanakan transaksi tanpa adanya paksaan.
• Adanya ujroh (upah), yaitu penyedia jasa meminta uang lebih dalam setiap transaksi penukaran tanpa mengurangi jumlah uang yang ditukar dalam setiap paket. Uang lebih tersebut dianggap sebagai imbalan atas layanan, seperti mengantre untuk menukarkan uang baru di bank.
• Adanya manfaat, konsumen tidak perlu mengantre lama di bank.

Wallahu a'lam.

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Video: KSPSI Akan Gugat Perusahaan yang Tidak Taat Bayar THR

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin (24/3) menjadi sorotan, mulai dari Komisi III setujui usulan advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien hingga Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Komisi III: Advokat tak dapat dituntut pidana-perdata saat bela klien

Komisi III DPR RI menyetujui usulan agar pengacara atau advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.

Usulan yang disampaikan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) itu disetujui menjadi penambahan satu ayat pada Pasal 140 draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

"Pasal 140, masukan dari Peradi SAI diterima karena sudah disetujui oleh seluruh fraksi di RDPU (rapat dengar pendapat umum), ya. Pasal 140 ditambahkan satu ayat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang memimpin jalannya rapat saat membacakan kesimpulan RDPU Komisi III DPR RI bersama sejumlah pakar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

2. Bocah di Serang jadi korban penculikan dari game online

Dua bocah perempuan berinisial IT (12) dan saudara sepupunya DM (10) asal Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten jadi korban penculikan saat berkenalan dengan orang asing melalui game online atau permainan daring.

Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko, di Serang, Senin, mengatakan korban dan pelaku SH (20), saling mengenal sejak dua pekan yang lalu melalui gim Free Fire. Dari perkenalan itu, korban janjian untuk bertemu.

"Modusnya mereka berkenalan melalui aplikasi game online. Komunikasi disana secara intens, kemudian pelaku mengajak ketemuan namun korban minta ditemani saudara sepupunya," katanya.

Baca selengkapnya di sini

3. Tom Lembong sebut kebijakannya terkait impor gula untungkan petani

Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015–2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mengatakan bahwa kebijakan impor gula yang dikeluarkan selama menjabat sebagai mendag menguntungkan para petani, bukan merugikan mereka.

Hal tersebut menanggapi tuduhan yang menyebutkan bahwa dirinya telah melanggar Undang-Undang (UU) Perlindungan Petani.

"Petani dengan mudah bisa menjual gula atau tebunya di atas harga pembelian pemerintah (HPP), sampai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) itu nggak kebagian. Berarti petani happy saja, ya tidak ada masalah,” ujar Tom Lembong dalam sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya di sini

4. Polisi tangkap pria berseragam pemda minta THR ke pedagang

Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menangkap pria berseragam pemerintah daerah (pemda) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada pedagang Pasar Induk Cibitung setelah aksinya viral di media sosial.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Pol. Mustofa menjelaskan petugas langsung melakukan penyelidikan atas video viral permintaan THR mengatasnamakan pemerintah daerah kepada pedagang Pasar Induk Cibitung.

"Video itu terjadi pada Sabtu (22/3) pukul 04.00 WIB. Senin (24/3) pukul 02.00 WIB dini hari petugas berhasil menangkap dua pelaku bernama Sodri (30) dan Samsul (48). Dua pelaku lain yakni Agus dan Joko berstatus daftar pencarian orang," kata Mustofa di Mapolres Metro Bekasi, Senin.

Baca selengkapnya di sini

5. Bareskrim tetapkan dua tersangka kasus SMS phishing melalui fake BTS

Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyebaran pesan singkat elektronik atau SMS phishing yang disebarkan melalui fake base tranceiver station (BTS) atau BTS palsu.

Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Senin, mengatakan bahwa dua orang tersangka itu berinisial XY dan YCX. Keduanya merupakan warga negara China.

Penangkapan keduanya berawal ketika Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menerima laporan dari 259 nasabah. Total kerugian yang tercatat telah mencapai Rp473 juta dari 12 orang korban.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Polisi menangkap aparatur sipil negara (ASN) gadungan yang viral meminta tunjangan hari raya (THR) kepada pedagang di Pasar Induk Cibitung, Bekasi. Pria bernama Sodri itu kini ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan polisi.

Selain Sodri, polisi menetapkan temannya yang bernama Samsul. Kedua tersangka ini meminta-minta THR kepada enam orang pedagang di Pasar Induk Cibitung, bersama dua pelaku lain yang masih jadi buron.

Keduanya dihadirkan dalam jumpa pers di Mapolres Metro Bekasi. Keduanya terlihat memakai baju tahanan berwarna oranye.

Dalam rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat pria berbaju ASN tersebut mendatangi seorang pedagang di Pasar Cibitung. Dia menyerahkan selembar kuitansi bertulisan 'THR Retribusi'.

"Pemda, retribusi keamanan ama retribusi," ujar pelaku tersebut kepada pedagang, dilihat detikcom, Senin (24/3/2025).

Menurut perekam, kejadian tersebut sudah berlangsung lama. Dia mengalami pemalakan bermodus THR ini sejak berdagang di Pasar Induk Cibitung 4 tahun yang lalu.

"Tolong, Pak, biar nggak jadi kebiasaan, Pak," kata perekam.

Pelaku Ditangkap

Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustofa mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian viral tersebut. Saat ini pelaku telah diamankan polisi.

"Sudah kita tangkap tadi malam," kata Mustofa saat dihubungi detikcom, Senin (24/3).

Mustofa memastikan pelaku tersebut bukanlah ASN Pemkab Bekasi. Ia menegaskan ASN gadungan ini akan diproses lebih lanjut.

"Kita akan proses. Bukan pegawai (Pemkab Bekasi)," tuturnya.

Peristiwa itu terjadi pada Sabtu (22/3). Sodri bersama tiga pelaku lainnya berkeliling meminta sumbangan THR kepada para pedagang.

Dalam semalam, mereka mendapatkan uang Rp 1,6 juta. Uang tersebut dibagi empat dan tersisa Rp 450 ribu.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Tradisi memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) atau angpau saat Lebaran telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Fitri di Indonesia. Momen ini sering kali dinantikan oleh anak-anak dan kerabat sebagai bentuk kasih sayang serta kebersamaan dalam keluarga.

Selain itu, praktik berbagi rezeki ini juga memiliki landasan dalam ajaran Islam. Memberikan THR atau angpau mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan kepedulian terhadap sesama, yang sejalan dengan semangat berbagi di bulan kemenangan.

Pandangan hukum memberikan THR dalam Islam

Dalam Islam, memberikan THR saat Lebaran dianggap sebagai bentuk sedekah yang dianjurkan. Tindakan ini mencerminkan kepedulian terhadap sesama dan mempererat tali silaturahmi, terutama di momen yang penuh berkah seperti Idul Fitri.

Sedekah sendiri merupakan amalan mulia yang mendatangkan pahala bagi pelakunya. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surat Al-Baqarah 271, yang berbunyi:

اِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰتِ فَنِعِمَّا هِيَۚ وَاِنْ تُخْفُوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاۤءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْۗ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّاٰتِكُمْۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٢٧١

in tubdush-shadaqâti fa ni‘immâ hiy, wa in tukhfûhâ wa tu'tûhal-fuqarâ'a fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru ‘angkum min sayyi'âtikum, wallâhu bimâ ta‘malûna khabîr.

"Jika kalian menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik; dan jika kalian menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian; Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS Al-Baqarah: 271).

Dengan memberikan THR, seseorang tidak hanya berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama keluarga dan kerabat terdekat. Tindakan ini menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat dan menumbuhkan rasa syukur di antara sesama.

Selain itu, memberikan THR juga merupakan bentuk pelaksanaan anjuran untuk bersedekah. Dalam ajaran Islam, sedekah dianjurkan sebagai wujud kepedulian sosial yang dapat mendatangkan pahala serta keberkahan bagi pemberi maupun penerima.

Keutamaan memberi THR kepada kerabat

Memberikan THR kepada kerabat dekat memiliki keutamaan tersendiri. Selain mendapatkan pahala sedekah, juga terjalin silaturahmi yang erat. Rasulullah SAW bersabda:

"Sedekah kepada orang miskin bernilai satu sedekah, dan sedekah kepada kerabat bernilai dua sedekah, yaitu pahala sedekah dan pahala silaturrahim." (HR An-Nasai dan At-Tirmidzi)

Oleh karena itu, memprioritaskan pemberian THR kepada keluarga dekat sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan ajaran untuk mempererat tali silaturahmi dan membantu kerabat yang membutuhkan.

Selain itu, memberikan THR kepada keluarga juga mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial. Dengan berbagi rezeki, seseorang dapat menebarkan kebahagiaan sekaligus mendapatkan keberkahan dalam kehidupannya.

Namun, penting untuk memastikan bahwa pemberian THR didasari oleh niat yang ikhlas, bukan untuk pamer atau mencari pujian. Niat yang tulus akan menjauhkan seseorang dari sifat riya yang dapat menghapus pahala amal kebaikan.

Memberikan uang THR saat Lebaran dalam Islam diperbolehkan dan bahkan dianjurkan sebagai bentuk sedekah dan upaya mempererat silaturahmi. Dengan niat yang ikhlas, amalan ini akan mendatangkan pahala dan keberkahan bagi pemberi dan penerima.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi hak yang dinantikan oleh karyawan setiap menjelang hari besar keagamaan. Bagi pekerja, THR bukan sekadar bonus, melainkan bentuk penghargaan atas kerja keras mereka.

Namun, tidak semua perusahaan mampu atau bersedia memenuhi kewajiban ini, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya praktik tersebut ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk dalam ajaran Islam.

Dalam Islam, konsep kesejahteraan pekerja mendapat perhatian khusus, dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab yang menjadi dasar hubungan antara majikan dan karyawan. Ketika hak-hak pekerja tidak dipenuhi, muncul dilema moral yang perlu dicermati lebih dalam.

Lantas, bagaimana sebenarnya pandangan Islam terkait perusahaan yang tidak membayar THR?

Hukum perusahaan tidak bayar THR kepada karyawan menurut perspektif Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perusahaan yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawan dianggap melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kewajiban memenuhi hak pekerja.

Meskipun pada awalnya pemberian THR bersifat sunnah atau anjuran, ketika pemerintah menetapkan peraturan yang mewajibkan pembayaran THR, maka hukumnya menjadi wajib bagi pengusaha untuk mematuhinya.

Oleh karena itu, menunda atau tidak memberikan THR kepada karyawan dianggap haram karena termasuk menahan hak orang lain yang seharusnya diterima tepat waktu.

Perusahaan memiliki kewajiban untuk membayarkan THR, karena tunjangan ini telah menjadi 'urf yang mengikat bagi perusahaan. Sebagai rujukan, terdapat hadis Nabi Muhammad saw yang dapat dijadikan pedoman berikut ini:

“من ولى للناس عملاً , وليس له منزل فليتخذ منزلاً, أو ليس له زوجة فليتزوج, أو ليس له خادم فليتخذ خادماً, أو ليس له دابة فليتخذ دابة , ومن أصاب شيئاً غير ذلك فهو غال” (رواه الإمام أحمد

Artinya: Barangsiapa yang diserahi suatu jabatan sedang dia tidak punya rumah, berikanlah rumah untuknya. Bila tidak punya istri kawinkanlah dia, bila tidak punya pembantu, berilah pembantu dan bila tidak punya kendaraan siapkanlah ia kendaraan. Siapa yang mengambil sesuatu selain itu dia adalah koruptor.

Mafhum mukhalafah dari hadis tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas bagi karyawannya. Dalam Islam, pekerjaan yang disertai dengan jaminan sosial yang diakui dalam hukum positif dianggap sebagai bagian dari upah yang harus diberikan kepada karyawan tanpa penundaan.

Oleh karena itu, pembayaran THR sebaiknya dipercepat, mengingat hal ini merupakan tanggung jawab perusahaan yang termasuk dalam kewajiban mereka terhadap pekerja. Dengan demikian, hak karyawan dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Selain itu, dalam hukum perundang-undangan yang telah ditetapkan di Indonesia, pembayaran THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Kedua peraturan tersebut menegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja selama satu bulan secara terus menerus atau lebih. Pembayaran THR harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Pengusaha yang terlambat atau tidak membayar THR akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar dan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Dengan demikian, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, perusahaan yang tidak membayar THR kepada karyawan melanggar ketentuan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada.

Pewarta: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) melarang anggotanya meminta tunjangan hari raya (THR) kepada masyarakat atau pengusaha.

Hal itu tertuang dalam surat instruksi dengan nomor 1609.A4/MPN-PP/II1/2025. Surat ini juga sudah dibenarkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PP Arif Rahman.

“Iya benar (soal surat PP melarang anggotanya meminta THR),” kata Arif saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (19/3/2025).

Dalam surat tersebut, Majelis Pimpinan Nasional PP menginstruksikan kepada Majelis Pimpinan Wilayah, Cabang, Anak Cabang, dan Ranting di seluruh Indonesia.

“Untuk tidak melakukan pungutan uang atau propaql untuk THR kepada masyarakat atau pengusaha,” demikian tercantum dalam surat tersebut.

Apabila ada yang melanggar instruksi tersebut, Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila akan memberikan sanksi tegas.

“Kepada saudara agar instruksi ini dapat diteruskan sampai ke tingkat basis Pemuda Pancasila di wilayahnya masing-masing,” demikian surat itu.

Tertanda tangan dalam surat itu, yakni Ketua Umum PP, Japto Soerjosoemarno, dan Sekjen PP Arif Rahman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan koordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat aktivitas sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang baru-baru ini meminta tunjangan hari raya (THR) dari pengusaha.

Todotua menegaskan bahwa persoalan ini merupakan hal yang sangat khusus, sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

"Memang (persoalan ormas meminta THR) adalah permasalahan yang sangat khusus," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi pada Selasa (18/3/2025).

"Dan kita terus berkoordinasi dengan para aparat hukum untuk bisa menyelesaikan itu," tambahnya.

Kekhawatiran ini muncul setelah sebuah surat permintaan THR dari ormas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Bitung Jaya, Tangerang, viral di media sosial.

Dalam surat tersebut, ormas meminta kepada pengusaha dan perusahaan di sekitar wilayah mereka untuk memberikan THR, dengan tidak menyebutkan besaran pemberian, hanya menyebutkan bahwa jumlahnya bisa sedikit atau banyak, namun tetap diterima dengan senang hati. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Ormas Desa LPM Bitung Jaya, Jayadi.

Menanggapi fenomena ini, Direktur Legal and External Affairs Chandra Asri Group, Edi Rivai, menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan adanya penegakan hukum yang jelas dan kepastian bagi dunia usaha.

Dengan adanya kepastian hukum, diharapkan aktivitas perusahaan tidak terganggu oleh permintaan THR dari ormas-ormas semacam ini.

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha, sehingga kegiatan tidak terganggu (dengan ormas minta THR)," tutur Edi dalam Diskusi Forwin Peluang dan Tantangan Industri Kimia sebagai Proyek Strategis Nasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi di Jakarta, yang dilansir dari Tribunnews, Sabtu (15/3/2025).

Edi juga menekankan bahwa fenomena ormas yang meminta THR ini harus segera dihentikan. Menurutnya, pengusaha sejatinya sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat sekitar dengan cara yang sah, seperti memprioritaskan masyarakat setempat dalam rekrutmen tenaga kerja atau menjalin kemitraan dengan pengusaha lokal.

"Dari pihak industri, terlebih kami akan membangun. Tentunya akan memberi manfaat ke lokal, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan kesempatan bekerja pengusaha-pengusaha lokal yang mempunyai kompetensi dan sebagainya," jelas Edi.

Pemerintah dan aparat hukum kini tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan ini agar dunia usaha bisa beroperasi dengan fokus dan tidak terganggu oleh praktik yang meresahkan.

Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mengungkapkan, pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah terkait oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meminta tunjangan hari raya atau THR kepada para pengusaha.

Menurut Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi (Wameninves), masalah tersebut merupakan permasalahan yang sangat krusial.

"Itu memang adalah permasalahan yang sangat krusial dan kita terus berkoordinasi dengan aparat hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Sebagai informasi, jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Polda Metro Jaya, akan menindak tegas kepada anggota organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam aksi pemerasan serta pungutan liar dengan modus tunjangan hari raya (THR) terhadap para pengusaha di wilayah hukumnya tersebut.

"Kami dari Kepolisian tidak akan menoleransi segala bentuk premanisme yang mengancam investasi dan stabilitas ekonomi di Bandara Soetta," kata Kapolresta Bandara Soetta Kombes Pol. Ronald FC Sipayung.

Ia menegaskan, bahwa pihaknya akan berkomitmen untuk memastikan bahwa dunia usaha di wilayah Bandara Soetta terbebas dari ancaman kelompok tertentu yang menyalahgunakan nama ormas demi kepentingan pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau kepada para pelaku usaha maupun investor yang mengetahui ataupun menjadi korban aksi premanisme oleh oknum anggota ormas agar segera melaporkan ke 110 atau ke Polresta Bandara Soetta.

Ia menambahkan, sebelum melakukan penindakan hukum jajarannya akan selalu mengedepankan langkah preventif dan preemptif. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, serta koordinasi dengan berbagai pihak agar ormas tidak terjebak dalam tindakan melawan hukum.

Dengan atensi dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto terkait upaya Polri dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyinggung ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Menurutnya presidential threshold 20% melanggar HAM.

Hal tersebut disampaikan oleh Natalius saat memberikan kuliah umum di salah satu universitas di Kota Medan, Jumat (14/3/2025). Awalnya, Natalius menyampaikan soal hak politik.

"Hak kedua adalah hak politik, hak politik itu berkaitan dengan hubungan demokrasi dan HAM. Ada empat pilar demokrasi yang harus dijaga dalam konteks hak politik," kata Natalius dilansir detikSumut, Sabtu (15/3/2025).

Natalius berpendapat negara yang bermartabat adalah negara yang memberikan kesempatan kepada siapapun untuk memimpin suatu wilayah. Dia menyebut presidential threshold 20% melanggar ham karena membatasi seseorang.

"Negara yang bermartabat adalah yang memberikan orang-orang yang hebat untuk mengelola atau memimpin pemerintahan dan politik. Karena itu, kalau 20 persen presidential threshold, hebat kah itu? melanggar HAM iya, melanggar HAM karena menyisihkan hanya sekelompok orang yang bertarung untuk memimpin sebuah wilayah, negara, provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itulah, setiap individu untuk berbakti kepada negara adalah memiliki hak mutlak," ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas atau presidential threshold minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional di pemilu sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

MK membacakan putusan tersebut di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2025). MK mengabulkan seluruhnya permohonan tersebut. Putusan itu dibacakan langsung oleh Ketua MK Suhartoyo.

"Menyatakan norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Suhartoyo, seperti dikutip dati detikNews.

Baca selengkapnya di sini.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolsek Tambora Kompol Kukuh Islami mengaku, tidak bisa memproses hukum ketua RW di Jembatan Lima, Jakarta Barat yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) ke pengusaha-pengusaha.

Alasannya, proses permintaan THR Lebaran itu tidak dilakukan secara pemaksaan.

"Dari pengakuan Pak RW, ini tidak ada unsur pemaksaan. Dari hasil pemeriksaan, dia meminta sumbangan seikhlasnya. Tidak dipatok biaya, tidak dipaksa,” ujar Kukuh saat dikonfirmasi, Jumat (14/3/2025).

Selain itu, polisi juga belum menerima laporan dari pihak yang diminta THR oleh pengurus RW di Jembatan Lima itu.

"Kalau dipolisikan, kita hanya memproses kalau di situ ada terjadinya korban yang merasa diperas, dipaksa, baru kita tindak,” kata Kukuh.

Maka dari itu, polisi menyerahkan sanksi kepada ketua RW di Jembatan Lima kepada lurah atau camat setempat.

"Kemarin saya koordinasi dengan camat, camat sudah mengambil tindakan dengan Pak Lurahnya, sudah dilakukan peneguran,” ucap dia.

Sebelumnya, surat edaran berisi permintaan uang tunjangan hari raya (THR) yang diduga dikeluarkan oleh pengurus RW 02, Kelurahan Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat viral di media sosial.

Surat edaran itu ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang truknya kerap lalu lalang dan melakukan bongkar muat barang di wilayah RW 02.

Salah satu hal yang dipermasalahkan warganet terkait surat permintaan THR yang viral adalah soal nominal yang dipatok oleh pengurus RW kepada para perusahaan. Tidak tanggung-tanggung, nominal THR yang diminta dalam surat itu sebesar Rp 1 juta.

Sekretaris RW 02, Febri mengakui bahwa pihaknya membuat surat tersebut untuk diajukan kepada perusahaan-perusahaan yang kendaraannya beroperasi di Jalan Laksa RW 02, Jembatan Lima.

Febri mengatakan, selama tiga tahun belakangan, hasil THR yang diberikan perusahaan selalu dibagikan ke warga dan para staf RW 02.

"Ada nominalnya sebagai acuan, tapi bukan sebagai kewajiban. Kalau ditulis Rp 1 juta, kan namanya orang begitu kan kita nyari inian tertinggi. Entar mereka juga cuma ngasih Rp 200.000-Rp 300.000," kata Febri, Kamis.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menekankan pentingnya kepastian hukum terkait status pengemudi taksi dan ojek daring/online (ojol) agar mendapatkan hak dan kesejahteraan selayaknya pekerja.

“Ini PR (pekerjaan rumah) besar kami terkait concern teman-teman driver semuanya, adalah mengenai sebuah kepastian regulasi, jadi tidak hanya sebatas soal (pemberian) THR (tunjangan hari raya) saja,” kata Menaker Yassierli di Kantor Kemnaker di Jakarta, Senin.

Yassierli mengatakan, regulasi soal pekerja layanan berbasis aplikasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto terkait misi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

“Kami terjemahkan sebagaimana setiap pekerja di Indonesia, mereka bisa mendapatkan jaminan sosial, mendapatkan kepastian terkait upah dan kesejahteraan. Ini merupakan tanggung jawab kami semua,” kata Yassierli.

“Dan terkait regulasi ojol atau pekerja platform, sejak awal kami di sini sudah menjadi salah satu prioritas kita. Kami sudah melakukan kajian, mengundang pakar terkait status yang disampaikan,” ujar dia menambahkan.

Lebih lanjut, Menaker mengatakan pihaknya juga berkomunikasi dengan Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization) untuk melihat bagaimana pandangan negara-negara lain soal pekerja layanan berbasis aplikasi seperti pengemudi ojol.

“Kita lihat di negara-negara lain juga sama, bisa hadir dan memberikan kepastian terkait dengan pekerja platform online dan itu menjadi catatan buat kami dan kami menuju ke sana,” kata dia.

Di sisi lain, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan salah satu perhatian khusus Kemnaker saat ini adalah membuat dan memperkuat payung hukum bagi para pekerja angkutan daring ini.

“Ke depan kita akan membangun regulasi terkait legal standing (posisi hukum) mereka, bahwa (status) mereka adalah sebagai pekerja, bukan mitra. Itu penting sekali. Kita sedang merumuskan dan mengkaji hal itu,” kata Wamenaker.

“(Bentuk regulasi) Bisa berupa Permen (Peraturan Menteri) boleh, atau PP (Peraturan Pemerintag) juga boleh. Yang jelas, harus ada legal standing untuk mereka. Itu penting bagi teman-teman driver,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025