Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Sri Nurherwati mengungkapkan kesulitan mengeksekusi harta rampasan terpidana mati kasus pemerkosaan 13 santriwati, Herry Wirawan. LPSK berharap harta Herry segera laku dalam pelelangan agar uangnya bisa diberikan kepada korban sebagai biaya ganti rugi atau restitusi yang sudah ditetapkan.

"Kita belajar dari kasusnya Herry Wirawan itu dari tahun 2022 ya hingga saat ini tidak bisa dieksekusi," kata Sri dalam diskusi Tantangan Pemberian Restitusi yang disiarkan secara daring, Rabu (19/3/2025).

Sri mengungkapkan kesulitannya adalah ketika harta Herry sudah dilelang dan si pemenang lelang mengetahui itu barang milik terpidana kasus pemerkosaan, para pemenang lelang itu mundur. Hal itu membuat hingga saat ini para korban belum menerima restitusi.

"Karena apa, kesulitan untuk mengeksekusi, karena ternyata harta rampasan yang sudah beberapa kali diupayakan untuk segera dilelang, ternyata meskipun sudah beberapa kali ada yang menang lelang, tapi kemudian mundur setelah mendengar kasusnya. Sehingga kemudian itu tidak bisa dieksekusi," jelasnya.

"Dulu putusannya ini membebankan kepada negara pada saat putusan di pengadilan negeri, tapi kemudian diperbaiki di putusan banding dan kasasinya, dengan merampas harta Herry Wirawan untuk membayar restitusi sejumlah Rp 331 juta sekian ya. Nah ini yang diharapkan bagaimana ya caranya supaya itu bisa segera dilelang, dan kemudian uangnya itu diserahkan kepada para korban," imbuhnya.

Herry Wirawan adalah terpidana mati dalam kasus pemerkosaan 13 santriwati. Herry diketahui sempat mendapat vonis hukuman penjara seumur hidup. Vonis ini pun diperberat saat sidang banding. Namun Herry mengajukan kasasi. Kasasi itu ditolak dan Herry tetap dihukum hukuman mati.

Kasus pemerkosaan yang dilakukan Herry ini diterima Polda Jawa Barat sejak 2021. Kasus ini kemudian viral di akhir 2021 sampai menyita perhatian Joko Widodo (Jokowi) yang saat itu menjabat Presiden RI.

Lihat jugaVideo: Terbukti Hamili Santri, Kiai di Trenggalek Divonis 14 Tahun Bui

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Agamawan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bicara mengenai penerapan hukuman mati. Anggota Majelis Tarjih PP Muhammadiyah, Wawan Gunawan Abdul Wahid, mengatakan hukuman mati sebaiknya ditiadakan.

Hal itu dia sampaikan dalam Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Dalam acara itu turut hadir Jampidum Asep Nana Mulyana, Ketua Kamar Pidana MA Prim Haryadi, dan Koordinator Sant'Egidio Asia-Pacific Leonardo A Tranggono.

Wawan mulanya menyampaikan pentingnya pemaknaan secara kontekstual ketika membaca dasar hukuman mati dalam Islam. Menurutnya, ulama fikih telah menyampaikan hukum bisa berubah bergantung pada situasi dan waktu.

"Demikian halnya juga pembacaan terhadap hadits Nabi yang seringkali pembacaannya itu adalah menggunakan pemaknaan yang tekstual tidak memperhatikan konteks, tidak memperhatikan perubahan situasi. Padahal sejak dahulu, para ulama fikih sudah mengingatkan kepada kita, bahwa hukum itu bisa berubah, bisa beragam, karena ada situasi yang berubah, ada waktu yang berubah, ada tempat yang berubah, ada tradisi yang tidak sama, ada motivasi yang tidak sama," ucapnya.

Wawan juga menyampaikan makna dalam surat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hukuman mati, yakni surat Al-Baqarah ayat 178, dalam ayat itu, menurut Wawan, kata 'kutiba' yang berarti diwajibkan, tidak memiliki bobot kewajiban yang sama dalam ibadah seperti salat dan zakat.

"Tapi ayat itu sering kali tidak dibaca lanjutannya, seringkali tidak dilihat bahwa ayat itu, ketika dibaca walaupun mengatakan 'kutiba', diwajibkan, tapi kewajibannya tidak sama dengan kewajiban salat, tidak sama dengan kewajiban haji, tidak sama dengan kewajiban zakat. Sehingga kalau dimudahkan cara menjelaskannya adalah 'boleh ditinggalkan, boleh tidak dilakukan'," jelasnya.

Wawan juga menyampaikan perkembangan penerapan hukuman mati di dunia internasional. Dia mengatakan mulai banyak negara yang meninggalkan hukuman mati. Dia mencontohkan penerapan hukuman mati tidak memiliki kaitan dengan kemajuan suatu negara.

"Apalagi kalau kita tahu bahwa tata krama internasional mengatakan, itu satu situasi yang ya istilah yang tadi digunakan moratorium ya, sudah umumnya ditinggalkan, bahkan bahwa hukuman mati itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu negara. Negara-negara Afrika yang tertinggal, yang miskin itu, tidak ada hukuman mati di Afrika, bahkan satu negara yang semula berlakukan hukuman mati sekarang ditinggalkan," ujarnya.

Karena itu, Wawan menilai penerapan hukuman mati sebaiknya ditinggalkan atau bahkan ditiadakan.

"Oleh karenanya, saat ini saya berpendapat, berijtihad, ya sebaiknya hukuman mati ditinggalkan, ditiadakan," katanya.

Tonton juga Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung.

Pelaksanaan ekskusi ini terganjal hubungan diplomasi Indonesia dengan negara lain. Sebab, mayoritas dari mereka adalah warga negara asing (WNA).

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril di Jakarta, Kamis (6/2/2025), melansir Antara.

Ia mengaku, terus berkordinasi dengan Kejagung ihwal eksekusi mati ini, terutama terhadap WNA. Apalagi, dalam beberapa waktu ke belakang, ada kebijakan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya.

Misalnya, Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum pemulangan mereka, Yusril mengaku telah bersurat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2/2025), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memaklumi keluhan Kejaksaan Agung (Kejagung) soal terlunta-lunta kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi terhadap para warga negara asing terpidana hukuman mati di Indonesia.

Jaksa Agung ST Burhanuddin sebelumnya mengungkapkan ada sebanyak 300-an terpidana mati warga negara asing di Indonesia yang hingga kini tak bisa dilaksanakan eksekusi. Menurut Yusril, pelaksanaan eksekusi terhadap para terpidana mati warga negara asing itu, sementara ini tak bisa dijalankan bukan karena faktor teknis-hukum.

Melainkan menurutnya, karena ada pertimbangan hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara asal para terpidana mati tersebut. “Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Tetapi persoalannya, karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan, dan lain-lain, akibatnya memang banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda,” kata Yusril saat ditemui di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (6/2/2025).

Namun begitu, kata Yusril masalah para terpidana mati warga negara asing ini, sebetulnya menjadi salah-satu perhatian prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yusril mengungkapkan, sebagai menko yang berkelindan dengan masalah para terpidana mati itu, pernah membahas khusus persoalan tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan saat ini masih ada sekitar 300 terpidana mati yang belum dieksekusi. Dia menyebut pelaksanaan eksekusi mati mengalami sejumlah kendala, terlebih jika terpidana hukuman mati merupakan Warga Negara Asing (WNA).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berbicara tentang pertimbangan hubungan antara negara. Termasuk mengikuti instruksi presiden terkait pidana mati.

"Memang kalau eksekusi mati itu kan terkait juga dengan hubungan dengan banyak negara ya. Dan karena itu juga tentu kita harus mendengar apa pertimbangan dan arahan presiden terhadap pelaksanaan pidana mati itu," kata Yusri menjawab pertanyaan wartawan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (6/2/2025).

Dia membenarkan Kejaksaan adalah instansi yang berwenang melaksanakan eksekusi. Namun pada terpidana eksekusi mati, kata Yusril, terdapat sejumlah hal yang harus dipertimbangkan.

"Beda halnya dengan hukuman mati, hukuman mati itu kan orangnya ditembak, ya selesai, mati ya. Tapi persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain," jelas Yusril

"Orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucapnya.

Meski begitu, eks Ketum PBB itu mengaku bisa memaklumi pernyataan Jaksa Agung itu. Dia memastikan, pihaknya terus berkoordinasi kepada Kejaksaan perihal itu.

"Saya dapat memaklumi apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu. Karena itu kami tetap berkoordinasi satu sama lain dan menyampaikan kepada presiden, apa pertimbangan presiden, apakah perlu dieksekusi atau mau dibagaimanakan. Pada akhirnya itu adalah arahannya dari Pak Presiden sendiri," terangnya.

Yusril kembali memastikan koordinasi akan terus terjalin dengan Kejaksaan. Terlebih mengenai kasus pemulangan terpidana mati kembali ke negara asalnya.

"Selama ini juga kami terus melakukan koordinasi termasuk dengan Kejaksaan Agung sendiri, mengingat agak beda dengan orang yang dipidana sumur hidup misalnya, itu sudah dieksekusi oleh Kejaksaan Agung dan tugas selanjutnya adalah pada Kementerian Hukum kalau sekarang," ungkapnya.

"Tapi kalau pidana mati itu ada eksekusi yang masih menggantung. Nah karena itu sebelum proses pemindahan narapidana itu terjadi, saya juga mengirimkan surat kepada Jaksa Agung, menyatakan bahwa pemerintah atas juga persetujuan dan arahan Bapak Presiden, itu akan memindahkan yang bersangkutan ke negaranya dan karena itu tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati ini, surat-suratnya itu ada saya sampaikan kepada Kejaksaan Agung," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan kebanyakan terpidana mati merupakan warga asing dengan kasus narkoba. Di antaranya berasal dari Eropa, Amerika, dan paling banyak Nigeria.

Proses hukum tersebut harus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri karena mempertimbangkan hubungan dengan negara lain. "Kita pernah beberapa kali bicara waktu itu masih menteri luar negerinya ibu (Retno Marsudi), 'Kami masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini, tolong jangan dulu nanti kami akan diserangnya nanti'," kata dia.

Burhanuddin menuturkan pemerintah juga mempertimbangkan nasib WNI jadi terpidana mati di luar negeri. Menurutnya, ada perhitungan-perhitungan yang sampai saat ini belum menemukan titik terang.

"Begitu selesai kami coba minta keringanan, karena kalau kayak China. Saya bilang, China bagaimana kalau kami eksekusi. Kebetulan di sana eksekusi mati masih berjalan. Apa jawabnya bu menteri pada waktu itu? 'Pak kalau orang China dieksekusi di sini, orang kita di sana akan dieksekusinya'," ungkapnya.

"Jadi memang sangat-sangat saya bilang capek-capek kita udah nuntut hukuman mati nggak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," sambung dia.

Simak Video: Anggota Komisi III Ungkap 200 Lebih Terpidana Mati Belum Dieksekusi

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan sebanyak 300 terpidana mati yang belum dieksekusi Kejaksaan Agung (Kejagung) antara lain karena terganjal hubungan diplomasi dengan negara lain.

Pasalnya, kata dia, eksekusi hukuman mati, terutama kepada warga negara asing (WNA), berkaitan dengan hubungan Indonesia terhadap banyak negara serta biasanya mempertimbangkan pula arahan dari presiden.

"Persoalannya karena ini menyangkut negara-negara lain, pertimbangan kemanusiaan dan lain-lain, orang mengajukan grasi dan lain-lain kepada presiden, akibatnya banyak sekali pelaksanaan hukuman mati itu yang tertunda pelaksanaannya," ucap Yusril saat ditemui usai acara Peluncuran Buku IRIAN BARAT: Bayang-Bayang Intrik Global di Balik Misteri Pembunuhan Kennedy di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, dirinya terus berkoordinasi dengan Kejagung perihal eksekusi mati narapidana, terutama terhadap WNA. Adapun Kejagung merupakan pihak yang berwenang melakukan eksekusi mati terhadap narapidana.

Apalagi, sambung dia, belakangan terdapat beberapa kebijakan pemulangan terpidana mati WNA ke negara asalnya, seperti Mary Jane Veloso yang merupakan warga negara Filipina serta Serge Areski Atlaoui yang berasal dari Prancis.

Sebelum proses pemindahan terpidana mati WNA, Yusril mengaku telah mengirimkan surat kepada Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin yang menyatakan bahwa pemerintah atas persetujuan dan arahan Presiden Prabowo Subianto akan memulangkan yang bersangkutan ke negaranya, sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap narapidana yang dijatuhi hukuman mati tersebut.

"Karena pada akhirnya mengenai pertimbangan narapidana dieksekusi mati atau tidak maupun dilakukan transfer of prisoner ke negara asalnya, semuanya merupakan arahan dari Pak Presiden sendiri," tuturnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin di Jakarta, Rabu (5/2), mengungkapkan terdapat 300 terpidana yang dijatuhi hukuman mati, yang kebanyakan merupakan WNA.

Ia mengungkapkan bahwa WNA terpidana mati tersebut mayoritas merupakan terpidana kasus narkoba yang berasal dari Eropa, Amerika, dan Nigeria. Dalam menindak para terpidana, Kejaksaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

Akan tetapi, menurut dia, hukuman tersebut sulit dilaksanakan karena dalam prosesnya harus mempertimbangkan hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain.

"Kami pernah beberapa kali bicara, waktu itu menteri luar negerinya masih Ibu (Retno Marsudi, red.). Dia mengungkapkan kalau mereka masih berusaha untuk menjadi anggota ini, anggota ini. Tolong jangan dahulu, anti kami akan diserangnya nanti," kata Burhannudin.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga mempertimbangkan nasib warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi terpidana di negara lain.

"Jadi, memang saya bilang, capek-capek kami sudah menuntut hukuman mati, tidak bisa dilaksanakan. Itu mungkin problematika kita," ujarnya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional,"

Tangerang (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan RI menyatakan bahwa pemerintah Prancis wajib untuk memberikan pembinaan hukum terhadap terpidana mati kasus narkotika Serge Areski Atlaoui yang telah dikembalikan oleh pemerintah Indonesia.

"Pada intinya kita mendapatkan nilai penghormatan dan kedaulatan dari dua negara. Sekaligus penekanan terhadap aspek hukum internasional," kata Staf Khusus Bidang Hubungan Internasional Kemenko Kumham Imipas, Ahmad Usmarwi Kaffah di Tangerang, Selasa.

Ia juga menyebutkan, pemerintah Prancis harus menghormati dan mengakui putusan pengadilan Indonesia. Dalam hal ini, Prancis mesti mengakui bahwa Serge, warga negaranya itu, merupakan narapidana yang dijatuhi hukuman mati.

"Maka mencapai kesepakatan dan pada akhirnya kita melakukan pemulangan terpidana mati asal Prancis ini secara resmi," ucapnya.

Dalam hal ini, proses pemulangan Serge Areski Atlaoui dilakukan dengan cara yang sama, yakni mengikuti syarat pemindahan terpidana mati lainnya seperti Mary Jane ke Filipina maupun pemindahan lima narapidana anggota kasus Bali Nine ke Australia.

Oleh sebab itu, kewenangan untuk pembinaan kepada narapidana akan diserahkan kepada negara bersangkutan setelah dipindahkan. Dan Indonesia pun menghormati kebijakan yang diambil oleh Prancis, termasuk jika memberikan grasi kepada Serge.

"Dalam ruang lingkup ini kita berharap antara Indonesia dan Prancis bisa ditingkatkan, baik pemulangan maupun transfer narapidana itu," kata dia.

Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) Prancis untuk Indonesia Fabien Penone menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Indonesia yang telah mengabulkan kesepakatan pemulangan terpidana mati atas warga negaranya tersebut.

"Khususnya saya ingin menyampaikan terimakasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Dan tentu saja kami juga sampaikan apresiasi kepada otoritas tertinggi di Republik Indonesia," katanya.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil kesepakatan yang diberikan Pemerintah Indonesia tentunya akan dihormati sesuai peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, pihaknya akan menjalani pembinaan kepada narapidana yang sudah diserahkan.

"Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, pengaturan praktis tentang pemindahan narapidana telah dibicarakan dan ditanda tangani oleh Kehakiman Prancis dan Indonesia," kata dia.

Serge Atlaoui merupakan terpidana mati dalam kasus pengoperasian pabrik ekstasi di Cikande, Tangerang, Banten, pada tahun 2005. Dia telah berkali-kali mengajukan pengampunan kepada Pemerintah Indonesia, tetapi upaya itu berakhir kandas.

Eksekusi mati Serge Atlaoui pada tahun 2015 ditangguhkan sehingga warga negara Prancis itu masih mendekam di penjara. Yusril menjelaskan, Serge Atlaoui belakangan dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengidap kanker.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Prancis. Yusril mengatakan pemerintah Prancis harus mempertimbangkan permintaan pemulangan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril seusai konferensi pers penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah Prancis soal pemulangan terpidana mati kasus pabrik narkoba, Serge Areski Atlaoui. Yusril mengatakan Serge akan dipulangkan ke Prancis pada Selasa (4/2/2025).

"Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat resiprokal. Artinya, nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Pemerintah Prancis, kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan pihaknya belum menerima data yang cukup tentang WNI yang dipidana di Prancis. Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan mengajukan transfer narapidana jika hal itu diperlukan.

"Kami belum mendapatkan data yang cukup mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang dipidana oleh pengadilan Prancis. Tapi kalau sekiranya ada, kita pertimbangkan. Memang kalau sekiranya kita perlu untuk meminta transfer, kita juga akan melakukan hal yang sama," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya harus lebih dulu berkomunikasi dengan keluarga narapidana sebelum meminta transfer pemulangan WNI. Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati.

"Tapi untuk proses ini sebenarnya kita mesti bicara dulu dengan keluarga dari narapidana yang bersangkutan. Jadi, karena kan juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan transfer. Proses ini kan lebih banyak pada pertimbangan kemanusiaan, bisa juga keluarganya keberatan untuk dipindahkan ke sini," ujar Yusril.

"Itu makanya kami sangat berhati-hati, walaupun kami berkewajiban untuk membela warga negara Indonesia di luar negeri, tapi kami juga harus menghormati apa yang menjadi keputusan dari keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi terkait pemindahan narapidana dengan negara luar, seperti Filipina, Australia, Inggris, Malaysia, hingga Arab Saudi. Dia mengatakan WNI banyak yang dihukum mati di Arap Saudi dan Malaysia.

"Dua sasaran terutama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana tapi sampai hari ini juga belum dieksekusi. Jadi kalau kita mau melakukan pemindahan itu ya pertama-tama tentu kita harus bicara dengan keluarganya," ujarnya.

Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri merupakan salah satu wujud sikap pemerintah yang harus melindungi warganya. Dia mengatakan pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh warga negaranya.

"Dan kita harus mengerti bahwa ini adalah sikap pemerintah. Pemerintah itu nggak bisa benci atau senang dengan orang, nggak bisa. Dia harus melakukan sesuatu treatment yang sama. Pelindungan kepada warga negara, ya apa pun salahnya, apa pun ideologinya, kita harus melakukan hal seperti itu. Jadi LSM sama pemerintah beda. Kalau pemerintah kan harus adil bagi semua," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bicara tentang kemungkinan Serge Areski Atlaoui dipulangkan ke Perancis. Serge Areski adalah warga negara Perancis yang divonis mati oleh Mahkamah Agung (MA) terkait kasus pabrik narkoba di Cikande, Tangerang, pada 2005.

"Ada kemungkinan pemulangannya (Serge Areski)," kata Yusril seusai menghadiri Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) di Denpasar, Bali, Senin (13/1/2025) malam.

Yusril mengatakan proses pemulangan Serge Areski sudah dibahas di level kementerian. Setelah itu, dia melanjutkan, Kementerian Kehakiman Perancis dan pemerintah Indonesia juga akan membicarakan rencana pemulangan Areski.

Menurut Yusril, pembicaraan di tingkat pemerintahan itu akan memutuskan waktu pemulangan Serge Areski. Ia memastikan pemerintah Perancis tidak akan membebaskan Sergei Areski sesuai aturan hukum di negara itu.

"Nggak bebas sih (seperti geng narkoba Bali Nine). Karena itu sesuai prosedur yang berlaku di negaranya. Kalau di Australia, mereka yang dipidana sekian tahun, diprosesnya itu rehabilitasi. Tapi, tetap dalam pengawasan pemerintah," kata Yusril.

Dilansir detikNews, Pengadilan Negeri (PN) Mataram menggenapkan vonis mati bagi dua WN Prancis, yaitu Dorfin Felix (35) dan Serge Atlaoui. Mereka divonis mati setelah terbukti terlibat dalam kasus pabrik narkoba yang digerebek polisi pada 11 November 2005.

Polisi menyita berton-ton bahan pembuat ekstasi, 148 kilogram sabu, dan sejumlah mesin pembuat ekstasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat meninjau lokasi karena menjadi pabrik narkoba terbesar ketiga di dunia.

Pada April 2015, Serge sudah dibawa ke lokasi eksekusi mati. Tapi di menit-menit terakhir, dia diminta balik badan sehingga lolos dari peluru eksekutor.

Dia mendaftarkan perlawanan terhadap Keputusan Presiden terkait grasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara di menit terakhir batas pengajuan, yakni Kamis 23 April 2015 pukul 16.00 WIB. Hingga kini, Serge Areski, Dorfin Felix, dan tujuh gembong narkoba komplotannya masih hidup di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah.

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

Video: Kedutaan Prancis Temui Yusril, Bahas Transfer of Prisoners Serge Atlaoui

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra melakukan pembahasan dengan Dubes Prancis Fabian Penone terkait permintaan pemindahan terpidana mati asal Prancis, Serge Atlaoui. Serge dijatuhi hukuman mati dalam kasus psikotropika.

"Tentang permintaan dari seorang narapidana warga negara Perancis yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia, Serge. Yang disampaikan kepada pemerintah Perancis bahwa yang bersangkutan dipidana mati oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia karena kasus psikotropika," kata Yusril dalam jumpa pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).

Yusril mengatakan Presiden telah menolak permohonan grasi yang diajukan Serge. Yusril juga menuturkan saat ini Serge dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker.

"Jadi bukan narkotik psikotropika dan permohonan grasi juga sudah ditolak oleh Presiden RI. Dan sekarang ini yang bersangkutan dalam keadaan sakit sehingga dipindahkan sementara dari Nusakambangan ke Lembaga Pemasyarakatan Salemba karena mengalami sakit kanker dan juga sudah dilakukan operasi beberapa waktu yang lalu," jelasnya.

Karena kondisi tersebut, Serge melalui Pemerintah Prancis meminta menjalani hukuman di negara asalnya. Yusril mengatakan hal itu merupakan permohonan pribadi dari Serge.

"Dan kondisi sakitnya memang agak serius dan karena itu yang bersangkutan melalui kepada Pemerintah Perancis minta supaya menjalani hukumannya itu dipindahkan ke Perancis. Jadi belum merupakan satu permohonan atau permintaan resmi yang diajukan oleh pemerintah Perancis tapi diajukan oleh yang bersangkutan," tuturnya.

Yusril menyampaikan pemerintah telah menerima surat dari Menteri Kehakiman Prancis terkait pemindahan narapidana. Namun pemerintah masih perlu melakukan diskusi mendalam dengan pemerintah Perancis mengenai hal ini.

"Dan kami telah menerima juga surat dari Menteri Kehakiman Perancis menjelaskan tentang sistem hukum di Perancis dan juga terkait dengan pemindahan narapidana. Yang kalau kami pelajari sepintas memang masih memerlukan diskusi yang sangat mendalam antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Perancis," tutupnya.

Pada kesempatan yang sama, Fabian Penone mengatakan masih mencari cara untuk mengembalikan Serge ke Prancis. Dia mengatakan permintaan Serge ini masih diusahakan dengan menyiapkan perjanjian hukum.

"Di tengah-tengah perbicaraan kami, kami juga berbicara tentang situasi yang dialami oleh Serge Atlaoui dan cara bagaimana kami agar dapat mengembalikannya. Ini kami masih berusaha dan kami yakin dengan persiapan perjanjian hukum yang akan dilakukan dapat terselesaikan dan ini terus berjalan," ucapnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan perubahan predikat PBB untuk masalah HAM di Indonesia. Predikat PBB yang awalnya negatif, kini menjadi netral.

Menurut keterangan dan Kementerian HAM, Pigai menyebut predikat itu berubah dari negatif ke netral menyusul kebijakan pemerintah memulangkan terpidana mati Mary Jane ke Filipina dan kelompok Bali Nine ke Australia. Predikat PBB itu muncul dalam pertemuan tahunan di Jenewa akhir November 2024.

"Berdasarkan laporan pertemuan PBB pada poin 13 yang disampaikan kepada Indonesia ada beberapa hal yang menggembirakan salah satunya terkait kemajuan yang dicapai terkait pembatalan vonis hukuman mati dan pemulangan terpidana mati ke negara asalnya," kata Natalius Pigai dalam keterangan tertulis, Rabu (18/12/2025).

Pigai mengatakan delegasi Indonesia yang dipimpin Kementerian HAM melalui Plt Dirjen Instrumen dan Penguatan HAM dan didampingi oleh pejabat Kementerian Luar Negeri mendapat apresiasi terkait kasus Mary Jane. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan kemajuan dan prestasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Jika sebelumnya Indonesia dirujuk Negatif kini menjadi negara yang dirujuk 'Netral'. Ini suatu kemajuan sekaligus prestasi yang ditorehkan oleh pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto dalam waktu 60 hari," ujar Pigai.

Dia mengatakan Indonesia pernah berada pada titik terendah dalam penilaian PBB. Dia mengatakan perbaikan predikat ini merupakan salah satu pelaksanaan Asta Cita.

"Pada tahun 2015 Indonesia berada pada titik terendah dan terburuk di dunia dengan kategori Unfair trial di dunia," kata Pigai.

Dia menyebut Asta Cita memuat penguatan HAM. Dia mengatakan Kementerian HAM bakal terus melakukan perbaikan melalui kebijakan progresif terkait sektor bisnis dan HAM, terutama sektor kelapa sawit, pengelolaan tambang, bisnis yang melibatkan korporasi besar yang berpotensi mengabaikan hak-hak masyarakat adat, hak sosial, nilai budaya, ekonomi, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

"Bahwa ada penilaian ini kita apresiasi tapi tidak untuk berpuas diri. Karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan secara bertahap," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengungkapkan masih ada terpidana mati dan terpidana seumur hidup yang mengendalikan jaringan narkotika (narkoba) dari dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

Bamsoet, sapaan akrabnya, mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan agar terpidana bermasalah tersebut segera diganjar hukuman.Menurutnya, para terpidana bermasalah itu kini masih berperan aktif mengatur pasokan dan distribusi narkoba di luar tahanan.

"Mereka menggunakan telepon seluler dan saluran komunikasi lain untuk komunikasi dengan jaringan di luar penjara," tuturnya di Jakarta, Selasa (17/12).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bahwa kontrol dari pihak lapas semakin lemah dan tidak berdaya menghadapi terpidana mati yang saat ini mengendalikan narkoba dari dalam lapas.

Berdasarkan data Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tercatat saat ini sebanyak 271.385 orang mendekam di Lapas dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 52,97% atau 135.823 di antaranya adalah narapidana dan tahanan kasus narkoba.

"Jadi ini menunjukkan bahwa kontrol yang seharusnya ada dari pihak Lapas ini masih lemah," katanya.