Polisi menetapkan satu pelajar sebagai anak berhadapan dengan hukum buntut aksi tawuran antarpelajar di Muktiharjo, Pati, yang menewaskan satu orang. Polisi masih mendalami para pelaku lainnya.

Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin, mengatakan polisi sebelumnya telah mengamankan enam orang yang diduga terlibat tawuran antarpelajar di jalan Pati-Gembong tepatnya Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, pada Jumat (9/5/2025) lalu. Namun, saat ini baru satu anak yang dijerat hukum.

"Diamankan 6 orang setelah dilakukan pemeriksaan ada satu orang ditetapkan sebagai anak berhadapan dengan hukum atau ABH," jelas Hafid dimintai konfirmasi wartawan, Rabu (14/5).

Hafid menyebut lima terduga pelaku lainnya saat ini masih berstatus sebagai saksi. Polisi masih mendalami peran kelima pelajar ini.

"Sementara yang lain statusnya masih pendalaman," terang dia.

Diberitakan sebelumnya, akibat aksi tawuran ini korban berinisial BA (17) mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. BA akhirnya meninggal dunia pada Selasa (13/5) kemarin.

"Iya benar mas, (kabar duka) diposting akun resmi sekolah bersangkutan," jelas Kasi Humas Polresta Pati, Ipda Hafid Amin saat dimintai konfirmasi, Selasa (13/5).

Kasus tawuran antarpelajar itu terjadi pada Jumat (9/5) sekitar pukul 12.00 WIB. Tak lama setelah kejadian, ada enam orang yang diamankan. Insiden mengakibatkan tiga orang terluka, satu di antaranya berinisial BA mengalami luka berat.

"Hanya berselang tujuh jam dari kejadian, tepatnya pukul 19.00 WIB, pihaknya berhasil mengamankan enam orang yang diduga kuat sebagai pelaku tawuran tersebut," terang Kasat Reskrim Polresta Pati, AKP Heri Dwi Utomo dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/5).

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Video: Heboh Rumah Petani di Pati Dirobohkan Massa Bertopeng

Puluhan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel menunjukkan tanda-tanda bekas penyiksaan dan kelaparan. Mereka yang dibebaskan Israel itu terlihat mengalami memar, patah tulang, tubuh berkudis dan menunjukkan tanda-tanda kelaparan.

Dilansir Al-Jazeera, Minggu (2/2/2025), sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel, 183 warga Palestina dibebaskan dari penjara Israel pada Sabtu kemarin. Mereka terlihat keluar dengan mengenakan pakaian tahanan abu-abu yang bernoda dan menunjukkan tanda-tanda penahanan selama bertahun-tahun.

Beberapa dari mereka tampak lelah dan lemah saat berjalan kaki singkat dari bus ke Rumah Sakit Eropa di Khan Younis, Gaza, sebelum disambut oleh kerumunan dan dipertemukan kembali dengan keluarga mereka.

"Setiap kali tahanan dibebaskan, kami menemukan tubuh tahanan yang mencerminkan tingkat kejahatan yang dilakukan terhadap mereka, termasuk penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah 7 Oktober, kejahatan kelaparan, kejahatan medis sistematis, dan infeksi sejumlah dari mereka dengan kudis, di samping pemukulan parah yang dialami para tahanan sebelum dibebaskan, yang berlanjut selama berhari-hari menurut banyak kesaksian mereka, dan yang dalam beberapa kasus menyebabkan patah tulang rusuk," kata kelompok Masyarakat Tahanan Palestina dalam sebuah pernyataan.

Organisasi itu mengecam kekerasan yang terjadi di tahanan Israel terhadap warga Palestina. Mereka juga menyebut ada ancaman yang dari Israel terhadap warga Palestina yang dibebaskan.

"Perkumpulan Tahanan menegaskan kembali bahwa praktik pendudukan mengorganisir terorisme terhadap tahanan yang dibebaskan dan keluarga mereka, melalui beberapa metode yang telah dipantau, yang paling menonjol di antaranya adalah pemukulan parah yang dialami tahanan yang dibebaskan, dan ancaman yang mencapai titik pembunuhan jika ada pesta penyambutan yang diselenggarakan atau jika keluarga menunjukkan tanda-tanda penyambutan," ujar mereka.

Salah satu warga Palestina yang dibebaskan mengatakan dirinya dan tahanan asal Palestina mengalami penyiksaan paling brutal selama 15 bulan terakhir. Dia menyebut Israel memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi.

"Mereka memperlakukan hewan lebih baik daripada kami," ujarnya.

Staf Palang Merah juga menyatakan kemarahan terhadap cara penjara Israel menangani para tahanan yang dibebaskan dari Penjara Ketziot pada hari Sabtu. Menurut keterangan mereka, para tahanan Palestina dibebaskan dengan tangan diborgol di atas kepala dan diikat dengan pita bertuliskan 'Orang-orang abadi tidak akan pernah lupa'.

Hamas juga mengutuk penganiayaan dan penyiksaan para tahanan asal Palestina. Hamas juga menyebut sayap bersenjatanya, Brigade Qassam, tidak pernah gagal menyediakan perawatan kesehatan yang diperlukan bagi tawanan asal Israel meskipun kondisi di Gaza buruk, termasuk pengeboman dan serangan gencar Israel yang menewaskan lebih dari 47.000 orang di daerah kantong itu sejak Oktober 2023.

"Kondisi fisik dan psikologis yang baik dari tawanan musuh membuktikan nilai-nilai perlawanan kami dan komitmen moralnya terhadap para tawanan, sementara pendudukan kriminal melakukan pelanggaran paling kejam terhadap tawanan kami di penjara," kata Hamas.

Sumber Al-Jazeera menyebut seorang warga Palestina, Hussam Shahin, akan dipindahkan ke rumah sakit setelah menjalani operasi tanpa anestesi saat di penjara. Berdasarkan ketentuan kesepakatan gencatan senjata, 33 tawanan yang ditahan Hamas di Gaza akan dibebaskan dalam enam minggu pertama gencatan senjata dengan imbalan ratusan warga Palestina, banyak di antaranya telah menjalani hukuman seumur hidup di Israel.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan pendampingan dari salah satu saksi di kasus penembakan Aipda Robig yang menewaskan Gamma di Semarang. Saat ini LPSK tengah menelaah kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu.

"Baru satu (pemohon), dari satu korban. Pendampingnya yang kemarin kontak LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dia mengungkap LPSK sudah bertemu dengan para saksi pada saat awal kasus itu mengemuka. Hanya saja baru beberapa hari belakangan ada pendamping salah satu saksi yang mengontak LPSK.

Dia menduga para saksi dalam kasus tersebut masih ragu-ragu untuk meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya sendiri juga tidak akan memaksakan untuk memberikan pendampingan.

"LPSK sendiri, pemberian perlindungannya berbasis pada kesukarelawanan. Kalau yang bersangkutan, saksi, dan korban tidak mau dilindungi, kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu prinsip yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelasnya.

Meski sudah ada satu saksi yang mengajukan permohonan, pihaknya masih perlu untuk menelaah permohonan tersebut. Sebab, terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan LPSK.

"Kami masih dalam proses penelaahan, setelah itu kita putuskan apakah permohonan ini diterima atau tidak? Kalau dalam konteks ini, permohonan yang diajukan masih berkaitan dengan proses pendampingan," lanjutnya.

"Menurut ketentuan kami itu 30 hari kerja. Bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Tetapi kalau dibutuhkan secara lebih cepat, bisa kita percepat," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma tewas ditembak oleh Aipda Robig. Selain itu ada 2 pelajar lain yang terluka akibat tembakan itu.

Awalnya, polisi menyebut Gamma merupakan pelaku tawuran yang hendak menyerang Aipda Robig menggunakan senjata tajam. Belakangan, informasi bahwa Gamma menyerang polisi dengan senjata tajam itu tidak ada bukti.

Aipda Robig akhirnya menjadi tersangka dalam kasus kematian Gamma. Dia juga sudah terkena sanksi pemecatan dari kepolisian, namun dia mengajukan banding.

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengurangi populasi tahanan di pusat penahanan Teluk Guantanamo di Kuba hingga hampir separuhnya. Otoritas AS telah mengirimkan 11 tahanan Guantanamo di antaranya ke Oman.

Militer AS dalam pernyataannya, seperti dilansir Reuters, Selasa (7/1/2025), menyebut saat ini hanya tersisa 15 tahanan di Guantanamo usai pengiriman 11 tahanan ke Oman tersebut.

Pengurangan jumlah tahanan Guantanamo ini dilakukan menyusul dorongan besar-besaran untuk menutup fasilitas itu oleh pemerintahan Biden pada hari-hari terakhir masa jabatannya.

Pusat tahanan Guantanamo pertama kali dibuka pada 11 Januari 2002 oleh George W Bush yang menjabat Presiden AS saat itu. Pusat tahanan ini digunakan untuk menahan para tersangka terorisme dan "para kombatan musuh ilegal" selama "Perang Melawan Teror" AS setelah serangan 11 September 2011 di New York dan Washington DC.

Menurut data Pentagon atau Departemen Pertahanan AS, Pusat Tahanan Teluk Guantanamo pernah menampung sebanyak 680 tahanan pada puncak masa penahanan tahun 2003 lalu.

Pemindahan 11 tahanan Guantanamo, yang semuanya berasal dari Yaman, menjadikan tahanan yang ada di kompleks pangkalan Angkatan Laut AS di Kuba kini menampung tahanan yang lebih sedikit dibandingkan ketika pusat tahanan itu dibuka dengan kedatangan para tahanan dari Afghanistan.

"Amerika Serikat mengapresiasi kesediaan pemerintah Oman dan mitra-mitra lainnya untuk mendukung upaya AS yang sedang berlangsung yang berfokus pada pengurangan populasi tahanan secara bertanggung jawab dan pada akhirnya menutup fasilitas Teluk Guantanamo," sebut militer AS dalam pernyataannya.

Pentagon menyebutkan nama 11 tahanan yang dipindahkan ke Oman tersebut, yakni Uthman Abd al-Rahim Muhammad Uthman, Moath Hamza Ahmed al-Alwi, Khalid Ahmed Qassim, Suhayl Abdul Anam al Sharabi, Hani Saleh Rashid Abdullah, Tawfiq Nasir Awad Al-Bihani, Omar Mohammed Ali al-Rammah, Sanad Ali Yislam Al Kazimi, Hassan Muhammad Ali Bib Attash, Sharqawi Abdu Ali Al Hajj, dan Abd Al-Salam Al-Hilah.

Dari 15 tahanan yang tersisa di Guantanamo, Pentagon menyebut tiga tahanan memenuhi syarat untuk dipindahkan dan jumlah yang sama memenuhi syarat untuk kasusnya ditinjau oleh dewan peninjau berkala. Sisanya telah didakwa atau dihukum atas kejahatan perang.

Fasilitas di Teluk Guantanamo itu sudah sejak lama dikritik oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) dan para advokat hukum untuk potensi pelanggaran HAM internasional dan kondisi di pusat tahanan tersebut.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengaku telah menerima laporan mengenai kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK di Semarang. Berdasarkan laporan diterimanya, Natalius mengatakan siswa tersebut tidak terlibat dalam masalah.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai seusai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024).

Pigai menyebutkan pihaknya masih mengecek apakah siswa tersebut terlibat dalam kelompok tawuran. Namun dia meminta agar kasus itu segera diproses hingga selesai.

"Kalau nggak salah, laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ujar dia.

Untuk diketahui, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Polisi menegaskan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Maka proses lanjut terhadap Aipda R dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," jelas Artanto dalam jumpa pers di Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (27/11).

SEMARANG, iNewsSemarang.id - Dalam satu hari, Polda Jawa Tengah menerima kunjungan tiga lembaga secara hampir bersamaan pada Jumat (29/11/2024). Kunjungan Komnas HAM pada siang hari, sore harinya giliran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Ketiga lembaga tersebut datang ke Mapolda Jateng untuk melaksanakan klarifikasi dan monitoring terkait kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 terduga pelaku tawuran di Semarang.

Tim Komnas HAM yang hadir terdiri dari Uli Parulian Sihombing (Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan), Satya Kumarajati, dan Andreas Alexander. Kedatangan mereka disambut oleh Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho, didampingi sejumlah pejabat utama Polda Jateng serta Kapolrestabes Semarang.

Dalam kegiatan tersebut, tim Komnas HAM dipertemukan dengan anak-anak pelaku tawuran beserta orang tua masing-masing. Pertemuan ini dimaksudkan untuk mendalami peristiwa dan menggali fakta secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat, termasuk anak-anak pelaku tawuran dan keluarganya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait peristiwa yang sebenarnya terjadi.

Kabidhumas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto dalam keterangannya di Mapolda Jateng usai kegiatan menyampaikan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah Komnas HAM untuk memastikan transparansi dalam penanganan kasus ini. 

"Polda Jateng berkomitmen memberikan akses seluas-luasnya kepada Komnas HAM dalam upaya menggali informasi faktual mengenai peristiwa yang terjadi. Hal ini menjadi bagian dari upaya kami untuk memastikan proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Kombes Pol Artanto

Sementara, kunjungan Kompolnas ke Mapolda Jateng dilaksanakan pada pukul 16.00 WIB dilanjutkan dengan kunjungan KPAI pukul 17.00 WIB. Kunjungan tersebut disambut oleh Irwasda Polda Jateng Kombes Pol Rudy Mulyantoko beserta sejumlah penyidik dari Polrestabes Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas dan KPAI bertujuan untuk mendapatkan penjelasan lengkap dari pihak Kepolisian terkait kronologi dan penanganan kasus yang cukup menonjol ini, termasuk mendengarkan langsung kesaksian dari para pelaku tawuran yang terjadi pada Minggu (24/11) dini hari di kawasan Simongan, Kota Semarang.

Kombes Pol Artanto, menyatakan bahwa rangkaian kunjungan ini merupakan bentuk sinergi antara Polda Jateng dan lembaga pengawas eksternal untuk memastikan proses penanganan kasus berjalan secara transparan dan profesional.

"Kehadiran Komnas HAM, Kompolnas, dan KPAI adalah wujud dari pengawasan yang konstruktif dalam penanganan kasus yang menjadi atensi masyarakat ini. Polda Jateng menyambut baik masukan dari berbagai pihak dalam rangka menegakkan keadilan. Kami berkomitmen untuk memberikan akses informasi yang seluas-luasnya agar semua pihak dapat memahami langkah-langkah yang kami ambil," jelasnya.

Editor : Ahmad Antoni

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan pengkajian kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Ada tim yang diterjunkan langsung ke Semarang untuk turut mengawal kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Ia mengatakan pihaknya telah diterjunkan untuk mengawal kasus tersebut.

"Karena ada tuntutan dari masyarakat Semarang dan kasus ini jadi atensi," kata Uli di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Uli menyebut Komnas HAM harus memastikan ada perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban. Selain itu pengusutan harus dilakukan secara transparan.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya penembakan. Kemudian juga kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Penanganan tawuran itu harus menggunakan cara-cara yang humanis," tegasnya.

Ia mengatakan, dirinya dan tim telah berada di Kota Semarang sejak kemarin dan meminta keterangan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, hingga mendatangi TKP penembakan untuk meminta keterangan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian melakukan peninjauan lapangan memastikan fakta-faktanya. Kami masih menganalisa keterangan yang kami dapatkan baik di lapangan, versi masyarakat, kemudian dari kepolisian," terangnya.

Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Ada sebanyak 14 saksi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, ia mengaku belum bisa melihat CCTV dari minimarket yang disebut polisi sebagai lokasi kejadian penembakan maupun video penembakan yang diklaim dimiliki kepolisian.

"Belum lihat (video penembakan), itu yang masih analisis. Mungkin ya itu karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian untuk wilayahnya kepolisian, saya nggak bisa ngomentarin itu," ungkapnya.

"Polisi punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP. (Soal video) Itu kewenangan mereka," lanjutnya.

Hingga kini Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan mengenai kasus tersebut. Uli mengaku masih akan melakukan pengkajian lewat bukti-bukti yang terkumpul. Begitu juga soal keterangan kepolisian yang menyatakan terduga, Aipda Robig Zaenudin, tidak melepaskan tembakan peringatan.

"Mengenai tembakan itu kami masih harus mendalami ya, karena tadi itu dari keterangan kepolisian dari masyarakat dan juga dari lokasi sini. Nah kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu dan sekarang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari lalu. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Kemudian, Aipda Robig dinilai melakukan tindakan berlebih dan kini dia ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Adapun pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan