SUMBAWA, KOMPAS.com - Guna mencegah warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penipuan dan eksploitasi di luar negeri, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar mengambil langkah tegas dengan memperketat pengurusan paspor.

Langkah ini ditujukan untuk menghindari rekrutmen WNI sebagai admin judi online dan operator scamming, serta untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa, Tedy Anugraha, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pencegahan secara masif dengan memperdalam wawancara saat pengurusan dokumen paspor.

"Kami perketat dan perdalam di wawancara paspor. Misalnya kami tanya apa tujuannya bepergian ke negara tersebut," ujar Tedy saat ditemui pada Selasa (15/4/2025).

Pendalaman wawancara ini bertujuan memastikan bahwa warga yang ingin keluar negeri tidak terjebak dalam praktik ilegal.

Tedy mengakui bahwa belakangan ini banyak WNI yang terjebak menjadi admin judi online dan operator scamming, yang mengalami berbagai persoalan di luar negeri.

"Kebanyakan penempatan admin di negara Kamboja, Filipina, dan Myanmar. Mereka diiming-imingi kerja di kasino tetapi ternyata tidak," ujarnya.

Modus operandi yang digunakan oleh para perekrut adalah menjanjikan gaji tinggi dengan pekerjaan yang tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga menarik minat calon pekerja, terutama anak muda dan lulusan sarjana.

"Mudah-mudahan dengan edukasi, kejahatan semacam itu bisa diminimalisir," harapnya.

Tedy juga menekankan bahwa pihaknya berupaya mencegah masyarakat menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai prosedur.

"Biasanya ketahuan karena keceplosan saat diwawancara dan diberi pertanyaan menjebak. Atau mau jalan-jalan tetapi jawabannya mencurigakan," ucapnya.

Kantor Imigrasi Sumbawa juga fokus pada pembinaan di tingkat desa.

"Bagaimana membangun sinergi Imigrasi dan desa menuju layanan yang lebih dekat dan terintegrasi," kata Tedy.

Tujuannya adalah untuk mempermudah akses informasi terkait layanan keimigrasian, termasuk pengawasan orang asing dengan melibatkan perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor Imigrasi.

"Kami berikan informasi layanan keimigrasian, khususnya kepada masyarakat yang lebih cepat dan akurat dengan sistem digital," tambahnya.

Tedy menegaskan bahwa kerja sama lintas sektor akan terus diperkuat dan sosialisasi akan dimasifkan untuk mencegah TPPO.

"Kami imbau kepada semua agar gunakan prosedur resmi. Kami akan sosialisasi hingga desa binaan," harapnya.

Saat ini, desa binaan Imigrasi terletak di Kecamatan Moyo Hulu, dan pihaknya berencana untuk memperluas sosialisasi ke kecamatan lain, terutama yang banyak menjadi PMI.

Tedy meminta masyarakat yang ingin menjadi PMI untuk mempersiapkan kemampuan (skill) terlebih dahulu.

"Jangan serta merta tergiur gaji besar dan iming-iming, agar kita bisa kurangi PMI unprosedural," pungkasnya.

SUMBAWA, KOMPAS.com - Sebanyak 477 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar, Kanwil Ditjen Pemasyarakatan NTB, memeroleh Remisi Khusus pada momentum Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri ini diberikan kepada narapidana yang beragama Islam dan telah memenuhi syarat sesuai dengan aturan yang berlaku dengan mempertimbangkan hasil dari Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

Kalapas Sumbawa Besar, Purniawal, saat dikonfirmasi menyebut, pemberian remisi ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperbaiki diri.

Remisi ini, sambungnya, sebagai bentuk penghargaan karena yang bersangkutan telah mengikuti pembinaan dengan baik, dibuktikan perubahan perilaku hingga penurunan risiko.

"Semua narapidana yang telah memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang tentu kita usulkan untuk menerima remisi,” kata Purniawal, Minggu (30/3/2025).

Selain itu, proses pengusulan remisi dilakukan melalui Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN).

“Narapidana yang diusulkan telah menunjukkan penurunan risiko dan perubahan perilaku, serta mengikuti pembinaan dan aturan dengan baik," kata dia.

Ada pun besaran remisi yang diterima bervariasi, mulai dari 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari, sampai dua bulan.

Kalapas merinci, dari total 477 narapidana yang menerima Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri, 242 orang merupakan narapidana kasus tindak pidana umum dan 235 orang kasus tindak pidana khusus.

Selain itu, terdapat seorang orang narapidana yang memeroleh Remisi Khusus Kategori II (RK-II) atau langsung bebas.

Sebanyak enam warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat remisi khusus Natal 2024. Pemberian remisi bertepatan dengan perayaan Natal 2024 yang jatuh pada Rabu, (25/12/2024).

"Jumlah napi Nasrani yang mendapat remisi khusus Natal 2024 ada 6 orang," ucap Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Lapas Kelas II A Sumbawa, Muhammad Setiadin kepada detikBali, Rabu.

Setiadin mengungkapkan besaran remisi yang didapat berbeda-beda. Satu orang WBP mendapat remisi 15 hari. Kemudian tiga orang WBP satu bulan. Serta dua lainnya sebanyak 1,5 bulan.

"Tidak ada yang bebas langsung. Karena masa pidananya masih panjang," ungkap Setiadin.

Setiadin menerangkan enam WBP Nasrani yang mendapat remisi khusus keagamaan itu terkait berbagai kasus tindak pidana. Dua WBP terkait kasus pembunuhan, satu WBP terkait kasus penganiayaan, satu WBP dalam perkara kasus perampokan.

"Lalu satu WBP dalam kasus Laka Lantas dan satu WBP terkait kasus narkotika," imbuh Setiadin.

Setiadin menambahkan seluruh narapidana di Lapas Sumbawa tetap diberikan program keterampilan dan peningkatan keahilian selama diterungku. Misalkan, cara berternak, bertani, mebel, hingga mengelas.

"Kami harapkan dengan keterampilan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas nanti dan diharapkan tidak lagi terlibat persoalan hukum," ujar Setiadin

Top! Warga Binaan Lapas di Parepare Produksi Mebel, Banjir Pesanan

Top! Warga Binaan Lapas di Parepare Produksi Mebel, Banjir Pesanan

SUMBAWA, KOMPAS.com - Tim Hukum pasangan petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah dan Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), mengambil langkah hukum untuk mengungkap dugaan kecurangan dalam pelaksanaan Pilkada Sumbawa.

Mereka meminta penangguhan penetapan pemenang Pilkada di Nusa Tenggara Barat.

"Kami minta ditangguhkan penetapan pemenang pilkada. Kami tempuh jalur pidana dan perdata," ujar Surahman, Ketua Tim Hukum Mo-BJS, saat dikonfirmasi pada Minggu (1/12/2024).

Surahman mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan dugaan kecurangan secara resmi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbawa dengan melampirkan sejumlah bukti.

Selama proses hukum berlangsung, tim Mo-BJS berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan pasca pemilihan, termasuk rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

“Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap suksesnya Pilkada yang telah dilaksanakan. KPU Sumbawa selaku penyelenggara Pilkada juga harus menghargai upaya Paslon Mo-BJS melalui tim hukumnya yang sedang melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Surahman menambahkan, selama proses hukum belum tuntas dan belum ada putusan yang bersifat inkrah, penetapan dan pelantikan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih tidak diperkenankan.

“Kami hargai tahapan yang dilakukan KPU, tetapi sebaliknya juga KPU harus menghargai upaya hukum yang sedang kami lakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, tim hukum Mo-BJS telah resmi melaporkan dugaan kecurangan yang terjadi di beberapa kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah MPd, pada batas akhir masa pelaporan.

Menurut Surahman, dugaan kecurangan ini terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Di TPS 06 Desa Juran Alas, diduga terjadi pencoblosan 60 surat suara pada kolom Nomor Urut 02 atas nama Jarot Ansori, sebelum pemungutan suara berlangsung.

“Dengan adanya dugaan kecurangan oleh oknum tertentu ini, kami sangat dirugikan, dan ini mencederai proses demokrasi. Kami meminta kepada Bawaslu Kabupaten Sumbawa untuk menindaklanjuti laporan yang kami sampaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” pungkas Surahman.

SUMBAWA, KOMPAS.com – Tim hukum pasangan petahana calon bupati dan wakil bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah – Burhanuddin Jafar Salam (Mo-BJS), resmi melaporkan dugaan kecurangan dalam Pilkada Sumbawa 2024.

Laporan itu menyebutkan adanya dugaan kecurangan di sejumlah kecamatan, termasuk di Desa Juran Alas, Kecamatan Alas.

Ketua Tim Hukum Mo-BJS, Surahman, mengatakan laporan dugaan kecurangan bernomor 01/TH-MO-BJS/XI/2024 diserahkan langsung kepada Anggota Bawaslu Sumbawa, Ubaidullah, tepat pada batas akhir masa pelaporan.

Surahman menjelaskan, dugaan kecurangan terjadi pada hari pemungutan suara, 27 November 2024.

Ia menyebutkan, di TPS 06 Desa Juran Alas, terjadi pencoblosan 60 lembar surat suara yang tercoblos pada kolom pasangan calon nomor urut 02, Jarot-Ansori, sebelum pemungutan suara dimulai.

"Kecurangan ini jelas merugikan pasangan calon lain dan mencederai proses demokrasi," tegas Surahman.

Selain di TPS 06 Desa Juran Alas, Surahman juga menyebut adanya dugaan kecurangan di beberapa tempat lain, termasuk di Kecamatan Empang yang melibatkan oknum aparat desa, serta praktik money politics yang marak.

"Kami sedang mengumpulkan bukti untuk memperkuat laporan ini," tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Sumbawa, Jusriadi, membenarkan adanya laporan tersebut.

"Laporan sudah kami terima. Kami akan kaji laporan ini dan menyusun kajian awal dalam waktu dua hari," katanya.