JAKARTA - Hanya berselang sehari setelah kecelakaan tragis di Padang Panjang, Sumatera Barat, yang menewaskan 12 orang, peristiwa serupa kembali terjadi di Purworejo, Jawa Tengah. Pada Rabu (7/5/2025), kecelakaan lalu lintas di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, menewaskan 11 orang, sebagian besar merupakan rombongan guru yang hendak melayat.

Wakil Ketua Komisi V DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan mendalam atas rangkaian kecelakaan maut tersebut. Ia menilai, tragedi yang berulang ini merupakan bukti nyata bahwa sistem transportasi nasional perlu direformasi secara menyeluruh.

"Ini catatan kelam dunia transportasi kita. Dua kecelakaan dalam dua hari yang menewaskan puluhan orang menunjukkan bahwa pendekatan kita terhadap keselamatan lalu lintas masih belum menyentuh akar persoalan. Komisi V mendesak pemerintah untuk segera melakukan reformasi sistem transportasi guna mencapai target zero accident," kata Huda di Jakarta, Kamis (8/5/2025).



Berdasarkan informasi awal, kecelakaan di Purworejo diduga disebabkan oleh kegagalan fungsi rem truk yang menabrak minibus dari arah berlawanan. Huda menyebut, apabila terbukti terdapat kelalaian dalam perawatan kendaraan, maka hal itu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan teknis keselamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, khususnya Pasal 71 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan berkala guna menjamin keselamatan.

"Jika benar rem tidak berfungsi, ini menunjukkan adanya kelalaian dari pihak perusahaan. Padahal rem adalah komponen vital. Pemerintah dan pemilik armada wajib memastikan setiap kendaraan laik jalan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," katanya.

Ia menambahkan, tragedi serupa dapat dicegah apabila keselamatan dijadikan prioritas utama dalam perencanaan dan operasional transportasi. Untuk itu, Huda menekankan perlunya reformasi menyeluruh, bukan hanya bersifat reaktif terhadap peristiwa semata.

"Kita tak bisa terus-menerus bersikap case by case. Persoalan kecelakaan lalu lintas harus dilihat dari hulu ke hilir?mulai dari regulasi, pengawasan, standar armada, hingga kualitas SDM pengemudi. Semua pihak harus duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh serta menciptakan terobosan kebijakan yang konkret dan efektif," ungkap Huda.



Komisi V DPR, lanjut Huda, mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan niaga dan pariwisata yang beroperasi di jalan raya. Ia juga meminta agar proses uji kir dan sertifikasi laik jalan dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak hanya formalitas semata.

"Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas harus dilakukan secara masif dan berkelanjutan. Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tegas tidak boleh ditawar. Ini soal nyawa rakyat," katanya.

Legislator Dapil Jabar VII ini menyerukan agar momentum ini menjadi titik balik dalam pembenahan sistem transportasi nasional.

"Keselamatan tidak boleh jadi retorika. Ini waktunya bertindak. Pemerintah harus hadir sebagai pengendali utama sistem transportasi yang berkeadilan dan berkeselamatan," katanya.

Guru Besar hukum tata negara Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti menilai pengesahan perubahan UU TNI bertentangan dengan prinsip negara hukum alias rechtstaat.

Ia menegaskan bahwa prinsip negara hukum yang dianut Indonesia itu termaktub dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945.

"Menjadi persoalan bagi negara hukum di Indonesia. Jadi, tindakannya sudah dilakukan berdasarkan kebijakan presiden, baru kemudian dicarikan dasar hukum yang lebih kuat, dan ini bertentangan. Menurut saya bertentangan dengan prinsip negara hukum," kata Susi dalam acara Political Show CNN Indonesia TV, Senin (24/3) malam.

Susi menekankan dalam prinsip negara hukum, produk hukum haruslah dipandang sebagai refleksi keinginan rakyat, bukan keinginan segelintir pihak.

Ia juga menjelaskan dalam prinsip negara hukum, proses pembentukan UU terdiri atas proses dan substansi dari produk hukum.

Menilik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, katanya, salah satu yang menjadi pertimbangan ialah dasar sosiologis.

Susi menjelaskan dasar sosiologis itu memperlihatkan bagaimana satu peraturan mampu untuk mengakomodasi perkembangan-perkembangan yang ada di dalam masyarakat.

"Tapi perkembangan seperti apa? Yaitu perkembangan harapan dan ekspektasi dari masyarakat untuk ke depan. Tidak boleh sebuah peraturan itu dibuat hanya untuk merekam keadaan sesaat," ujar dia.

Susi menyebut kondisi itu hanya akan membahayakan hukum belaka. Di mana, hukum hanya akan dijadikan alat oleh penguasa dalam melancarkan kepentingannya.

"Dan itu sangat memperlihatkan pada praktik apa yang disebut sebagai autocratic legalism dan ini sangat membahayakan di dalam negara hukum yang demokratis," ucapnya.

Sebagai informasi, aksi tolak UU TNI terjadi di sejumlah kota di Indonesia dari wilayah barat hingga timur sejak pekan lalu.

Aksi itu dipicu langkah pemerintah dan DPR yang mengebut perubahan UU 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) jadi undang-undang dalam rapat paripurna di gedung wakil rakyat Indonesia, Jakarta, Kamis (20/3) lalu.

Pengesahan itu diwarnai demonstrasi di depan gedung DPR dan sejumlah kota di Indonesia sejak sehari sebelumnya.

Demonstrasi terjadi karena massa aksi menolak kebangkitan dwifungsi militer lewat RUU TNI itu. Salah satu tudingan atas wacana laten kebangkitan dwifungsi militer itu terletak pada pasal-pasal yang memperbolehkan prajurit berdinas di luar institusi pertahanan tersebut.

Selain di Mataram hari ini, pada Senin lalu, aksi tolak UU TNI pada hari ini juga di antaranya terjadi di Surabaya (Jawa Timur), Bandung (Jabar), dan Palangkaraya (Kalimantan Tengah).

Sementara itu, Ketua DPR RI berharap pihak aparat penegak hukum dan massa demonstran penolak pengesahan revisi UU TNI untuk saling menahan diri dan tidak saling terprovokasi.

Hal tersebut Puan sampaikan merespons maraknya represi aparat terhadap massa aksi yang menggelar penolakan pengesahan RUU TNI di sejumlah daerah.

"Ya kami mengimbau kedua belah pihak saling menahan diri. Jadi yang satu pihak juga jangan terlalu menyerang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/3).

"Yang satu pihak juga jangan kemudian menyerang. Sama-sama menahan diri," sambungnya.

Puan menilai kondisi yang kondusif tidak akan terjadi jika terdapat salah satu pihak yang melakukan provokasi kepada pihak lain.

Di sisi lain, Puan mempersilakan untuk menyampaikan pendapat dan penolakan mereka. Namun, ia berharap penyampaian aspirasi dilakukan tanpa kekerasan.

"Jadi ya sama-sama menahan diri lah. Silakan menyampaikan aspirasi, menyampaikan apa yang ingin disampaikan tapi jangan memprovokasi dan jangan melakukan tindakan kekerasan," ujar dia.

Kolaka -

Seorang ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali ditahan setelah baru saja bebas dari penjara. Wanita tersebut kini terpaksa membawa bayinya yang masih berusia 7 bulan ikut masuk ke tahanan.

Momen VUS ditahan lagi terjadi di Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1) sekitar pukul 11.00 Wita. Momen VUS diamankan polisi dan diseret kembali ke rutan viral di media sosial.

"Baru lima langkah dia (VUS) keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," ungkap ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN menjelaskan, kejadian itu bermula saat dirinya hendak menjemput anaknya di rutan. VUS sebelumnya divonis hukuman penjara atas dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU (42).

"Tapi dia (VUS) itu sudah bebas dari (kasus) penganiayaan (terhadap) suaminya," tuturnya.

Informasi yang diterima YN, anaknya dinyatakan bebas setelah masa pidananya berakhir pada 19 Januari. Namun saat tiba di rutan, dia heran mendapati sejumlah aparat kepolisian sudah siaga di rutan.

"Nah di situ memang saya lihat ada pak kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Saat keluar dari rutan, VUS langsung dicegat oleh polisi. Dua anggota polwan masing-masing memegang tangan VUS yang melakukan perlawanan saat mau diseret masuk kembali ke rutan.

YN mengatakan, anaknya kembali ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka. VUS menjadi tersangka dugaan penganiayaan terhadap istri lain dari suaminya berinisial M.

"Dia dipaksa lagi masuk (rutan) karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," ungkap YN.

VUS pun kembali masuk Rutan Kelas IIB Kolaka setelah baru saja keluar dari tahanan. Kali ini, VUS terpaksa mengikutkan bayinya menjalani masa penahanan karena buah hatinya masih menyusui.

"Iya, (bayi VUS) masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Suami-Istri Saling Lapor Penganiayaan

Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menjelaskan, wanita inisial VUS sempat saling lapor dengan suaminya inisial SU. VUS lebih dulu melaporkan suaminya atas dugaan penganiayaan pada 15 Juni 2024.

Belakangan, SU melaporkan balik istrinya untuk perkara yang sama pada 21 Juni 2024. Namun kasus keduanya sudah diproses hingga VUS dan SU sama-sama ditetapkan tersangka.

"Terkait kasus tersebut saudara VUS dan SU saling melapor," kata Arif kepada wartawan, Senin (20/1).

Kasus itu pun bergulir di persidangan hingga Pengadilan Negeri (PN) Kolaka memutuskan keduanya bersalah. VUS dijatuhi vonis pidana penjara selama 3 bulan, sedangkan SU divonis penjara 4 bulan 10 hari.

"VUS dan SU sama-sama menjalani putusan PN," ungkap Arif.

Saling Lapor dengan Istri Lain dari Suami

Saat VUS dan SU menjalani masa pidana di rutan, ternyata ada perkara lain yang sedang berproses pihak kepolisian. VUS sempat melaporkan istri lain dari suaminya inisial M atas dugaan pengeroyokan.

Tidak sampai di situ, VUS juga dilaporkan balik oleh M terkait dugaan penganiayaan. Pelaporan VUS dan M sempat dimediasi oleh aparat kepolisian di Rutan Kelas IIB Kolaka, namun upaya tersebut gagal.

"Waktu itu (saat mediasi) VUS menyampaikan, 'keluar dari sini (rutan) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuh Arif.

Belakangan, VUS ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan dan dijerat Pasal 351 KUHP. Namun VUS baru ditahan setelah masa penahanannya berakhir atau tepatnya pada 19 Januari 2025.

"Dilakukan penangkapan dan penahanan karena adanya potensi yang mengancam keselamatan," ungkap Arif.

Potensi ancaman yang dimaksud terkait perkataan VUS saat mediasi sebelumnya. Arif berdalih Polres Kolaka sudah melakukan penanganan sesuai prosedur.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," tuturnya.

Arif turut menanggapi soal laporan VUS terhadap M yang dinilai tidak diproses oleh penyidik. Arif menegaskan, laporan VUS sudah naik tahap penyidikan dan masih melengkapi bukti untuk penetapan tersangka.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," ujar Arif.

Rutan Kolaka Siapkan Sel Khusus

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman membenarkan wanita VUS kembali ditahan setelah baru saja dinyatakan bebas. VUS berstatus sebagai tahanan titipan Polres Kolaka.

"Iya, masih tahanan titipan Polres Kolaka," kata Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1).

Agus menyebut VUS ditahan kembali usai menjadi tersangka kasus penganiayaan. Dia mengaku proses penahanan terhadap VUS dilakukan atas koordinasi penyidik kepolisian.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tegasnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihak rutan menyediakan sel khusus bagi VUS dan bayinya selama masa penahanan.

"Karena bayinya tidak bisa ditinggal sama neneknya. Jadi kami di rutan menempatkan VUS dan bayinya di sel khusus bagi ibu menyusui," jelasnya.

(sar/hsr)

Kolaka -

Polisi mengungkap alasan dibalik penahanan ibu muda berinisial VUS (21) di Rutan Kelas IIB Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra) usai baru saja bebas. Penahanan terhadap VUS guna mencegah terjadinya penyerangan terhadap korban.

"Ibu VUS ini pernah mau menyerang ibu M saat dimediasi di rutan," kata Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif dalam keterangannya, Senin (20/1/2025).

Dwi mengungkapkan VUS pernah mengeluarkan nada ancaman terhadap M ketika dimediasi. VUS mengeluarkan ancaman hendak membunuh M suatu saat nanti.

"Waktu itu VUS menyampaikan 'Keluar dari sini (mediasi) saya bunuh'. Perkataan VUS berpotensi mengancam keselamatan orang," imbuhnya.

Dwi memastikan dalam penanganan ini, polisi akan bersikap profesional. Ia berjanji pihaknya akan bekerja maksimal dalam menuntaskan kasus tersebut.

"Kami tekankan bahwa Polres Kolaka akan bersikap profesional dalam penyelesaian kasus tersebut," tuturnya.

Sementara laporan VUS kepada M terus ditindaklanjuti. Dwi mengatakan saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah alat bukti untuk meningkatkan status dari laporan VUS.

"Untuk laporan VUS atas dugaan korban tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan sudah dalam proses penyidikan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, ibu muda berinisial VUS di Kolaka, yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

(ata/ata)

Palembang -

Ibu muda berinisial VUS (21) harus kembali menelan pil pahit. Baru juga lima langkah bebas dari penjara, ibu satu anak ini harus kembali ditangkap polisi.

Warga Kolaka, Sulawesi Tenggara itu baru saja dibebaskan dari Rutan Kelas IIB Kolaka setelah menjalani masa penahanan kasus penganiayaan kepada suaminya berinisial SU. Pihak keluarga pun menjemput SUV ke rutan.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

(mud/mud)

KOLAKA, iNewsKendari.id - Ironis, seorang ibu rumah tangga, Vira yang baru beberapa menit bebas dan keluar dari Rutan Kolaka pada Minggu (19/1/2025) kembali ditangkap oleh sejumlah anggota Polwan dari Polres Kolaka.

Vira kembali dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang wanita bernama Mia dan langsung ditangkap. 

Keluarga Vira mengecam tindakan polisi tersebut dengan menyeretnya. Mereka menyebutnya tidak manusiawi dan menyayangkan bahwa penetapan tersangka tidak pernah disampaikan kepada keluarga

Wahyuni, ibu dari Vira, mengungkapkan kekecewaannya bahwa putrinya yang baru merasakan kebebasan kembali harus kembali dijerat hukum.

Kasat Reskrim Polres Kolaka, Iptu Hastantya Bagas Saputra, membantah tuduhan bahwa anggotanya bertindak kasar. Dia menyatakan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai prosedur. 

Penahanan kembali dilakukan karena polisi khawatir Vira dapat melakukan penganiayaan terhadap pelapor, Mia, yang sebelumnya melaporkan Vira atas kasus serupa. 

Anehnya, laporan Vira terhadap Mia hingga saat ini belum dituntaskan dan masih dalam penyelidikan. Padahal kejadian tersebut terjadi pada Agustus 2024 di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

 

Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta

Kolaka -

Ibu muda berinisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra), yang viral diseret polwan ke rutan ternyata baru bebas dari bui. VUS kini kembali ditahan dalam kasus penganiayaan lain setelah menjalani masa pidananya di kasus dugaan penganiayaan terhadap suaminya sendiri inisial SU.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, VUS diseret polwan ke rutan usai diduga menganiaya suaminya sendiri, SU di Kolaka. VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

(sar/asm)

Kolaka -

Seorang wanita inisial VUS (21) di Kolaka, Sulawesi Tenggara, tampak diseret ke sel rumah tahanan (rutan) oleh polwan. VUS menjadi tersangka penganiayaan suaminya, SU (42). Kini VUS mendekam di tahanan bersama bayinya yang berusia 7 bulan.

Dilansir detikSulsel, VUS ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan. Dia kemudian dibawa ke rutan pada Minggu (19/1).

Dalam video terlihat VUS terduduk di lantai dengan kedua tangan dipegangi oleh dua polwan. Keluarga VUS sempat berusaha menghalangi kedua polwan itu. Namun, seorang polisi berusaha memberi penjelasan kepada keluarga dan meminta VUS kooperatif.

Kepala Pelayanan Tahanan Rutan kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka. Dia tidak memerinci kasus penganiayaan yang menjerat VUS.

"Kalau untuk persisnya (dugaan penganiayaan) mungkin ditanya ke penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," jelas Agus.

Terkait video yang memperlihatkan VUS diseret, Agus memastikan proses penahanannya sudah sesuai prosedur. Pihak rutan juga memfasilitasi agar VUS yang masih menyusui tidak terpisah dari bayinya yang berusia 7 bulan. Untuk itu, tersangka ditempatkan di sel khusus.

"Betul (tersangka ditempatkan di sel khusus bersama bayinya)," lanjut Agus.

Terpisah, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif mengatakan penahanan telah sesuai dengan prosedur. VUS ditetapkan tersangka setelah alat bukti cukup dan dilakukan gelar perkara.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," jelas Dwi.

Namun, Dwi belum memaparkan kasus VUS lebih rinci, termasuk kronologi penganiayaan yang dilakukan terhadap sang suami.

(des/des)

Kota Batu -

Polisi menetapkan pemilik bus sekaligus pemilik PT Sakhindra Cemerlang Wisata RW (30) sebagai tersangka kecelakaan maut bus pariwisata Sakhindra trans di Kota Batu. Ditetapkannya RW sebagai tersangka menyusul setelah pengemudi bus berinisial MAS ditetapkan tersangka terlebih dulu.

Pakar Hukum Pidana Universitas Brawijaya (UB) Malang Prof I Nyoman Nuryana menyampaikan bahwa penetapan pemilik bus sebagai salah satu tersangka memang memenuhi beberapa unsur hukum. Meski pada kenyataannya RW tidak memiliki keterlibatan secara langsung dalam kecelakaan pada 8 Januari 2025 lalu.

Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, diketahui bahwa uji KIR bus Sakhindra trans nopol DK 7949 GB dan surat izin angkutan telah mati sejak lama. Tidak hanya soal administrasi, tapi dari hasil pemeriksaan Dishub dan KNKT didapatkan bahwa sistem pengereman bus tidak dapat difungsikan dengan baik.

"Kalau dari kronologi mulai awal, sebelum berangkat itu pengemudi sudah bilang kepada pemilik bahwa ada masalah pada pengeraman. Tetapi (meski mengetahui ada masalah pengereman) pemilik memaksakan dan memerintah pengemudi tetap menjalankan," terang Nyoman, Minggu (19/1/2025).

"Perjalanan yang dilalui cukup jauh dari Bali ke Jawa Tengah terus ke Jawa Timur. Hasil penyelidikan yang saya ketahui selama perjalanan sudah beberapa kali memeriksa rem dan melakukan perbaikan hingga klimaksnya di Kota Batu mengalami rem blong," sambungnya.

Dari kronologi tersebut, Nyoman menilai bahwa RW dalam kasus ini memiliki keterlibatan karena dengan sengaja serta mengetahui kemungkinan akan terjadi kecelakaan dan tetap memaksakan bus yang tidak laik jalan untuk tetap digunakan.

Menurut Nyoman, unsur kesengajaan ini yang menjadi dasar kepolisian menjerat tersangka RW dengan pasal 311 ayat 2, 3, 4, 5 undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan atau 359 atau 360 KUHP. Ancaman hukuman pidana 12 tahun penjara.

"Oleh karena kesengajaan dihubungkan dengan Undang-Undang 311. Kemudian karena kelalian menyebabkan luka berat dihubungkan dengan KUHP 360 dan menyebabkan matinya orang KUHP 359," ungkapnya.

Sementara untuk MAS diancam pasal 311 atau ayat 3,4,5 UU 22 tahun 2009 tentang LLAJ dalam hal perbuatan dengan sengaja mengemudikan kendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain dan mengakibatkan kerugian materiil luka ringan, berat dan meninggal dunia dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.

(hil/iwd)

Kolaka -

Wanita berinisial VUS (21) diseret polisi wanita (polwan) ke rumah tahanan (rutan) usai diduga menganiaya suaminya sendiri inisial SU (42) di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). VUS kini berada di sel rutan bersama bayinya yang masih berusia 7 bulan menjalani penahanan.

Peristiwa tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). VUS sebelumnya ditetapkan tersangka dan dijerat pasal 351 KUHP terkait dugaan penganiayaan.

"Untuk tersangka ibu VUS baru ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus 351," kata Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka, Agus Rahman kepada detikcom, Minggu (19/1/2025).

Namun Agus tidak merinci kronologi dugaan penganiayaan tersebut. Dia menyebut VUS merupakan tahanan titipan dari Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tuturnya.

Agus memastikan penahanan terhadap VUS sesuai prosedur. Pihaknya juga akan mengakomodir bayi VUS yang masih menyusui dengan menempatkannya di sel khusus.

"Betul (VUS dan bayinya ditempatkan di sel khusus)," ucap Agus.

Sementara itu, Kasi Humas Polres Kolaka Iptu Dwi Arif menegaskan pihaknya sudah menjalankan regulasi hingga VUS ditahan. Namun Dwi belum menjelaskan lebih jauh soal dugaan VUS menganiaya suaminya sendiri.

"Terkait penahanan telah memenuhi syarat di antaranya cukup bukti, gelar perkara, proses tahap sidik dan ada ada penetapan tersangka," ujar Dwi.

Terpisah, ibu VUS inisial YN mengatakan, anaknya memiliki buah hati yang masih berusia 7 bulan. VUS terpaksa mengikutkan anaknya selama menjalani masa penahanan.

"Iya, masih usia 7 bulan. Jadi VUS di rutan (menjalani penahanan) sama anaknya," imbuhnya.

Dalam video beredar, tampak VUS duduk saat di lantai. VUS tampak mengenakan baju berwarna krem dengan rambut panjang terikat.

Terlihat dua polwan masing-masing memegang tangan VUS. Kedua anggota polisi tersebut berusaha mengangkat VUS untuk masuk ke dalam rutan.

Keluarga VUS berusaha menghalangi para polwan agar tidak memaksa VUS. Seorang polisi terdengar memberi penjelasan agar VUS kooperatif.

(sar/hsr)

Sumbawa -

Sebanyak enam warga binaan pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat remisi khusus Natal 2024. Pemberian remisi bertepatan dengan perayaan Natal 2024 yang jatuh pada Rabu, (25/12/2024).

"Jumlah napi Nasrani yang mendapat remisi khusus Natal 2024 ada 6 orang," ucap Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Lapas Kelas II A Sumbawa, Muhammad Setiadin kepada detikBali, Rabu.

Setiadin mengungkapkan besaran remisi yang didapat berbeda-beda. Satu orang WBP mendapat remisi 15 hari. Kemudian tiga orang WBP satu bulan. Serta dua lainnya sebanyak 1,5 bulan.

"Tidak ada yang bebas langsung. Karena masa pidananya masih panjang," ungkap Setiadin.

Setiadin menerangkan enam WBP Nasrani yang mendapat remisi khusus keagamaan itu terkait berbagai kasus tindak pidana. Dua WBP terkait kasus pembunuhan, satu WBP terkait kasus penganiayaan, satu WBP dalam perkara kasus perampokan.

"Lalu satu WBP dalam kasus Laka Lantas dan satu WBP terkait kasus narkotika," imbuh Setiadin.

Setiadin menambahkan seluruh narapidana di Lapas Sumbawa tetap diberikan program keterampilan dan peningkatan keahilian selama diterungku. Misalkan, cara berternak, bertani, mebel, hingga mengelas.

"Kami harapkan dengan keterampilan yang diberikan ini bisa dimanfaatkan warga binaan setelah bebas nanti dan diharapkan tidak lagi terlibat persoalan hukum," ujar Setiadin

(gsp/iws)