Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Video: Menteri Imipas Copot 71 Pegawai Imigrasi Soetta Buntut Pungli WN China

Revisi Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) menuai kritik keras dari kelompok masyarakat sipil. Bukan sekadar soal perubahan hukum, polemik ini menghidupkan kembali perdebatan lama mengenai peran ganda TNI yang seharusnya telah dihapus pasca Reformasi. Bahkan, wacana yang berkembang saat ini menunjukkan kecenderungan ke arah multifungsi militer, di mana prajurit aktif memiliki peluang lebih luas untuk berkiprah dalam jabatan sipil.

Salah satu poin yang paling disorot adalah revisi Pasal 47 yang memperlonggar aturan bagi prajurit aktif untuk mengisi jabatan di institusi sipil. Lebih jauh lagi, perubahan ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk menentukan lembaga mana saja yang dapat ditempati oleh personel TNI. Ketentuan ini dikhawatirkan semakin mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi. Ironisnya, proses revisi ini dilakukan secara tertutup, tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kembalinya dominasi militer dalam kehidupan bernegara.

Pelebaran Peran Militer

Keterlibatan militer dalam sektor sipil sejatinya bukan hal baru. Sebelum revisi UU TNI ini diajukan, praktik serupa sudah terjadi melalui berbagai celah kebijakan, diskresi, hingga pengaruh politik anggaran. Berbagai mekanisme tersebut menjadi alat bagi militer untuk memperluas perannya dalam pemerintahan dan kehidupan sosial.

Sejak era pemerintahan Jokowi hingga Prabowo, penggunaan diskresi untuk menempatkan perwira aktif dalam jabatan strategis sipil terus meningkat. Data Ombudsman RI pada 2020 mencatat setidaknya 27 perwira aktif TNI menduduki jabatan komisaris di BUMN, termasuk posisi kunci seperti Direktur Utama Bulog. Pada 2025, jabatan tersebut kembali diisi oleh anggota aktif TNI, menegaskan pola yang terus berulang.

Tak hanya di sektor bisnis negara, TNI juga dilibatkan dalam berbagai program pemerintah. Contohnya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), di mana ribuan personel TNI ditunjuk sebagai kepala unit program, didukung oleh infrastruktur dapur lapangan yang dikelola oleh tiga matra TNI. Selain itu, beberapa kali perwira aktif ditunjuk sebagai penjabat kepala daerah melalui kebijakan Kementerian Dalam Negeri, seperti di Aceh (2016), Sulawesi Barat (2016), dan Seram Bagian Barat (2022).

Dari perspektif anggaran, prioritas negara terhadap sektor pertahanan semakin tampak. Dalam APBN 2025, Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran terbesar, yakni Rp 166,26 triliun, melampaui Polri yang menerima Rp 126,62 triliun. Salah satu dampak dari prioritas ini adalah keterlibatan militer dalam berbagai sektor yang sebelumnya menjadi domain sipil, seperti ketahanan pangan, distribusi logistik, hingga proyek infrastruktur. Dengan dalih memperkuat ketahanan nasional, TNI aktif ikut serta dalam pengelolaan lahan pertanian, distribusi pupuk, hingga pengawasan distribusi bahan pokok.

Langkah lain yang mempertegas normalisasi peran militer dalam pemerintahan adalah inisiatif Retret Kementerian serta pelatihan bagi ratusan kepala daerah di Akademi Militer. Kegiatan ini mencerminkan upaya pelembagaan pendekatan militer dalam birokrasi sipil, di mana praktik kepemimpinan berbasis hierarki dan komando mulai diterapkan dalam struktur pemerintahan daerah.

Reformasi yang Mandek

Reformasi TNI yang dimulai sejak 1998 ternyata masih jauh dari kata selesai. Perubahan yang telah terjadi selama ini seharusnya tidak dipandang sebagai akhir dari proses, melainkan sebagai tahapan menuju transformasi yang lebih substansial. Reformasi yang hanya bersandar pada perubahan regulasi tanpa diiringi perombakan struktural dan kultural akan selalu menghadapi tantangan.

Dari sisi eksternal, reformasi seharusnya tidak hanya berfokus pada militer, tetapi juga pada institusi sipil yang masih memiliki pola pikir hierarkis dan komando. Budaya kepatuhan tanpa kritik yang diwarisi dari model kepemimpinan militeristik masih banyak ditemui dalam birokrasi sipil. Fenomena ini menciptakan ekosistem pemerintahan yang minim partisipasi publik dan rentan terhadap pengabaian prinsip hak asasi manusia.

Dari sisi internal, reformasi di tubuh TNI tidak bisa berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan hukum semata. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap praktik diskresi yang selama ini menjadi celah untuk memperluas keterlibatan TNI dalam urusan sipil. Komitmen terhadap supremasi sipil harus diperkuat dengan pembatasan peran politik TNI serta penghentian pola patronase yang menjadikan institusi militer sebagai alat politik eksekutif.

Selama relasi antara eksekutif dan militer masih mempertahankan praktik lama, reformasi akan sulit mencapai tujuannya. Jika tidak ada langkah konkret untuk membatasi ekspansi militer dalam ranah sipil, maka reformasi TNI hanya akan menjadi slogan tanpa makna.

Muhamad Salehpeneliti hukum Center of Economic and Law Studies (CELIOS)

Simak juga Video: Menhan Tegaskan Tak Ada Wajib Militer-Dwifungsi Seusai RUU TNI Disahkan

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Dua warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), kabur usai membobol plafon kamar mandi. Keduanya ditangkap kembali setelah 6 jam pelarian.

"Anak binaan 2 orang melakukan percobaan melarikan diri," ujar Kepala LPKA Kelas II Mamuju Bambang Suryanto kepada detikcom, Jumat (21/2/2025).

Kedua warga binaan itu masing-masing berinisial M (17) dan MF (17). Keduanya kabur dari LPKA Kelas II di Kecamatan Kalukku, Mamuju pada Kamis (20/2) sekitar pukul 16.00 Wita.

"Sekitar lebih kurang jam 4 sore, habis salat Asar. (Kabur) lewat plafon kamar mandi," terangnya.

Bambang menuturkan pihaknya bekerjasama dengan masyarakat dan kepolisian mencari keberadaan kedua warga binaan itu. Setelah 6 jam pencarian, keduanya berhasil ditangkap kembali di Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene.

"6 jam kemudian atau jam 10 malam ditangkap. Ditangkap di Malunda, mau lari ke Majene," bebernya.

Dia menambahkan kedua anak itu merupakan narapidana kasus pencurian. Keduanya mengakui nekat kabur karena ingin menyambut bulan Ramadan bersama keluarganya di Majene.

"Dia (katanya) mau pulang ke rumah, mau puasa di rumah sama keluarganya," imbuhnya.

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong

Video 2 Napi Sumedang Kabur saat Pos Jaga Kosong

Oknum ASN Kemenkumham Sulawesi Barat (Sulbar) berinisial RB (34) ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 135 juta. Oknum pegawai Rutan Mamasa itu awalnya meminjam uang tersebut dari pria bernama Asbar, namun tak kunjung dikembalikan.

"(Pelaku) pegawai Rutan Mamasa," ujar Kasi Humas Polresta Mamuju Ipda Herman Basir kepada wartawan, Senin (17/2/2025).

Herman mengatakan kasus ini berawal saat pelaku mendatangi korban di Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju pada 2024. Saat itu pelaku meminjam uang dengan memberikan jaminan berupa sertifikat tanah dan berjanji mengembalikan dalam waktu dekat.

"Namun hingga saat ini uang yang dipinjam pelaku tak kunjung dikembalikan," terangnya.

Korban kemudian melaporkan pelaku pada akhir 2024 atas kasus penipuan dan penggelapan. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan menetapkan pelaku sebagai tersangka usai dilakukan gelar perkara pada Februari 2025.

"Berdasarkan bukti dan keterangan yang telah kami kumpulkan, tersangka RB kini telah resmi kami tahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," bebernya.

Herman menambahkan pelaku dijerat Pasal Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 dan atau 372 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari kasus ini, pihaknya mengimbau agar warga berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang dalam jumlah besar.

"Polresta Mamuju mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman uang," pungkasnya.

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Video: Oknum Bhayangkari di Jambi Tipu Puluhan Warga Sampai Rp 4,8 M

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi wanita warga negara Malaysia berinisial NF. NF dideportasi karena kedapatan menetap di Polman selama 6 bulan namun tidak memilik paspor.

"Keberadaanya ilegal, tidak punya dokumen perjalanan, tidak punya paspor," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus dalam keterangannya, Rabu (12/2/2025).

NF dipulangkan ke negaranya melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sabtu (25/1). Tindakan tersebut, kata Adithia, dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Perempuan berinisial NF ini dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian dan penangkalan," ungkap Adithia.

Menurut Adithia, NF dideportasi setelah kurang lebih 6 bulan tinggal di Polman. Selama ini NF tinggal di rumah orang tuanya yang diketahui berasal dari Polman.

"Kurang lebih hampir 6 bulan (di Polman). Orang tuanya dari sini, dari Malaysia pulang ke sini," ujarnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan pihaknya rutin melaksanakan pengawasan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Polman, Majene, dan Mamasa. Tujuannya, untuk memastikan kepatuhan orang asing terhadap peraturan keimigrasian yang berlaku di Indonesia.

"Kegiatan pengawasan keimigrasian ini dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup dalam rangka deteksi dini di awal tahun untuk meminimalisir potensi pelanggaran keimigrasian dari keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah kerja Kanim Polewali Mandar, khususnya pada saat libur nasional seperti tahun baru Imlek dan libur Isra Mi'raj," terangnya.

Dia menyebut lokasi pengawasan orang asing meliputi hotel, penginapan, dan tempat wisata yang menjadi titik kunjungan utama WNA. Untuk memastikan mereka patuh aturan keimigrasian.

"Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang asing yang berada di wilayah ini mematuhi ketentuan keimigrasian dan tidak melakukan aktivitas yang melanggar hukum," ungkap Adithia.

Dia menghimbau semua pihak selalu waspada dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan atau pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian.

"Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran semua pihak terhadap pentingnya pelaporan keberadaan orang asing kepada pihak Imigrasi," pungkas Adithia.

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Video: 129 Pekerja Migran Indonesia Dideportasi dari Malaysia Lewat Batam

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, menyelenggarakan pelayanan Paspor Simpatik dalam rangka menyambut Hari Bhakti Imigrasi (HBI) ke-75. Kegiatan ini bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.

"Paspor simpatik ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan dan mengakomodir masyarakat yang tidak sempat datang ke kantor Imigrasi di hari kerja, jadi mereka bisa datang di hari libur dan juga untuk mengakomodir masyarakat yang jauh dan hanya bisa datang di akhir pekan," kata Kasubsi Pelayanan Perjalanan Kantor Imigrasi Polman, Angga Ingward Lyman Allagan, kepada wartawan, Sabtu (25/1/2025).

Pelayanan paspor simpatik berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura, Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu selama bulan Januari 2025.

"Dalam bulan ini kita sudah melaksanakan dari tanggal 4, terus tanggal 11, 18 dan terakhir hari ini di tanggal 25. Jadi total sudah 4 kali," tuturnya.

Angga mengatakan pihaknya menyedikan 20 kuota yang rinciannya 10 kuota untuk walk in dan 10 lainnya untuk m-pasport. Pelayanan paspor simpatik ini mengikuti jam kerja mulai pukul 09.00 Wita-15.00 Wita.

"Untuk pelayanan paspor simpatik, itu jam pelayanannya dimulai dari jam sembilan sampai selesai. Sampai jam lima belas atau jam tiga sore," ucap Angga.

Sementara salah satu warga, Suhana mengaku terbantu dengan adanya pelayanan paspor simpatik ini. Momen ini menjadi peluang baginya yang memiliki kesibukan mengurus rumah tangga.

"Karena kalau hari biasa saya susah kemana-mana, karena harus urus rumah tangga. Waktu saya longgar saat hari libur saja, sudah ada keluarga lain yang membantu urusan di rumah," kata Suhana.

Dia pun merasa puas dengan pelayanan yang diberikan petugas. Menurut Suhana, petugas Imigrasi Polman sangat ramah sehingga membuatnya merasa nyaman.

"Alhamdulillah, saya senang urus paspor di sini. Petugasnya ramah, demikian juga dengan pelayanannya, sangat memuaskan," ujarnya.

Terpisah, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menuturkan, layanan paspor simpatik merupakan wujud kemudahan yang diberikan Imigrasi kepada masyarakat dalam pelayanan paspor. Hal ini sesuai dengan tema yang diusung dalam peringatan HBI ke-75 tahun ini.

"Hal ini merupakan bakti kami insan Imigrasi dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, sebagaimana tajuk peringatan HBI tahun ini, yakni Melayani, Mengabdi, dan Berinovasi," pungkas Adithia.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Barat (Sulbar) melalui Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) melakukan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Rea Timur di Polman. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-75.

"Kegiatan ini merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan kepada jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulbar, Said Noviansyah dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan upacara tabur bunga di TMP Rea Timur Polman, Kamis (23/1). Acara tersebut dihadiri pegawai dari Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Balai Pemasyarakatan Polewali, serta Lembaga Pemasyarakatan Polewali.

Kegiatan diawali dengan pemberian penghormatan kepada para pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa. Prosesi selanjutnya berupa peletakan karangan bunga di tugu TMP dilanjutkan ziarah dan tabur bunga.

"Semangat perjuangan para pahlawan harus menjadi inspirasi bagi kami, khususnya insan Imigrasi, untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Said.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan solidaritas di antara para pegawai. Said berharap momentum ini memperkuat komitmen seluruh jajaran Imigrasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab mereka.

"Melalui kegiatan tabur bunga ini, diharapkan nilai-nilai perjuangan para pahlawan dapat terus dihayati dan diwariskan kepada generasi penerus," tambah Said.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polman Adithia P Barus menekankan pentingnya meneladani nilai-nilai perjuangan para pahlawan. Dia menegaskan semua pihak bertanggung jawab meneruskan perjuangan tersebut.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan semangat perjuangan para pahlawan dengan bekerja keras, tulus, dan penuh integritas. Dengan begitu, kita dapat memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara," ucap Adithia.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendeportasi pria berkewarganegaraan Malaysia berinisial WA (18). Warga negara asing (WNA) tersebut menetap di Kabupaten Polman melebihi batas waktu yang ditentukan lantaran sedang berobat.

"Kebetulan kemarin tindakan administratif keimigrasian yang kami lakukan, karena memang warga negara Malaysia ini overstay sehingga kami lakukan pendeportasian," kata Kasi Intelejen dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas II Polman Aquarius kepada wartawan, Senin (16/12/2024).

Aquarius menyampaikan itu dalam kegiatan Media Gathering yang berlangsung di Kantor Imigrasi Polman, Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Senin (16/12) sekira pukul 10.00 Wita. Aquarius mengungkapkan, WA sudah 7 bulan menetap di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Bulan Oktober (dideportasi), 7 bulan (menetap)," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia mengungkap tujuan WA ke Indonesia untuk berobat di kampung halaman ibunya. WA memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia dan tinggal di Desa Mirring, Kecamatan Binuang.

"Dia (WA) itu bapaknya kan warga negara Malaysia, mamanya orang Mirring (Indonesia). Dia itu bersaudara 5 orang semuanya WNA," ujar Aquarius

"Yang paling bungsu ini (WA) yang datang (ke Indonesia), dia kecelakaan di Malaysia datang ke Mirring untuk berobat. Karena berobat habis kecelakaan jadi overstay sampai 7 bulan," sambungnya.

Menurut Aquarius, WA sempat melakukan perpanjangan izin tinggal selama 30 hari. Dia memperkirakan WA lupa melapor ke kantor Imigrasi Polman karena sedang berobat.

"Visanya cuman 30 hari, diperpanjang sekali jadi total 60 hari," tuturnya.

WA baru melapor ke Kantor Imigrasi Polman ketika hendak berkoordinasi karena ingin pulang ke Malaysia. Selain mendeportasi, Aquarius juga mengungkap jika WA dicekal 6 bulan kembali ke Indonesia.

"Dia (WA) datang ke sini mau koordinasi karena mau balik ke Malaysia, disitulah ketahuan akhirnya kami deportasi," jelas Aquarius.

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Video: Tampang 5 Pelaku Pengiriman PMI Ilegal ke Malaysia

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), memiliki program bernama Larasati Care (layanan foto paspor di rumah sakit sepenuh hati dan peduli). Program ini memungkinkan warga yang sedang sakit dan butuh paspor mendapat pelayanan langsung di rumahnya.

"Lewat Larasati Care, kalau masyarakat ada yang sakit terus mau berobat ke luar negeri, dia butuh paspor, saya menyediakan pelayanan mudah, hubungi kami, kami ke rumah, kami bawa perlengkapan, foto di sana, paspor jadi langsung kami antarkan, supaya keluarga tidak kesulitan dan merasa terbantu secara psikis," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman, Adithia P Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Program Larasati Care mulai diterapkan sejak bulan November tahun 2023 lalu.

"Diterapkan pada saat saya di sini, 2023 bulan 11," ungkap Adithia.

Lebih lanjut, Adithia menuturkan, program Larasati Care merupakan hasil inovasinya. Dikembangkan dari program Larasati saat dirinya bertugas di Medan.

"Saya bikin program kebetulan karya saya sendiri. Dulu inovasi ini waktu di Medan sudah ada dan saya coba kembangkan menjadi Larasati Care," ujarnya.

Adithia mengungkapkan, warga yang hendak memanfaatkan program Larasati Care hanya perlu mendaftar secara online, atau menghubungi petugas imigrasi melalui nomor layanan yang telah disiapkan untuk diberi petunjuk lebih lanjut.

"Jadi orang tidak perlu datang ke kantor, cukup daftar di link yang sudah tersedia atau menghubungi petugas di media sosial melalui nomor telepon kita. Nanti kita pandu. Kirim saja datanya ke kita, nanti kita ke sana," terangnya.

Dia juga memastikan syarat untuk mengakses layanan Larasati Care tidak rumit. Warga hanya perlu membuktikan jika kondisi mereka betul-betul sedang sakit sehingga tidak dapat mendatangi kantor Imigrasi.

"Yang penting mereka bisa membuktikan kalau memang lagi kondisi sakit. Gak mesti harus pakai surat sakit, mungkin mereka bisa fotokan ke kita kalau memang kondisinya lagi sakit," jelas Adithia.

Hanya saja kata dia, hingga saat ini belum satupun warga yang memanfaatkan layanan Larasati care. Meski sosialisasi telah dilakukan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

"Sayangnya belum ada yang menggunakan (Larasati Care) padahal sudah kita siapkan sarana dan prasarana medianya. Kita sosialisasikan ke rumah sakit, kita sosialisasikan ke masyarakat," tandasnya.

Adithia berharap warga memanfaatkan program Larasati Care. Sebab, program ini sengaja dibuat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

"Layanan itu gunanya untuk memfasilitasi orang sakit. Itulah output pelayanan berbasis HAM kita," pungkas Adithia.

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), mendapat penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) Tahun 2024 dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Nataulis Pigai. Kantor Imigrasi Polman sukses mempertahankan prestasi tersebut untuk kelima kalinya.

"Jadi minggu lalu kita dapat penetapan dari menteri HAM dulu Dirjen HAM, sekarang sudah jadi kementerian. Salah satunya, kantor imigrasi Polman dapat penghargaan pelayanan publik berbasis HAM," kata Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomo 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Penetapan penghargaan untuk Kantor Imigrasi Polman tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hak Asasi Manusia, Nomor : MHA-04.UM.04.01 Tahun 2024, tentang penetapan predikat unit kerja pelayanan publik berbasis Hak Asasi Manusia tahun 2024.

Keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta, pada 26 November 2024, dibubuhi cap stempel dan tanda tangan Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Natalius Pigai.

Menurut Adithia, ada sejumlah ketentuan yang mesti terpenuhi untuk mendapatkan penghargaan P2HAM. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) petugas yang terlatih.

"Untuk mendapatkan itu sudah ada ketentuan dan aturan yang mesti dilaksanakan, terutama mengenai sarana dan prasarana pendukung HAM. Yang paling penting SDM-nya, harus benar-benar bisa menyentuh pelayanan berbasis HAM," ungkapnya.

Adithia membeberkan kelompok masyarakat yang mendapat prioritas pelayanan berbasis P2HAM. Mulai dari balita, ibu hamil, lanjut usia (lansia) hingga kaum difabel.

"Kaum yang masuk prioritas itu kan, balita, ibu hamil, lansia, kaum difabel. Bagaimana aspek penunjang itu secara sarana dan prasarana dan aspek SDM kita, yang juga mampu melayani mereka," tutur Adithia.

Foto: Toilet khusus disabilitas dengan fasilitas lengkap di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dia juga menuturkan sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pengunjung. Terkhusus untuk kelompok prioritas dimaksud.

"Di luar ada parkir disabilitas, guiding block, jalur landai, ada kursi roda, ada alat bantu, kita sediakan juga buku baca braille. Yang mau menyusui, ada ruang menyusui, ada fasilitas kulkasnya, ada alat kebutuhan pampers, tisu basah segala macam," terang Adithia.

Bahkan, lanjut Adithia, saat ini di kantornya tersedia sejumlah fasilitas tambahan sebagai bentuk pelayanan untuk meningkatkan kenyamanan buat pengunjung lainnya. Fasilitas yang dimaksud, diantaranya musala, halte pengunjung, toilet khusus untuk disabilitas yang dilengkapi lampu emergency dan tombol darurat, ruang bermain anak, hingga fasilitas fotocopy, snack, minuman teh maupun kopi yang dapat dinikmati pengunjung secara gratis.

"Coba, orang bikin paspor tapi servis yang dikasih itu lebih dari paspor sebenarnya. Fasilitas-fasilitas lain yang bisa masyarakat nikmati secara gratis. Fotocopy di bawah ada kita sewa setahun, itu public servis, perlu saya tekankan gratis tidak bayar, snack gratis, foto copy gratis, tisu basah di ruang menyusui, pampers, semuanya gratis," ucapnya.

"Dari mulai wifi segala macam, yang tidak berkepentingan menunggu di halte (ruang tunggu), bisa masuk mengakses layanan. Beberapa rencana saya mau taruh di halte, kan sudah ada tv (televisi) tuh, tv layanan, ada informasi publik yang bisa diterima, nanti dikasih tuh, biar nanti mereka ada sarana bisa sambil nungu, ngopi, ngeteh buat sendiri," sambung Adithia.

Foto: Area bermain anak di Kantor Imigrasi Polman. (Abdy Febriady/detikcom)

Dalam upaya mewujudkan P2HAM di Kantor Imigrasi Polman, Adithia mengaku melakukan perencanaan yang terukur, termasuk memastikan integritas setiap petugas.

"Untuk mewujudkan itu kalau kita nggak punya niat, susah melakukan itu. Yang pertama pasti integritas dulu, baru kita mengalokasikan sarana dan prasarana dengan perencanaan yang tepat. Karena itukan semua butuh anggaran, makanya kita harus melakukan perencanaan ke pusat secara terukur, baik, ada hasilnya yang memang benar, sehingga diharapkan itu bisa menjadi penilaian yang baik. Dan Alhamdulillah kita dapat penilaian yang gak sia-sia," pungkas Adithia.

Sementara salah satu pengunjung bernama Ansar mengaku takjub dengan sejumlah fasilitas layanan yang disiapkan pihak Kantor Imigrasi Polman. Dia pun berharap semua kantor pemerintah bisa meniru model pelayanan yang telah diterapkan kantor Imigrasi Polman.

"Sejujurnya, baru kali ini saya mendapati ada kantor pemerintah yang memberikan pelayanan sangat luar biasa, tidak hanya memberikan rasa aman dan nyaman, tetapi juga membuat kita betah, dan itu hanya ada di kantor Imigrasi Polman. Saya sangat berharap, model pelayanan ini bisa terus diterapkan dan kelak bisa menjadi contoh kantor-kantor lain," ujar Ansar.

Video: Pendukung Antarpaslon di Mamuju Ricuh, Ada yang Bawa Sajam

Video: Pendukung Antarpaslon di Mamuju Ricuh, Ada yang Bawa Sajam

Sebanyak 453 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Polewali di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat (Sulbar), memberikan hak suara di TPS 901. Setiap warga binaan mendapat cokelat usai mencoblos.

"Kami bagikan cokelat biar pemilih antusias ke TPS untuk mencoblos," kata Ketua KPPS TPS 901 Lapas Kelas IIB Polewali, Asriani kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).

TPS 901 terletak dalam Lapas Kelas IIB Polewali, Jalan Elang, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali. TPS tersebut dihiasi dengan dekorasi yang dominan berwarna gold cream agar terlihat lebih menarik.

"Dan kami juga hilangkan kesan sangar di Lapas. Alhamdulillah para warga binaan happy dapat cokelat setelah mencoblos di TPS kami TPS 901," ungkap Asriani.

Dia mengungkap alasan pemilihan warna gold cream tersebut karena memiliki makna khusus. Gold melambangkan kemakmuran dan kejayaan, sedangkan cream menandakan rasa aman.

"Cream ini menandakan rasa aman, berharap pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan kondusif," tutur Asriani.

"Untuk gold melambangkan kemakmuran, kejayaan, kesuksesan, berharap siapapun pemimpin yang terpilih, mudah-mudahan membawa masyarakat Polman dan Sulbar menjadi masyarakat makmur dan sejahtera dan sukses memimpin lima tahun ke depan," sambungnya.

Asriani mengaku tidak menemui kendala dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Dia menyebut total warga binaan yang memberikan hak suara di TPS 901 sebanyak 453 orang.

"Yang memilih saat ini, jumlah DPT itu 471 namun ada yang bebas dan pindah totalnya itu 354, dan ada DPTb jadi jumlah keseluruhan itu 453 orang," pungkasnya.

Video Cagub NTB Lalu Iqbal Seusai Nyoblos: Targetnya Menang!

Video Cagub NTB Lalu Iqbal Seusai Nyoblos: Targetnya Menang!