Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan langkah reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia di forum diskusi Spring Meetings oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

“Di forum ini, saya bersama Menkes Budi membahas berbagai upaya dan tantangan untuk mengakselerasi terwujudnya layanan kesehatan yang berkualitas dan merata,” kata Sri Mulyani, dikutip dari akun Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

Dari sisi penyediaan fasilitas, Pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memeratakan akses kesehatan, khususnya di wilayah terpencil.

Penyediaan tenaga kesehatan juga terus diupayakan untuk bisa melengkapi fasilitas yang telah dibangun.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah pun menjadi sesuatu yang sangat krusial dalam mewujudkan pemerataan sistem kesehatan di negara kepulauan seperti Indonesia.

“Di forum Health Works ini, kami juga membahas pentingnya sanitasi, air bersih, dan program pendukung lainnya. Pendanaan yang inovatif dan berkelanjutan tentu menjadi kunci dari terwujudnya pemerataan akses kesehatan yang layak,” tutur Menkeu.

Menkeu pun mengatakan Pemerintah Indonesia akan terus mengupayakan langkah-langkah strategis ke depannya.

Sebelumnya, Sri Mulyani dan Budi membahas kebijakan tarif perdagangan hingga kerja sama kesehatan ketika bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan Richard Adkerson dan CEO Freeport McMoRan Kathleen Quirk.

Ia mengatakan diskusi bersama pimpinan Freeport itu mengulas bagaimana kebijakan tarif perdagangan berdampak terhadap volatilitas harga komoditas, khususnya tembaga. Kebijakan itu juga diperkirakan bakal menggeser rantai pasok global.

“Kami menyepakati pentingnya membangun kerja sama yang adil dan berimbang sebagai upaya meredam dampak dari gejolak perekonomian yang kian kompleks,” ujar Sri Mulyani.

Selain isu ekonomi, Sri Mulyani dan Budi menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat kerja sama di bidang kesehatan, terutama dalam mendukung program pengentasan malaria di wilayah Papua.

“Hal ini sejalan dengan program kerja Presiden Prabowo Subianto dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan,” tutur Sri Mulyani.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap rencana Amerika Serikat (AS) untuk mereformasi Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Sri Mulyani memaparkan hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada pertemuan G20 di Washington D.C. Dia menyebut, AS akan tetap menjadi anggota dan memimpin lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).

Dia menuturkan, lembaga-lembaga tersebut akan menjadi tumpuan AS dalam melaksanakan berbagai agenda nasionalnya. Sri Mulyani juga mengatakan, AS juga sedang fokus melakukan reformasi pada WTO untuk tujuan yang sama.

"WTO sekarang menjadi fokus dari berbagai macam kebijakan AS terhadap partner dagangnya, termasuk reciprocal tariffs, yang tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah tatanan perdagangan yang lebih adil menurut AS," jelasnya dalam sesi Konferensi Pers secara daring, Jumat (25/4/2025).

Terkait hal tersebut, dia mengatakan Pemerintah Indonesia perlu melihat seperti apa peranan AS dalam lembaga-lembaga internasional ke depannya, termasuk WTO. Sri Mulyani menyebut, Indonesia akan terus mempelajari perkembangan rencana AS tersebut.

Adapun, Sri Mulyani Indrawati menyebut dirinya juga telah berdiskusi dengan sejumlah menteri keuangan dari negara lain di tengah proses negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat.

Dia menuturkan, dialog tersebut dilakukan untuk menanyakan bagaimana masing-masing negara melakukan pembicaraan dengan AS terkait negosiasi tarif.

"Ini tentu tujuannya adalah supaya pada akhirnya akan ada sebuah solusi yang bisa bersifat menyeluruh, sehingga akan menimbulkan kepastian dunia. Karena ketidakpastian dunia telah menyebabkan proyeksi perekonomian global yang melemah, itu tentu akan merugikan seluruh negara-negara di dunia," jelasnya.

Dia menambahkan, pertemuan itu juga menjadi ajang negara-negara untuk melakukan forum atau pertemuan guna menurunkan ketegangan serta mencapai berbagai pemahaman bersama. Hal tersebut agar perekonomian dunia dapat terus terjaga dan memunculkan risiko pelemahan ekonomi atau bahkan resesi.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Lagkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Sri Mulyani menuturkan bahwa, reformasi itu ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif.

Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

“Perbaikan administrasi perbaikan dan kepabianan dari mulai pemeriksaan pajak restitusi pajak perizinan ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban.Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah,” ucapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas PPh impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen.

Sehingga, kata Sri Mulyani berarti ada pengurangan beban sebesar 2 persen lagi. Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari Amerika Serikat yang termasuk dalam skema most favored nation.

Dia menjabarkan bahwa tarif yang semula 5–10 persen akan diturunkan menjadi 0–5 persen. Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

“Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika akan coba kami lakukan,” ucapnya.

Penyesuaian Bea Keluar CPO

Adapun untuk produk minyak kelapa sawit (CPO), Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian bea keluar. Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak pengurangan beban hingga 5 persen.

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa Pemerintah juga akan mempercepat penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard hanya dalam waktu 15 hari. Hal ini merupakan respons atas permintaan dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian.

“Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden ini adalah waktu yang tepat untuk kontraksi dan reform yang lebih ambisius,” pungkas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akan melakukan reformasi perpajakan secara besar-besaran imbas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Lagkah reformasi besar-besaran ini mencakup bidang perpajakan, bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Sri Mulyani menuturkan bahwa, reformasi itu ditujukan untuk meringankan beban dunia usaha dan meningkatkan daya saing nasional. Maka, reformasi kali ini dilakukan secara lebih ambisius, baik dari sisi administrasi maupun penyesuaian tarif.

Hal ini disampaikannya di depan jajaran investor, ekonom, hingga pelaku usaha lintas sektor di Ruang Assembly Hall, Lantai 9. Menara Mandiri Sudirman, Jl. Jenderal Sudirman No. 54-55, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

“Perbaikan administrasi perbaikan dan kepabianan dari mulai pemeriksaan pajak restitusi pajak perizinan ini equivalent mengurangi tarif hingga 2% sendiri,” ujarnya dalam forum itu.

Dia melanjutkan bahwa pemerintah mencatat, tarif yang dikenakan terhadap pelaku usaha dapat mencapai 32 persen. Namun, dengan berbagai langkah reformasi yang disiapkan, beban itu dapat ditekan secara signifikan.

“Jadi ini adalah reform yang bisa kita lakukan di pajak bea cukai hanya dari sisi administratif penyederhanaan akan mengurangi beban.Jadi kalau tadi dunia usaha akan kena 32%ini bisa dengan berbagai reform 2% lebih rendah,” ucapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan, kebijakan perpajakan atas PPh impor akan disesuaikan untuk produk-produk tertentu. Tarif yang semula 2,5 persen akan diturunkan menjadi 0,5 persen.

Sehingga, kata Sri Mulyani berarti ada pengurangan beban sebesar 2 persen lagi. Selain itu, penyesuaian tarif juga akan dilakukan terhadap produk impor dari Amerika Serikat yang termasuk dalam skema most favored nation.

Dia menjabarkan bahwa tarif yang semula 5–10 persen akan diturunkan menjadi 0–5 persen. Kebijakan ini berpotensi menurunkan beban tarif hingga 5 persen.

“Jadi anything yang bisa mengurangi tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika akan coba kami lakukan,” ucapnya.

Penyesuaian Bea Keluar CPO

Adapun untuk produk minyak kelapa sawit (CPO), Sri Mulyani menyebutkan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian bea keluar. Kebijakan ini diperkirakan memberikan dampak pengurangan beban hingga 5 persen.

Tak hanya itu, dia menekankan bahwa Pemerintah juga akan mempercepat penerapan bea masuk anti-dumping dan safeguard hanya dalam waktu 15 hari. Hal ini merupakan respons atas permintaan dari Kementerian Perdagangan dan Kemenko Perekonomian.

“Jadi kami akan terus melakukan reform terutama di bidang pajak bea dan cukai dan prosedur supaya ini betul-betul mengurangi beban sesuai dengan penekanan Bapak Presiden ini adalah waktu yang tepat untuk kontraksi dan reform yang lebih ambisius,” pungkas Sri Mulyani.

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik FINE Institute

SRI Mulyani Indrawati telah menjadi figur utama dalam pengelolaan keuangan negara selama bertahun-tahun. Kiprahnya sebagai Menteri Keuangan diakui secara internasional, bahkan ia meraih gelar Best Finance Minister in Asia-Pacific selama tiga tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diberikan oleh FinanceAsia dengan mempertimbangkan indikator seperti stabilitas makroekonomi dan defisit APBN yang terkendali.

Namun, penghargaan ini tidak serta-merta mencerminkan keberhasilan dalam semua aspek pengelolaan fiskal. Beberapa indikator utama menunjukkan bahwa masih ada tantangan besar yang belum teratasi, terutama dalam optimalisasi penerimaan pajak , efektivitas belanja negara, serta penguatan fundamental ekonomi untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

Meskipun pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi, hal ini belum cukup untuk menjamin peningkatan kesejahteraan secara merata. Tanpa reformasi fiskal yang lebih mendalam dan strategi yang lebih efektif, Indonesia berisiko mengalami stagnasi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja Menteri Keuangan menjadi hal yang sangat penting.

Tax Ratio Tertinggal

Salah satu tantangan utama dalam kebijakan fiskal Indonesia adalah rendahnya tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tax ratio mencerminkan seberapa besar kontribusi pajak terhadap perekonomian suatu negara, yang menjadi salah satu indikator kapasitas pemerintah dalam membiayai pembangunan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia mengalami stagnasi. Pada 2021, angkanya hanya 9,11%, lalu meningkat menjadi 10,38% pada 2022. Namun, pada 2023 justru turun sedikit menjadi 10,31%, dan di 2024 kembali turun ke 10,08%.
Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, capaian ini masih jauh tertinggal. Thailand memiliki tax ratio berkisar 14%-16%, Malaysia 12%-15%, dan Vietnam mencapai 18%-20%. Negara-negara dengan tax ratio yang lebih tinggi memiliki kapasitas fiskal lebih besar untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program sosial lainnya. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi keterbatasan fiskal yang menyebabkan pembangunan berjalan lebih lambat dan tidak merata.

Rendahnya tax ratio ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak masih belum cukup efektif. Ini juga menandakan adanya potensi pajak yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor formal maupun informal. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, Indonesia akan semakin sulit untuk bersaing dengan negara-negara tetangga dalam hal pembangunan ekonomi.

Setengah Hati

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya melalui reformasi sistem perpajakan. Namun, hasilnya masih belum optimal karena reformasi yang dilakukan cenderung setengah hati.

Salah satu isu utama dalam reformasi pajak adalah status Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang masih berada di bawah Kementerian Keuangan . Padahal, di banyak negara lain, otoritas pajak berdiri sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Model ini memungkinkan lembaga pajak bekerja lebih fleksibel dan efisien dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperluas basis pajak.

Namun, Sri Mulyani enggan melepaskan DJP dari Kementerian Keuangan, yang menyebabkan reformasi perpajakan berjalan lambat. Ketergantungan terhadap sistem birokrasi yang panjang membuat kebijakan pajak sering kali tidak dapat diterapkan dengan cepat dan efektif.

Selain itu, penerapan sistem Coretax yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perpajakan justru menimbulkan banyak kendala. Gangguan teknis dalam sistem ini menyebabkan banyak pelaku usaha kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga berdampak pada anjloknya penerimaan negara.

Pada dua bulan pertama 2025, penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 30% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Jika gangguan dalam sistem ini tidak segera diselesaikan, maka stabilitas fiskal akan semakin terganggu dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional.

Defisit Lebih Awal

Defisit APBN merupakan kondisi ketika belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara. Biasanya, defisit terjadi pada pertengahan atau akhir tahun, ketika kebutuhan belanja meningkat. Namun, pada 2025, defisit APBN sudah terjadi sejak awal tahun, menunjukkan adanya tekanan besar pada kondisi fiskal.

Hingga 28 Februari 2025, defisit APBN telah mencapai Rp31,2 triliun atau sekitar 0,13% dari PDB. Ini adalah pertama kalinya sejak 2021 APBN mengalami defisit sejak awal tahun.

Pemerintah menyebut bahwa defisit ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel. Namun, faktor lain yang turut berkontribusi adalah kebijakan restitusi pajak yang besar serta masalah dalam penerapan Coretax.

Ketergantungan terhadap penerimaan dari komoditas yang fluktuatif membuat keuangan negara sangat rentan terhadap dinamika pasar global. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah strategis untuk memperluas sumber penerimaan pajak dan mengoptimalkan belanja negara, maka kondisi ini dapat semakin memburuk dalam beberapa tahun ke depan.

Belanja Belum Maksimal

Salah satu tujuan utama dari pengelolaan APBN adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, meskipun anggaran belanja negara terus meningkat, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat masih belum optimal.

Beberapa permasalahan utama dalam belanja negara antara lain adalah pertama, ketimpangan alokasi anggaran. Sebagian besar anggaran masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional birokrasi, sementara anggaran untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial masih terbatas.

Kedua, Inefisiensi proyek pemerintah. Banyak proyek infrastruktur yang berjalan lambat atau tidak tepat sasaran, sehingga tidak memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Ketiga, Minimnya pengawasan dan transparansi. Masih terdapat banyak kasus penyalahgunaan anggaran dan kebocoran dalam pengelolaan dana negara.

Jika pemerintah ingin memastikan bahwa belanja negara benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat, maka diperlukan reformasi dalam pengelolaan anggaran. Pengalokasian anggaran harus lebih transparan, efisien, dan fokus pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Fiskal

Sri Mulyani memang dikenal sebagai teknokrat yang memiliki rekam jejak mengesankan dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, tantangan fiskal yang dihadapi Indonesia saat ini membutuhkan pendekatan baru yang lebih inovatif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Reformasi perpajakan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk mempertimbangkan independensi DJP, memperbaiki sistem administrasi pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, belanja negara harus lebih difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Jika kebijakan fiskal yang diterapkan saat ini tidak mampu menjawab tantangan yang ada, maka evaluasi terhadap strategi pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas. Indonesia tidak bisa terus berjalan dengan pola kebijakan yang sama jika ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.



Langkah konkret dan keberanian dalam melakukan reformasi adalah kunci untuk memastikan stabilitas fiskal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.

Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.

Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tak ada keberatan atau penolakan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto,.

Menurutnya, semua K/L telah sepakat untuk melakukan penghematan dan satu komando untuk menjalankan Inpres tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025 itu demi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 hingga Rp306,69 triliun.

"Ndak ada [K/L] yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, enggak ada teman teman K/L merasa dikurangi [anggaran] karena ini semangatnya kita bersama-sama,” ujarnya kepada wartawan di Pangkalan Halim Perdanakusuma, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mengamini bahwa Presiden Prabowo memang meminta agar masing-masing anggaran belanja di K/L ditinjau kembali sebesar Rp256,1 triliun dan dana Transfer ke Daerah (TKD) Rp50,59 triliun.

Bahkan, kata Prasetyo meskipun tanpa aturan yang berlaku setelah dikeluarkan pada 22 Januari 2025 itu. Kepala Negara sudah berkali-kali menekankan pemerintah harus melakukan penghematan termasuk mempertajam efektivitas belanja negara guna pengeluaran yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Saya pikir sebagaimana Pak Presiden tekankan kita perlu kencangkan ikat pinggang dan penghematan, kita perlu lebih selektif untuk memiliki kegiatan yang produktif dan memiliki dampak langsung," imbuhnya.

Dia mengaku bahwa Presiden Ke-8 RI itu sering mengingatkan agar anggaran-anggaran yang kurang efektif seperti kunjungan kerja, seminar, perjalanan dinas ataupun studi banding dikurangi. Lantaran berpotensi menghemat puluhan triliun.

Kendati demikian, Prasetyo menegaskan model penghematan yang Prabowo pilih merupakan skema automatic adjustment, yakni penyesuaian anggaran sehingga beberapa biaya akan ditandai atau diblokir sebagai dana cadangan.

"Kira-kira memang maknanya sama kan ya. Jadi memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," pungkas Prasetyo Hadi.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim ekonomi Pancasila adalah gabungan dari yang terbaik.

Ia mengatakan ada beberapa filosofi negara yang bermuara pada paham ekonomi. Khusus paham yang dipakai Indonesia diklaim adalah kombinasi dari kapitalisme dan planned economy.

"Dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita, ekonomi Pancasila," ujarnya dalam Pengarahan Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12).

"Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas (atau) kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, planned economy. Itu (ekonomi) Pancasila, antara pasar bebas dan ekonomi yang direncanakan," tambahnya.

Sang Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pendiri-pendiri bangsa menganut perekonomian Indonesia yang disusun atas dasar kekeluargaan.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan pemerintah bukan hanya wasit dalam paham ekonomi Pancasila. Ia menyebut pemerintahan yang dipilih rakyat itu harus bertanggung jawab kepada para pemilihnya.

"Harus jadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pelopor, pengelola, me-manage ekonomi, menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia," pesan Prabowo.

"Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100 persen, tetapi asas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan," tuturnya.

Prabowo lantas meminta kebesaran jiwa dari jajaran anak buahnya. Ia menekankan ada prioritas Indonesia beberapa tahun ke depan, termasuk dalam urusan ekonomi.

Ia memberi sinyal ada sejumlah kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang bakal mendapatkan anggaran kecil.

"Mungkin K/L sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan, saat ini, nanti kita lihat perkembangannya. Jangan ganggu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) terus, karena menteri keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," katanya.

"Waktu saya menteri pertahanan, selalu saya dibatasi oleh menteri keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin (menhan). Kalau dia merasa dibatasi oleh menteri keuangan, nanti menkeu mengatakan, 'Ini perintah presiden'," sambung Prabowo disambut gelak tawa.

Sang Kepala Negara mengatakan dirinya mesti memikirkan prioritas negara. Ia mengakui pertahanan memang penting, tapi ada hal lain yang lebih mendesak.

"Anak-anak harus makan, guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah dinas yang layak. Tidak boleh ada hakim yang ngontrak," beber Prabowo.

"Menteri Perumahan (Maruarar Sirait) ngangguk-ngangguk, terima kasih menteri perumahan. Tambah rambut putih aku lihat kau itu, baru dua bulan (menjabat), tapi masih senyum. Saya terima kasih," imbuhnya berkelakar kepada Ara.

Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan....

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan berupaya mencapai target pendapatan negara tahun 2025 sebesar Rp3.005,1 triliun, di antaranya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Hal itu disampaikan Menkeu usai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2025 serta peluncuran katalog elektronik versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Selasa.

“Untuk pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, kita akan melakukan dengan terus melaksanakan reformasi perpajakan, pajak dan biaya cukai, dengan terus menyusun program termasuk dalam hal ini menggunakan teknologi digital,” ujar Menkeu.

Dia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga terus menyampaikan bahwa kebocoran penerimaan negara terutama dari tindakan-tindakan ilegal akan terus menjadi pusat perhatian, dan juga dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasi dari perpajakan.

“Kita juga mengikuti bahwa di dalam suasana global terjadi persaingan global taxation yang harus kita waspadai. Sehingga kita juga harus terus menjaga agar basis perpajakan Indonesia tidak mengalami erosi dari praktik-praktik perpajakan global yang memfasilitasi terjadinya tax evasion dan tax avoidance," ujarnya pula.

"Untuk program Coretax dengan pemanfaatan teknologi digital dan juga program CEISA dibiayai cukai akan terus disempurnakan,” katanya lagi.

Selain itu, ujar dia pula, pemerintah juga akan melakukan joint program serta penegakan hukum seperti yang seringkali telah disampaikan oleh Presiden.

Menkeu menyampaikan APBN 2025 dirancang dengan defisit Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dalam kondisi global yang terus dinamis, kata dia lagi, pembiayaan defisit akan dilakukan secara hati-hati dengan terus meningkatkan kredibilitas, sustainabilitas, dan kesehatan APBN, sehingga biaya dari defisit dapat terus ditekan.

“Kami juga akan terus menggunakan pembiayaan termasuk di dalamnya dalam rangka penguatan dari Sovereign Wealth Fund dan peranan dari BUMN,” ujarnya lagi.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sangat baik. Nasaruddin meyakini kegiatan itu dapat menyamakan visi dalam kabinet.

"Ya alhamdulillah saya kira ini suatu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi, dan memudahkan misi itu terwujud karena kita perlu gerakan kebersamaan, dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," kata Nasaruddin seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Senada, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku senang mengikuti kegiatan retreat. Ia menyebut kebersamaan dapat mewujudkan kabinet yang kompak.

"Kita dua hari ini sungguh luar biasa kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya terus satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama, makan bersama, berkegiatan bersama, mendengarkan arahan bersama," ujarnya.

"Luar biasa saya melihat teman-teman kabinet sangat senang, sangat gembira banyak mendapatkan ilmu baru dan terutama kekompakan," lanjut Prasetyo.

Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: Dok. YouTube Setpres)

Diketahui, retreat hari kedua ini dimulai dengan olahraga dan latihan baris-berbaris. Semua anggota Kabinet Merah Putih masih kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad).

Usai makan pagi, ada sejumlah pembekalan dari narasumber yang berbeda. Narasumber yang akan mengisi materi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Simak Video Serba-serbi Retret Menteri di Magelang: Naik Hercules-Pakai Baju Loreng

[Gambas:Video 20detik]

(eva/taa)