Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai kegiatan retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, sangat baik. Nasaruddin meyakini kegiatan itu dapat menyamakan visi dalam kabinet.

"Ya alhamdulillah saya kira ini suatu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi, dan memudahkan misi itu terwujud karena kita perlu gerakan kebersamaan, dimulai dari gerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani," kata Nasaruddin seperti dilihat di YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (26/10/2024).

Senada, Mensesneg Prasetyo Hadi mengaku senang mengikuti kegiatan retreat. Ia menyebut kebersamaan dapat mewujudkan kabinet yang kompak.

"Kita dua hari ini sungguh luar biasa kekompakan dari seluruh anggota Kabinet Merah Putih, semangatnya terus satu sama lain saling mengingatkan, berangkat bersama, makan bersama, berkegiatan bersama, mendengarkan arahan bersama," ujarnya.

"Luar biasa saya melihat teman-teman kabinet sangat senang, sangat gembira banyak mendapatkan ilmu baru dan terutama kekompakan," lanjut Prasetyo.

Mensesneg Prasetyo Hadi. (Foto: Dok. YouTube Setpres)

Diketahui, retreat hari kedua ini dimulai dengan olahraga dan latihan baris-berbaris. Semua anggota Kabinet Merah Putih masih kompak mengenakan seragam komponen cadangan (komcad).

Usai makan pagi, ada sejumlah pembekalan dari narasumber yang berbeda. Narasumber yang akan mengisi materi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Simak Video Serba-serbi Retret Menteri di Magelang: Naik Hercules-Pakai Baju Loreng

[Gambas:Video 20detik]

Tanggal 7 September merupakan peringatan Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Penetapan hari ini berkaitan dengan peristiwa wafatnya aktivis HAM Indonesia, Munir.

Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional bertujuan untuk memperjuangkan perlindungan HAM bagi pembela hak asasi manusia. Dilansir situs Komnas HAM, pembela HAM atau yang disebut Human Rights Defender sampai saat ini masih sering mengalami berbagai kekerasan dan kriminalisasi.

Berikut serba-serbi Hari Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional.

Asal-usul Hari Perlindungan Pembela HAM

Pada 7 September 2021, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam sidang paripurna menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional. Di tanggal yang sama, Komnas HAM dalam sidang paripurna juga mengesahkan Standar Norma Pengaturan (SNP) tentang Pembela HAM.

"Kami sudah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan ini menjadi hari nasional," kata Komisioner Mediasi Komnas HAM, Hairansyah, Selasa (7/9/2021).

Menurut Komnas HAM, keberadaan pembela HAM sangat penting dalam pemajuan, pelindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM. Semangat dan ide perlindungan pembela HAM harus tetap dijaga dan dirawat agar keadilan dan kesejahteraan berbasis HAM terwujud di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan oleh Komnas HAM bersama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Konferensi Pers Peringatan Hari Perlindungan Pembela HAM Indonesia pada Selasa, 7 September 2021.

Pembela HAM dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sudah secara nyata berpartisipasi dan berkontribusi terhadap pemajuan HAM. Oleh karena itu, harus ada perlindungan dan pemulihan bagi para pembela HAM.

"Para pembela HAM berkontribusi dalam bentuk pendampingan korban, pemberdayaan dan pengorganisasian komunitas, peningkatan kesadaran publik dan kampanye HAM, peliputan, pemantauan dan dokumentasi berbagai macam peristiwa pelanggaran HAM, perlindungan saksi atau korban pelanggaran HAM, bahkan melakukan perubahan hukum dan kebijakan, serta berbagai bentuk kontribusi pemajuan HAM yang lainnya," lanjut Hairansyah.

Berikut beberapa rekomendasi dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK yang mendesak perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif bagi para pembela HAM.

• DPR RI untuk segera melakukan perubahan berbagai kebijakan dalam berbagai bentuk yang berpotensi menjadi ancaman bagi kerja-kerja yang dilakukan oleh pembela HAM (UU ITE/UU Minerba/UU Cipta Kerja), serta merevisi UU HAM yang memperkuat peran dan fungsi lembaga negara independen untuk mendorong ruang perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif terhadap pembela HAM dan perempuan pembela HAM;
• Kementerian LHK untuk segera menetapkan permen anti SLAP terkait dengan implementasi Pasal 66 Undang-Undang Lingkungan Hidup;
• Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk turut membangun sistem perlindungan melalui rumah-rumah aman bagi PPHAM yang mengalami kekerasan/serangan;
• Aparat Penegak Hukum untuk memperhatikan penerapan Pasal 10 UU No 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta mensosialisasikan Pasal tersebut secara masif terutama kepada Aparat Penegak Hukum dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia. Selain itu menggunakan mekanisme berbasis HAM dalam penanganan kasus Pembela HAM dan tidak mudah menerapkan pemidanaan untuk mengkriminalisasi mereka;
• Media (offline dan online) untuk lebih intensif dalam mempublikasikan persoalan Pembela HAM demi memperkuat pemahaman publik.

Simak juga Video 'Komnas HAM: 7 September Jadi Hari Perlindungan Pembela HAM':

[Gambas:Video 20detik]