Kom13

Program PTSL 2025 Akan Bergulir, Kantor BPN Ngawi dan Penegak Hukum Gencarkan Sosialisasi

NGAWI, iNewsNgawi.id - Sebagai langkah awal untuk mensukseskan program strategis nasional dalam bidang pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi telah melaksanakan kegiatan penyuluhan ( sosialisasi ) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2025 di Desa Dampit, Kecamatan Bringin, (29/4) lalu.

Sosialisasi yang langsung disampaikan oleh perwakilan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ngawi ini, dilakukan di balai desa setempat dihadapan puluhan warga yang berniat mensertifikatkan tanahnya.

Pentingnya PTSL sebagai program yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, menjadi topik utama dalam sosialisasi tersebut.

"Kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat secara gratis, cepat, dan transparan, adalah peran penting dari program PTSL ini," kata Muhammad Nurwathoni, narasumber BPN dalam pertemuan yang juga dihadiri perangkat desa itu, kepada iNewsNgawi.id, (8/5).

Guna menjamin kelancaran serta menghindari potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan PTSL, kegiatan ini juga melibatkan pihak Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan kedua institusi penegak hukum ini menjadi bentuk sinergi antar lembaga demi memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Agar tidak terjadi permasalahan hukum saat pelaksanaan kami juga menghadirkan pihak kepolisian dan kejaksaan, demi masyarakat lebih mengetahui sinergi kami dengan pihak penegak hukum," papar Nurwathoni.

Sementara itu, warga desa Dampit menyambut antusias kegiatan ini, mengingat program PTSL menjadi solusi nyata terhadap banyaknya tanah yang belum memiliki sertifikat.

Dengan adanya penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami prosedur dan pentingnya legalitas tanah, sekaligus aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan PTSL.

Kegiatan ini menjadi langkah awal dari rangkaian proses PTSL Tahun 2025 di wilayah Kabupaten Ngawi, dengan harapan dapat mencapai target sertifikasi tanah yang lebih luas dan merata.

Editor : Asfi Manar

Anggota DPR Semprot Usulan Vasektomi Syarat Bansos di Jabar: Cacat Etika!

Jakarta -

Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh, menyoroti usulan prosedur vasektomi untuk syarat penerima bantuan sosial (Bansos) di Jawa Barat. Pangeran menilai kebijakan itu bertentangan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

"Bansos adalah hak konstitusional warga negara yang tidak boleh dikaitkan dengan prosedur medis yang bersifat pribadi dan permanen. Usulan tersebut tidak hanya cacat secara etika, tetapi juga menabrak prinsip-prinsip hukum dan kemanusiaan," kata Pangeran Khairul Saleh dalam keterangannya, Selasa (6/5/2025).

Pangeran menilai meski vasektomi secara medis dapat mengendalikan angka kelahiran, tetapi hal tersebut haruslah pilihan pribadi yang tidak bisa dipaksakan. Ia menyebut usulan itu bertentangan dengan prinsip HAM.

"Terlebih jika vasektomi dikaitkan dengan pemenuhan hak dasar seperti bansos. Usulan seperti ini jelas melanggar HAM, karena memaksa seseorang untuk menjalani prosedur medis yang bersifat pribadi sebagai prasyarat memperoleh hak dasar," katanya.

Pangeran mengingatkan pada masa Orde Baru, program KB pernah dijalankan dengan tekanan administratif dan minim partisipasi publik. Pada akhirnya, katanya, kebijakan tersebut hanya menimbulkan trauma sosial jangka panjang.

"Saya khawatir hal serupa bisa terulang jika pendekatan seperti ini kembali digunakan tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak individu. Menjadikan kepesertaan KB sebagai syarat bagi masyarakat miskin mendapat bantuan dari Pemerintah juga terkesan diskriminatif," ucap Pangeran.

Politikus PAN ini juga mengkritisi program-program kedisiplinan berbasis militer yang mulai dijalankan di wilayah Jabar. Ia mengatakan langkah tersebut bertentangan dengan Konvensi Hak Anak dan prinsip pendidikan yang humanis.

"Anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang mendukung perkembangan mental dan fisik secara utuh, bukan ditanamkan doktrin kekerasan atau kedisiplinan ekstrem," tutur Pangeran.

"Kebijakan militerisasi siswa sekolah melanggar hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Artinya mengirimkan siswa ke barak militer itu juga melanggar HAM," sambungnya.

Pangeran mendorong kebijakan daerah yang menyangkut moral dan masa depan masyarakat dikaji ulang dengan melibatkan sejumlah tokoh hingga anggota legislatif. Pangeran meminta Pemda tak hanya menitikberatkan pada unsur populis semata.

"Negara tidak boleh memperlakukan rakyatnya sebagai objek eksperimen kebijakan," kata Pangeran.

"Semestinya Pemda membina karakter generasi muda melalui pendekatan pendidikan humanis, bukan dengan model yang cenderung represif dan mengarah pada militerisme. Anak-anak bukan objek eksperimen kebijakan yang tidak berbasis kajian," imbuhnya.

(dwr/gbr)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mewacanakan tindakan vasektomi sebagai syarat mendapat bantuan sosial (bansos).

Menurutnya, vasektomi tidak bertentantangan dengan fatwa haram MUI. Ia menilai wacana tersebut adalah bagian dari menyukseskan program nasional dari Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

"Dan saya sendiri kan bisa dilihat tayangan-tayangan YouTube saya sejak dulu anggota DPR saya menemukan orang yang anaknya banyak saya bantu kemudian karena anaknya sudah banyak banget boleh deh kamu ikutin program vasektomi. Pinsip dasar orang yang keluarga anaknya sudah banyak menerima bantuan sosial tidak akan punya implikasi apapun bagi kehidupan," katanya Sabtu (3/5/2025).

Lantas bagaimana sebenarnya hukum melakukan vasektomi dalam Islam menurut MUI?

Hukum Vasektomi Menurut MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa haram mengenai tindakan vasektomi untuk pria.

Saat itu ulama mengeluarkan tiga kali fatwa pada 1977, 1983 dan 2009 yang semuanya menyatakan haram.

Tetapi di tahun 2012, MUI kembali mengeluarkan fatwa dengan adanya pengecualian bisa dilakukan vasektomi, di antaranya memiliki anak minimal dua, usia minimal 35 tahun, anak terkecil berusia minimal lima tahun, dan mendapatkan persetujuan pasangan (istri). Lalu, seseorang juga harus lolos pemeriksaan tim medis.

Melansir situs resmi MUI, Komisi Fatwa MUI menyatakan bahwa vasektomi haram jika dilakukan untuk tujuan pemandulan permanen.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni'am Sholeh menyampaikan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang berlangsung di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat pada 2012.

“Kondisi saat ini, vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i seperti sakit dan sejenisnya,” ungkapnya dikutip Senin (5/5/2025).

Dia menyampaikan, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukum vasektomi adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu yang memenuhi lima syarat ketat, sesuai hasil Ijtima Ulama tersebut.

Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa di dalam forum tersebut para fakih Islam mengambil keputusan berdasarkan pada pertimbangan syariat Islam, perkembangan medis, serta kaidah-kaidah ushul fikih terkait metode kontrasepsi yang dikenal sebagai medis operasi pria (MOP).

"Vasektomi secara prinsip adalah tindakan yang mengarah pada pemandulan, dan dalam pandangan syariat, hal itu dilarang. Namun, dengan perkembangan teknologi yang memungkinkan rekanalisasi (penyambungan kembali saluran sperma) maka hukum bisa menjadi berbeda dengan syarat-syarat tertentu," kata ulama yang akrab disapa Kiai AMA tersebut, Rabu (30/4/2025).

Kelima syarat itu yang pertama adalah vasektomi dilakukan untuk tujuan yang tidak menyalahi syariat Islam. Kedua, vasektomi tidak menyebabkan kemandulan permanen.

“Ketiga, ada jaminan medis bahwa rekanalisasi bisa dilakukan dan fungsi reproduksi pulih seperti semula. Keempat, tidak menimbulkan mudharat bagi pelakunya. Kelima, vasektomi tidak dimasukkan ke dalam program kontrasepsi mantap,” ujar dia.

Kiai AMA menegaskan hukum keharaman vasektomi tetap berlaku hingga kini. Sebab, rekanalisasi tidak 100 persen menjamin kembali normalnya saluran sperma.

"Karena hingga hari ini rekanalisasi masih susah dan tidak menjamin pengembalian fungsi seperti semula," tegasnya.

Hukum Vasektomi Menurut NU

Mengutip dari NU Online, Imam Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj menjelaskan bahwa penggunaan obat-obatan atau tindakan yang bisa mencegah kehamilan tidak diperbolehkan hingga dijatuhi hukuman haram.

Kemudian menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya, Hasyiyah Al-Bajuri ‘ala Fathil Qarib, haram hukumnya memberhentikan kehamilan secara permanen.

Namun mencegah kehamilan hukumnya makruh, apabila ingin menjaga jarak kelahiran anak

وكذلك استعمال المرأة الشيء الذي يبطىء الحبل او يقطعه من اصله فيكره فى الاول و يحرم في الثاني

Artinya: Penggunaan sesuatu atau obat-obatan pada wanita yang bertujuan untuk memperlambat kehamilan atau memutuskannya secara permanen, maka dalam kasus yang pertama dimakruhkan dan haram hukumnya untuk kasus yang kedua (Ibrahim Al-Bajuri, Hasyiyah Al-Bajuri, [Beirut, Darul Fikr, t.t] halaman 95).

Soal Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Mensos Minta Aspek Agama-HAM Dipertimbangkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menilai, usul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos) harus dipertimbangkan dengan matang.

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa ada aspek agama hingga hak asasi manusia (HAM) sebelum menetapkan vasektomi sebagai syarat untuk menerima bansos.

“Saya lihat idenya juga hanya pernyataan gitu aja. Mestinya harus dilandasi dengan dasar-dasar, sudut pandangnya,” kata Gus Ipul kepada Kompas.com, Sabtu (3/5/2025).

“Dari sudut pandang agama, sudut pandang HAM, dan dari sudut pandang manfaatnya. Sudut-sudut pandangnya kan banyak dan harus dipertimbangkan ya,” imbuh dia.

Menurut Gus Ipul, kebijakan sosial semacam itu tidak bisa diberlakukan dengan cara memaksa, karena menyentuh ranah hak asasi dan sensitivitas budaya serta agama.

Ia berpandangan, vasektomi semestinya cukup hanya menjadi imbauan, bukan syarat yang memaksa.

“Kalau maksa, ya enggak boleh. Itu hanya imbauan sifatnya. Saya lihatnya baru sebatas gagasan saja,” kata Gus Ipu.

Gus Ipul menambahkan bahwa program bantuan sosial selama ini diberikan dalam kerangka perlindungan dan jaminan sosial untuk meningkatkan daya hidup kelompok rentan.

Setiap bantuan juga sudah memiliki kriteria dan penggunaannya ditentukan, seperti untuk ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

“Program keluarga berencana (KB) itu sendiri kan sudah lama berjalan, dan itu pun hanya berupa imbauan. Tidak ada unsur paksaan,” tegasnya.

Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram terhadap pemaksaan vasektomi sebagai syarat tertentu, yang menjadikannya semakin kompleks jika diterapkan dalam kebijakan publik seperti bansos.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program KB, termasuk vasektomi, sebagai syarat utama.

Ia menilai langkah itu bisa mengendalikan laju kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah menjadi lebih adil.

Dedi menilai, kebijakan ini merupakan solusi atas fenomena banyaknya keluarga prasejahtera yang melahirkan melalui operasi caesar dengan biaya sekitar Rp 25 juta per tindakan.

"Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga," kata Dedi, Selasa (29/4/2025).

Tanggapi Usulan Dedi Mulyadi, Komnas HAM: Vasektomi Baiknya Tak Dipertukarkan dengan Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Merespons usulan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut bahwa kewajiban vasektomi tidak bisa dipertukarkan dengan bantuan sosial (bansos) atau yang lainnya.

Sebab, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigito mengatakan bahwa vasektomi adalah bagian dari hak asasi. Oleh karenanya, jika diwajibkan atau dipaksakan oleh pemerintahan maka berpotensi melanggar hak privasi.

"Itu juga privasi ya, vasektomi apa yang dilakukan terhadap tubuh itu bagian dari hak asasi. Jadi, sebaiknya tidak dipertukarkan dengan bantuan sosial atau hal-hal lain gitu," ujar Atnike saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

Atnike menjelaskan, jangankan untuk syarat penerima bantuan sosial. Penghukuman pelanggar pidana pun tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman yang bersifat melanggar hak privasi.

"Penghukuman saja enggak boleh, pidana dengan penghukuman badan yang seperti itu tuh sebetulnya bagian yang ditentang di dalam diskursus hak asasi," katanya.

"Apalagi itu dipertukarkan dengan bantuan sosial atau itu otoritas tubuh ya. Pemaksaan KB (Keluarga Berencana) saja itu kan pelanggaran HAM,” ujar Atnike lagi.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi mengusulkan syarat kepesertaan KB untuk masyarakat yang ingin menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat termasuk beasiswa dan bansos lainnya.

Tak hanya itu, Dedi Mulyadi menjanjikan insentif sebesar Rp 500.000 bagi pria atau kepala keluarga yang bersedia melakukan vasektomi.

Usulan tersebut dipertimbangan agar pemberian pemerintah, termasuk provinsi, jadi lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja. Bantuan pemerintah tersebut bisa mulai dari bantuan kesehatan, kelahiran, hinggan bantuan lainnya.

“Seluruh bantuan pemerintah nanti akan diintegrasikan dengan KB. Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tapi negara menjamin keluarga itu-itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Bandung pada 28 April 2025.

Menurut Dedi, tanpa adanya kebijakan yang tegas, dana bantuan nantinya semakin terkonsentrasi pada segelintir keluarga saja dan berpotensi menciptakan ketimpangan dalam distribusi bantuan sosial.

Sementara itu, usulan vasektomi muncul karena banyaknya keluarga prasejahtera yang mengeluhkan biaya melahirkan melalui operasi sesar yang bisa mencapai Rp 25 juta.

Kemudian, meminta bantuan biaya melahirkan tersebut kepada pemerintah provinsi.

Dalam pandangan Dedi, uang untuk biaya operasi sesar tersebut bisa dimanfaatkan untuk membangun rumah.

"Uang segitu bisa untuk bangun rumah kan. Makanya, berhentilah bikin anak kalau tidak sanggup menafkahi dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi.

Selain itu, Dedi menyebut, anjuran vasektomi itu juga untuk menurunkan angka kemiskinan.

“Untuk itu, (vasektomi) ya agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung orang miskin,” kata Dedi saat ditemui di Balai Kota Depok pada 29 April 2025.

Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Antara Progresivitas Semu dan Pelanggaran HAM

USULAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mewajibkan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) patut dibaca lebih hati-hati.

Secara konsep, vasektomi dalam pengendalian kelahiran berbasis kesadaran pribadi adalah langkah progresif karena membagi tanggung jawab reproduksi secara lebih adil antara laki-laki dan perempuan, dan memperluas otonomi pria atas pilihan reproduktifnya.

Jika ditelaah, keterlibatan pria dalam program keluarga berencana merupakan hal yang progresif.

Namun, progresivitas ini seketika hancur ketika prinsip kebebasan dan persetujuan sadar (free and informed consent) dikesampingkan.

Ketika vasektomi diwajibkan hanya kepada kelompok masyarakat “kurang mampu” sebagai prasyarat mendapatkan hak atas bantuan sosial, kita tidak lagi berbicara tentang kebijakan progresif — kita berhadapan dengan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip HAM universal.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, dalam Pasal 3, menegaskan hak setiap orang atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan dirinya.

Hak ini diperjelas lebih rinci dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) 1966, khususnya Pasal 7, yang melarang keras segala bentuk perlakuan tidak manusiawi, termasuk intervensi medis paksa tanpa persetujuan bebas dan sadar (free and informed consent).

Vasektomi yang dipaksakan, terlebih kepada kelompok yang secara ekonomi lemah, bertentangan langsung dengan prinsip ini.

Pasal 16 ayat (1) huruf e CEDAW 1979 mengakui bahwa tanggung jawab keluarga berencana harus dibagi adil antara laki-laki dan perempuan, tetapi selalu dalam kerangka kebebasan memilih — bukan pemaksaan administratif.

Di sini, semangat kemajuan berubah menjadi regresi: dari pembebasan menjadi paksaan, dari kesetaraan menjadi kontrol.

Dalam kerangka hukum internasional, batasan terhadap hak asasi manusia memang diperbolehkan dalam kondisi tertentu.

Namun, menurut Prinsip-prinsip Siracusa (1984) — pedoman sah untuk membatasi hak-hak sipil — pembatasan hanya bisa diterapkan jika memenuhi syarat ketat: harus sah, perlu (necessary), proporsional, dan tidak diskriminatif.

Usulan vasektomi wajib ini gagal memenuhi seluruh syarat tersebut. Ini tak perlu, tak proporsional, dan secara terang-terangan diskriminatif terhadap warga “kurang mampu”.

Dalam kerangka HAM, tubuh manusia adalah wilayah otonom yang tidak boleh dipaksa tunduk kepada syarat administratif negara.

Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 menjamin pelindungan atas diri pribadi, termasuk hak untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh sendiri.

Negara boleh mengajak, menawarkan, bahkan memfasilitasi program kesehatan reproduksi; tetapi negara tidak boleh mengkondisikan hak dasar rakyat kepada persetujuan atas intervensi medis tertentu.

Dari perspektif paradigma kritis, tindakan ini memperlihatkan wajah laten dari apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai violence symbolique — kekerasan simbolik yang menormalisasi dominasi terhadap kelompok subordinat.

Tubuh kaum yang “kurang mampu” diperlakukan sebagai objek negosiasi politik, sementara tubuh kelas menengah-atas tetap menikmati kebebasan reproduktif tanpa syarat.

Pendekatan ini mencerminkan penyederhanaan fatal terhadap masalah kemiskinan. Kemiskinan sejatinya bukan sekadar akibat "terlalu banyak anak," melainkan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang: minimnya akses pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketidakadilan sosial, hingga ketimpangan distribusi kekayaan.

Dengan memfokuskan solusi pada "mengendalikan" tubuh rakyat “kurang mampu”, negara sesungguhnya sedang melemparkan beban kegagalannya sendiri kepada korban sistem.

Dalam sudut pandang HAM yang kritis, kebijakan seperti ini menyerempet pada praktik eugenics terselubung — upaya untuk mengatur siapa yang layak atau tidak layak untuk bereproduksi berdasarkan status ekonomi.

Apabila negara mengukur hak-hak dasar rakyatnya berdasarkan ketebalan dompet, maka negara telah melupakan satu prinsip utama demokrasi: bahwa setiap manusia, tanpa memandang status sosialnya, memiliki martabat yang tidak bisa ditawar-tawar.

Maka, dalam kerangka negara hukum dan penghormatan terhadap HAM, vasektomi harus tetap ditempatkan sebagai pilihan sadar yang lahir dari edukasi, bukan sebagai syarat koersif untuk mengakses hak-hak dasar.

Sebab progresivitas sejati tidak lahir dari pemaksaan, melainkan dari perluasan kesadaran dan penghormatan atas kebebasan manusia.

Dalam hal ini, edukasi kepada masyarakat menjadi kunci utama. Edukasi bukan hanya soal menyampaikan informasi medis tentang vasektomi atau metode kontrasepsi lainnya, melainkan membangun kesadaran kritis masyarakat atas hak-hak reproduktif mereka.

Program keluarga berencana yang berlandaskan edukasi bertujuan memperkuat posisi individu sebagai subjek yang berdaulat atas tubuhnya sendiri, bukan sebagai objek kebijakan negara.

Edukasi yang tepat akan menumbuhkan pemahaman bahwa pengaturan kelahiran adalah pilihan personal yang berhubungan dengan kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan kualitas hidup, bukan sekadar angka statistik atau target birokrasi.

Edukasi ini pun harus bebas dari bias kelas, menghormati latar belakang budaya, agama, dan nilai-nilai komunitas, serta memperlakukan setiap orang — baik yang mampu maupun kurang mampu — sebagai warga yang setara dalam martabat.

Pendekatan edukatif pun memperkuat pilar partisipasi dalam hak asasi manusia. Alih-alih sekadar menerima kebijakan dari atas (top-down), masyarakat dilibatkan untuk berpikir, mempertimbangkan, dan membuat keputusan sendiri.

Inilah makna sesungguhnya dari empowerment — memberdayakan rakyat, bukan mengendalikan mereka.

Tanpa edukasi yang adil, negara hanya mereproduksi ketidakadilan lama dalam bentuk baru, yakni menciptakan rakyat yang tunduk, bukan rakyat yang sadar.

Sebaliknya, negara yang menghormati HAM harus menempatkan pendidikan reproduktif sebagai hak, bukan fasilitas tambahan; sebagai bagian integral dari upaya menghapus ketidaksetaraan, bukan sebagai alat untuk memperdalam subordinasi.

Dalam perjalanan membangun bangsa yang adil, menghormati tubuh dan kesadaran warganya adalah fondasi yang tak boleh dikorbankan.

Edukasi yang berbasis HAM, bukan paksaan, adalah jalan satu-satunya untuk mencapai kemajuan yang benar-benar memanusiakan manusia.

Usul Vasektomi Jadi Syarat Bansos: Antara Progresivitas Semu dan Pelanggaran HAM Halaman all