Sidang agenda eksepsi Aipda Robig Zaenudin tersangka penembakan Gamma siswa SMKN 4 Semarang dilaksanakan hari ini. Saat membacakan nota keberatan, penasihat hukum Robig menyebut dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) tidak jelas. Nota keberatan itu juga mengutip ayat surat An Nisa dan Al Maidah dari Al-Qur'an.

Pantauan detikJateng, sidang dimulai pukul 12.40 WIB di Ruang Prof Oemar Seno Adji, Pengadilan Negeri Semarang, Kecamatan Semarang Barat. Terdakwa Robig sudah memasuki ruang sidang 20 menit sebelumnya atau pukul 12.20 WIB.

Dalam sidang itu, tim penasihat hukum Robig yang terdiri dari tujuh orang membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam kasus Robig. Salah satu tim penasihat hukum, Herry Darman menyatakan keberatan atas dakwaan yang disusun JPU karena dinilai tak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur Pasal 143 KUHAP.

"Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan kombinasi di mana surat dakwaan jaksa umum merupakan kombinasi dari dakwaan berbentuk kumulatif dengan alternatif," kata Herry di ruang sidang, Selasa (15/4/2025).

Ia mengatakan, terdakwa atau Robig kesulitan memahami perbuatan hukum yang dituduhkan kepadanya. Dakwaan JPU juga disebut menimbulkan ketidakjelasan atas pasal mana yang benar-benar dikenakan.

Robig sebelumnya didakwa sejumlah pasal berat, yakni Pasal 80 ayat (3) dan ayat (1) UU Perlindungan Anak, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, serta Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

"Jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memenuhi syarat dakwaan kombinasi yang mengakibatkan syarat materiil surat dakwaan tidak terpenuhi. Maka surat dakwaan patut dinyatakan batal demi hukum karena dakwaan kumulatif harus cermat, jelas, lengkap," jelasnya.

Penasihat hukum juga mengkritisi ketidakkonsistenan penggunaan istilah dalam dakwaan seperti 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' yang dinilai menimbulkan makna berbeda dan membingungkan.

"Kata 'dikejar' dan 'kejar-kejaran' mempunyai makna yang berbeda yang berakibat berbeda, itulah arti perbuatan yang menjadikan surat dakwaan tidak mudah dipahami oleh terdakwa sehingga dakwaan dikategorikan sebagai dakwaan yang tidak cermat dan jelas tidak memenuhi syarat materiil dan patut untuk dinyatakan dakwaan batal demi hukum," jelasnya.

Selain itu, penasihat hukum Robig menyoroti dakwaan yang disebut tidak menguraikan secara lengkap peristiwa sebelum penembakan terjadi. Padahal menurutnya rekonstruksi yang telah dilakukan penyidik Polda Jateng 30 Desember 2024 mengungkap adanya pertemuan yang disepakati sekelompok anak untuk melakukan tawuran dengan tangan kosong yang berubah menjadi tawuran bersenjata.

"Tawuran yang dilajukan dengan perjanjian tangan kosong akhirnya menggunakan senjata tajam berupa celurit, cocor bebek warna merah panjang 1,5 meter, dan petasan yang telah dipersiapkan sebelumnya," ungkapnya.

Kemudian penasihat hukum menyebut dakwaan tidak menjelaskan secara rinci situasi di lokasi kejadian. Ia menyebut, ada ancaman terhadap terdakwa saat melepas tembakan.

"Saat melepas tembakan pertama ke atas, terdakwa berteriak 'polisi-polisi' bukan berteriak menyuruh berhenti sebagaimana di dalam surat dakwaan,"ucapnya.

Ia mengatakan surat dakwaan tidak menjelaskan secara rinci peristiwa situasi dan kondisi kejadian apakah terdakwa sedang dalam keadaan terancam yang dapat menghambat unsur pidana. Ia bersikukuh bahwa Gamma dan teman-temannya sempat mengayunkan senjata tajam ke arah Robig.

Dalam eksepsi, disebutkan pula Robig sempat menunjukkan itikad baik setelah kejadian penembakan karena sempat mencari keberadaan korban dan para saksi, melaporkan hal yang dialaminya ke pihak kepolisian Polrestabes Semarang, serta membawa Gamma ke RSUP Dr Kariadi saat menemui Gamma dalam kondisi terluka bersama teman-temannya.

"Gamma Rizkynata Oktafandy bin Andi Prabowo dalam keadaan terluka. Selanjutnya terdakwa membawa mereka semua menuju RSUP Dr. Kariadi Kota Semarang," jelasnya.

Atas hal-hal tersebut, penasihat hukum Robig pun meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Penasihat hukum mengajukan lima poin amar putusan sela.

Pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi nota keberatan melalui penasihat hukum seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum. Ketiga, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan diungkap. Empat, menetapkan pemeriksaan perkara Robig tidak dilanjutkan. Lima, membebankan biaya perkara kepada negara.

"Atau apabila yang mulia Ketua Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya," tuturnya.

Kutip Surat Al-Maidah dan An-Nisa

Penasihat hukum juga mengutip surat An-Nisa ayat 135 di dalam Al-Qur'an yang artinya,

"Jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tuamu dan kerabatmu."

"Selanjutnya mengutip surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya 'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwa. Takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan'," paparnya.

Usai pembacaan eksepsi, JPU meminta waktu satu minggu untuk menanggapi nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum Robig dalam sidang dengan agenda eksepsi hari ini.

Respons Pihak Gamma

Sementara itu, pengacara keluarga Gamma, Zainal Abidin 'Petir' menilai eksepsi Robig tersebut merupakan bentuk upaya mengulur waktu dan tidak berdasar.

"Kaitannya dengan dakwaan itu urusannya jaksa, tapi ketika saya melihat dan mendengarkan eksepsi dari pengacara, saya sih ketawa saja, ini hanya untuk mengulur waktu," jelasnya.

Ia menyebut dalih pembelaan yang menyatakan penembakan dilakukan secara spontan dan tidak disengaja bertolak belakang dengan fakta yang ada.

"Dikatakan terdakwa melakukan pembunuhan tapi karena ketidaksengajaan. Bagaimana bisa bilang ketidaksengajaan?" jelasnya.

"Sepeda motornya saja dihalangi ditaruh di tengah jalan, dihalangkan ke korban kemudian dia berdiri mengeluarkan senjata dan menembak beberapa kali. Kayak gitu kok spontanitas," imbuh dia.

Ia meyakini eksepsi yang diajukan akan ditolak Majelis Hakim. Menurutnya, dakwaan JPU sudah cermat, jelas, dan lengkap.

"Kalau ngomong tidak cermat dan jelas, tidak jadi tersangka dulu dong. Sudah tersangka dan jelas dibawa ke pengadilan, sudah lengkap," ujarnya.

Petir juga sempat menyindir pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tim penasihat hukum Robig. Diketahui, tim penasihat hukum Robig mengutip Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 135 dan Al Maidah ayat 8.

"Sudah menembak, sekarang mengingat ayat suci Al-Qur'an. Sebelum menembak seperti itu, jangan jual-jual ayat suci Al-Qur'an hanya untuk pembelaan diri, tidak baik," tuturnya.

Ayah Gamma Minta Robig Dihukum Mati

Sementara itu, ayah korban, Andi Prabowo, menyatakan keberatannya terkait permintaan Robig bebas dalam eksepsi itu.

"Keenakan orangnya (Robig) kalau dibebaskan, harusnya kan tidak seperti itu. Kalau memang dia bersalah ya harus ditahan, nggak adil," tutur Andi.

Andi pun minta pengadilan untuk memberikan keputusan seadil-adilnya. Ia berharap tersangka penembakan yang menghilangkan nyawa anaknya itu pun bisa dihukum mati.

"Kalau dari pihak keluarga harapan keluarga dakwaannya hukuman mati, karena kehilangan seseorang itu sangat berat," harapnya.

Sebelumnya diberitakan, anggota Polrestabes Semarang Aipda Robig Zainudin diduga menembak sekelompok pemuda yang melintas dengan sepeda motor di Jalan Candi Penataran Raya, Kota Semarang pada Minggu (24/11/2024) dini hari.

Terdapat tiga orang yang tertembak, semuanya merupakan siswa SMKN 4 Semarang. Korban Gamma Rizkynata Oktafandy tertembak di bagian pinggul. Akibatnya, pelajar berusia 17 tahun ini tewas. Dua korban lain juga tertembak tetapi selamat. Korban AD terserempet peluru di dada dan korban ST tertembak di tangan.

Keluarga salah satu korban penembakan oleh Aipda Robig Zaenudin mengaku dapat intimidasi dari pihak kepolisian. Hal itu membuat mereka mengajukan pendampingan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Diketahui, tersangka Robig telah melepas tembakan yang mengenai beberapa siswa SMKN 4 Semarang pada 24 Desember 2024 silam. Tembakan itu menewaskan satu siswa, Gamma (17), dan melukai dua korban lainnya yakni A (18) dan S (17).

Rupanya, beberapa hari setelah penembakan, beberapa orang tak dikenal mengintai dan memotret aktivitas di rumah para korban. Orang-orang yang berlalu-lalang di sekitar rumah para korban itu sempat mengaku dirinya merupakan polisi.

Pengacara keluarga korban dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andhika, menyebut hal itu dikeluhkan oleh keluarga. Menurutnya, tindakan tersebut membuat pihak korban tidak nyaman.

"Itu terkonfirmasi dari pernyataan keluarga korban bahwa beberapa hari itu di sekitar rumah korban yang di Semarang, beberapa kali keluarga melihat beberapa orang tak dikenal lalu lalang," kata Dhika saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025) malam.

"Dugaan itu dari aparat kepolisian, kami sangat menyayangkan karena hak atas kenyamanan adalah hak asasi manusia yang mana tidak diperbolehkan aparat kepolisian di luar prosedur hukum, melakukan tindakan-tindakan lain yang membuat keluarga korban merasa tidak nyaman," tutur Dhika.

Informasi mengenai itu didapat pihaknya usai terus berkomunikasi dengan keluarga korban. Dhika mengatakan, dugaan intimidasi itu menjadi salah satu faktor yang membuat keluarga korban mengajukan permohonan pendampingan kepada LPSK.

"Pelaporan ke LPSK sudah sejak dua mingguan yang lalu. Selain karena intimidasi, keluarga korban masih gigih untuk mendorong pelaku dihukum berat," tuturnya.

"Perjuangan inilah yang dikhawatirkan oleh keluarga menjadi salah satu potensi munculnya dugaan tindakan-tindakan tekanan yang mengganggu hak atas rasa aman," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas mengatakan, ada salah satu korban dalam kasus penembakan Gamma yang meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya telah menghubungi saksi dan korban lainnya, tetapi mereka belum bersedia mengajukan permohonan pendampingan.

"Kami sudah berkali-kali menelpon dan mencoba bertemu tapi mereka ini belum menyatakan mau mengajukan permohonan ke LPSK," kata Susi saat dihubungi awak media, Rabu (8/1/2025).

"(Apakah karena intervensi polisi?) Ya bisa jadi seperti itu, karena keluarga ragu-ragu terus ketika mau mengajukan permohonan. Kami tidak tahu persisnya seperti apa karena memang kan mereka tidak menyampaikan ke LPSK. Belum diketahui apakah ada intervensi," lanjutnya.

Kasus penembakan Gamma oleh anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang ini disebut telah mendapat perhatian khusus, sehingga sudah ada tim yang diterjunkan ke Semarang untuk melakukan pendampingan. Jika benar ditemukan adanya ancaman, kasus itu akan mendapat atensi berat.

"Kalau memang ada ancaman nyata terhadap para korban atau para saksinya, maka ini menurut saya atensi berat, kalau ada ancamannya," tegasnya.

Selain itu, kasus bisa mendapat atensi berat jika ada perlawanan dari pihak pelaku. Hal itu menjadi satu tantangan tersendiri dalam pemberian perlindungan.

"Perlawanan hukum misalnya tidak mengakui atau kemudian ada obstruction of juctice. Itu kita juga harus aware. Karena bisa jadi karena pelakunya mengetahui sebelum penyidikan, kemudian menghilangkan barang bukti, merubah TKP," paparnya.

"Ada lagi perlawanan misal malah saksi atau korban dilaporkan balik ke polisi atas pencemaran nama baik. Cuma kasus ini kami belum mendalami apakah ada perlawanan atau tidak sejauh ini. kalau dari yang nampak sih belum ada," lanjutnya.

Dimintai konfirmasi, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengaku belum mengetahui adanya orang tak dikenal yang mengaku polisi mengintai rumah keluarga korban.

"Harus diselidiki dahulu, siapa orang dimaksud tersebut," kata Artanto melalui pesan singkat kepada detikJateng, Kamis (9/1/2025).

Ia juga mempersilakan keluarga korban yang mendapat intimidasi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Dengan melakukan pelaporan, kata Artanto, baru bisa dipastikan siapa yang melakukan intimidasi.

"Silakan melapor ke pihak kepolisian bila merasa ada yang mengganggu. Sebagai dasar dilakukan penyelidikan siapa yang dimaksud," tuturnya.

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Video Aipda Robig Jadi Tersangka, Legislator: Evaluasi Penggunaan Senjata

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima permohonan pendampingan dari salah satu saksi di kasus penembakan Aipda Robig yang menewaskan Gamma di Semarang. Saat ini LPSK tengah menelaah kemungkinan untuk memberikan pendampingan itu.

"Baru satu (pemohon), dari satu korban. Pendampingnya yang kemarin kontak LPSK," kata Wakil Ketua LPSK, Susilaningtyas saat dihubungi, Rabu (8/1/2025).

Dia mengungkap LPSK sudah bertemu dengan para saksi pada saat awal kasus itu mengemuka. Hanya saja baru beberapa hari belakangan ada pendamping salah satu saksi yang mengontak LPSK.

Dia menduga para saksi dalam kasus tersebut masih ragu-ragu untuk meminta pendampingan kepada LPSK. Pihaknya sendiri juga tidak akan memaksakan untuk memberikan pendampingan.

"LPSK sendiri, pemberian perlindungannya berbasis pada kesukarelawanan. Kalau yang bersangkutan, saksi, dan korban tidak mau dilindungi, kan kita tidak bisa memaksa. Karena itu prinsip yang ada di UU Perlindungan Saksi dan Korban," jelasnya.

Meski sudah ada satu saksi yang mengajukan permohonan, pihaknya masih perlu untuk menelaah permohonan tersebut. Sebab, terdapat kriteria tertentu yang menjadi syarat untuk memperoleh pendampingan LPSK.

"Kami masih dalam proses penelaahan, setelah itu kita putuskan apakah permohonan ini diterima atau tidak? Kalau dalam konteks ini, permohonan yang diajukan masih berkaitan dengan proses pendampingan," lanjutnya.

"Menurut ketentuan kami itu 30 hari kerja. Bisa diperpanjang jika masih dibutuhkan penelaahan lebih lanjut. Tetapi kalau dibutuhkan secara lebih cepat, bisa kita percepat," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar SMKN 4 Semarang, Gamma tewas ditembak oleh Aipda Robig. Selain itu ada 2 pelajar lain yang terluka akibat tembakan itu.

Awalnya, polisi menyebut Gamma merupakan pelaku tawuran yang hendak menyerang Aipda Robig menggunakan senjata tajam. Belakangan, informasi bahwa Gamma menyerang polisi dengan senjata tajam itu tidak ada bukti.

Aipda Robig akhirnya menjadi tersangka dalam kasus kematian Gamma. Dia juga sudah terkena sanksi pemecatan dari kepolisian, namun dia mengajukan banding.

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Video: Sebelum Tembak Gamma, Aipda Robig Sempat Beri Tembakan Peringatan

Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jateng telah menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka kasus penembakan Gamma. Aipda Robig saat ini juga telah ditahan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan sebelumnya Aipda Robig menjalani penempatan khusus (Patsus) selama menjalani proses sidang etik. Kini setelah sidang etik selesai, Aipda Robig menjalani penahanan.

"(Aipda Robig) Kemarin sudah naik ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Langsung dikeluarkan dan diterima oleh Ditreskrimum penyidiknya, dilanjutkan penahan oleh Ditreskrimum," kata Artanto saat dihubungi awak media, Selasa (10/12/2024).

"Jadi beralih proses penahanannya dari Patsus, dari Bid Propam, kemudian diserahkan ke Ditreskrimum itu dilakukan penahanan proses pidananya," sambungnya.

Sejauh ini sudah ada 23 saksi yang diperiksa dalam kasus penembakan Aipda Robig. Saksi itu merupakan keluarga dan teman Gamma serta pihak lainnya yang juga terkait dalam kasus penembakan tersebut.

"Saksi yang diperiksa ada 23 yang berkaitan dengan kejadian itu, rekan-rekan almarhum pasti sudah diambil keterangan. Lainnya dari pihak keluarga dan pihak terkait," paparnya.

Artanto menyampaikan, dalam kasus pidananya, Aipda Robig dilaporkan keluarga Gamma terkait Pasal 388 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

"Kasusnya pasal 351, pasal 338, kemudian Undang-undang Perlindungan Anak," jelas Artanto.

Diberitakan sebelumnya, Aipda Robig telah dijatuhi vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada sidang etik yang digelar Senin (9/12). Pria yang menembak Gamma siswa SMKN 4 Semarang hingga tewas itu menyatakan banding.

Di hari yang sama, penyidik Polda Jateng juga melakukan gelar perkara atas peristiwa penembakan tersebut. Usai gelar perkara mereka menetapkan Aipda Robig sebagai tersangka.

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Video: Ayah Gamma Puas Aipda Robig Dipecat dari Kepolisian-Jadi Tersangka

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memberikan apresiasi atas keputusan sidang etik Polda Jawa Tengah yang menjatuhkan pemecatan kepada Aipda Robig, oknum polisi yang menembak Gamma, siswa SMK di Semarang. Habiburokhman menilai Aipda Robig tak cuma mencoreng nama baik Polri, tapi juga menghilangkan nyawa anak bangsa.

"Kami apresiasi keputusan sidang etik Polda Jateng yang menjatuhkan PTDH kepada Aipda Robiq. Pelaku bukan hanya mencoreng nama baik Polri, tapi juga telah menghilangkan nyawa anak bangsa yang tak bersalah," kata Habiburokhman saat dihubungi, Selasa (10/12/2024).

Habiburokhman meminta selanjutnya proses pidana harus terus berjalan. Dia berharap Aipda Robig dijatuhi hukuman berat karena kekejiannya.

"Selanjutnya proses pidana kepada Robiq harus segera dijalankan. Perbuatan orang itu sangatlah keji dan tidak berperikemanusiaan. Dia harus dihukum berat secara pidana," ucap dia.

Aipda Robig Dipecat dan Ditetapkan Tersangka

Sebelumnya diberitakan, sidang etik untuk Aipda Robig Zaenudin, pelaku penembakan yang menewaskan Gamma (17), siswa SMKN 4 Semarang, telah selesai digelar. Dalam sidang itu, Aipda Robig dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) alias dipecat.

Hal ini disampaikan Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam yang mengikuti sidang etik di Mapolda Jateng malam ini. Pantauan detikJateng, sidang etik itu selesai sekitar pukul 20.30 WIB.

"Putusannya ada tiga. Satu dinyatakan perbuatannya tercela, terus dipatsus (penempatan khusus) 14 hari, dan PTDH," kata Anam di Mapolda Jateng, dilansir detikJateng, Senin (9/12).

Selain dipecat, Aipda Robig menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto.

"Hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara kasus pidana oleh Direskrimum Polda Jateng. Yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka," kata Kombes Artanto.

Lihat Video: Nasib Aipda Robig Penembak Mati Pelajar SMK, Kini Dipecat dari Kepolisian

[Gambas:Video 20detik]

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyimpulkan tindakan Aipda Robig Zaenudin menembak siswa SMKN 4 Semarang almarhum Gamma Rizkynata Oktafandy (GRO) telah memenuhi unsur pelanggaran HAM.

Kesimpulan itu diperoleh dari pemantauan yang dilakukan sejak 28 hingga 30 November 2024 di Kota Semarang.

Koordinator Subkomisi Pemantauan Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan pihaknya telah meminta keterangan Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang dan Bidpropam Polda Jawa Tengah. Kemudian meminta keterangan keluarga korban dan para saksi.

Tim, tutur Uli, juga telah meninjau lokasi tempat kejadian peristiwa penembakan di sekitar Jalan Candi Penataran Raya Kalipancur Ngaliyan dan Jalan Simongan, serta meminta keterangan dari kedokteran forensik dan digital forensik.

"Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM menyatakan tindakan Sdr. RZ telah memenuhi unsur-unsur adanya pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," kata Uli melalui siaran pers, Kamis (4/12).

Ia mengungkapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang terjadi dalam penembakan tersebut. Pertama, pelanggaran hak hidup (Pasal 9 ayat (1) UU HAM) dan pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killing).

Dia menuturkan pihaknya menyimpulkan telah terjadi extrajudicial killing karena ada penembakan yang dilakukan Aipda Robig dan mengakibatkan hilangnya nyawa Gamma. Selain itu dua rekan Gamma yakni S dan A mengalami luka-luka akibat tembakan Aipda Robig.

Peristiwa penembakan itu terjadi Minggu (24/11) sekitar pukul 00.19 WIB di depan minimart Jalan Candi Penataran, Kota Semarang.

Komnas HAM menyatakan Aipda Robig sebagai aparat negara yaitu anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang, dan aparat penegak hukum (kepolisian) selain itu penembakan dilakukan tidak dalam rangka pembelaan diri.

Dari temuan Komnas HAM mereka menyimpulkan Aipda Robig tidak sedang menjalankan tugas dan tidak dalam posisi terancam atas lewatnya sepeda motor yang dikendarai tiga korban tersebut.

Anggota Satres Narkoba Polrestabes Semarang itu pun tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang untuk menembak tiga korban tersebut.

Selanjutnya, Komnas HAM, juga menyimpulkan terjadi pelanggaran hak untuk bebas dari perlakukan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 33 ayat (1) UU HAM. Uli mengatakan tindakan penembakan Aipda Robig secara sengaja dan tidak mempunyai kapasitas berdasarkan UU telah mengakibatkan hilangnya nyawa GRO dan luka yang dialami S dan A adalah bentuk perlakuan yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaannya.

Uli menambahkan tindakan penembakan melanggar prinsip-prinsip dalam Pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal.

Tindakan Aipda Robig disebut juga melanggar hak atas perlindungan anak (Pasal 52 ayat (1) UU HAM. Tiga korban yaitu GRO, S dan A masih kategori anak (berusia di bawah 18 tahun).

Atas hal tersebut di atas, Komnas HAM mengeluarkan sejumlah rekomendasi yakni meminta Kapolda Jawa Tengah untuk melakukan penegakan hukum secara adil, transparan dan imparsial, baik etika, disiplin, dan pidana kepada Aipda Robig.

Melakukan evaluasi secara berkala atas penggunaan senjata api oleh anggota kepolisian di lingkungan Polda Jawa Tengah, termasuk asesmen psikologi secara berkala.

Kemudian memberikan evaluasi pemahaman dan atau pengetahuan anggota polisi di lingkup Polda Jawa Tengah mengenai Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, khususnya untuk polisi tingkat Bintara.

Selanjutnya melakukan penegakan hukum terhadap kasus tawuran secara humanis dan melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga negara lain di tingkat provinsi untuk mengatasi permasalahan tawuran di wilayah hukum Polda Jawa Tengah.

Komnas HAM juga merekomendasikan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, termasuk pemulihan bagi keluarga korban atas peristiwa tersebut.

Aipda Robig saat ini berstatus terperiksa etik di Propam Polda Jateng, namun belum menjalani sidang karena petugas masih mengumpulkan bukti. Selain itu pihak keluarga korban pun sudah melaporkan dugaan pidana Aipda Robig ke Polda Jateng.

Kasus itu sudah naik penyidikan, namun belum ada tersangka sejauh ini.

Polda Jateng telah menggelar prarekonstruksi terkait kasus penembakan yang dilakukan Aipda Robig. Prarekonstruksi penembakan itu dilakukan pada sekitar tengah malam kemarin, yakni Rabu (4/12) sekitar pukul 23.00 WIB di Jalan Candi Penataran.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto mengatakan prarekonstruksi tengah malam lalu itu dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng terkait laporan keluarga almarhum Gamma.

"Semalam prarekonstruksi kasus yang ditangani Ditkrimum terhadap kasus tindak pidana kasus yang dilaporkan orang tua almarhum," kata Artanto, Kamis (5/12) mengutip dari detikJateng.

Adapun mengenai status Aipda Robig dalam kasus pidana yang sudah naik penyidikan tersebut, Artanto mengatakan masih belum ada penetapan tersangka.

"Saat bersangkutan (Robig) jadi tersangka, langsung dalam waktu dekat akan rekonstruksi lengkap bersama stakeholder lain," tegas Artanto.

Sementara untuk sidang etik terhadap Aipda Robig, Artanto mengatakan petugas juga masih melengkapi bukti-bukti.

"Yang pasti (sidang kode etik) akan secepatnya karena penyidik yang menilai kapan berkas siap dan kapan sidangnya. Dan ini sudah jadi atensi pimpinan," jelas Artanto.

"Berkas masih penyidikan. Yang bersangkutan sesegera mungkin akan dinaikkan tersangka setelah gelar perkara. Bukti bukti masih dikumpulkan maksimal dulu," imbuhnya.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengungkap laporan yang dia terima dari stafnya tentang siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Pigai bilang siswa itu merupakan siswa yang baik.

"Staf saya sudah laporkan ke saya dan siswa yang ditembak itu bukan kelompok apa, ya, siswa yang baik," kata Pigai usai sidang kabinet di Istana Jakarta, Senin (2/12/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Pigai mengatakan pihaknya masih mengecek apakah siswa itu terlibat dalam kelompok tawuran. Dia juga meminta agar kasus itu segera diproses sampai selesai.

"Kalau nggak salah laporan yang masuk ke saya belum, ya, belum. Dan kita percaya saja bahwa proses ini harus diselesaikan karena menyangkut keadilan masyarakat," ucap Pigai.

Sebelumnya, polisi telah menahan Aipda R terkait kasus tewasnya siswa SMKN 4 Semarang berinisial G (17) hingga tewas. Kepolisian menyatakan akan menangani kasus ini secara transparan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto menjelaskan ada bukti memang terjadi tawuran antar-kreak. Namun, Aipda R melakukan excessive action atau aksi berlebihan. Proses lanjut terhadap Aipda R pun dilakukan dan akan disidang secara internal.

"Kita akan sampaikan proses secara transparan. Benar ada kasus tawuran atau kreak dengan bukti video yang kita tampilkan. Kita lakukan upaya hukum anggota kami lakukan excessive action, proses ini diawasi internal Itwasum, Komnas HAM, Kompolnas, dan media dan Bidpropam," kata Artanto dalam jumpa pers di Semarang, Rabu (27/11) lalu.

Aipda Robig Belum Jadi Tersangka

Adapun hari ini Kombes Artanto menyatakan anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Aipda Robig Zaenudin, yang menembak siswa SMKN 4 Semarang inisial G (17) hingga tewas akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Kini Aipda Robig masih berstatus terperiksa.

"Untuk anggota yang melakukan penembakan, status terperiksa. Yang bersangkutan kan terproses dalam kode etik profesi kepolisian, sehingga namanya terperiksa," kata Artanto di Mapolda Jateng, Senin (2/12/2024).

"Itu adalah proses hukumnya dalam kode etik. Kalau kasus tindak pidana, kemarin sudah naik sidik dan nanti dalam waktu dekat akan dijadikan tersangka," sambungnya.

Artanto mengungkapkan, agar bisa ditetapkan sebagai tersangka, penyidik harus bisa membuktikan bahwa Aipda Robig telah melakukan pelanggaran tindak pidana lewat bukti-bukti yang didapatkan. Salah satunya lewat ekshumasi yang telah dilakukan pada Jumat (29/11) pekan lalu.

"Nanti kalau bukti-buktinya sudah cukup, memenuhi unsur, lalu dinaikkan menjadi tersangka. Dan ini paralel, proses dari kode etik berjalan, proses tindak pidana berjalan," terangnya.

Saat ditanya terkait salah satu bukti CCTV yang memperlihatkan kejadian penembakan, Artanto mengatakan, penyidik masih melakukan pendalaman soal apakah ada perlawanan dari korban atau tidak.

Penyidik juga disebut masih melakukan pendalaman soal G membeli senjata tajam di salah satu marketplace, untuk membuktikan apakah korban benar-benar merupakan anggota gangster. Sebab, kata Artanto, hingga kini G masih disebut sebagai anggota gangster.

"Mari kita ikuti bersama. Tentunya dalam proses penyidikan tidak semua proses itu vulgar kita sampaikan ke umum. Nanti silakan ikuti di sidangnya," jelas Artanto.

"Sidang itu kan nanti terbuka. Nanti akan ada kejelasan, ada hakim, saksi, maupun terdakwa yang hadir. Tentunya kita akan transparan sekali," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, siswa SMKN 4 Semarang, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Aipda Robig pun dinilai melakukan tindakan berlebihan dan kini ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan pemantauan dan pengkajian kasus penembakan siswa SMKN 4 Semarang. Ada tim yang diterjunkan langsung ke Semarang untuk turut mengawal kasus tersebut.

Hal ini diungkapkan Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing. Ia mengatakan pihaknya telah diterjunkan untuk mengawal kasus tersebut.

"Karena ada tuntutan dari masyarakat Semarang dan kasus ini jadi atensi," kata Uli di tempat kejadian perkara (TKP) penembakan, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngaliyan, Jumat (29/11/2024).

Uli menyebut Komnas HAM harus memastikan ada perlindungan terhadap saksi-saksi dan korban. Selain itu pengusutan harus dilakukan secara transparan.

"Kami menyampaikan duka cita mendalam kepada korban atas terjadinya penembakan. Kemudian juga kami meminta adanya penegakan hukum yang adil dan transparan. Penanganan tawuran itu harus menggunakan cara-cara yang humanis," tegasnya.

Ia mengatakan, dirinya dan tim telah berada di Kota Semarang sejak kemarin dan meminta keterangan dari Polrestabes Semarang, Polda Jateng, hingga mendatangi TKP penembakan untuk meminta keterangan kepada masyarakat sekitar.

"Kemudian melakukan peninjauan lapangan memastikan fakta-faktanya. Kami masih menganalisa keterangan yang kami dapatkan baik di lapangan, versi masyarakat, kemudian dari kepolisian," terangnya.

Pemeriksaan saksi juga telah dilakukan. Ada sebanyak 14 saksi dari masyarakat dan berbagai pihak terkait. Namun, ia mengaku belum bisa melihat CCTV dari minimarket yang disebut polisi sebagai lokasi kejadian penembakan maupun video penembakan yang diklaim dimiliki kepolisian.

"Belum lihat (video penembakan), itu yang masih analisis. Mungkin ya itu karena untuk kebutuhan penyelidikan kepolisian untuk wilayahnya kepolisian, saya nggak bisa ngomentarin itu," ungkapnya.

"Polisi punya mekanisme tersendiri untuk mendapatkan alat bukti sesuai dengan SOP. (Soal video) Itu kewenangan mereka," lanjutnya.

Hingga kini Komnas HAM belum bisa mengambil kesimpulan mengenai kasus tersebut. Uli mengaku masih akan melakukan pengkajian lewat bukti-bukti yang terkumpul. Begitu juga soal keterangan kepolisian yang menyatakan terduga, Aipda Robig Zaenudin, tidak melepaskan tembakan peringatan.

"Mengenai tembakan itu kami masih harus mendalami ya, karena tadi itu dari keterangan kepolisian dari masyarakat dan juga dari lokasi sini. Nah kami tadi masih mencocokkan situasi dan kondisi pada saat itu dan sekarang," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, G meninggal usai ditembak Aipda Robig pada Minggu (24/11) dini hari lalu. Pihak kepolisian menyebut anggota Satresnarkoba Polrestabes Semarang itu hendak melerai tawuran antargeng.

Dua tembakan yang dilepas mengenai tiga siswa SMKN 4 Semarang yaitu G, A, dan S. G meninggal dunia setelah tertembak di pinggang. Sedangkan A terserempet peluru di dada yang kemudian mengenai tangan kiri S yang saat itu berada di pundak A.

Kemudian, Aipda Robig dinilai melakukan tindakan berlebih dan kini dia ditangani secara internal dan diawasi. Dia juga ditahan dengan status terperiksa dalam kasus kode etik Bid Propam Polda Jateng. Adapun pihak keluarga G sudah melapor secara resmi terkait kematian remaja anggota Paskibra itu.

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

Video: Polisi Penembak Siswa SMK di Semarang Ditahan

SEMARANG, iNewsSemarang.id – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menaruh perhatian kasus siswa SMK di Semarang yang tewas ditembak polisi. Komnas HAM mendesak kasus tersebut diusut tuntas dan mendorong polisi berani menindak tegas pelaku.

“Kami belum mendapatkan laporannya, kalau ada laporannya kita akan proses dan mungkin temen-temen sudah mendapatkannya di Jakarta, tapi saya belum mendapatkannya. Tapi, saya kira kalau ada pelanggaran hukum harus ada tindakan hukum juga,” kata Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian di Semarang, Selasa (26/11/2024).

Saat ditanyakan apakah memungkinkan Komnas HAM menurunkan tim pencari fakta, Saurlin menyebut hingga hari ini pihaknya belum mendapat laporan. Secara teknis, kata dia, untuk menindaklanjuti kasus tersebut Komnas HAM bisa bergerak setelah mendapatkan laporan ataupun proaktif.

“Jadi bisa dua-duanya. Tapi mungkin nanti tim lain yang berjalan, tim kami masih ada pekerjaan khusus di Jateng,” ungkapnya. 

Gamma meninggal dunia pada Minggu (25/11/2024) dini hari akibat luka tembak di pinggul. Pelaku diduga oknum anggota Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang berinisial RZ (38) berpangkat Aipda. 

Polisi mengklaim, korban terlibat tawuran antar gengster di Kota Semarang, sempat melawan petugas sehingga diambil tindakan tegas. 

Pada Selasa siang di wilayah Semarang Barat itu, penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Semarang menggelar pra-rekonstruksi di TKP. 

“Kami memastikan lokasi dan peristiwa yang terjadi di lapangan untuk memperkaya pemahaman terhadap kejadian yang terjadi, sehingga yang terjadi di lapangan betul, fakta, tidak ada yang ditutupi,” kata Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto di lokasi.

Sejumlah karangan bunga ungkapan duka cita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang menyusul meninggalnya Gamma Rizkynata Oktafandi (17) anggota paskibra yang ditembak oknum polisi. 

Para sahabat almarhum pun tampak larut dalam kesedihan. Mereka tidak percaya klaim polisi yang menyebut Gamma masuk gangster dan terlibat tawuran.

“Saya nggak percaya, dia nggak pernah ikut tawuran. Nggak percaya, saya malah teman dekatnya, saya sering lihat kesehariannya dia gimana, pas main-main sama dia terus,” kata Fajar ditemui di SMKN 4 Semarang usai pulang sekolah, Selasa (26/11/2024).

Dia menyebut, GRO memang hobi modifikasi motor. “Tapi bukan yang drag-dragan (kebut balap liar). Dia memang teknik mesin, saya otomotif,” ujar dia.

Sebagai informasi, Gamma dan timnya menang Porsimaptar Akpol pada Oktober 2024 kategori lomba PBB. Hal itu diamini Fajar. 

“Kami kenal waktu sama-sama di paskib sejak sekitar 5 bulan lalu. Dia paskibtra aktif, sering ngebuat lucu-lucuan, dia nggak nakal, baik orangnya. Sejak kenal dia, saya nggak pernah dia itu kreak, tawuran, nggak pernah kayak dia nakal-nakal nggak pernah,” ujarnya.

Fajar syok mendengar sahabatnya tewas. Dia kali terakhir bertemu dengan sahabatnya itu pada Sabtu (24/11/2024) siang hingga sore. Pada Minggu sore, dia mendapat informasi sahabatnya itu meninggal dunia. “Tiba-tiba aja diinfoin meninggal, nggak ada kronologinya,” ujarnya.

Editor : Ahmad Antoni

Insiden penembakan yang menewaskan seorang siswa SMKN 4 Semarang inisial G menjadi sorotan beberapa pihak. Mulai dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ombudsman Jateng, serta Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Semarang.

Komisioner Komnas HAM, Saurlin P Siagian mengaku mendorong adanya penegakan hukum. Meski belum mendapat laporan detail terkait insiden tersebut, ia meminta agar kasus dituntaskan dan keamanan masyarakat bisa kembali terjamin.

"Laporan belum masuk. Namun ketika ada pelanggaran hukum harus ada penegakan hukum juga," kata Saurlin di Kantor Bawaslu Jateng, Kecamatan Gajahmungkur, Selasa (26/11/2024).

Hal senada dikatakan Ketua Ombudsman Jateng Siti Farida. Ia mendorong pihak kepolisian agar bisa menuntaskan kasus tersebut agar tak timbul spekulasi yang meresahkan masyarakat.

"Mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan profesional, dengan memberikan pendampingan hukum serta psikologis bagi para korban dan keluarga," kata Farida dalam keterangan tertulisnya.

Menurutnya, stabilitas pelayanan publik menjadi hal penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah situasi yang genting menuju Pilkada Serentak 2024.

"Kita mendorong supaya rasa keamanan masyarakat betul-betul menjadi keamanan kita bersama. Apalagi ini menjelang Pilkada, semoga semua kondusif terus," tuturnya saat dihubungi detikJateng.

Sementara itu, Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat (Petir), Zainal Abidin Petir, menyatakan siap mendampingi keluarga G yang hingga kini masih belum mendapat pendampingan dari badan hukum.

"Jika keluarga korban meminta, saya siap memberikan pendampingan hukum selama proses penanganan penyidikan kasus ini," kata Zainal saat dihubungi awak media.

"Kapolrestabes juga harus terbuka dan transparan, tidak boleh ditutup-tutupi. Biar masyarakat percaya dengan kinerja polisi. Kalau memang anak buahnya salah, harus ditindak tegas. Jangan sampai dialihkan ke hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan saat kejadian," lanjutnya.

Zainal yang sudah berusaha mendatangi SMKN 4 Semarang dan rumah korban, menegaskan pihaknya bahkan akan membentuk Tim Pencari Fakta guna mencari kebenaran dari kasus tersebut yang dirasa janggal sebab informasi yang masih berbeda-beda dari beberapa pihak.

"Aku udah cari info ketiga anak itu perilaku baik dan kalem. Mereka itu anggota Paskibraka. Kapolrestabes harus fair, apakah oknum polisi sudah sesuai SOP atau tidak karena ada informasi yang simpang siur," ujarnya.

Propam Mabes Polri Turun Tangan

Dilansir detikNews, tim dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) serta Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri datang ke Semarang untuk mengasistensi penanganan kasus seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang yang meninggal karena diduga ditembak anggota polisi.

"Untuk yang Semarang, tim Propam dan Itwasum sedang turun ke Semarang untuk melaksanakan asistensi, monitor langsung, dan evaluasi," kata Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (26/11/2024), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Sandi meminta masyarakat bersabar karena penyelidikan tewasnya siswa SMK pada Minggu (24/11) dini hari itu masih berlangsung.

Baca artikel detikjateng, "Propam Mabes Polri Terjun ke Semarang Terkait Siswa Tewas Ditembak Saat Tawuran" selengkapnya https://www.detik.com/jateng/berita/d-7658029/propam-mabes-polri-terjun-ke-semarang-terkait-siswa-tewas-ditembak-saat-tawuran.

Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil

Komnas HAM Dorong Proses Hukum Vina Berjalan Adil