Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto berkenan untuk hadir dalam perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day besok, 1 Mei 2025.

Dia mengamini beberapa perwakilan Serikat Buruh mengirimkan surat resmi secara langsung kepada Prabowo untuk hadir dalam perayaan May Day.

"Presiden memutuskan insyaallah beliau berkenan hadir di dalam acara peringatan May Day tersebut," tegas Prasetyo kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

Prasetyo menilai pemerintah maupun Prabowo sebagai pimpinan utamanya memandang buruh adalah elemen kunci bagi ekonomi Indonesia. Perhatian besar akan diberikan pemerintah untuk para buruh. Maka dari itu di Hari Buruh esok hari Prabowo bakal hadir dan memberikan penghormatan secara langsung.

"Karena sekali lagi bagi presiden dan pemerintah, cara pandangan beliau adalah bahwa buruh adalah elemen kunci di dalam ekonomi kita yang tidak terpisahkan. Jadi beliau menaruh perhatian besar," lanjut Prasetyo.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengatakan Prabowo ingin agar semua pihak bekerja sama dengan baik. Tiga unsur dalam dunia kerja, mulai dari pemerintah, perusahaan, dan buruh harus bisa bekerja sama menggerakkan ekonomi Indonesia.

"Kita harus bekerja sama, baik pemerintah, sektor swasta, para pengusaha, dan juga rekan-rekan buruh. Ini merupakan tiga unsur yang saling bekerja bersama-sama di dalam menjalankan semua usaha dan menjalankan ekonomi bangsa kita," kata Prasetyo menekankan.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ada momen sejarah luar biasa yang ditoreh para pendiri bangsa Indonesia saat menyepakati Pancasila sebagai dasar negara, yakni kebersamaan dan saling berkorban untuk mencapai tujuan pembentukan negara RI.

Saat itu, pasca Indonesia merdeka terjadi perdebatan di antara para pendiri bangsa tentang apa yang menjadi ideologi dan dasar negara. Perdebatan tersebut memunculkan banyak gagasan. Seperti sekuler, Islam dan lainnya.

"Tapi, pada akhirnya para pendiri bangsa kita itu menyadari bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, bahasa yang harus ada pemersatu untuk menjalin perbedaan tersebut. Dalam perjalanannya ketemulah pada satu titik yakni Pancasila yang kemudian disepakati bersama sebagai ideologi dan dasar negara," kata Muzani, dalam keterangannya, Rabu (30/4/2025).

Hal tersebut disampaikan Muzani saat menerima kunjungan dan berdialog dengan para pendidik dan ratusan siswa SMA Taruna Nusantara Magelang, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/4). Kuatnya Pancasila berperan sebagai pemersatu bangsa, dibuktikan dengan sampai saat ini walaupun Indonesia banyak masalah dan tantangan tapi tidak sampai terjadi konflik, hingga pecah serta bubar seperti yang terjadi di negara lain.

Ditambahkan Muzani, luar biasanya para pendiri bangsa menjaga persatuan, juga tercermin dari kesepakatan bersama untuk mengambil bahasa Melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Menurut Muzani, mereka yang suku Jawa, Sunda dan lainnya tidak lantas memaksakan harus bahasa daerahnya yang dipakai sebagai bahasa nasional.

"Karena mereka paham dalam bangsa yang sangat beragam ini, diperlukan persatuan sebagai sebuah kekuatan. Rasa bersatu dalam keberagaman itulah yang kemudian memunculkan kebhinnekaan. Keteladanan seperti inilah yang harus diresapi, diambil dan ditiru oleh generasi muda bangsa," tandas Muzani.

Sebelumnya, perwakilan siswa Aditya Nugraha menyampaikan terima kasih karena diterima dengan baik di Gedung MPR. Dikatakannya, kunjungan ini sangat penting untuk siswa dan siswi SMA Taruna Nusantara memperdalam pemahaman tentang MPR dan kenegaraan secara luas.

"Kami memang sangat mengharapkan pemaparan atau pembekalan dari Ketua MPR kepada kami. Karena kami sangat yakin, pemaparan yang diberikan Ketua MPR akan menambah wawasan dan memberikan inspirasi kepada kami sebagai generasi penerus bangsa," ujar Aditya.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh para anggota MPR RI Danang Wicaksana, M. Endipat Wijaya dan Moreno Soeprapto. Hadir pula Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara Brigjen TNI Muhammad Imam Gogor, Wakil Kepala Sekolah Bidang Administrasi Kolonel Laut Herry Aditama dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Pendidikan Bambang Edi Suparyanto.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Mensesneg Prasetyo Hadi memberikan pembekalan kepada ratusan siswa SMA Taruna Nusantara (SMA TN). Prasetyo mengungkap siswa yang hadir adalah pilihan terbaik dari ribuan calon di seluruh Indonesia.

Pembekalan itu dilakukan di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025). Mengawali pembekalannya, Prasetyo menekankan betapa besar harapan bangsa terhadap generasi muda, khususnya para pelajar Taruna Nusantara.

"Ketika kami menyeleksi adik-adik sekalian, harapan kami begitu tinggi. Kalian adalah pilihan dari ribuan anak-anak terbaik bangsa," kata Prasetyo dalam keterangan tertulisnya.

Para siswa tidak hanya dibekali kemampuan intelektual. Tetapi juga diharapkan memiliki mental yang kuat, semangat juang yang tinggi, serta kecintaan mendalam terhadap bangsa dan negara.

"Tugas kalian adalah meyakinkan diri sendiri. Setelah lulus dari sini, kalian harus belajar lebih keras lagi, lebih giat lagi. Waktu tiga tahun di SMA Taruna Nusantara terasa cepat berlalu, manfaatkan setiap detiknya," ujar Prasetyo

Prasetyo juga mengingatkan para siswa untuk tidak cepat berpuas diri. Menurutnya, pembelajaran sejati justru dimulai saat mereka meninggalkan bangku sekolah, saat harus menghadapi berbagai tantangan nyata di tengah masyarakat.

"Kalian harus memiliki kemampuan intelektual, mental yang tangguh, semangat juang yang tinggi, dan yang terpenting, cinta tanah air serta kecintaan kepada bangsa dan negara," ungkapnya.

Di akhir pembekalannya, Prasetyo kembali menegaskan pentingnya kesadaran diri untuk terus belajar dan berkembang. Ia mengingatkan perjalanan tidak dimulai saat pendidikan, melainkan setelah lulus nanti.

"Yakinkan diri kalian, setelah lulus dari sini, bahwa perjalanan kalian baru saja dimulai. Terus belajar, terus berjuang untuk bangsa, bukan hanya untuk diri sendiri," tutupnya.

Selain Prasetyo, pembekalan juga diberikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Keduanya memberikan gambaran nyata mengenai dinamika kerja pemerintahan di lingkungan Istana Kepresidenan. Para siswa aktif berdialog, memperkaya pemahaman mereka tentang peran vital Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam mendukung jalannya pemerintahan.

Terdapat kepada 370 siswa dari angkatan 34 SMA Taruna Nusantara yang hadir. Para siswa juga berkesempatan berkeliling kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta lembaga multilateral menjadi prioritas diplomasi Indonesia di bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.

“Upaya Indonesia mendorong reformasi PBB dan lembaga multilateral lainnya akan menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, struktur institusi multilateral yang ada saat ini seperti PBB dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Dunia II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi dan kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.

“Kenyataannya, tata kelola global saat ini tidak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, sudah tidak lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.

Untuk itu, Indonesia senantiasa mendorong gerakan reformasi multilateral karena meyakini bahwa sistem multilateral yang efektif harus dibuat lebih inklusif, demokratis, representatif, serta adil.

“Dalam dunia yang semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu membawa dunia kepada keseimbangan,” kata dia.

Terlebih lagi, upaya diplomasi Indonesia terancam melemah jika tidak diiringi dengan perubahan tata kelola di tingkat global, ucap Wamenlu.

Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan proses reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.

Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB dalam bentuk penambahan jumlah anggota tetap Dewan Keamanan.

Dalam pidatonya di Forum Diplomasi Antalya 2025 pada Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.

Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan lainnya memiliki populasi dan peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang setara dalam struktur tertinggi PBB, kata dia.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Anggota DPR RI sekaligus Dosen Pascasarjana Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya dan Universitas Pertahanan (UNHAN) Bambang Soesatyo menyoroti obesitas regulasi yang menjadi persoalan serius dalam kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Menurutnya, obesitas regulasi terjadi karena banyaknya peraturan yang tumpang tindih, desentralisasi pembentukan regulasi, dan kurangnya koordinasi antar instansi.

"Untuk mengatasi hal ini, diperlukan reformasi regulasi yang komprehensif dengan pendekatan penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan partisipasi publik dalam proses legislasi. Upaya terkoordinasi dari seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Sabtu (12/4/2025).

Hal ini disampaikannya saat mengajar mata kuliah 'Pembaharuan Hukum Nasional', Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Borobudur di Jakarta, Sabtu (12/4).

Fenomena ini terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari undang-undang (UU) di tingkat pusat hingga peraturan daerah (Perda) di tingkat lokal. Dampaknya tidak hanya menghambat efisiensi pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Diketahui, total jumlah regulasi di Indonesia ada 42.161. Terdiri dari 131 undang-undang, 526 Peraturan Pemerintah, 839 Peraturan Presiden, 8.684 Peraturan Menteri, 15.982 Peraturan Daerah dan 4.711 Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Bamsoet menjelaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, struktur regulasi di Indonesia terdiri dari berbagai tingkatan mulai dari UUD hingga peraturan daerah.

Saat ini terdapat lebih dari 43.800 regulasi aktif di Indonesia terdiri dari peraturan pusat, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Dengan jumlah terbesar diantaranya peraturan menteri dan peraturan daerah.

Banyaknya instansi yang berwenang dalam merumuskan regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, turut menyebabkan terjadinya ketidakteraturan dan konflik antar peraturan. Hal ini diperparah oleh perbedaan interpretasi dan kurangnya koordinasi antara produk hukum dari berbagai instansi, sehingga menciptakan duplikasi dan inkonsistensi.

"Obesitas regulasi akan memberikan dampak luas. Diantara, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi, menghambat pelayanan publik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan litigasi. Banyak investor enggan menanam modal di Indonesia karena ketidakpastian regulasi yang kompleks," ungkapnya.

Ia juga menambahkan tumpang tindih peraturan membuat birokrasi tidak efisien, mempersulit implementasi kebijakan dan memperlambat respon pemerintah terhadap permasalahan di masyarakat.

Bamsoet menjelaskan untuk mengatasi obesitas regulasi perlu dilakukan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi. Konsep omnibus law merupakan salah satu terobosan hukum untuk mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral menjadi satu undang-undang yang komprehensif, sederhana, dan terintegrasi.

Penerapan omnibus law dapat mengurangi jumlah regulasi yang bertumpang tindih dan menyederhanakan mekanisme perizinan serta tata kelola hukum secara keseluruhan.

"UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi obesitas regulasi, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Data realisasi investasi pasca UU Cipta Kerja menunjukkan tren positif, meskipun banyak faktor lain yang mempengaruhi. Namun, tantangan implementasi peraturan turunannya, baik berupa PP, Perpres dan Permen, masih perlu menjadi perhatian. Termasuk memastikan sinkronisasi dengan Perda," kata Bamsoet.

Dosen tetap Universitas Pertahanan dan Universitas Jayabaya ini menguraikan, pemerintah perlu melakukan simplifikasi melalui evaluasi menyeluruh terhadap peraturan yang ada dan pencabutan regulasi yang tidak perlu. Harus dilakukan inventarisasi dan evaluasi regulasi secara berkala untuk mencabut atau merevisi peraturan yang sudah tidak relevan, tumpang tindih, atau kontraproduktif.

"Peningkatan koordinasi di antara kementerian dan lembaga pemerintah merupakan langkah strategis untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penyusunan regulasi yang harmonis," pungkasnya.

Ia juga menegaskan perlu juga dibentuk lembaga tunggal (single centered body) yang mengurusi peraturan perundang-undangan dan berada di bawah pengawasan langsung presiden untuk memastikan integrasi, konsistensi, serta efektivitas regulasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Universitas Airlangga (Unair) Hardjuno Wiwoho mengatakan bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem hukum.

Ia menuturkan pengesahan RUU Perampasan Aset dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia.

"Dengan memberikan wewenang lebih besar kepada lembaga penegak hukum, RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya," ujar Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Maka dari itu, diua berpendapat terdapat urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset, mengingat kelemahan regulasi saat ini yang menghambat pemulihan aset negara dan memberikan peluang bagi koruptor untuk menyembunyikan kekayaannya.

Sebelumnya saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media massa di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4), Presiden Prabowo Subianto menjawab berbagai pertanyaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.

Presiden telah menunjukkan kemarahan terhadap praktik korupsi yang merajalela. Namun, Hardjuno menilai pernyataan Presiden belum menyentuh inti permasalahan secara konkret, terutama terkait nasib RUU Perampasan Aset yang hingga kini belum disahkan.

Dengan demikian, ia berharap Presiden bisa menunjukkan keseriusan pemberantasan korupsi di tanah air dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.

Dia merasa RUU Perampasan Aset menjadi instrumen hukum yang kuat dan mendapatkan legitimasi serta dukungan dari masyarakat, memperkuat upaya pemberantasan korupsi, dan mewujudkan sistem hukum yang lebih adil di Indonesia.

Pasalnya, kata dia, RUU tersebut sangat dibutuhkan oleh Indonesia untuk menutup celah kejahatan ekonomi lantaran menggunakan pendekatan non-conviction based asset forfeiture atau aset bisa dirampas meski belum ada putusan pidana, selama bisa dibuktikan bahwa itu hasil kejahatan.

"Apalagi dalam kasus yang sulit dituntaskan secara pidana, karena pelaku menyembunyikan atau mengalihkan aset dengan cerdik. Ini penting agar negara tidak selalu kalah cepat dari koruptor yang sudah menyiapkan pelarian sejak awal,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa keberanian negara dalam menindak korupsi akan menjadi cermin keberanian bangsa ini menatap masa depan.

Namun demikian, Hardjuno tetap menekankan bahwa RUU itu bukan berarti bebas risiko, sehingga tetap diperlukan kehati-hatian, pengawasan ketat, dan mekanisme hukum yang adil dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak boleh gegabah. Tapi jangan pula takut mengambil langkah hanya karena ada risiko,” ujar Hardjuno.

Adapun RUU Perampasan Aset masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029. Namun, RUU itu tak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025.

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menginginkan RUU tentang Perampasan Aset masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2026.

Untuk mencapai hal itu, kata Sturman di Jakarta, Rabu (4/12/2024), RUU yang masuk Prolegnas Prioritas Tahun 2025 harus selesai dibahas di DPR.

RUU yang masuk prioritas pada tahun 2025 terfapat sebanyak 41 RUU, yang diusulkan oleh 13 komisi di DPR, Baleg, pemerintah, hingga Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

MUFTI Idris, putra Anwar Deng, gubernur Taliban di Parwan, terluka akibat ledakan, dan tiga pengawalnya tewas. Insiden itu terjadi setengah kilometer dari Karizmir.

Para pendukungnya, untuk menyesatkan publik, telah menyebarkan gambar-gambar lama dirinya di media sosial seolah-olah ia sedang menghadiri suatu acara.

Serangan ini semakin menguatkan realitas bahwa Taliban, meskipun telah menguasai Afghanistan, masih berhadapan dengan ancaman yang kompleks, baik dari kelompok pesaing maupun dari dalam tubuhnya sendiri.

Laporan Human Rights Watch (2025), ancaman terorisme di Afghanistan terus meningkat, terutama dengan aksi kelompok ISIS-K yang menargetkan Taliban dan komunitas minoritas.

ISIS-K, sebagai cabang ISIS di Afghanistan, melancarkan serangkaian serangan terhadap etnis Hazara serta lembaga-lembaga yang dianggap bertentangan dengan ideologi mereka.

Selain itu, mereka juga mengincar pejabat Taliban sebagai upaya memperlemah otoritas pemerintahan yang saat ini berkuasa.

Di tengah persaingan antarkelompok ekstremis, Taliban menghadapi ancaman dari dalam dan luar. Di satu sisi, ISIS-K menggunakan kekerasan sebagai alat propaganda untuk menarik simpati dari individu yang kecewa dengan kepemimpinan Taliban.

Di sisi lain, friksi internal dalam tubuh Taliban, terutama antara faksi Haqqani dan elemen yang lebih konservatif, semakin memperumit stabilitas pemerintahan mereka.

Taliban juga menghadapi tantangan besar dalam isu hak asasi manusia. Otoritas Sementara Taliban (ITA) semakin memperketat kontrol sosial di Afghanistan antara Juli hingga Desember 2024 dengan menerbitkan 16 dekret baru, termasuk Hukum Propagasi Kebajikan dan Pencegahan Kemungkaran (LPVPV).

Kebijakan ini memperluas pembatasan terhadap perempuan, mencakup aturan berpakaian, larangan penggunaan ponsel, dan pembatasan diskusi keagamaan.

LPVPV memberikan landasan hukum bagi aturan moral Taliban, meskipun hukumannya lebih ringan dibandingkan era 1996–2001.

Namun, kebijakan ini semakin memperburuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.

Larangan terhadap pendidikan medis serta persyaratan mahram untuk menerima perawatan memperparah krisis kesehatan dan membebani sistem yang sudah rapuh.

Hambatan terhadap bantuan kemanusiaan semakin meningkat, terutama dalam menjangkau perempuan dan anak perempuan.

Peran Muhtasibin sebagai penegak hukum moral semakin diperkuat, sementara pencabutan kebijakan sebelumnya tidak terjadi.

Dengan semakin terbatasnya hak dan kebebasan, risiko krisis kemanusiaan di Afghanistan terus meningkat.

Selain itu, tindakan represif Taliban terus meningkat, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap aktivis hak asasi manusia dan jurnalis.

Upaya Taliban dalam membungkam kritik semakin terlihat melalui pembatasan kebebasan berbicara, pemblokiran akses informasi, serta peningkatan pengawasan terhadap media independen.

Jurnalis yang melaporkan pelanggaran HAM kerap menghadapi intimidasi dan ancaman, mempersulit transparansi dalam situasi yang semakin memburuk.

Sejak Taliban menguasai Kabul pada Agustus 2021, hubungan India dengan Afghanistan mengalami ketidakpastian.

Awalnya, India menutup kedutaan dan menarik diplomatnya dari Kabul, tetapi tidak sepenuhnya meninggalkan Afghanistan.

Pada pertengahan 2022, New Delhi mengirim delegasi teknis untuk mengevaluasi situasi dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan.

Hingga tahun anggaran 2024-2025, India tetap mengalokasikan dana sebesar Rs. 200 crores untuk bantuan dan proyek pembangunan di Afghanistan, meskipun jumlah ini menurun dibandingkan dengan anggaran sebelumnya.

Taliban telah meminta India untuk melanjutkan berbagai proyek infrastruktur yang sebelumnya tertunda, dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih terpuruk.

Sementara India mencoba menjaga keterlibatan terbatas dengan Afghanistan, China semakin memperkuat pengaruhnya.

Beijing telah menjalin hubungan erat dengan Taliban dan menawarkan dukungan ekonomi, meskipun tidak sebesar yang diharapkan pemerintah Afghanistan.

Salah satu kepentingan utama China adalah memastikan Taliban menekan kelompok separatis Uyghur yang aktif di perbatasan, terutama di wilayah Badakhshan, Faryab, Kabul, dan Nuristan.

Investasi China di Afghanistan, terutama dalam sektor pertambangan dan infrastruktur, menjadi bagian dari strategi geopolitik lebih luas, yang pada gilirannya memengaruhi kalkulasi India dalam hubungannya dengan Kabul.

Di sisi lain, hubungan antara Pakistan dan Taliban semakin memburuk. Islamabad menuduh Afghanistan menjadi tempat berlindung bagi kelompok Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), yang sering melakukan serangan lintas batas ke wilayah Pakistan.

Ketegangan ini berujung pada baku tembak di perbatasan Durand serta penutupan jalur perdagangan utama seperti Torkham dan Spin Boldak.

Situasi ini menambah ketidakstabilan di kawasan dan memperumit posisi India dalam menentukan kebijakan luar negerinya terhadap Afghanistan.

Di tengah ketidakpastian ini, India terus mencari cara untuk menavigasi kompleksitas geopolitik yang berkembang.

Dengan meningkatnya pengaruh China di Afghanistan dan memburuknya hubungan Taliban dengan Pakistan, New Delhi menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keterlibatan dan kehati-hatian dalam hubungannya dengan Kabul.

Selain itu, ancaman terorisme dari ISIS-K terus meningkat, sementara Taliban berupaya mendapatkan pengakuan diplomatik dari beberapa negara seperti China dan UEA.

Serangan semacam ini mengindikasikan bahwa Afghanistan masih menjadi medan pertarungan bagi berbagai faksi ekstremis, yang masing-masing berlomba menunjukkan supremasi ideologis dan militernya.

Jika Taliban tidak mampu menekan kelompok-kelompok pesaing ini, maka Afghanistan berpotensi menjadi medan perang berkepanjangan, di mana konflik antara berbagai faksi ekstremis akan semakin sulit dikendalikan.

Meskipun beberapa negara seperti China dan UEA telah menerima diplomat Taliban, negara-negara Barat masih enggan mengakui legitimasi mereka.

Menurut Security Council Report (2024), keputusan ini didasarkan pada pelanggaran HAM yang terus berlangsung serta dugaan hubungan Taliban dengan kelompok teroris.

Negara-negara seperti AS dan Inggris tetap mempertahankan sanksi terhadap kepemimpinan Taliban, menghambat akses mereka terhadap dukungan ekonomi internasional.

Laporan Human Rights Watch juga mencatat bahwa individu yang dideportasi dari Pakistan ke Afghanistan mengalami penganiayaan, menyoroti tindakan represif Taliban dalam mempertahankan otoritasnya.

Keberlanjutan aksi terorisme ini memperumit situasi di Afghanistan, bukan hanya bagi Taliban, tetapi juga bagi stabilitas kawasan secara keseluruhan.

Ketegangan internal dalam tubuh Taliban semakin meningkat, terutama antara faksi Haqqani dan kelompok konservatif yang berbeda pandangan dalam kebijakan luar negeri dan strategi keamanan domestik.

Perselisihan ini berpotensi melemahkan kontrol Taliban atas Afghanistan, membuka peluang bagi ISIS-K dan kelompok militan lain untuk memperluas pengaruh mereka.

Sementara itu, kelompok teror seperti ISIS-K semakin agresif dalam menargetkan minoritas dan institusi yang dianggap berseberangan dengan agenda mereka.

Pembunuhan massal terhadap komunitas Hazara dan serangan terhadap masjid-masjid Syiah menjadi bagian dari strategi mereka untuk memicu ketegangan sektarian dan memperluas pengaruh mereka di Afghanistan.

Jika situasi ini terus berlanjut, negara ini berpotensi kembali menjadi medan perang antara faksi-faksi ekstremis yang berusaha mengamankan dominasi mereka melalui kekerasan dan teror.

Taliban mungkin menguasai wilayah, tetapi tanpa kendali penuh atas keamanan, mereka menghadapi risiko kehilangan legitimasi, baik di tingkat domestik maupun internasional.

PARIS, KOMPAS.com - Pada Minggu (6/4/2025), polisi Perancis menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok teroris ISIS.

Tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Namun, pengacaranya membantah tuduhan tersebut.

Selain tersangka utama, pria berusia 21 tahun juga ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ujar kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Meskipun begitu, kantor kejaksaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai usia pasti atau rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama dan menemukan rompi peledak rakitan.

• AS Rilis Video Serangan yang Tewaskan Pemimpin ISIS Abdallah Al Rufayi
• Irak Klaim Bunuh Pemimpin Senior ISIS, Trump Ikut Komentar

Pemuda berusia 19 tahun itu diduga menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya. Salah satunya, yang berusia 21 tahun, diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi apapun," kata pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

PARIS, KOMPAS.com - Polisi Perancis pada Minggu (6/4/2025) menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok terorisISIS.

Menurut laporan media setempat, tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, memiliki hubungan dengan kelompok jihadis tersebut, meskipun pengacaranya membantah tuduhan itu.

Selain tersangka utama, seorang pria lainnya yang berusia 21 tahun ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ungkap kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Kantor kejaksaan tersebut tidak dapat mengungkapkan usia pasti atau rincian lebih lanjut mengenai rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama, di mana ditemukan rompi peledak rakitan.

Seperti dilaporkan oleh harian Le Parisien, pemuda berusia 19 tahun itu diduga telah menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Dijelaskan, penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya.

Salah satu dari mereka, yang berusia 21 tahun, dituduh memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi jihad apapun," ujar pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Penangkapan ini menunjukkan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Perancis tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyoroti masalah overkapasitas lapas. Masalah tersebut menurutnya sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah masalah over-crowded atau kelebihan kapasitas di Lapas dan Rutan. Ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus dalam sambutannya pada acara pemberian remisi khusus Hari Raya Nyepi dan Idulfitri di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jumat (28/3/2025).

Dia kemudian meminta Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasyarakatan melakukan beberapa hal untuk mengatasinya. Salah satunya, memberikan kemudahan bagi narapidana dengan kriteria tertentu untuk bebas bersyarat.

"Oleh karena itu upaya yang kita lakukan untuk bisa mengurai over-crowded yang ada saya minta Pak Mashudi kepada warga binaan yang sudah memenuhi syarat untuk cuti bersyarat atau bebas bersyarat, taruh aja di Lapas terbuka," jelasnya.

Agus meminta agar narapidana diberikan pelatihan tertentu. Kemudian pemberian remisi atau potongan masa tahanan bagi kejahatan yang dinilai tidak meresahkan masyarakat.

"Berikan pelatihan keahlian tertentu, yang nantinya akan mengurangi over-crowded yang ada di pemasyarakatan. Termasuk pemberian remisi yang kepada para pelaku yang ancaman hukumannya di bawah 1 tahun dan kejahatan yang tidak meresahkan masyarakat kejahatan umum," ungkapnya.

Agus juga meminta narapidana yang masih muda diberikan pendidikan. Lalu, saat keluar dari Lapas diberikan kerja sosial sesuai masa hukumannya.

"Dan beri kesempatan, terutama bagi yang masih muda untuk bisa mengikuti pendidikan selama di pemasyarakatan. Kalau bisa cepat menyelesaikan masa hukumannya, kasih kerja sosial. Nanti mudah-mudahan dengan penerapan KUHP yang baru nanti mereka bisa menjalani itu," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Sebanyak 204 warga binaan atau narapidana (napi) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Praya, Lombok Tengah, diusulkan mendapat remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah. Satu di antaranya merupakan napi khusus korupsi anggaran dana desa (ADD).

Kepala Rutan Kelas IIB Praya, Syaripuddin Hazri, mengatakan usulan remisi tahun ini masih didominasi kasus napi tindak pidana umum. Total napi pidana umum yang diajukan mencapai 136 orang.

"Rincian perolehan, 15 hari sebanyak 44 orang, 1 bulan 86 orang, 1 bulan 15 hari 6 orang. Sedangkan yang 2 bulan itu nol atau tidak ada," kata Syaripuddin kepada detikBali, Selasa (25/3/2025).

Jumlah itu didominasi tindak pidana narkotika (33 orang), human trafficking (3 orang), asusila (1 orang), jaminan fidusia (2 orang), pembunuhan (2 orang), penadah (2 orang), dan pencurian (37 orang).

"Ada juga napi kasus penggelapan sebanyak 2 orang, penipuan 4 orang, perampokan 10 orang, perikanan 1, dan kasus perlindungan anak 39. Sehingga, totalnya sebanyak 136 orang untuk pidana umum," ujar Syaripuddin.

Sedangkan napi pidana khusus, Syaripuddin mengajukan sebanyak 68 orang. Jumlah itu terdiri dari narkotika 67 orang dan korupsi 1 orang.

"Rincian perolehan mereka ada yang 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, tetapi tidak ada yang dapat dua bulan," tegas Syaripuddin.

Syaripuddin menegaskan warga binaan diusulkan mendapat remisi asalkan telah memenuhi syarat sesuai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Proses pengajuan remisi dilakukan secara online setelah disetujui melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas.

"Jadi tidak ada pengecualian, asalkan memenuhi syarat pasti diusulkan," beber Syaripuddin.

Adapun syarat warga binaan yang diusulkan, yakni menunjukkan perubahan sikap dan perilaku ke arah lebih baik selama menjalani masa hukuman, aktif mengikuti program pembinaan yang dibuktikan dengan laporan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) yang dibuat oleh wali, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko melalui asesmen oleh asesor lapas. Surat Keputusan (SK) remisi Idul Fitri biasanya terbit paling lambat H-1 Lebaran.

"Jadi nanti pas Lebaran itu akan kami umumkan kepada para warga binaan yang dapat remisi ini," jelas Syaripuddin.

Video: H-7 Lebaran, Arus Lalin Tol Cikatama Mulai Ramai

Video: H-7 Lebaran, Arus Lalin Tol Cikatama Mulai Ramai