JAKARTA - Fakultas Farmasi Universitas Pancasila (FFUP) bekerja sama dengan Indonesian Young Scientist Association (IYSA) resmi menyelenggarakan ajang bergengsi tingkat internasional bertajuk The 5th World Science, Environment and Engineering Competition (WSEEC) 2025. Kegiatan ini digelar pada 14 hingga 22 Mei 2025 dengan serangkaian kegiatan penjurian online maupun offline, dengan lokasi utama kegiatan offline di Aula Lantai 4, Gedung Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Jakarta.

Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Prof. Dr. apt. Syamsudin, M.Biomed mengatakan ? WSEEC merupakan kompetisi inovasi ilmiah yang diperuntukkan bagi pelajar dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Menengah Pertama, Menengah Atas/Kejuruan, hingga mahasiswa perguruan tinggi dari dalam dan luar negeri. Tahun ini, ajang WSEEC diikuti oleh 370 tim dari 14 negara, yang terdiri dari 88 tim peserta offline dan 282 tim peserta online. Negara-negara yang turut ambil bagian antara lain Indonesia, Turkmenistan, Bangladesh, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Kazakhstan, Turki, Romania, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Austria?.

Kompetisi ini mencakup berbagai kategori bidang sains seperti Matematika, Fisika, Ilmu Hayati, Energi dan Rekayasa, Teknologi, Lingkungan, serta Ilmu Sosial. Tujuan utama dari penyelenggaraan WSEEC adalah untuk menyediakan ruang bagi generasi muda dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta kolaboratif melalui pendekatan ilmiah dan inovatif.

Rangkaian acara dimulai dengan pembukaan secara daring pada 14 Mei 2025, disusul sesi penjurian peserta online pada 14?15 Mei dan awarding ceremony online pada 16 Mei. Selanjutnya, pembukaan secara luring akan dilaksanakan pada 19 Mei 2025, diikuti dengan penjurian peserta offline pada 20 Mei, serta puncak acara berupa awarding dan closing ceremony secara offline pada 22 Mei 2025 di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila.

Melalui sambutannya, Wakil Rektor Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Pancasila. Prof. Dr. Ir. Arissetyanto Nugroho, M.M., IPU., CMA., MSS., ?Saya menyampaikan kekaguman atas dedikasi dan kerja keras para peserta sekalian, proyek yang anda presentasikan merupakan hasil penelitian, eksperimen dan pemecahan masalah yang kreatif. Terlepas dari hasil akhirnya, perjalanan yang telah anda lakukan sangatlah berharga. Manfaatkan kesempatan ini untuk belajar, berinteraksi dan perluas jaringan.?

Para peserta akan mempresentasikan proyek mereka di hadapan juri yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, serta profesional industri. Pemenang akan diumumkan dan diberikan penghargaan serta peluang kolaborasi lebih lanjut di tingkat internasional.

WSEEC diharapkan dapat melahirkan lebih banyak peneliti muda dan inovator masa depan yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan global melalui pendekatan sains dan teknologi. Penyelenggaraan tahun ini sekaligus menjadi momentum penting dalam membangun jejaring internasional dan memperkuat kolaborasi antarbangsa dalam bidang pendidikan dan riset ilmiah. Dengan penyelenggaraan tahun kelima ini, WSEEC terus memperkuat peran Indonesia sebagai tuan rumah yang mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi berkelanjutan di tingkat global.

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII Sugiat Santoso merespons rencana pemerintah yang sedang merancang rencana undang-undang (RUU) pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Politikus Gerindra tersebut mendukung rencana itu karena memiliki semangat kemanusiaan.

"Komisi XIII mendukung usulan pemerintah tersebut terkait rancangan UU transfer narapidana. Semangat yang disampaikan, pertama adalah konteks menjaga diplomasi, dengan negara lain, kedua kemanusiaan," ujar Sugiat, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, meski berdasarkan pada kemanusiaan dengan memulangkan napi ke negaranya, namun perlu dipastikan bahwa napi tersebut tetap menjalani hukuman.

"Ketika napi sudah di sana, harus jalankan hukuman yang disepakati, kan kita bukan membebaskan," ujarnya.

Dia pun pun menyebut harus ada kesepakatan antara Indonesia dan negara asal dari narapidana yang akan dipulangkan. Sehingga, Indonesia menerima keuntungan lain dalam pengiriman napi tersebut.

"(Harus ada) kesepakatan dua negara, misal Indonesia dengan negara narapidana. Harus ada proses diplomasi," ujarnya.

Selain itu, Dia pun menyampaikan perlu ketetapan kategori napi saja yang bisa dikirim ke negara asalnya.

"(Mungkin) Pertama napi yang vonisnya bukan hukuman mati. Itu yang bisa masuk kategori pemindahan ke negara asal," katanya.

Sebelumnya, Sebelumnya, Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan saat ini pemerintah berupaya merancang undang-undang (RUU) yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal atau transfer of prisoners. Aturan ini diperlukan lantaran hingga saat ini belum ada UU yang mengatur pemulangan narapidana ke negara asal.

"Rancangan undang-undang terkait pemindahan narapidana masih dalam tahap persiapan. Saat ini, dasar hukum pemindahan ini masih berdasarkan hubungan baik dengan negara lain dan asas kemanusiaan," kata Yusril saat berbicara dalam Seminar Nasional Pemulangan Narapidana dalam Kajian Hukum Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Ubaya secara virtual dilansir Antara, Sabtu (8/3/2025).

Menurut Yusril, pemulangan narapidana memiliki beberapa dasar penting, yakni hubungan baik antarnegara, aspek kemanusiaan, dan penerapan prinsip bahwa hukuman mati sudah tidak lagi berlaku di negara pemberi hukuman.

Selain itu, pemulangan narapidana ke negara asal juga dilakukan dengan syarat-syarat yang sudah disepakati kedua negara. Sejumlah syarat yang diatur yakni negara asal terpidana harus mengakui hukuman yang dijatuhkan oleh Indonesia, dan menerima sisa hukuman yang belum dijalani, kecuali hukuman mati.

Walau demikian, Yusril tidak memungkiri adanya celah hukum yang muncul dari sistem pemulangan narapidana. Celah hukum itu berpotensi meringankan beban hukuman kepada narapidana ketika sudah sampai di negara asal.

Oleh sebab itu diperlukan adanya kerja sama antarnegara untuk memastikan proses hukum dijalani narapidana sesuai dengan yang telah disepakati.

"Salah satu contoh adalah kasus Mary Jane. Dalam transfer of prisoner ini, Filipina memberikan akses kepada Kedutaan Besar Indonesia di Filipina untuk memantau perkembangan kasusnya," ujar Yusril.

(aik/dhn)

Jakarta -

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Prim Haryadi menyampaikan penerapan hukuman mati masih berlaku di Indonesia. Dia mengatakan dalam KUHP baru penerapan hukuman mati diterapkan terbatas.

Hal itu disampaikan Prim dalam acara 'Seminar Nasional Hukuman Mati dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hukum Internasional' di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025). Mulanya, Prim menyampaikan sejumlah alasan pengadilan masih memberikan putusan hukuman mati.

"Saat ini ketahui bahwasanya pidana mati di Indonesia ini masih dimungkinkan, karena diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam beberapa pasal KUHP yang masih berlaku, mengatur tentang hukuman mati," kata Prim.

Dia mengatakan, norma hukuman mati sempat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi saat itu, MK tidak menghapus hukuman mati, sehingga hukuman mati masih berlaku di Indonesia.

"Bahkan pidana mati pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi apakah norma ini bertentangan atau tidak, tapi Mahkamah Konstitusi di tahun 2007, 2008 itu menyatakan masih diperkenankan, di 2008, hanya harus lebih selektif bahasanya barangkali ya," ucapnya.

Prim menyinggung mengenai penerapan hukuman mati dalam KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Menurutnya, hukuman mati diterapkan secara terbatas pada pidana tertentu seperti terorisme hingga narkotika.

"Kemudian KUHP yang baru penerapannya juga terbatas, hanya pada tindak pidana luar biasa, terorisme, kejahatan terhadap negara, pembunuhan berencana dan kejahatan berat terkait narkotika," katanya.

Dia juga mengatakan, dalam KUHP baru, seseorang yang dijatuhi hukuman mati juga tidak langsung dieksekusi. Melainkan akan melewati masa percobaan hukuman penjara selama 10 tahun.

"Jadi berkaitan dengan hukuman mati dalam KUHP yang baru memang ada sedikit diperlonggar, kalau selama ini dalam KUHP yang saat ini berlaku itu memang selesai, tapi di KUHP baru ini ada semacam percobaan 10 tahun, itu baru dipantau kelakuannya terpidana ini," katanya.

(idn/idn)

Bogor -

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor Gelar Seminar Foto: Dok Ist

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan di antaranya RUU KUHP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

(knv/hri)

Bogor -

Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia Koordinator Wilayah Jawa Barat menggelar seminar nasional yang membahas terkait RUU KUHAP dalam menjawab tantangan hukum pidana modern. Seminar tersebut dihadiri oleh perwakilan kampus di Jawa Barat.

Kegiatan seminar digelar di Aula Nusa Bangsa Griya Zen Solusi Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Kamis (27/2/2025). Seminar dihadiri peserta kurang lebih 220 orang dan dihadiri oleh pemateri yaitu Prof. Henny Nuraeny, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Andre Yosua M. S.H., M.H., M.A.,Ph,D.

Kegiatan seminar dilaksanakan dalam bentuk diskusi simposium. Seminar ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar dan menjembatani kesenjangan antara teori hukum dengan praktik di lapangan.

Mahasiswa di Kota Bogor menggelar seminar. (Foto: dok. Istimewa)

Dari kegiatan seminar itu, ada beberapa kesimpulan yang dihasilkan, di antaranya RUU KUHAP dinilai akan berdampak signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dalam aspek perlindungan hak asasi manusia maupun dalam penegakan keadilan sosial. Mereka menilai RUU KUHAP merupakan langkah maju untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan sosial.

Namun demikian, RUU KUHAP juga dinilai berpotensi memicu protes atau gerakan penolakan dari kelompok-kelompok yang merasa bahwa dalam revisi RUU KUHAP terdapat risiko penyalahgunaan pasal-pasal sehingga dapat berdampak terhadap kebebasan individu.

Terakhir, diskusi itu menyimpulkan mengenai perlunya pengawasan secara transparan oleh berbagai lembaga yang memiliki peran dan fungsi tertentu terhadap penyusunan mekanisme RUU KUHAP yang baru setelah diberlakukan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum tidak salah digunakan dan diterapkan dengan adil.

Lihat juga Video 'Teatrikal Warnai Aksi Indonesia Gelap di Depan DPRD Jatim':

(knv/hri)

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Cendekiawan Indonesia yang juga pakar kebangsaan Prof Yudi Latief membekali para dosen Universitas Jember (Unej) pengampu mata kuliah wajib universitas dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam seminar di Aula Gedung Soedjarwo kampus setempat, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Wakil Rektor Bidang Akademik Unej Prof Slamin membuka kegiatan seminar bertema "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila di Perguruan Tinggi" sekaligus menyampaikan sambutannya bahwa seminar itu sangat penting demi mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan akademik kampus setempat.

"Pancasila merupakan mata kuliah istimewa karena langsung diatur oleh undang-undang. Kuliah itu tidak hanya akan membahas Pancasila secara tekstual, namun juga akan mengetahui bagaimana Pancasila digali," katanya.

Sementara Yudi Latief dalam paparannya menyampaikan bahwa terdapat dua faktor utama yang harus dimanfaatkan untuk membangun rantai nilai pertumbuhan bangsa dalam pengaktualisasian Pancasila demi kemajuan Indonesia.

"Faktor pertama adalah faktor inherit, yakni kekayaan alam yang secara alami dimiliki oleh Indonesia. Faktor kedua adalah human capital, yang menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan karakter," tuturnya.

Ia mengatakan Indonesia telah dikaruniai kekayaan yang luar biasa sejak lahir, mulai dari geografi, geologi, hayati, mineral yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan bangsa.

"Ditambah lagi Indonesia sekaligus menjadi pertemuan episentrum dunia yang merupakan lalu lintas perdagangan yang memiliki pengaruh signifikan bagi dunia," katanya.

Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menyarankan metode pembelajaran baru yang dapat diimplementasikan oleh para dosen melalui pendekatan visual.

"Mengingat mahasiswa saat ini merupakan generasi visual, berbagai peristiwa di dunia atau bahkan film-film dapat dijadikan bahan pembelajaran di kelas untuk memberikan gambaran yang lebih nyata bagi mereka," ujarnya.

Seminar tersebut diharapkan dapat semakin berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di kalangan mahasiswa melalui paparan para dosen di dalam kelas, sehingga dapat tercipta generasi penerus yang tidak hanya unggul secara akademik tetapi juga memiliki jiwa nasionalisme yang kuat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

(amw/isa)

Jakarta -

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi dengan pelaksana kegiatannya dari Bidang Pendidikan berkelanjutan bekerja sama dengan Justitia Training Center mengadakan Professional Training Program bertajuk Teknik dan Strategi Pendampingan Hukum Calon Kepala Daerah dalam pilkada.

Dalam seminar daring yang diadakan Jumat (29/11), Presiden Direktur Justitia Training Center, Andriansyah Tiawarman menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi DPN Peradi dan Justitia Training Center setelah penandatanganan MoU pada September lalu.

"Kerja sama ini menjadi bukti komitmen untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme advokat/konsultan hukum dalam mendampingi calon kepala daerah selama pilkada. Proses pilkada seringkali diwarnai dengan berbagai tantangan hukum, salah satunya adalah sengketa pilkada," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (1/12/2024).

Ia juga menekankan peran penting advokat/konsultan hukum sebagai pendamping yang tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi calon kepala daerah, tetapi juga menjaga legitimasi proses demokrasi di mata publik.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Harian DPN Peradi, R. Dwiyanto Prihartono menyampaikan pentingnya pelatihan ini, terutama mengingat baru saja selesai pelaksanaan pilkada.

"Forum ini sangat strategis, mengingat potensi sengketa pilkada yang memerlukan pendampingan hukum sangat terbuka. Peradi berkomitmen untuk terus memilih topik-topik yang relevan bagi advokat dalam praktik sehari-hari," ujarnya.

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Fachri Bachmid, S.H., M.H dan Abhan, S.H., M.H.,

Fachri membahas mengenai sengketa pilkada yang terbagi menjadi sengketa tahapan, proses, dan hasil. Ia menjelaskan bahwa sengketa seringkali muncul akibat ketidakpatuhan terhadap aturan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui Bawaslu atau PTUN, tetapi malah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK), padahal MK idealnya hanya menangani sengketa hasil.

"Bawaslu memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa awal, sementara MK sebagai pengadilan tata negara hanya menangani sengketa hasil," katanya.

Di sisi lain, Abhan membahas enam kategori pelanggaran dalam pilkada yakni, kode etik, administratif, tindak pidana, sengketa proses, sengketa hasil, dan pelanggaran lainnya. Ia menjelaskan bahwa kode etik berprinsip pada integritas dan profesionalisme, dengan analisis yang cermat terhadap aktor, modus, dampak, dan bukti sejak awal.

"Penyelesaian sengketa pilkada harus mengacu pada aturan dan strategi bukti yang tepat," ujar Abhan.

Pelatihan ini ditutup dengan penegasan bahwa pemahaman yang cermat terhadap aturan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan.

"Segala aturan terkait penyelesaian sengketa pilkada telah diatur secara detail, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak keadilan harus objektif dalam memutuskan sengketa Pilkada," tutup Abhan.

Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, diharapkan para advokat yang menangani sengketa pilkada dapat memperoleh pengetahuan dan strategi yang dapat menjadi nilai tambah dalam mendampingi calon kepala daerah, serta menjaga kelangsungan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan

(prf/ega)

AMBON - Peran agama di Indonesia yang dinilai semakin bergeser dari esensinya kini lebih sering digunakan sebagai formalitas serta alat politik. Akibatnya, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Ma'arif Institute Andar Nubowo dalam diskusi yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertema ?Kerapuhan Etika Penyelenggara Negara: Etika dan Agama? yang digelar di Universitas Pattimura, Ambon, Maluku, Jumat (20/9/2024)

Nubowo mengungkapkan agama saat ini lebih sering digunakan sebagai alat politik dan ekonomi. ?Agama hanyalah alat untuk diperlemah atau dipergunakan untuk status quo politik dan ekonomi,? ungkapnya.

Nubowo juga menyoroti adanya favoritisme terhadap agama-agama tertentu yang dianggap memperburuk kondisi moralitas publik. Dengan agama digunakan sebagai instrumen politik, peran agama dalam menjaga etika dan moralitas masyarakat melemah, menyebabkan terjadinya tragedi etika dan moralitas publik.

?Agama tidak lagi mampu menjadi kekuatan moral yang independen, tetapi justru menjadi alat untuk kepentingan politik praktis,? ujarnya.

Padahal, dalam sejarahnya peran agama di Indonesia selalu dijadikan basis etika dalam kehidupan berbangsa, bahkan ikut menjadi instrument mencapai kemerdekaan Indonesia.

Di negara-negara barat, kata Nubowo, dikembangkan konsep mengenai civil religion yang berasal dari nilai universal dan nilai profetik agama yang disandarkan pada nilai-nilai agama yang universal sekaligus digabungkan pada prinsip sekular modern di Barat.

?Ini perlu jadi renungan kita semua bagaimana negara kita yang berideologi Pancasila perlu melakukan radikalisasi Pancasila, sebagaimana yang disebutkan Kuntowijoyo. Jadi bagaimana menjadikan Pancasila sebagai ideologi dasar kita. Sehingga Pancasila bukan cuma batang tubuh, tapi juga kaki-kaki kita,? katanya.

Akademisi IAIN Ambon Abidin Wakano melihat agama-agama di Indonesia kini kehilangan semangat profetiknya. Menurut Wakano, agama sudah tidak lagi memiliki daya untuk menuntun masyarakat menjawab berbagai tantangan sosial dan justru terjebak dalam industrialisasi politik identitas.

?Oligarki, kapitalisasi agama membuat agama-agama ikut terperangkap dalam sistem oligarki,? tegas Wakano, yang menyoroti kekuatan ekonomi dan politik elite turut menggerus otoritas moral agama.

Wakano menilai sejak Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019, agama telah digunakan secara luas dalam narasi politik identitas. Penggunaan agama dalam politik ini menyebabkan segregasi sosial, memecah masyarakat berdasarkan identitas agama, dan memunculkan mentalitas in-group dan out-group.

?Agama yang seharusnya berperan sebagai pedoman etis dan moral bagi masyarakat, kini terperangkap dalam dinamika politik praktis yang mengaburkan nilai-nilai substansial agama,? ujarnya.

Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Ahmad Najib Burhani mengungkapkan adanya paradoks dalam keberagamaan di Indonesia. Salah satunya pluralitas yang terbatas. Menurut Burhani, meskipun Indonesia mengakui pluralisme agama, ada batasan-batasan tertentu yang diberikan oleh negara.

Hal ini serupa dengan pendekatan "messianic tendency" yang dilakukan oleh negara-negara Barat dalam menyebarkan nilai-nilai mereka, seperti kolonialisme yang beralasan membawa peradaban. ?Di kita, dengan membawa mereka ke jalan yang benar, kita sebut itu paradigma yang melegalkan diskriminasi terhadap agama yang lain,? ujarnya.

Burhani juga menyebutkan paradoks negara beragama dan berketuhanan yang menunjukkan ada korelasi yang tampak negatif antara kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dengan keyakinan terhadap pentingnya agama.

?Negara yang memiliki indeks pembangunan manusia yang tinggi cenderung masyarakatnya menganggap agama tidak penting,? ujarnya, merujuk pada World Happiness Index yang menunjukkan negara-negara yang lebih bahagia sering kali adalah negara yang tidak terlalu religius.

Namun, Burhani juga mencatat negara-negara yang religius sering kali unggul dalam filantropi, termasuk Indonesia. "Filantropi adalah salah satu kekuatan dari negara beragama seperti Indonesia," tambahnya.

Akademisi Universitas Satya Wacana Salatiga Izak Lattu mengatakan ada pluralitas tanpa kesetaraan dalam pengelolaan agama di Indonesia, yang menyebabkan kelompok-kelompok tertentu merasa terpinggirkan.

"Kita berhadapan dengan mayoritanisme yang sangat besar," ungkap Lattu, yang menyoroti bagaimana kelompok mayoritas sering kali menganggap kelompok minoritas sebagai "denizen" atau warga negara setengah.

Lattu juga menekankan pentingnya memperkuat nasionalisme berdasarkan Pancasila. Lattu juga menyoroti pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

?Kita harus kembali ke Pancasila sebagai akta hidup bersama yang harus ditempatkan sebagai political covenantal pluralism,? tegasnya.

Direktur Interfidei Elga Sarapung mempertanyakan pengakuan terhadap keberagaman agama di Indonesia. ?Setelah 79 tahun merdeka, kita masih berputar di sekitar berapa agama yang diakui. Masih banyak masyarakat yang menyebut hanya 5 agama yang diakui di Indonesia,? ungkapnya.

Elga mengamati meskipun konstitusi mengakui enam agama, praktik nyata di lapangan menunjukkan adanya diskriminasi terhadap agama minoritas seperti Baha?i dan Sikh yang dikategorikan sebagai penghayat kepercayaan. ?Praktik hidup beragama di Indonesia terjebak pada ritualitas tanpa memperhatikan substansi yang lebih dalam,? tambah Elga.

Guru Besar Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Zuly Qodir mengatakan, Indonesia dan beberapa negara sudah masuk dalam tahap post-sekularism yang mengarah formalisasi. Beragama sifatnya hanya artifisia, sehingga tidak mendorong pada motivasi orang menjadi progresif.

?Misalnya bagaimana tentang kemiskinan, bagaimana kemiskinan direspons oleh agama-agama di Indonesia. Ya karena sering ambil sifatnya yang formalistic,? katanya.