Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

JAKARTA - Peran Polri dalam proses penyidikan harus diperluas. Sebab, Korps Bhayangkara memiliki pengalaman dan sarana prasaran yang mumpuni.

Hal itu disampaikan praktisi sekaligus pengamat hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Adi Mansar dalam Seminar Membangun Peradaban Penegakan Hukum di Indonesia bertajuk "Telaah Kritis RUU KUHAP? di Auditorium UMSU

"Polri lembaga satu-satunya yang mempunyai sarana dan prasarana yang mumpuni. Untuk itu peran Polri dalam proses penyidikan harus diperkuat. Dalam RUU KUHAP yang terbaru harus dipertegas porsi dan tupoksi sesama penegak hukum," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Dari 286 Pasal KUHAP ada beberapa pasal yang perlu dikritisi di antaranya, pasal terkait batas usia anak. Pasal yang berkaitan dengan bantuan hukum. Lalu pasal yang berkaitan dengan upaya masyarakat mengontrol Aparat Penegak Hukum (APH) dalam pra peradilan.

?Terkait kewenangan penyidikan oleh Kejaksaan, harusnya Polri sebagai lembaga penegak hukum kewenangan penyidikan harus diperluas. Dalam RUU KUHAP ini perlu dipertegas sesama aparat penegak hukum harus didudukkan porsi dan tupoksinya,? bebernya.

Paka Hukum Mahmud Mulyadi mengatakan, asas dominus litis yang sudah diterapkan di beberapa negara belum tentu cocok diterapkan di negara kita. Berhasil tidaknya sistem hukum di suatu negara belum tentu bisa diterapkan di negara lain.

"Kalau kita mengadopsi konsep hukum lain harus disesuaikan dengan kelokalan. Pengambilalihan penyidikan ke Jaksa apakah jadi solusi? Belum tentu," jelasnya.

Mulyadi berharap, kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu. Kalau saling mendominasi kurang bagus. Jika kewenangan penyidikan juga dilakukan oleh Jaksa akan muncul disharmoni antarsesama penegak hukum.

?Kita tetap menginginkan ruang penyidikan harus diberikan ke pihak kepolisian tapi harus dikoreksi. Kita berharap RUU KUHAP ke depan konsepnya bukan pemidanaan lagi,? ujarnya.

Ke depan antar lembaga penegak hukum mampu bisa menciptakan Integrated Criminal Justice System (ICJS) satu visi dalam penegakan hukum dan dituliskan jelas dalam RUU KUHAP.

Alumnus FH UMSU Dedi Kurniawan menanyakan, perlunya mendukung penyidikan sebagai kewenangan di Polri. Sebab secara SDM Polri lebih siap.

?Tapi harus ada perbaikan internal di Polri. Apa kira-kira kebijakan yang diambil untuk memperluas kewenangan penyidikan di Polri dan memperkuat Kewenangan Jaksa?? tanya dia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Mahmud Mulyadi, menjawab, pengambilalihan penyidikan ke Jaksa belum tentu jadi solusi bagi penegakan hukum di Indonesia. ?Untuk itu, kita berharap agar kepolisian dan kejaksaan bekerja harmoni dan terpadu, tidak ada yang saling mendominasi,?pungkasnya.

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah poin penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Minerba pada Pembicaraan Tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (18/2).

Pertama, kata dia, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucapnya.

Menurut dia, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.

"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, lanjut dia, yang ada ialah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," katanya.

Ketiga, tambah dia, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," katanya.

Di akhir, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu pun menegaskan kembali tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Melainkan izin diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Yang nanti bagi kampus yang membutuhkan untuk penggunaan dana riset, maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini; undang-undang ini tidak memberikan automatically (langsung) kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD, serta badan usaha lain," kata Bahlil di kesempatan yang sama.

Dia lantas melanjutkan, "Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset, dan segala macam itu kepada kampus, dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka (mahasiswa perguruan tinggi tersebut) mendapatkan beasiswa."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba. Supratman menekankan saat ini mekanisme lelang pemberian izin ada pertimbangan prioritasnya.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Dia melanjutkan, usulan kedua dari DPR ialah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. RUU Minerba itu, sebut dia, hanya memberikan manfaat kepada pihak kampus dengan bantuan dana untuk melakukan riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus tersebut hanya akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN, BUMD, atau pun badan usaha swasta.

"Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi itu sikap pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan poin lain dari RUU Minerba ialah pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, ormas keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti soal dihapusnya rencana pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," tegas Bahlil.

Simak juga Video 'RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang':

(fca/jbr)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini resmi diundangkan pada 24 Desember 2024 dan menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum terkait implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) di Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lengkap dan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk mendukung implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon sebagai solusi dekarbonisasi yang andal dan berkelanjutan," ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Menurut Marjolijn, teknologi ini tidak hanya membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan investasi di sektor teknologi bersih.

"Indonesia memiliki formasi geologi strategis, seperti akuifer asin dan reservoir migas yang telah habis, untuk menyimpan karbon dioksida (CO?) secara aman," tambahnya.

Kementerian ESDM mencatat, potensi kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 8 gigaton CO? di reservoir migas dan 400 gigaton di akuifer asin. Potensi ini diharapkan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon regional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Carbon Capture and Storage, Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, menyebut regulasi ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memimpin implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Asia Tenggara.

"Aturan ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar dalam teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Manfaatnya akan dirasakan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi," ujarnya.

Selain memperkuat dasar hukum, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 juga melengkapi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang lebih dahulu mengatur teknis pelaksanaan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini mencakup panduan penyelenggaraan, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga pengawasan kegiatan pascaoperasi.

Pemerintah juga menjalin kerja sama lintas negara, seperti dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mempercepat pengembangan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau CCS memungkinkan penangkapan karbon dari sumber emisi, seperti kilang, petrokimia, dan pembangkit listrik, untuk kemudian disimpan secara aman.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memenuhi Nationally Determined Contributions (NDC) yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP29).

Jakarta -

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.

Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.

"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi

[Gambas:Video 20detik]

(whn/dhn)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Australia membahas penguatan kolaborasi antar-kedua negara melalui Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) yang berfokus kepada pemerintahan digital, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Pembahasan tersebut diwakili oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, dan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams.

"Kami berterima kasih atas kerja sama dan dukungan yang telah terjalin sejak 2020, dan kami berharap ke depannya kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk dapat memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia," kata Menteri PANRB dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, untuk memperkuat kolaborasi yang telah terjalin, Rini meminta personel Prospera yang dapat secara intens berkolaborasi dengan Kementerian PANRB untuk membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, seperti reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan transformasi pemerintahan digital.

Menurut dia, ketiga topik tersebut berperan penting dalam memperkuat tata kelola untuk pelayanan publik yang efektif.

"Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kementerian PANRB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa kerja sama berkelanjutan dengan Australia tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai reformasi birokrasi yang komprehensif untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus kepada kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung Pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik," tutur Menteri PANRB.

Adapun selama 2024 terdapat tiga kegiatan yang didukung oleh Pemerintah Australia, yakni dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pengembangan kompetensi pegawai Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN), serta pengembangan kerangka kebijakan terkait pengarusutamaan gender (PUG) di sektor publik.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengadakan pertemuan dengan Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia Penny Williams di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Pertemuan tersebut membahas terkait kerja sama dan rencana penguatan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) antara pemerintah Indonesia melalui Kemenpan-RB dengan pemerintah Australia.

Rini menyampaikan bahwa kerja sama Indonesia-Australia tersebut berfokus pada bidang pemerintahan digital dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

“Kami berterima kasih atas dukungan yang telah terjalin sejak 2020 dan semoga kerja sama ini terus berlanjut dan diperluas untuk memberikan dampak besar terhadap implementasi pemerintahan digital dan SDM di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa.

Personel Prospera, lanjut dia, berkolaborasi secara intens dengan Kemenpan-RB dalam membahas dukungan teknis dalam berbagai topik, yaitu reformasi birokrasi, pelayanan publik, serta transformasi pemerintahan digital.

“Dukungan personel Prospera yang ahli di bidang tersebut dapat membantu kami di Kemenpan-RB untuk merancang desain reformasi birokrasi untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien bagi masyarakat Indonesia,” imbuhnya.

Kerja sama berkelanjutan dengan Australia itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait reformasi birokrasi yang komprehensif guna menciptakan pemerintahan yang responsif, efisien, dan fokus pada kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah Australia melalui Prospera dapat memberikan masukan melalui sudut pandang praktik terbaik global untuk mendukung pemerintahan Indonesia menjadi lebih baik,” ujar Rini.

Pemerintah Australia mendukung tiga kegiatan pada 2024. Pertama, dukungan teknis dalam project management office (PMO) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendorong kerangka kebijakan pemerintah di Indonesia.

Kedua, dukungan pengembangan kompetensi pegawai Kemenpan-RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) di bidang kebijakan publik, serta pembelajaran kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) melalui Australian Public Service Commision (APSC).

Ketiga, dukungan aksesi Indonesia sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Kemenpan-RB sebagai penanggung jawab Public Governance Committee (PGC) mendapat bantuan dari Australia untuk menganalisis berbagai aspek secara akurat dan memastikan reformasi yang dijalankan Indonesia selaras dengan standar internasional.

Adapun dukungan Australia lainnya dilakukan melalui pengembangan kerangka kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Sektor Publik.

Selain itu, Capability Review juga dilakukan pihak Australia untuk mengukur kapabilitas instansi pemerintah dalam menentukan prioritas program kerja untuk perbaikan berkelanjutan.

Kolaborasi lain juga dilakukan dalam Analisis Dampak Kebijakan yang merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi potensi dampak dari kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan pemerintah sebelum diimplementasikan.

“Kami akan terus follow up kerja sama Prospera ini melalui diskusi produktif untuk kemajuan pada pemerintahan digital, pengembangan SDM, hingga reformasi birokrasi, yang juga dapat mendukung aksesi Indonesia ke OECD,” ujar Rini.

Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menilai pemahaman terhadap ideologi kebangsaan sangatlah penting bagi generasi muda. Hal ini dapat memperkuat persatuan dan kepatuhan setiap warga negara untuk menjalankan amanah konstitusi dalam upaya mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

"Selalu menjaga persatuan dan kesatuan merupakan upaya yang harus dikedepankan untuk mewujudkan keutuhan bangsa ini," ujar Lestari dalam keterangannya, Senin (30/9/2024).

Hal ini dia ungkapkan menanggapi terkait pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang dipicu konflik ideologi dan perebutan kekuasaan di Tanah Air.

Menurutnya, hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) 2018 menunjukkan, hanya sekitar 6,2% siswa yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar tentang materi wawasan kebangsaan.

Sementara itu, hasil survei Litbang Kompas dan Pusat Studi Kebangsaan Indonesia (PSKI) pada 2022, diketahui hanya 28,6% siswa memahami Pancasila di ruang kelas dan 21,7% siswa memahaminya dari media sosial.

Menurut Lestari, berbagai upaya penguatan ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang diwarisi para pendahulu bangsa ini harus konsisten dilakukan.

"Generasi penerus bangsa, jangan sampai kehilangan pemahaman terhadap ideologi, konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan yang merupakan bekal dalam melanjutkan pembangunan dan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik," jelasnya.

"Apalagi, tantangan bernegara di masa depan semakin kompleks dengan terjadinya disrupsi di berbagai bidang kehidupan," imbuhnya.

Dia menuturkan, kehadiran sumber daya manusia (SDM) yang tangguh dan berkarakter dengan dasar pemahaman ideologi dan nilai-nilai kebangsaan yang kuat, sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap seluruh elemen bangsa mampu melahirkan generasi penerus yang berdaya saing dan memegang teguh nilai-nilai kebangsaan, untuk mewujudkan persatuan dan keadilan sosial dalam proses pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

(akd/akd)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) baru menggantikan kader PDIP Yasonna Laoly. Supratman Andi Agtas mengaku berkontak dengan Yasonna semalam sebelum pelantikan.

"Saya berteman baik dengan Pak Yasonna dan semalam kami juga kontak," kata Supratman usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8/2024).

Supratman menyebut dirinya memberi tahu Yasonna soal kebijakan yang tidak akan diubah seketika. Dia menyebut hal baik yang telah dilakukan Yasonna akan dilanjutkan dan disempurnakan.

"Dan saya sampaikan bahwa tentu tidak mungkin seketika semua kita ubah dan lain-lain, dan sebagainya. Intinya adalah semua program-program yang baik yang telah dilakukan menteri sebelumnya menjadi kewajiban kami untuk menyempurnakan itu dan melanjutkan," kata mantan Ketua Badan Legislasi DPR RI itu.

Berikut daftar menteri, wakil menteri dan kepala badan yang dilantik Presiden Jokowi hari ini:

1.⁠ ⁠Supratman Andi Agtas jadi Menkumham RI
2.⁠ ⁠Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM
3.⁠ ⁠Rosan Roeslani jadi Menteri Investasi
4.⁠ ⁠Angga Raka Prabowo Jadi Wamenkominfo
5. Prof Dadan Hindayana jadi Kepala Badan Gizi
6.⁠ ⁠Hasan Nasbi jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
7.⁠ ⁠Taruna Ikrar jadiKepalaBPOM.

Simak Video 'Prabowo Tak Hadiri Pelantikan Menteri di Istana, Supratman: Ada Kunker':

[Gambas:Video 20detik]

(isa/gbr)