JAKARTA - Mantan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara ikut perang mendukung Rusia melawan Ukraina di Donetsk. Dia menjadi tentara bayaran Moskow.

Terkait hal itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan status kewarganegaraan Satria Arta Kumbara. Supratman mengatakan, Satria Arta Kumbara telah memenuhi syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia lantaran menjadi tentara aktif Rusia.

Supratman menyebutkan bahwa berdasarkan pengecekan pada sistem laman Kewarganegaraan AHU per 12 Mei 2025, Satria belum atau tidak mengajukan permohonan kehilangan Kewarganegaraan Indonesia. Akan tetapi, status kewarganegaraannya dapat hilang sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.


Foto/Dok Kemenkum



"Jadi berdasarkan UU 12 Tahun 2006 dan PP 2 Tahun 2007, maka Saudara Satria Arta Kumbara telah memenuhi unsur kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia,? tuturnya.

Kendati demikian, Supratman menerangkan, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar Pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria. Instansi pusat, daerah, ataupun masyarakat harus melaporkan kepada Menteri Hukum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

Selanjutnya, Menteri Hukum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud. Saat ini, Kementerian Hukum telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria Arta Kubara yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebutkan mantan anggota TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang bergabung dengan pasukan Rusia bisa kehilangan status kewarganegaraannya.

Supratman menuturkan bahwa hingga kemarin Satria belum mengajukan permohonan kehilangan status warga negara Indonesia (WNI) usai aktif dalam operasi militer Rusia.

"Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, status kewarganegaraannya dapat hilang," ucap Supratman, dilansir dari Antara.

Supratman menjelaskan bahwa status WNI Satria akan hilang dengan sendirinya ketika aktif dalam kegiatan militer asing tanpa izin dari Presiden RI, jika merujuk pada Pasal 23 huruf d dan e Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan serta Pasal 31 huruf c dan d Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Meski demikian, lanjut Supratman, terdapat prosedur yang harus dipenuhi agar pemerintah Indonesia dapat menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan bagi Satria.

Prosedur dimaksud, kata dia, yakni instansi pusat, daerah, atau masyarakat harus melaporkan kepada Menkum jika mengetahui adanya WNI yang terindikasi kehilangan kewarganegaraan.

"Selanjutnya, Menkum akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut untuk menerbitkan surat keterangan dimaksud," katanya menambahkan.

Saat ini, kata Supratman, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow agar segera menyampaikan laporan kehilangan kewarganegaraan atas nama Satria, yang terindikasi bergabung dengan tentara kedinasan Rusia tanpa izin Presiden RI.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hadi mengatakan bahwa Satria sudah dipecat dari keanggotaan Inspektorat Korps Marinir, berdasarkan putusan in absentia (putusan dengan ketidakhadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada tanggal 6 April 2023.

"Dalam putusan itu, yang bersangkutan telah dipidana penjara selama 1 tahun dan terdapat pula tambahan pidana berupa pemecatan," ujar Laksma TNI Wira kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/5).

Dia menjelaskan bahwa Satria melakukan desersi sejak 13 Juni 2022 hingga saat ini. Oleh karena itu, Dilmil II-08 menjatuhkan hukuman berdasarkan Putusan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 6 April 2023 dan Akte Berkekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 Tanggal 17 April 2023.

Adapun keikutsertaan Satria dalam operasi militer Rusia viral di media sosial TikTok lewat video dari akun @zstorm689. Dalam video tersebut, terdapat dua foto seorang pria yang sama. Namun, dalam setiap foto memakai seragam yang berbeda, yakni seragam TNI AL dan seragam tentara Rusia.

Foto itu bertuliskan bahwa dahulu pria tersebut merupakan mantan prajurit Marinir TNI AL, tetapi sekarang telah menjadi anggota militer Rusia yang berperang di Ukraina.

MOSKOW - Negara-negara Barat menargetkan kapal-kapal Rusia dengan semakin banyak aksi sabotase dan terorisme sebagai bagian dari dorongan yang lebih luas untuk memberlakukan blokade maritim di Rusia.

Peringatan itu diungkap Penasihat Keamanan Nasional Presiden Vladimir Putin, Nikolay Patrushev.

Ajudan presiden, yang mengepalai Dewan Maritim Rusia, membuat pernyataan tersebut selama pertemuan badan tersebut pada hari Minggu (27/5/2025).

"Ada peningkatan yang konsisten dalam aktivitas militer NATO di Laut Baltik dan Laut Utara, di Atlantik Utara, dan kawasan Asia-Pasifik," ungkap Patrushev.

"Negara-negara Barat telah memperluas praktik mengambil langkah-langkah yang disengaja untuk membangun blokade laut, termasuk upaya untuk memeriksa kapal-kapal di perairan internasional dan melakukan sabotase dan aksi teroris," papar dia.

Patrushev sebelumnya telah memperingatkan setiap upaya oleh Uni Eropa (UE) dan Inggris untuk mengusir kapal-kapal Rusia dari laut akan ditanggapi dengan pembalasan yang "proporsional".

?Jika hukum dan diplomasi gagal, keamanan pelayaran Rusia akan dijamin oleh angkatan laut kita. Para pemarah di London atau Brussels perlu memahami hal ini dengan jelas,? tegas kepada pers pekan lalu.

Negara-negara Barat memperketat pembatasan maritim terhadap Rusia menyusul eskalasi konflik Ukraina pada tahun 2022, dengan memberikan sanksi kepada sejumlah kapal dan membatasi akses mereka ke asuransi angkatan laut, lembaga keuangan, dan infrastruktur pelabuhan.

Selama satu setengah tahun terakhir, setelah serangkaian insiden yang melibatkan kerusakan jaringan listrik dan komunikasi bawah laut, pejabat Barat menuduh Moskow melakukan ?sabotase? dan melancarkan ?perang hibrida.?

Meskipun ada klaim tentang dugaan keterlibatan kapal-kapal Rusia yang melintasi infrastruktur tersebut, tidak ada bukti konklusif yang diajukan.

Negara-negara NATO secara bertahap meningkatkan kehadiran militer mereka di Laut Baltik setelah adanya tuduhan tersebut.

Menurut Patrushev, blok militer pimpinan AS telah berlatih menerapkan blokade laut di Laut Baltik dan Laut Hitam selama latihan militernya, serta merebut wilayah kantong Rusia di Kaliningrad, setelah melakukan serangan pendahuluan terhadap pasukan pencegah nuklir Moskow.

Jakarta -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, mengungkapkan kenakalan warga negara asing di Bali, termasuk turis dari Rusia dan Ukraina. Tidak sedikit yang membuat tindak pidana.

Parlindungan mengatakan WNA dari Rusia dan Ukraina itu menetap di Bali karena tidak bisa pulang karena perang antara dua negara tersebut.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali, Pimpinan. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," kata Parlindungan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025).

Selain kenakalan turis-turis Rusia dan Ukraina, Bali juga harus menghadapi investasi fiktif yang dilakukan oleh WNA. Imigrasi mengatasi dengan melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," kata dia.

Dia mencontohkan investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar. Namun, ada sejumlah pihak WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Jadi sedianya investasi harus orang asing itu nilainya harus Rp 10 M ke atas. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," kata dia.

Ya, Bali kebanjiran turis Rusia usai pandemi Covid-19. Pada 2024 lebih dari 120.000 orang Rusia mengunjungi Indonesia. Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata turis asing yang meninggalkan Indonesia pada Juli 2023 menginap selama 8,24 hari. Catatan lain soal turis Rusia adalah mereka paling lama tinggal saat berkunjung, yakni mencapai 46 hari.

Sayangnya, turis-turis Rusia itu banyak yang bikin ulah. Mereka melanggar norma adat, menerobos aturan lalu lintas, hingga melakukan tindak pidana. Gubernur Bali I Wayan Koster sempat mengusulkan pada 2023 pencabutan layanan visa yang diterbitkan saat kedatangan (Visa on Arrival) bagi warga negara Rusia.

Salah satu persoalan yang sempat mencuat lainnya adalah munculnya tanda lokasi New Moscow pada peta Google Maps di daerah Canggu. Di Google Maps, nama baru itu tertera dalam bahasa Rusia, "New Москва". Rupanya, Canggu menjadi salah satu jujugan WNA Rusia untuk tinggal.

Banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal lebih lama, membeli properti, atau membuka usaha di daerah ini. Itu membuat populasi warga Rusia di Canggu meningkat pesat. Di satu sisi, keberadaan wisman Rusia membawa dampak positif dan cuan bagi pariwisata warlok. Villa dan penginapan yang tak pernah sepi, lapangan usaha pariwisata yang kian meningkat, dan usaha restoran yang menjanjikan.

Namun, di balik dampak positif tersebut timbul keresahan bagi warga lokal, tak terkecuali Billy. Ia menyebut wisman Rusia sudah mulai membuka usaha dan membentuk komunitas tersendiri. Faktanya, terdapat 'kampung Rusia' kompleks penginapan yang diisi oleh mayoritas WNA asal Rusia Parq Ubud di Gianyar. Penginapan itu ditutup oleh pemerintah pada 20 Januari.

(fem/fem)

Jakarta -

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Parlindungan, mengatakan banyak warga negara asing (WNA) dari Rusia dan Ukraina yang menetap karena tak bisa pulang di Bali. Mereka pun banyak membuat tindak pidana.

Hal itu disampaikan Parlindungan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (25/2/2025). Hal itu membuat persoalan di masyarakat Bali.

"Setelah perang Rusia dan Ukraina, akhirnya banyak orang-orang Rusia dan Ukraina yang stranded (telantar) di Bali, Pimpinan. Yang ini kadang-kadang menimbulkan persoalan dan terjadi perilaku-perilaku yang menimbulkan pidana, di masyarakat Bali," kata Parlindungan.

Selain itu, ada masalah investasi fiktif di Bali yang dilakukan oleh WNA. Pihaknya juga telah melakukan sejumlah operasi penertiban.

"Sudah melakukan operasi penertiban terkait persoalan tersebut dan banyak ditemukan dan di-screenshot ini kami tampilkan, banyak ditemukan pelanggaran oleh orang asing utamanya terkait investasi atau investor fiktif," ucapnya.

Dia mencontohkan investasi WNA di Bali harus senilai Rp 10 miliar. Namun ada sejumlah pihak WNA yang melakukan investasi di Bali dengan nilai yang masih diragukan.

"Jadi sedianya investasi harus orang asing itu nilainya harus Rp 10 M ke atas. Dengan kerja sama yang dilakukan oleh Dirwardaskim dan arahan Bapak Plt Dirjen, dengan BKPM kami mendapatkan banyak data-data orang asing yang melakukan bisnis di Bali yang nilai investasinya masih diragukan," kata dia.

(ial/gbr)