JAKARTA, investor.id - Pendiri dan Ketua CT Corp, Chairul Tanjung (CT) menilai Indonesia harus secepatnya melakukan reformasi untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impor tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal ini lantaran, kebijakan Trump tersebut bakal memberi efek terhadap ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia. Apalagi Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia, yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Karena itu, menurut CT, ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi guna mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di Amerika.

"Kebijakan tarif tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Jika tidak cepat diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri," katanya pada diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

CT menyebut, Indonesia bakal masuk ke dalam circle down on economy, jika tidak segera melakukan reformasi secepatnya.  

Diakui, peningkatan tarif tersebut akan langsung berdampak kepada permintaan yang menurun. Hal tersebut akan membuat harga-harga komoditas ikut melemah dan merosot, padahal ekonomi Indonesia saat ini masih bergantung pada komoditas. 

Dampak kedua yang akan dirasakan, tambah CT, dengan pertumbuhan ekonomi turun, investasi akan ikut menurun. Jika investasi turun, harga komoditas turun, akan berpengaruh terhadap fiskal.

“Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya efisiensi radikal. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK," tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Founder dan Chairman CT Corp Chairul Tanjung (CT) menilai tarif impor tinggi di Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump akan berefek ke ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.

Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Untuk itu, CT mengatakan bahwa ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi untuk mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di AS.

"Kalau kita tidak cepat melakukan reform, maka kita masuk dalam karakter yang namanya circle down on economy," ujarnya dalam diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (13/4).

Salah satu dampak langsung kenaikan tarif impor AS adalah penurunan permintaan. Kondisi itu mengakibatkan harga-harga komoditas ikut merosot.

Di satu sisi, ekonomi Indonesia saat ini masih amat bergantung dari komoditas.

"Kedua, pertumbuhan ekonomi turun akan berlaku juga untuk turunnya investasi. Nah, kalau investasi turun, harga komoditas turun, fiskal kena pengaruhnya. Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya radical efficiency. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap layoff," tuturnya.

Baca selengkapnya di sini.

Seorang wanita berinisial RP (21) ditangkap petugas karena berupaya menyelundupkan narkoba jenis sabu dan obat terlarang ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sukabumi. Barang bukti disembunyikan pelaku di alat vitalnya.

Dilansir detikJabar, peristiwa berawal saat RP hendak membesuk seorang warga binaan berinisial RA yang mengaku memiliki hubungan dengannya. RA merupakan warga binaan di Lapas Sukabumi dengan kasus penganiayaan.

"Kami sesuai dengan perintah pimpinan melaksanakan penerimaan tamu kunjungan Lebaran. Kami buat panitia selama tiga hari, ini hari terakhir," kata Kepala Lapas Kelas IIB Sukabumi Budi Hardiono saat ditemui detikJabar, Rabu (2/4/2025).

Saat pemeriksaan tamu kunjungan, RP tiba membawa anak kecil. Kemudian, petugas melakukan penggeledahan barang bawaan dan penggeledahan fisik.

"Dari wanita tersebut kami temukan yang kami duga itu narkoba yang dimasukkan ke dalam kelaminnya, dibungkus selotip warna hitam terus dibungkus kondom," ujarnya.

Dia menjelaskan, penggeledahan wanita dilakukan di ruangan khusus dan oleh petugas lapas wanita. Barang yang ditemukan petugas langsung dibongkar dan ditemukan narkoba jenis sabu dan 15 butir pil obat terlarang.

"Setelah nampak barang itu, ditarik anggota dan memang kami pastikan dan telah kami serah terimakan dengan pihak kepolisian itu narkoba jenis sabu dan ada 15 butir pil yang disimpan di alat kelamin wanita tersebut," ungkapnya.

Satnarkoba Polres Sukabumi Kota pun tiba di Lapas untuk menindaklanjuti kasus ini. Barang bukti dan pelaku diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses hukum selanjutnya.

Adapun barang bukti yang disita oleh pihak lapas berupa satu paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu seberat 10 gram bruto dan 15 butir obat terlarang.

Sementara itu, terhadap warga binaan berinisial RA, petugas lapas melakukan hukuman disiplin dengan ditemukan di sel khusus sambil menunggu perkembangan penanganan perkara di kepolisian.

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

Video: Aksi Nekat IRT di Sukabumi Selundupkan Sabu di Kemaluan

DPRD Surabaya telah mengesahkan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.

Dalam paripurna yang digelar pada Senin (10/3/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Laila Mufidah mengapresiasi atas kesepakatan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya atas perubahan badan hukum RPH ini.

"Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Surabaya," kata Laila Mudifah, Selasa (11/3/2025).

Sementara Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menambahkan bahwa perubahan status RPH menjadi Perseroda diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan.

Selain itu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Kita semua berharap agar penetapan ini dapat meningkatkan kinerja rumah potong hewan, meningkatkan laba, serta memberikan kontribusi lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya," ungkap pria yang akrab disapa Awi.

Dia menambahkan RPH memiliki peran penting dalam menstabilkan harga daging di Kota Surabaya.

"Kami berharap perubahan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di wilayah Surabaya," tandas Adi.

Dengan disahkannya perubahan badan hukum RPH menjadi Perseroda, DPRD Surabaya optimis bahwa langkah ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

SOLO, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menanggapi dugaan pengalihan isu terkait penggeledahan rumah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tidak ada itu, proses hukum biasa saja saya kira," kata Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Narasi pengalihan isu itu sebelumnya disampaikan juru bicara PDI-P, Guntur Romli.

Ia menyebut bahwa penggeledahan rumah Hasto merupakan upaya pengalihan isu masuknya nama Jokowi dalam daftar finalis pemimpin terkorup di dunia tahun 2024 versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

"Namanya isu aja, kenapa harus ditanggapi, kan sudah ada kualifikasi yang jelas dari OCCRP, klarifikasinya sudah jelas," ujar Jokowi.

Saat ditanya mengenai dugaan kedekatan antara KPK dan PDI-P selama masa jabatannya sebagai Presiden, Jokowi mengakui hubungan tersebut, tetapi membantah adanya campur tangan dalam proses hukum.

"Ya memang dekat (KPK), saya dengan PDI-P memang," jelasnya.

Jokowi menegaskan bahwa ia tidak pernah mencampuri urusan hukum yang dilakukan oleh KPK maupun lembaga penegak hukum lainnya.

"Enggak ada kita, enggak pernah. Yang urusan hukum ya proses hukum, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK semuanya. Apalagi di KPK," tegasnya.

KPK menggeledah rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (HK) pada Selasa (7/1/2025).

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Penetapan ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tertanggal 23 Desember 2024.

Selain itu, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan atau obstruction of justice (OOJ) dalam kasus Harun Masiku.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024) petang.

SOLO, investor.id – Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah dirinya punya kaitan dengan penggeledahan rumah pribadi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/1/2025).

Jokowi pun meminta media agar menanyakan langsung dengan pihak yang bersangkutan, karena pihak yang melakukan penggeledahan KPK ada di Jakarta. 

“Ya ditanyakan (ke KPK) di Jakarta dong, masa ditanyakan ke pensiunan. Nggak ada (hubungannya), itu proses hukum biasa,” ujar Jokowi di kediamannya, di Jalan Kutai Utara No.1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (8/1/2025).

Jokowi pun menegaskan jika hal tersebut tidak terkait dengan laporan Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang memasukkan namanya dalam daftar nominasi pemimpin paling korup di dunia. Jokowi menilai hal tersebut hanya isu semata.

“Ya namanya isu saja kenapa harus ditanggapi. Kan sudah ada klarifikasi yang jelas dari OCCRP. Klarifikasinya sudah jelas,” tandasnya. 

Jawaban tersebut sekaligus menepis tudingan yang diarahkan kepadanya. Pasalnya penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Hasto Kristiyanto lantaran Jokowi marah dimasukkan dalam nominasi tokoh terkorup versi OCCRP.

Terbaru OCCRP sudah mengeluarkan klarifikasi, bahwa mereka tidak memiliki bukti apapun terkait Jokowi terlibat korupsi untuk kepentingan pribadi di masa pemerintahannya.

Namun masyarakat menilai selama masa pemerintahan Jokowi secara signifikan melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam hal ini melemahkan KPK. 

Ditambah dengan kritikan yang didapatkan Jokowi terkait Pemilu dan pencalonan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Sehingga banyaknya usulan dari warganet membuat Jokowi masuk dalam daftar nominasi OCCRP.

Jokowi pun menandaskan, dirinya tidak melakukan intervensi apapun terkait proses hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto kini, maupun dulu saat dirinya masih menjabat sebagai Presiden. Meski diakuinya, dirinya dekat dengan PDIP.

“Ya memang dekat, saya dengan PDIP. Tapi kita ndak pernah (ikut campur proses hukum). Ya proses hukum ya urusan hukum. Baik di kepolisian, baik di kejaksaan, baik di KPK, semuanya. (Soal intervensi) tanyakan saja ke sana (aparat hukum) jangan tanya ke saya,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK juga telah menegaskan tindakan tersebut dilakukan secara profesional meskipun ada pihak yang menilai langkah ini sebagai pengalihan isu.

"Ada juga pihak-pihak yang merasa kegiatan ini adalah pengalihan isu, untuk isu-isu lain yang sedang hangat dibicarakan, mari kita biarkan itu berada di ruang publik," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika, di Gedung KPK, Jakarta.

Tessa menekankan setiap tindakan penggeledahan atau penyitaan dilakukan berdasarkan kebutuhan untuk memenuhi unsur perkara yang sedang ditangani. "KPK dalam hal ini penyidik akan menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional," tegasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi Hukum dari Universitas Trisakti, Albert Aries menilai, publikasi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menominasikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo harus disertai bukti pendukung yang cukup.

Albert berpandangan, adanya nama Joko Widodo yang dicap sebagai tokoh korup di dunia tanpa bukti yang jelas merupakan penghinaan terhadap bangsa Indonesia.

“Publikasi itu dapat dikualifikasikan sebagai fitnah, dan sekaligus penghinaan terhadap kedaulatan bangsa Indonesia,” kata Albert kepada Kompas.com, Rabu (1/1/2025).

Albert menilai, tuduhan korupsi tanpa dasar hukum dan tidak disertai bukti permulaan yang cukup, atau "trial by NGO" oleh OCCRP bukan hanya ditujukan terhadap Joko Widodo, melainkan juga Pemerintahan Indonesia.

Sebab, Jokowi bekerja untuk negara selama 10 tahun memimpin Indonesia.

“Seolah-olah OCCRP mengambil peran konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan atau supervisi terhadap Presiden ke-7 RI, yang sama sekali tidak pernah diusulkan DPR, apalagi sampai terbukti melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 7 A UUD 1945,” kata Albert.

Ia pun mengingatkan LSM asing sebagai bagian dari demokrasi untuk tetap menghormati kedaulatan Indonesia.

Albert meminta LSM tetap memegang teguh asas hukum internasional “omnis indemnatus pro innoxio legibus habetur,” yang berarti setiap orang yang belum pernah terbukti bersalah oleh peradilan yang adil haruslah dianggap tidak bersalah secara hukum.

“Menominasikan Presiden ke-7 RI sebagai tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi 2024 tanpa bukti permulaan yang cukup adalah kejahatan fitnah yang merusak nama baik orang lain,” kata Albert.

“Sehingga publikasi OCCRP itu jelas bertentangan dengan Pasal 19 Ayat (3) Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, dalam daftar OCCRP, selain Jokowi, ada nama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani.

Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, mendapat titel sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi.

Jokowi juga sudah menanggapi penilaian tersebut.

Jokowi meminta pihak tersebut membuktikan jika ia dikategorikan sebagai orang paling korup.

"Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan, apa," kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), pada Selasa (31/2/2024).

Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) masih diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

“Sekarang ini untuk RPP Manajemen ASN-nya itu sudah di Setneg. Mudah-mudahan bisa diselesaikan,” kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB Aba Subagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Aba menjelaskan bahwa RPP Manajemen ASN merupakan salah satu dari 24 mandat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang harus diwujudkan dalam kurun waktu satu tahun sejak diundangkan.

“Kami sudah ditagih terus oleh DPR untuk mendigitalisasi manajemen ASN kita, termasuk RPP tentang Manajemen ASN,” ujarnya.

Sementara itu, dia menjelaskan bahwa beberapa hal yang diatur dalam RPP Manajemen ASN adalah perencanaan sampai dengan pemberhentian ASN.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pengaturan cuti yang dibayar turut diatur dalam RPP tersebut.

“Orang begitu cuti dipertimbangkan untuk dibayar uang cutinya, misalnya gitu ya. Kalau yang cutinya 12 hari dibayar gitu ya, tetapi kalau yang enggak, ya mungkin enggak. Akan tetapi, jangan sampai ketika enggak punya duit, ah cuti ah biar dibayar,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa penyelesaian tenaga non-ASN juga turut diatur dalam RPP Manajemen ASN.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Seorang warga negara asing (WNA) asal Denmark berinisial VRP ditangkap petugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh karena melebihi izin tinggal (overstay) selama 56 hari. Dia diciduk di sebuah hotel di kawasan Peunayong, Banda Aceh.

Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh, Gindo Ginting, mengatakan, penangkapan VRP bermula dari informasi diperoleh tim imigrasi terkait adanya WNA yang diduga berada di Aceh sudah melebihi izin tinggal. Setelah dilakukan penelusuran diketahui dia tiba di Indonesia pads 22 September dengan Visa On Arrival (VOA) yang berlaku hingga 21 Oktober.

"Namun ia tidak melakukan perpanjangan izin tinggal dan menolak membayar denda atas pelanggaran overstay-nya," kata Gindo dalam keterangannya, Selasa (17/12/2024).

Usai diamankan, VRP dibawa ke Kantor Imigrasi Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dia disebut akan diproses hukum sesuai aturan yang berlaku.

Gindo menyebutkan, penangkapan tersebut merupakan komitmen pihaknya dalam menjaga ketertiban dan kedaulatan negara. Gindo meminta masyarakat untuk terus berperan aktif melaporkan keberadaan WNA yang diduga melanggar aturan keimigrasian demi menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

"Kami tidak akan mentolerir pelanggaran keimigrasian termasuk overstay. Imigrasi akan terus mengawasi keberadaan warga negara asing di wilayah kami dengan serius. Terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan dugaan pelanggaran ini," jelas Gindo.

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

Video: Petugas Imigrasi Kini Dibekali Senjata Api, Silmy Karim Ungkap Alasannya

detikers berencana akan buat paspor? Pihak Imigrasi mulai melakukan penyesuaian tarif. Simak informasi lengkapnya.

Dilihat dari instagram resmi Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, penyesuaian tarif baru paspor tersebut berdasarakan PP Nomor 45 tahun 2024. Penyesuaian itu mulai berlaku sejak Selasa, besok.

"Penyesuaian tarif baru paspor berdasarkan PP Nomor 45 tahun 2024. Tarif mulai berlaku Selasa, 17 Desember 2024," tulis Imigrasi Medan seperti dikutip detikSumut, Senin (16/12).

Khusus untuk Imigrasi Medan dan ULP Kualanamu, pihaknya hanya menerbitkan jenis paspor elektronik. Berikut rincian harga paspor terbaru:

1. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 350.000
2. Paspor biasa nonelektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 650.000
3. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 5 tahun: Rp 650.000
4. Paspor biasa elektronik masa berlaku paling lama 10 tahun: Rp 950.000

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Video: Tarif Baru Pembuatan Paspor, Masa Berlaku 5 dan 10 Tahun Beda Harga

Jakarta (ANTARA) - Ada ungkapan yang akrab di telinga masyarakat bahwa buku adalah jendela dunia. Di era transformasi digital masa kini, tidak dipungkiri peran jendela dunia itu juga tergeser oleh hadirnya ruang digital yang dipicu oleh konektivitas internet.

Perkembangan digital itu, membawa sebuah akses baru yang dikenal juga sebagai dunia dalam jaringan (daring), dunia yang semua serba terkoneksi, dan tentunya membuat banyak hal bisa dieksplorasi.

Semua kalangan, tidak terbatas status sosial, latar belakang pendidikan maupun usia, kini dapat dengan mudah membuka jendela dunia baru tersebut.

Banyak dampak positif yang dirasakan dari terbukanya jendela dunia itu, seperti kemudahan komunikasi, akses keuangan yang inklusif, hingga sumber edukasi bervariasi. Semua itu bisa dijangkau hanya dengan gawai terkini, bertenaga koneksi.

Meski begitu, layaknya jendela di dunia nyata yang terbuka lebar, maka terbukanya jendela informasi itu berpotensi mendatangkan masalah apabila tidak memiliki lapisan pelindung. Jendela dunia dalam jaringan itu pun dapat mengalami tantangan serupa dengan jendela rumah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa ada juga banyak dampak buruk dengan beragam kemungkinan yang bisa terjadi di ruang digital yang jendelanya terbuka lebar.

Pencurian data, pemerasan daring, perundungan digital, penipuan, hingga jeratan judi online menjadi beberapa dampak buruk yang telah ramai diperbincangkan, bahkan dialami oleh masyarakat Indonesia akibat jendela dunia digital tidak memiliki pembatasan yang jelas.

Salah satu kelompok yang rentan atas semua dampak buruk di ruang digital ini adalah anak-anak. Hal ini juga dibuktikan dengan beragam data temuan yang menunjukkan dampak buruk dari ruang digital yang tidak ramah anak itu telah memakan korban lewat beragam kejadian, seperti pornografi, bahkan judi dalam jaringan.

Untuk pornografi anak, data National Center for Missing Exploited Children (NCMEC) menunjukkan bahwa selama empat tahun terakhir (2020-2024) terdapat 5.566.015 konten pornografi anak yang terungkap di Indonesia.

Data lainnya yang menunjukkan dampak buruk ruang digital yang tidak memiliki perlindungan pada anak dapat dilihat dari temuan terkait perundungan digital.

Riset bertajuk "Tren Digital pada Anak" yang dirilis oleh Indonesia Indicator mencatat dalam waktu satu semester di 2024, tepatnya 1 Januari-21 Juli saja, jumlah unggahan kekerasan digital pada anak di media sosial mencapai 24.876, dengan jumlah tanggapan atau engagement warganet mencapai 3.004.014.

Terbaru, dampak buruk dari ruang digital juga dapat dilihat dari jumlah pemain judi online yang berasal dari kalangan anak-anak.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dirilis oleh pemerintah melalui Desk Penanganan Judi Online baru-baru ini mengungkap fakta miris bahwa ada 80.000 anak di bawah usia 10 tahun berstatus pemain dan terperangkap jeratan judi online.

Data-data tersebut menunjukkan sebuah urgensi yang jelas bagi Indonesia untuk bisa menghadirkan payung hukum yang kuat dan secara khusus mengatur keamanan anak di ruang digital yang begitu luas.

Negara lain

Urgensi hadirnya aturan khusus untuk melindungi anak-anak di ruang digital seharusnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Langkah serupa telah diambil oleh banyak negara-negara lain untuk menjaga generasi penerus bangsanya.

Bahkan, aturan-aturan tersebut terus diperbarui, mengikuti perkembangan pemanfaatan internet yang dari masa ke masa terus mengalami perubahan dinamis.

Sebagai contoh, negara yang sudah lama memiliki aturan untuk melindungi anak-anak di ruang digital ialah Amerika Serikat.

Negeri Paman Sam, saat ini memiliki cukup banyak aturan yang secara khusus mengatur pelindungan anak di ruang digital, beberapa di antaranya adalah Child Online Privacy Protection Act (COPPA) dan Child Internet Protection Act (CIPA).

Untuk COPPA, yang disahkan disahkan pada 1998, secara umum mengatur tata cara pengumpulan data oleh operator situs web untuk anak-anak di bawah usia 13 tahun.

Aturan ini tengah disegarkan sebagai Children and Teens Online Privacy Act yang dikenalkan pertama kali di kongres ke-118 pada 2023.

Hingga 2024 akan berakhir, upaya penyegaran aturan itu masih berjalan dan apabila diterima oleh badan legislatif AS, seharusnya batas usia perlindungan terhadap anak yang tadinya maksimal 13 tahun ditingkatkan menjadi 16 tahun. Selain itu, akan ada larangan bagi operator situs website menargetkan iklan kepada anak dan remaja.

Sementara untuk CIPA, secara umum mengatur peran sekolah dan fasilitas publik, seperti perpustakaan yang menghadirkan akses internet melakukan pembatasan akses terhadap paparan konten negatif, khususnya pornografi untuk pengguna di bawah 13 tahun.

Apabila AS terasa terlalu jauh untuk dijadikan bahan pembelajaran, maka Indonesia bisa belajar dari negara yang masih berada di Benua Asia, yaitu Korea Selatan.

Korea Selatan, secara khusus memfokuskan perlindungan privasi di ruang digital pada anak-anak dan remajanya yang berada di bawah usia 19 tahun.

Melalui aturan yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris menjadi Childrenand Youth Personal Information Protection Act, nantinya anak-anak yang berada di rentang usia tersebut bisa meminta kepada pengelola data pribadi, seperti platform digital, untuk menghapus pencarian informasi pribadinya secara daring, baik yang diunggah oleh mereka secara pribadi atau oleh pihak ketiga.

Aturan itu sudah berlaku di 2023, untuk memenuhi ketentuan "hak untuk dilupakan", satu kondisi individu dapat meminta data pribadinya dan jejaknya untuk dihapus dari ruang digital.

Sebenarnya aturan serupa ada sejak 2011, namun hanya berlaku untuk anak di bawah 14 tahun. Mengikuti dinamika di ruang digital, maka otoritas Korea Selatan memutuskan meningkatkan batas usia menjadi 19 tahun untuk melindungi generasi mudanya.

Dalam regulasi itu, perusahaan penyedia layanan media sosial, operator situs web, hingga operator telekomunikasi diminta merumuskan ulang kebijakan informasi pribadi untuk anak-anak menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Contoh terakhir adalah Australia, yang baru-baru ini menggodok aturan untuk melarang penggunaan media sosial bagi generasi mudanya di bawah usia 16 tahun sebagai cara menekan potensi buruk yang mungkin mengancam penerus bangsanya dari laju cepat arus informasi di ruang digital.

Hal itu disiapkan untuk melengkapi sederet aturan yang sebelumnya telah tersedia untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak di ruang digital.

Harapan

Sebenarnya, ada secercah harapan mengenai payung hukum yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak di ruang digital Indonesia.

Sejak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi yang kedua kalinya dan disahkan sebagai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024, seharusnya ada tambahan aturan yang menjadi perpanjangan untuk mengatur pelindungan bagi anak di ruang digital.

UU ITE terbaru itu menambahkan ketentuan yang mengatur agar penyelenggara sistem elektronik (PSE) harus menjaga layanannya agar ramah bagi anak dan hal itu tercantum detailnya di UU Nomor 1 tahun 2024 Pasal 16A ayat (1). Pasal itu berbunyi, "Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan pelindungan bagi anak yang menggunakan atau mengakses sistem elektronik".

Seharusnya ketentuan berupa peraturan pemerintah untuk menindaklanjuti ketentuan teknis soal pelindungan anak di ruang digital ini, dijanjikan rampung tahun 2024 ini.

Aturan yang digodok dengan nama Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (TKPAPSE) itu, pada Agustus 2024 sudah memasuki tahapan harmonisasi.

Akan tetapi, hingga saat ini, proses untuk membuat rancangan itu menjadi aturan berkekuatan hukum tampaknya masih berjalan dan belum terlihat akan disahkan dalam waktu dekat.

Meski terkesan belum ada kemajuan untuk aturan tersebut, hadirnya Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto bisa mempercepat langkah tantangan digitalisasi yang mengancam generasi muda ini.

Hal itu, karena adanya penyegaran nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Nama baru itu membawa harapan agar hal-hal yang berhubungan dengan digitalisasi bisa segara ditangani, sejalan dengan Visi Indonesia Digital (VID) 2045.

Dalam hal menjaga ruang digital yang ramah anak, sosok Meutya Hafid yang dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, bahkan menjanjikan di awal kepemimpinannya hal itu akan menjadi bagian dari program prioritas.

Tepat setelah dilantik menjadi Menteri, 21 Oktober 2024, dalam kunjungan perdananya ke Kantor Kementerian Komdigi, ia menyatakan fokus programnya, yakni bagaimana internet bisa ramah anak. Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi dari praktik perdagangan manusia, pornografi anak, dan kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus dalam menggunakan ruang digital.

Janji dari komitmen pejabat publik serta proses dalam penciptaan ruang digital yang ramah itu tentu harus dikawal masyarakat agar segera digenapi sebagai bentuk keseriusan pemerintah menjaga generasi muda.

Apabila kepastian hukum bagi generasi penerus bangsa di ruang digital dipenuhi, nantinya setiap ancaman atau kejahatan yang menargetkan mereka bisa diadili di meja hijau dan memberi efek jera bagi para pelakunya.

Hadirnya payung hukum untuk melindungi anak di ruang digital juga penting untuk melengkapi upaya mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia melalui gerakan literasi digital.

Dengan demikian generasi muda bisa menggunakan ruang digital sebagai ruang publik yang aman dan dapat menjadi ruang tumbuh mengoptimalkan penggunaan konektivitas telekomunikasi secara bermakna, untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Copyright © ANTARA 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Eddy Hartono di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (25/11). Pertemuan tersebut membahas penguatan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNPT.

"Hari ini kami membahas mengenai beberapa hal, diantaranya adalah mengenai penguatan organisasi BNPT. BNPT harus melakukan beberapa perubahan yang dikaitkan dengan Asta Cita yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selain itu kita juga membicarakan transformasi sumber daya manusia di lingkup BNPT yang tentunya akan menjadi motor penggerak bagi terlaksananya tata kelola di lingkup BNPT," jelas Rini dalam keterangan tertulis, Selasa (26/11/2024).

Rini menjelaskan usulan perubahan OTK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang OTK BNPT telah dilakukan sejak tahun 2018 sesuai surat Kepala BNPT Nomor HK.01.02/12/2018 tanggal 13 September 2018.

"Secara proses pengajuan ijin prakarsa penyusunan perubahan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT dan pembahasan dengan instansi terkait telah dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun sampai dengan saat ini masih berproses," jelasnya.

Lebih lanjut, pada pertemuan tersebut Rini juga menyampaikan progres lanjutan pemrosesan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) BNPT. Adapun progres yang telah berjalan yaitu pada tanggal 18 April 2023 dilaksanakan Rapat Koordinasi di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Menko Polhukam dan melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian PANRB, dan BNPT.

Menurutnya, pada rapat pembahasan tindak lanjut penyusunan Rperpres BNPT tersebut disampaikan surat Menkopolhukam Nomor B- 66/AP.00.00/4/2023 tanggal 28 April 2023 hal Rekomendasi Peninjauan Kembali Rancangan SOTK BNPT kepada Menteri PANRB. "Dalam surat tersebut, Menko Polhukam menyampaikan agar Menteri PANRB meninjau kembali rancangan SOTK BNPT yang selanjutnya diajukan ulang kepada Presiden." kata Rini.

"Kita berharap dengan pertemuan hari ini, Kementerian PANRB dan BNPT kedepan akan terus berkolaborasi. Utamanya kami akan terus mensupport agar tujuan dan strategi BNPT untuk mencapai outcome dapat tercapai dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan penguatan OTK BNPT perlu dilakukan dalam rangka mendukung Asta Cita yang diamanatkan oleh Presiden Prabowo. Pihaknya akan terus berkolaborasi dengan Kementerian PANRB dan jajaran terkait dalam rangka mewujudkan penguatan OTK tersebut.

"Kami sangat bersyukur dan berbahagia, hari ini dapat bertemu dengan Menteri PANRB untuk membahas penguatan OTK di lingkup BNPT. Ini merupakan amanat Asta Cita Bapak Presiden sehingga nantinya tata kelola BNPT menjadi lebih baik," ujar Eddy.