DPRD Surabaya telah mengesahkan perubahan badan hukum Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Pengesahan itu dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.

Dalam paripurna yang digelar pada Senin (10/3/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah. Laila Mufidah mengapresiasi atas kesepakatan Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya atas perubahan badan hukum RPH ini.

"Semoga keputusan ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Surabaya," kata Laila Mudifah, Selasa (11/3/2025).

Sementara Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono menambahkan bahwa perubahan status RPH menjadi Perseroda diharapkan bisa meningkatkan kinerja dan efisiensi layanan.

Selain itu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya.

"Kita semua berharap agar penetapan ini dapat meningkatkan kinerja rumah potong hewan, meningkatkan laba, serta memberikan kontribusi lebih besar kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya," ungkap pria yang akrab disapa Awi.

Dia menambahkan RPH memiliki peran penting dalam menstabilkan harga daging di Kota Surabaya.

"Kami berharap perubahan ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan di wilayah Surabaya," tandas Adi.

Dengan disahkannya perubahan badan hukum RPH menjadi Perseroda, DPRD Surabaya optimis bahwa langkah ini akan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya.

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

Video: Viral Besi Rel Kereta Api di Pelintasan Ketintang Surabaya Lepas

Hamas menegaskan tidak akan melanjutkan perundingan gencatan senjata tahap kedua, sampai Israel membebaskan 602 tahanan Palestina dari penjara.

Akhir pekan kemarin Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pembebasan 602 tahanan Palestina, karena menuduh Hamas melakukan "pelanggaran" gencatan senjata.

Netanyahu mengeklaim Hamas menyerahkan sandera Israel dari Gaza dengan cara yang "memalukan", dan menggunakan peristiwa tersebut untuk "tujuan propaganda".

Sebagai tanggapan, pejabat senior Hamas Mahmoud Mardawi menyatakan tidak akan ada perundingan lebih lanjut sampai Israel memenuhi komitmennya untuk membebaskan tahanan Palestina.

"Keputusan Netanyahu mencerminkan upaya yang disengaja untuk mengganggu kesepakatan (gencatan senjata)," kata Mardawi, dilansir dari New Arab.

Anggota biro politik Hamas, Basem Naim, juga menegaskan langkah lebih lanjut dalam perjanjian gencatan senjata akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

"Setiap pembicaraan dengan musuh melalui mediator mengenai langkah selanjutnya, bergantung pada pembebasan 620 tahanan Palestina yang disepakati sebagai ganti empat jenazah dan enam sandera Israel yang dibebaskan pada hari Sabtu (22/2)," ujar Naim.

"Para mediator harus memastikan bahwa musuh (Israel) mematuhi ketentuan perjanjian sebagaimana tercantum dalam teks yang disepakati," imbuhnya.

Sebelumnya, Israel mengatakan menghentikan pembebasan tahanan Palestina, setelah Hamas secara keliru menyerahkan jenazah yang salah. Pada Kamis (20/2), Israel menerima empat jenazah dari Hamas sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran sandera.

Institut Forensik Israel mengonfirmasi identitas tiga jenazah sebagai Oded Lifshitz, Kfir Bibas, dan Ariel Bibas, seperti yang sudah disepakati. Namun, jenazah keempat bukanlah jenazah Shiri Bibas.

Hamas pada Jumat (21/2) akhirnya mengirim jenazah yang tepat, yang telah dikonfirmasi oleh badan forensik Israel.

Kendati begitu, Israel tak balik membebaskan para sandera Palestina. KAN sempat melaporkan bahwa para tahanan Palestina akan dibebaskan pada larut malam "sesuai rekomendasi dari kepemimpinan politik Israel". Namun faktanya, hingga pagi hari ini para sandera Palestina belum juga dibebaskan.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan lebih dari 600 tahanan Palestina yang mestinya dibebaskan pada Sabtu harus ditunda "sampai pembebasan berikutnya terjamin dan tak merendahkan."

Berdasarkan kesepakatan, Israel mesti membebaskan 620 warga Palestina pada Sabtu, yang masuk dalam batch ketujuh. Jumlah itu termasuk 445 warga Palestina yang ditangkap pasukan Israel dari Gaza.

Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah bagi umat Islam. Di bulan ini, segala amal ibadah dilipatgandakan, doa-doa dikabulkan, dan dosa-dosa diampuni. Selain itu, bulan suci ini juga menjadi istimewa karena Al-Qur'an pertama kali diturunkan dan terdapat malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan.

Salah satu ibadah wajib di bulan Ramadan adalah puasa. Namun, dalam kondisi tertentu, seseorang diperbolehkan tidak berpuasa, seperti karena sakit, hamil, menyusui, atau sedang dalam perjalanan jauh.

Kewajiban ini tetap harus diganti di lain waktu melalui puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk menggantikan puasa Ramadan yang ditinggalkan. Pelaksanaannya bisa dilakukan sejak bulan Syawal hingga sebelum Ramadan berikutnya tiba, yaitu bulan Syaban.

Namun, bagaimana jika utang puasa belum dibayar hingga melewati satu atau bahkan dua kali Ramadan? Berikut ini adalah penjelasan hukum dan cara menggantinya berdasarkan pendapat para ulama.

Hukum Belum Membayar Utang Puasa

Allah SWT memberikan keringanan kepada umat Islam yang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan dengan ketentuan mereka wajib menggantinya di hari lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an:

"Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain." (QS. Al-Baqarah: 184)

Namun, ada sebagian orang yang menunda-nunda qadha puasa hingga melewati Ramadhan berikutnya. Dilansir dari dalamislam berikut ini penjelasan lengkap mengenai hukum belum membayar hutang puasa.

1. Mengqadha Setelah Ramadhan Berikutnya

Jika seseorang tidak dapat mengganti puasanya sebelum Ramadan berikutnya karena udzur tertentu, seperti sakit berkepanjangan atau kondisi lainnya, maka ia tetap wajib mengqadha setelah Ramadan selesai.

Imam ibnu Baz rahimahullah pernah menjelaskan tentang kewajiban seseorang yang sakit dan tidak bisa membayar utang puasanya:

"Dia tidak wajib membayar kaffarah, jika dia mengakhirkan qadha disebabkan sakitnya hingga datang ramadhan berikutnya. Namun jika dia mengakhirkan qadha karena menganggap remeh, maka dia wajib qadha dan bayar kaffarah dengan memberi makan orang miskin sejumlah hari utang puasanya".

2. Mengqadha Tanpa Membayar Fidyah (Pendapat Ulama Hanafiyah)

Beberapa ulama, seperti ulama Hanafiyah dan Imam Al-Albani, berpendapat bahwa seseorang yang belum mengqadha puasa hanya perlu mengganti puasanya tanpa harus membayar fidyah. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa puasa yang ditinggalkan cukup diganti di lain hari tanpa menyebutkan kewajiban fidyah.

Namun, mereka yang menunda qadha puasa tanpa alasan yang sah tetap dianjurkan untuk:
· Bertaubat kepada Allah SWT atas kelalaiannya.
· Segera mengqadha puasa yang tertunda.
· Meningkatkan ibadah dan sedekah sebagai bentuk penyesalan.

Ada perbedaan pendapat dari para ulama mengenai membayar fidyah untuk hutang puasa. Para ulama hanafiyah berpendapat bahwa mereka tidak wajib bayar fidyah. Melainkan cukup mengqadha puasa. Imam al-Albani pun juga beranggapan sama. Menurut beliau tidak ada sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan secara gamblang tentang kewajiban membayar fidyah. Pendapat ini didasari oleh surat Al-Baqarah ayat 184:

"Barangsiapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain". (QS. Al-aqarah: 184)

3. Mengqadha dan membayar fidyah (pendapat ulama hanabilah, syafi'iyah, dan malikiyah)

Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa seseorang yang tidak membayar utang puasanya hingga datang Ramadan berikutnya wajib membayar fidyah. Fidyah diberikan dalam bentuk makanan pokok kepada fakir miskin sebanyak satu mud (sekitar 6 ons) per hari yang ditinggalkan.

Pendapat ini didasarkan pada praktik yang dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi, yang memberi makan orang miskin sebagai bentuk denda karena menunda qadha puasa tanpa alasan yang sah.

4. Cukup membayar fidyah

Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dalam jangka waktu lama, seperti orang lanjut usia atau ibu hamil dan menyusui yang khawatir terhadap kesehatan anaknya, mereka diperbolehkan hanya membayar fidyah tanpa perlu mengqadha.

Pendapat ini mengacu pada hadist yang berbunyi:

"Wanita hamil dan menyusui, jika takut terhadap anak-anaknya, maka mereka berbuka dan memberi makan seorang miskin." (HR. Abu Dawud)

Imam Nawawi juga mengatakan: "Para sahabat kami (ulama Syafi'iyah) mengatakan, 'Orang yang hamil dan menyusui, apabila keduanya khawatir dengan puasanya dapat membahayakan dirinya, maka dia berbuka dan mengqadha. Tidak ada fidyah karena dia seperti orang yang sakit dan semua ini tidak ada perselisihan (di antara Syafi'iyyah). Apabila orang yang hamil dan menyusui khawatir dengan puasanya akan membahayakan dirinya dan anaknya, maka sedemikian pula (hendaklah) dia berbuka dan mengqadha, tanpa ada perselisihan (di antara Syafi'iyyah).'" (Al-Majmu': 6-177)

Utang puasa Ramadan yang belum dibayar tetap harus ditunaikan. Jika seseorang memiliki uzur yang sah, ia cukup mengqadha puasa setelah Ramadan berikutnya. Namun, jika seseorang menunda dengan sengaja tanpa alasan yang jelas, beberapa ulama mewajibkan pembayaran fidyah sebagai denda.

Bagi orang yang tidak mampu berpuasa karena kondisi tertentu, seperti lanjut usia atau sakit berkepanjangan, cukup membayar fidyah tanpa harus mengqadha. Oleh karena itu, penting bagi setiap Muslim untuk segera mengganti puasa yang tertinggal agar tidak menumpuk dan tetap mendapatkan pahala dari ibadah yang dijalankan.

Video Menunggu Keputusan 3 Menteri Terkait Pembelajaran saat Ramadan

Video Menunggu Keputusan 3 Menteri Terkait Pembelajaran saat Ramadan

Kuala Lumpur (ANTARA) - Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) akan menggelar pertemuan ke-40 di Langkawi, Kedah, Malaysia, pada 11-14 Februari 2025.

Salah satu agenda utama pertemuan ini adalah membahas hak-hak korban dan penyintas konflik, sejalan dengan upaya ASEAN dalam memperkuat perlindungan HAM di kawasan.

Menurut Kementerian Luar Negeri Malaysia (Wisma Putra), pertemuan pertama AICHR di bawah kepemimpinan Edmund Bon Tai Soon, perwakilan Malaysia untuk AICHR sekaligus Ketua AICHR 2025, juga akan menyoroti inisiatif perdamaian dan pengembangan keamanan.

Selain itu, agenda penting lainnya mencakup usulan deklarasi ASEAN terkait HAM dalam isu lingkungan, pertumbuhan inklusif, pembangunan berkelanjutan, serta hak atas pembangunan.

Perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN akan hadir, termasuk Perwakilan AICHR dari Timor-Leste, yang akan hadir sebagai pengamat.

Sebagai Ketua ASEAN dan AICHR 2025, Malaysia akan menyampaikan bidang prioritas serta pencapaian utama yang selaras dengan tema kepemimpinan ASEAN tahun ini: "Inklusivitas dan Keberlanjutan."

Beberapa fokus utama yang akan dibahas mencakup, pertama, ingin memajukan Memajukan tematik utama HAM, seperti hak atas perdamaian, pembangunan, bisnis dan HAM, perlindungan lingkungan, serta perubahan iklim.

Kedua, menangani tantangan hak asasi manusia yang mendesak di kawasan ASEAN melalui pendekatan holistik “Dipimpin oleh ASEAN” dan “dimiliki oleh ASEAN”.

Ketiga, meningkatkan kerangka kelembagaan AICHR menuju transisi menjadi badan yang lebih berorientasi pada perlindungan.

Keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan proses dan mekanisme AICHR. Kelima, memperkuat kerja sama AICHR dengan badan sektoral ASEAN dan mitra dialog.

Keenam, memperkuat keterlibatan dengan organisasi masyarakat sipil, dan meningkatkan​​​​​​ inklusivitas melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Polisi telah menangkap Rochmat Tri Hartanto alias Antok (32), tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap Uswatun Khasanah (29). Tersangka terancam dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman menjelaskan, setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, tersangka dikenakan sejumlah pasal terkait pembunuhan tersebut.

"Kita terapkan pasal pembunuhan berencana, (Pasal) 340 KUHP subsider 338 KUHP dan subsider pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup," ujar Farman saat konferensi pers di Polda Jatim, Senin (27/1/2025).

Sebelumnya, Farman mengungkapkan bahwa aksi keji ini sudah direncanakan oleh tersangka.

"Perlu kami sampaikan kejadian sebenarnya sudah direncanakan pelaku jauh hari. Itu mengapa pelaku mengajak bertemu korban di hotel wilayah Kediri," ungkap Farman.

Hingga kini, polisi masih mendalami keterlibatan sejumlah orang lain yang diduga membantu tersangka. Beberapa orang terekam dalam CCTV yang dianalisis oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Jatim.

Polisi juga menyita tiga mobil terkait kasus ini. Salah satunya adalah mobil milik korban, Suzuki Ertiga putih bernomor polisi AG 1078 PB, yang dijual oleh tersangka.

Hasil penjualan mobil korban digunakan tersangka untuk membeli mobil Toyota Vios hitam bernopol B 1506 IY. Selain itu, polisi menyita mobil ToyotaAvanza putih bernopol AE 1179 TE yang digunakan tersangka sebagai sarana membawa korban sebelum dimutilasi.

Sebelumnya, mayat Uswatun ditemukan dalam koper besar di tumpukan sampah di Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, Kamis (23/1/2025). Penemuan ini dilaporkan Yusuf Ali, warga setempat, yang membuka koper tersebut. Mayat tersebut tanpa kepala dan dua kakinya.

Keluarga Uswatun di Blitar kemudian bertolak ke Ngawi untuk melihat jasad tersebut yang ternyata memang keluarganya yang hilang. Polisi pun melakukan penyelidikan hingga pelaku diamankan pada Minggu (26/1/2025) malam. Pelaku adalah A, yang merupakan suami siri korban.

Setelah itu, terungkap bahwa kepala korban dibuang di bawah jembatan Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Trenggalek, sedangkan kedua kakinya ditemukan di Desa Sampung, Ponorogo. Ternyata, Uswatun dibunuh dan dimutilasi di kamar 301 Hotel Adi Surya, Kota Kediri.

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Pelaku mutilasi terhadap Uswatun Khasanah (29) yang tubuhnya ditemukan dalam koper di Desa Dadapan, Ngawi, dihadirkan dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Jawa Timur, Senin (27/1/2025) pagi.

Dalam acara tersebut, pelaku yang berinisial A, yang merupakan suami siri korban, tampak mengenakan baju tahanan oranye dengan masker hitam, serta tangan terborgol.

Konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Farman diagendakan digelar pukul 09.00 WIB.

"Nanti kami rilis kasusnya jam 09.00," ujar Kombes Farman kepada wartawan.

Pelaku, yang ditangkap pada Minggu (26/1), diduga terlibat dalam kasus pembunuhan sadis yang mengejutkan publik. Sebelumnya, tubuh korban ditemukan dalam beberapa bagian di lokasi berbeda.

Foto A, pelaku mutilasi mayat dalam koper di Ngawi Foto: Istimewa / Polda Jatim

Kepala korban ditemukan di Trenggalek, sementara kedua kakinya ditemukan di Ponorogo.

"Alhamdulillah, pelaku mutilasi berhasil kami tangkap tadi malam sekitar jam 24-an," ungkap Farman dalam keterangan persnya.

Farman juga mengungkapkan bahwa pelaku berinisial A, yang mengaku sebagai suami siri korban. Namun, Farman belum mengungkap identitas pelaku secara lengkap.

"Kami akan jelaskan detail peran pelaku dan kronologi kejadian ini dalam konferensi pers nanti," tambahnya.

Polda Jatim juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di sebuah hotel di Kota Kediri, yang diduga menjadi lokasi pembunuhan dan mutilasi tersebut. Kini, seluruh bagian tubuh korban telah ditemukan, dan penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkap motif serta modus kejahatan ini.

Perkembangan terbaru mengenai kasus ini akan diumumkan lebih lanjut dalam konferensi pers Polda Jatim.

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Video: Polda Jatim Bongkar Sindikat Judol Internasional, Perputaran Uang Rp 1,4 T

Ketua majelis hakim panel 3, Arief Hidayat, menegur kuasa hukum perkara 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 lantaran tidak memahami pokok permohonan saat sidang perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). Arief mengatakan para hakim yang tidak membuat permohonan pun memahami maksud dari dalil-dalil yang dimohonkan.

Hal itu disampaikan Arief saat memimpin sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025). Perkara tersebut diajukan oleh pasangan Cabup-Cawabup Tolikara nomor urut 2 Nus Weya dan Yan Wenda.

Mulanya, kuasa hukum pemohon, Pither Ponda Barany, mengatakan terdapat distrik yang belum melakukan perhitungan suara. Pither mengatakan hal itu berdampak terhadap jumlah uara yang diperoleh pasangan Nus Weya-Yan Wanda.

"Bahwa ada distrik yang belum dilakukan perhitungan Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Air Garam, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Distrik Aweku," kata Pither.

"Kenapa belum dihitung?" tanya Arief.

"KPU belum hitung Yang Mulia," jawab Pither.

"Ya iya kalau hitung orang lain gak boleh, harus KPU kan. KPU nanti reaksi ya kenapa belum dihitung," kata Arief.

Kemudian, Arief meminta kuasa hukum untuk membacakan dalil permohonan yang lain. Pither mengatakan terdapat rekomendasi Bawaslu mengenai distrik yang belum melakukan perhitungan tersebut.

"Dalil lain rekomendasi Bawaslu," kata Pither.

"Bawaslu Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU? Rekapitulasi ulang?" tanya Arief.

"Iya Yang Mulia," jawab Pither.

Arief lalu menanyakan total TPS yang diminta untuk melakukan rekapitulasi ulang tersebut. Pither mengatakan Bawaslu merekomendasikan sebanyak 12 TPS.

Arief juga menanyakan 12 TPS tersebut di mana saja. Namun, kuasa hukum tidak memaparkannya. Arief pun langsung membacakannya sendiri.

"Yang nasional? Tidak noken? Distrik Karubaga, dan seluruh Distrik di Gilubandu, Distrik Telenggeme, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air Garam, dan lain-lain ada sekitar 12 TPS belum dihitung, gitu kan?" tanya Arief.

"Benar," jawab Pither.

"Saya malah yang gak buat aja ngerti, kuasa hukum kok gak hafal, gak ngerti, kita bertiga sudah baca permohonannya," kata Arief.

Kuasa hukum lalu membacakan petitumnya. Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU Kabupaten Tolikara nomor 349 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati tahun 2024. Kemudian meminta untuk menetapkan perolehan suara yang benar.

"Mendiskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024 Pasangan calon nomor urut 4 yakni pasangan Willem Wandik dan Yotam Wonda," kata Pither.

Berikut perolehan suara versi pemohon:

Paslon 1 Irinus Wanimbo dan Arson Kogoya: 38.584
Paslon 2 Nus Wea dan Yan Wenda: 63.939
Paslon 3 Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando: 41.801
Paslon 4 Willem Wandik dan Yotam Wonda: 61.483

Arief kemudian menyoroti petitum pemohon. Arief mengaku bingung lantaran pemohon meminta lawannya didiskualifikasi, tetapi perolehan suaranya tidak dihapus.

"Pertanyaan saya urut-urutan dari petitum pada angka b, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 4, iya kan?" tanya Arief.

"Iya," kata Pither.

"Tapi kenapa pada angka d, untuk pasangan calon nomor urut 4 masih tetap menjadi 61.483? Kalau didiskualifikasi kan jadi 0 kan?" kata Arief.

"Ini masalah petitumnya ada persoalan," sambung Arief.

Ketua KPK Nawawi Pomolango berbicara terkait kebocoran anggaran negara. Nawawi menyinggung adanya menteri yang mengeluhkan anggaran kecil sehingga tidak dapat bekerja.

Hal itu disampaikan Nawawi dalam acara Penyerahan Sertifikat SMAP, Penganugerahan Insan Antigratifikasi, dan Seminar Nasional Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Nawawi mulanya mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait pemberian anggaran negara.

Nawawi lantas menceritakan adanya lembaga yang meminta tambahan anggaran kepada DPR. Dia mengatakan permintaan tambahan anggaran itu dilakukan dengan alasan lembaga tersebut tidak akan bisa menggaji para pegawainya.

"Ada satu lembaga itu mengeluhkan bahwa anggaran yang dia peroleh itu kalau tidak keliru Komnas HAM, jadi Komnas HAM itu ada dua, Komnas HAM dan Komnas Perempuan Anak itu total anggarannya itu hanya sekitar Rp 34 atau Rp 33 miliar," kata Nawawi.

"Itu berkeluh kesah, katanya 'kalau tidak dinaikkan ini anggaran kami ini, ini bisa-bisa pada bulan Juni tahun depan, kami nggak bisa bayar gaji pegawai itu. Tolonglah dipenuhi soal permintaan tambahan anggaran ini', sampai seperti itu," sambungnya.

Nawawi mengatakan saat itu DPR tidak menyetujui penambahan anggaran tersebut. Namun, kata Nawawi, tak lama kemudian terdapat pula Menteri HAM yang meminta tambahan anggaran.

"Begitu ada Menteri HAM yang diangkat mintanya bukan lagi itu, tadi yang Rp 33 miliar saja minta ditambah tidak disetujui oleh DPR, ada menteri datang minta Rp 20 triliun untuk soal HAM, kadang-kadang kita agak unik," ujarnya.

Diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai pernah meminta tambahan anggaran Rp 20 triliun untuk kebutuhan HAM. Tambahan anggaran itu diminta oleh Pigai tepat setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Nawawi juga menyinggung adanya menteri lain yang mengeluhkan anggaran kecil, sehingga tidak bisa bekerja. Dia lantas mempertanyakan alasan dibentuknya Kementerian tersebut.

"Barusan ini ada seorang Menko mengeluhkan katanya bisa apa saya dengan Rp 9 miliar ini dalam satu tahun bisa apa yang saya kerjakan gitu, kalau misalnya seharusnya tidak bisa bekerja dengan Rp 9 miliar kenapa juga dibentuk Kementerian Lembaga dimaksud," ungkap dia.

Sebagai informasi, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, pernah meminta penambahan anggaran Rp 325 miliar kepada DPR. Saat itu, Yusril mengaku bingung bagaimana bekerja satu tahun dengan anggaran Rp 9 miliar.

"Memang agak unik di dalam kaitannya dengan kebijakan ini bersinggungan langsung dengan kebijakan juga dari pemerintah mengenai soal ini," jelasnya.

"Soal kebocoran anggaran ini kami sepakat, KPK terus melakukan upaya-upaya, ikhtiar bagaimana kemudian bisa itu terlibat," sambungnya.

Selain itu, Nawawi juga menyoroti terkait program makan siang gratis. Nawawi menuturkan program tersebut akan menjadi bahan kajian KPK.

"Ada juga satu kebijakan yang sekarang ditampilkan oleh pemerintah baru sekarang, misalnya makan siang gratis. Nah itu kemungkinan akan menjadi salah satu bahan kajian yang bisa dilakukan oleh KPK," tuturnya.

JOMBANG, iNewsSurabaya.id - Setelah sukses memanen sawi beberapa waktu lalu, warga binaan Lapas kelas IIB Jombang Kemenkumham Jatim kini kembali menanam bibit sawi untuk melanjutkan program pertanian berkelanjutan sekaligus wujud komitmen warga binaan mendukung ketahanan pangan.

Penanaman bibit sawi itu merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian warga binaan yang dirancang untuk memberikan keterampilan, sekaligus mendukung salah satu dari 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Agus Andrianto, yaitu memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan.

Kepala Lapas Jombang, M.Ulin Nuha, menjelaskan, inisiatif itu tidak hanya bertujuan untuk menciptakan kemandirian pangan, tetapi juga sebagai upaya memberikan bekal keahlian yang bermanfaat bagi warga binaan setelah kembali ke masyarakat.

"Setelah panen yang kemarin berhasil dengan hasil yang memuaskan, kami langsung memulai kembali siklus tanam dengan bibit sawi baru. Hal ini tidak hanya menjaga keberlanjutan program, tetapi juga meningkatkan keterampilan bercocok tanam para warga binaan," ujarnya, Jumat (6/12/2024).

Proses penanaman bibit sawi dilakukan secara bergotong royong oleh warga binaan Lapas Jombang dengan bimbingan petugas. Sebelum bibit ditanam, tanah diolah kembali dan diberi pupuk organik agar hasil panen berikutnya lebih optimal. Dalam beberapa minggu ke depan, bibit-bibit sawi itu diharapkan tumbuh subur dan siap dipanen.

Salah satu warga binaan, Sakur, mengaku senang dapat terlibat langsung dalam penanaman bibit sawi tersebut. Ia dapat belajar banyak, mulai dari cara menanam, merawat tanaman, hingga memanen. "Ini menjadi pengalaman berharga yang bisa kami gunakan nanti ketika kembali ke masyarakat," kata Sakur.

Program lapas Jombang juga mendapat apresiasi dari masyarakat sekitar dan pihak-pihak terkait karena mampu menciptakan manfaat nyata di tengah keterbatasan. Hasil panen sebelumnya bahkan digunakan untuk kebutuhan konsumsi internal dan sebagian diberikan kepada keluarga pengunjung warga binaan Lapas Jombang.

Keberhasilan program itu diharapkan warga binaan semakin termotivasi untuk terus produktif dan berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan, di dalam maupun di luar Lapas. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah nyata dalam membangun kemandirian pangan dan keterampilan warga binaan.

Editor : Arif Ardliyanto

Menkumham, Supratman Andi Agtas, menegaskan tidak ada pembangkangan yang dilakukan DPR terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam merumuskan draf RUU Pilkada. Supratman mengatakan jika DPR memiliki tugas sebagai pembentuk UU sesuai dengan UUD 1945.

"Saya rasa semua punya dasar. Siapa bilang DPR melakukan pembangkangan? Tugas konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kan membentuk UU. Itu lembaga pembentuk UU, positif legislation itu ada di parlemen, ya kan," kata Supratman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Supratman mengatakan dalam perumusan draf RUU Pilkada, memang terdapat perdebatan-perdebatan. Supratman mengatakan pemerintah dan DPR pun akhirnya menyepakati draf RUU tersebut.

Supratman menyerahkan kepada penyelenggara pemilu, jika terdapat polemik materi muatan. Meski begitu, kata dia, revisi UU Pilkada itu akan menjadi rujukan dalam pencalonan pilkada.

"Terkait dengan materi muatan, kemudian bisa menimbulkan polemik, nanti akan kita serahkan kepada penyelenggara pemilu, yang pasti bahwa kalau seandainya nanti ini sudah diundangkan, maka itu akan menjadi sesuatu, menjadi dasar hukum pijakan untuk melakukan semua upaya dalam rangka pencalonan," ujarnya.

"Karena itu kita akan menunggu berikutnya, karena kan ini tidak langsung nih, kita belum tahu kapan jadwal DPR akan melakukan sidang paripurna untuk pembicaraan tingkat II," sambungnya.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan tidak ada upaya menganulir putusan MK. Sebab, Supratman menyampaikan draf RUU Pilkada itu merujuk terhadap putusan MK.

"Sebenarnya bukan soal menganulir ya, kita kan tahu bahwa DPR itu menjadi lembaga pembentuk undang-undang ya kan, kalau kemudian ternyata pada hari ini parlemen pada akhirnya menyetuju sebuah draf yang tentu menjadi rujukan adalah juga menyangkut hasil keputusan MK, ya kita ya pemerintah setuju saja," tuturnya.

Sebelumnya, Baleg DPR menyetujui RUU Pilkada dibawa ke paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebanyak delapan fraksi di DPR menyetujui keputusan itu.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Baidowi atau Awiek di gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/8). Pengambilan keputusan tingkat I itu diambil setelah Baleg DPR melakukan rapat maraton sejak pagi.

"Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" ujar Awiek.

"Setuju," kata anggota Baleg DPR disambut ketuk palu oleh Awiek.