Eksplorasi mineral perlu digenjot karena masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan. Namun, eksplorasi memiliki banyak tantangan di antaranya rasio suksesnya yang rendah.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, untuk mendorong eksplorasi dibutuhkan dukungan dari pemerintah seperti pemberian kepastian hukum hingga kemudahan perizinan.

"Nyawa dari pertambangan itu ada di eksplorasi. Tanpa eksplorasi, nggak ada pertambangan. Nah, sementara masih cukup banyak cadangan kita yang belum dimanfaatkan untuk mendorong investasi masuk di eksplorasi," katanya dalam Indonesia Investment Talk Series di Jakarta, Senin (19/5/2025). Indonesia Investment Talk Series diselenggarakan oleh detikcom dan disponsori oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).

"Karena eksplorasi itu bisnis yang sangat beresiko, global sukses rasionya pun itu rata-rata hanya 5%. Indonesia katanya lebih rendah, rata-rata 3%. Nah, faktor-faktor regulasi juga salah satu jadi indikator untuk melihat bahwa Indonesia ini ternyata agak menantang untuk masuk eksplorasi," sambung Hendra.

Hendra menyebut Indonesia menjadi salah satu negara yang paling bagus prospek geologinya di dunia. Oleh karena itu ia mendorong pemerintah memperbaiki aspek kebijakan demi menggenjot eksplorasi yang memiliki sukses rasio kecil.

Jika regulasi mendukung maka investasi yang masuk akan semakin banyak. Komoditasnya pun akan semakin beragam, tidak terpusat hanya pada nikel saja.

"Pesan buat pemerintah adalah segera mungkin kita harus dorong eksplorasi. Karena itu investasi akan banyak masuk kalau regulasi kita mendukung. Kalau eksplorasi kita hidup, cadangan kita akan banyak sehingga orang akan dengan mudah akan masuk ke berbagai fasilitas pengolahan pemurnian. Bukan hanya di nikel, tapi juga di bauksit, mangan dan lain-lain," bebernya.

Ia menambahkan, salah satu tantangan yang membuat investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia adalah aturan divestasi. Dalam hal ini pemerintah Indonesia tergolong ketat, yakni mewajibkan perusahaan asing melepas sahamnya ke pemerintah dalam periode waktu tertentu.

Meski berdampak positif bagi bangsa namun aturan itu berpotensi memberatkan langkah investor. Hendra menilai pemerintah sebenarnya bisa mengambil benefit selain dari kepemilikan saham, misalnya dari pajak dari kegiatan berusaha, pembukaan lapangan kerja hingga pemberian nilai tambah ke negara.

"Karena di aturan divestasi kita ini sangat ketat ya. Jadi, menurut undang-undang, perusahaan setelah 10 tahun beroperasi itu secara bertahap harus melepaskan atau mendivestasikan saham asing. Sehingga nanti di tahun ke-15 kalau nggak salah ya, itu udah mayoritas milik nasional," tutup Hendra.

Kota Bandung (ANTARA) - Tim Kuasa Hukum Ridwan Kamil mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri (PN) Bandung untuk menunda jadwal sidang perdana perkara perdata dengan penggugat Lisa Mariana.

“Namun karena satu dan lain hal, tim hukum tidak dapat memenuhi pemanggilan dan meminta pengunduran jadwal persidangan,” kata kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar di Bandung, Senin.

Muslim menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima surat pemanggilan dari PN Bandung untuk menghadiri sidang perdana perkara perdata Nomor 184/Pdt.G/2025, yang sedianya dijadwalkan berlangsung pada Senin, 19 Mei 2025.

Dia menyampaikan bahwa Ridwan Kamil telah memberikan kuasa penuh kepada tim hukum untuk menangani perkara tersebut. Namun, karena alasan teknis dan administratif, pihaknya tidak dapat menghadiri sidang sesuai jadwal awal.

Ia menegaskan bahwa ketidakhadiran pihaknya bukan bentuk pengabaian terhadap proses hukum, melainkan semata-mata alasan teknis yang telah dikomunikasikan secara resmi kepada pengadilan melalui surat pemberitahuan.

“Kami sangat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Bandung,” ujar Muslim.

Muslim mengungkapkan pengunduran sidang tersebut berkaitan dengan penyesuaian jadwal internal tim kuasa hukum, serta kebutuhan untuk mempelajari substansi gugatan secara lebih cermat.

Dirinya juga memastikan bahwa kliennya, Ridwan Kamil, tetap berkomitmen terhadap prinsip supremasi hukum dan akan menghadapi proses ini dengan menjunjung tinggi asas keadilan.

“Kami berharap semua pihak dapat mengikuti proses ini secara obyektif dan proporsional, tanpa membentuk opini publik yang tidak berdasar dan berpotensi mengganggu proses hukum,” katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Serangan Israel ke Gaza semakin brutal dari hari ke hari hingga terbaru, ada 100 orang yang tewas. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyebut apa yang dilakukan Israel sama saja dengan pembersihan etnis.

"Serangan bom terbaru ini... dan penolakan bantuan kemanusiaan menggarisbawahi bahwa tampaknya ada dorongan untuk perubahan demografis permanen di Gaza yang bertentangan dengan hukum internasional dan sama saja dengan pembersihan etnis," kata Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Turk dilansir AFP, Sabtu (17/5/2025).

Gencatan senjata yang sudah berlangsung selama dua bulan antara Israel dan Hamas berhenti pada awal Maret. Hal ini karena ulah Israel yang tiba-tiba memblokade total Gaza.

Aksi Israel ini memicu kurangnya pasokan pangan. Warga Gaza pun terancam kelaparan.

Media Israel melaporkan militer Israel meningkatkan serangan di Gaza. Turk mengingatkan bahwa serangan Israel menimbulkan kekhawatiran akan ada serangan lain yang lebih brutal dan lebih luas cakupannya.

"Kita harus menghentikan waktu atas kegilaan ini," katanya seraya mendesak semua pihak, termasuk negara ketiga yang memiliki pengaruh langsung, untuk menghentikan serangan.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum

Jakarta (ANTARA) - Komunitas pesepeda Bike 2 Work (B2W) menyerukan aksi preventif dan penegakan hukum demi kenyamanan dan keamanan masyarakat saat bersepeda.

Melalui keterangan di Jakarta, Selasa, Ketua B2W Indonesia Hendro Subroto mengungkapkan pihaknya menyoroti.tragedi tabrak lari yang menewaskan seorang kakek bersepeda onthel di Jalan Daendels, Kulonprogo, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Peristiwa tersebut turut melengkapi catatan B2W terkait kecelakaan pesepeda yang melibatkan kendaraan bermotor, dengan jumlah mencapai sembilan korban jiwa sepanjang 2025.

"B2W sangat prihatin. Suara pesepeda sekeras apa pun, tidak dapat mengembalikan nyawa yang telah tiada. Namun, upaya pencegahan kecelakaan terhadap pesepeda di Indonesia dapat dilakukan dengan aksi preventif dan penegakan hukum," katanya.

Oleh karena itu, Hendro menekankan kepada para pesepeda untuk melakukan aksi preventif yang dimulai dari diri sendiri, di antaranya menggunakan pakaian terang terutama pada pagi buta atau malam hari, menggunakan helm sesuai standar keselamatan untuk pesepeda perkotaan, dan mengecek kondisi sepeda sebelum berangkat.

Selanjutnya, mematuhi aturan lalu lintas seperti tidak menerobos lampu merah dan jangan melawan arus, menggunakan jalur sepeda bila tersedia atau ambil sisi paling kiri, serta berkomunikasi saat berbelok atau berpindah jalur dan waspada.

"Kemudian perhatikan titik rawan seperti perempatan, tikungan, jalan berlubang, jalur ramai kendaraan besar, tidak menggunakan gawai saat berkendara, bersepeda secara berkelompok dengan tertib, serta tingkatkan edukasi dan kesadaran diri," ujarnya.

Selain itu, Hendro juga mendorong langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, terhadap penabrak, kendaraan bermotor yang masuk jalur sepeda, parkir di jalur dan lajur sepeda, serta perilaku agresif terhadap pesepeda.

Pihaknya juga mendorong kepatuhan pesepeda itu sendiri untuk mematuhi lampu lalu lintas, tidak melawan arus. Dengan demikian, keselamatan tidak hanya bergantung pada perlindungan, tetapi juga pada tanggung jawab.

"Penegakan hukum yang adil dalam kasus kecelakaan lalu lintas dengan korban pesepeda, dapat membangun kepercayaan publik bahwa pesepeda tidak akan dibiarkan sendirian," tutur Hendro Subroto.

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, turut menyoroti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Nur Basuki menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana di Indonesia tak cukup jika hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mendasar dan sistemik.

Menurut Basuki, Rancangan KUHAP harus mampu menghadirkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) melalui pembagian kewenangan yang jelas dan sinergitas antar lembaga penegak hukum.

"Perlu diatur secara eksplisit pembagian kewenangan atau differensial fungsional antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat agar tidak terjadi tumpang tindih. Dengan kewenangan yang tegas, sinergitas antar sub-sistem bisa dibangun dalam kerangka koordinasi yang setara," tegas Prof. Basuki kepada wartawan, Jumat (9/5/2025).

Nur Basuki menyatakan, pendekatan terhadap sistem peradilan pidana harus didesain sebagai satu kesatuan yang utuh, bukan fragmentaris.

Pilihan terhadap pendekatan sistem secara otomatis meniscayakan hadirnya sub-sistem peradilan pidana yang kuat, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi, dan advokat.

"Masing-masing institusi itu harus memiliki distribusi kewenangan yang jelas dan tidak saling mendominasi, agar memungkinkan terjadinya koordinasi fungsional yang setara," ujarnya.

Lebih jauh, Prof. Basuki menekankan bahwa dalam sistem hukum yang terintegrasi, setiap sub-sistem harus diposisikan sebagai 'pengendali perkara' dalam domainnya masing-masing.

Artinya, semua lembaga penegak hukum (baik kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai penuntut, pengadilan sebagai pemberi keputusan, maupun advokat sebagai pendamping pencari keadilan) harus duduk setara secara fungsional.

"Koordinasi fungsional yang setara akan memastikan bahwa tidak ada satu institusi yang mendominasi proses. Tidak boleh ada intervensi lintas kewenangan. Setiap sub-sistem harus sadar pada batas perannya. Inilah prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang profesional dan akuntabel," terang Prof. Basuki.

Ia juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang dibangun tidak hanya secara vertikal (dari atas ke bawah), tetapi juga secara horizontal antar sub-sistem penegak hukum. Menurutnya, pengawasan horizontal menjadi kunci untuk menciptakan mekanisme check and balance yang sehat di antara para penegak hukum.

"Batas kewenangan yang tegas akan mendorong munculnya mekanisme pengawasan horizontal. Ini sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang (abuse of power), dan proses penegakan hukum berjalan secara adil dan proporsional," ungkapnya.

Bahkan Prof. Nur Basuki juga tidak sependapat apabila ideologi di dalam KUHAP berbentuk crime control model, tetapi lebih mendekati due process model.

KUHAP telah menganut adanya prinsip akusator, yang dimana tersangka dipandang sebagai subjek pemeriksaan, bukan sebagai objek pemeriksaan.

Dalam konteks ini, Prof. Basuki juga menekankan bahwa keberadaan advokat sebagai bagian dari sub-sistem peradilan pidana harus diperkuat. Ia melihat bahwa advokat selama ini masih kerap dipinggirkan dalam proses awal penyidikan.

"RKUHAP harus menjamin hak pendampingan hukum sejak awal, agar posisi klien terlindungi. Ini bagian dari jaminan keadilan dan prinsip due process of law," tambahnya.

Prof. Basuki menilai bahwa beban kerja kepolisian yang selama ini cukup berat dalam penyelidikan dan penyidikan tidak boleh semakin dibebani oleh ketidakjelasan kewenangan lembaga lain.

"Jika tidak ada pembagian tugas yang jelas, penyidikan bisa terganggu, keadilan bisa kabur. RKUHAP harus menghindari potensi konflik kewenangan antara polisi dan jaksa, misalnya dalam menetapkan siapa yang berwenang menilai kelengkapan berkas perkara," jelasnya.

Ia menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana hanya akan terwujud apabila seluruh aktor hukum memiliki komitmen terhadap pendekatan sistem.

"Jangan ada ego sektoral. Keadilan restoratif, efisiensi proses, dan perlindungan hak asasi hanya bisa dicapai dalam sistem yang tertata, terkoordinasi, dan saling mengawasi," pungkasnya.

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Video: DPR Tunda Dulu Bahas RUU KUHAP: Masa Sidang Hanya 25 Hari Kerja

Pria inisial RS yang ditemukan tewas di Leuwiliang, Kabupaten Bogor ternyata pengemudi ojek online atau ojol. Korban tewas dibunuh oleh penumpangnya sendiri bernama Roli Kurniawan (25).

"Identitas korban inisial RS merupakan warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah (pengemudi) ojek online," kata Wakapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila ketika jumpa pers, Rabu (7/5/2025).

"Korban pekerjaan sebagai (pengemudi) ojek online, menerima order mengantar pelaku. (Pelaku) RK memesan melalui aplikasi untuk titik jemput di RS Karyabhakti (Dramaga) dan untuk diturunkan (dengan tujuan) di Cibeber (Leuwiliang)," imbuhnya.

Rizka mengatakan, pelaku Roli membunuh dan membawa kabur motor dan handphone milik korban pada Minggu (4/5/2025) pukul 01.00 WIB. Pelaku kemudian ditangkap anggota Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor di rumah kontrakannya di Cubungbulang, Kabupaten Bogor.

"Terkait perbuatan pelaku dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang di-back up Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbulang," kata Rizka.

Pelaku Resedivis

Rizka menambahkan, pelaku Roli Kurniawan merupakan resedivis kasus pencurian dan menjalani hukuman penjara di Lapas Tangerang. Roli ditangkap polisi karena mencuri handphone dan menjalani vonis selama 8 bulan penjara.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku adalah resedivis dimana pada 2018 pelaku pernah menjalani penjara dengan kasus oencurian HP di daerah Tangerang," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berjaket pengemudi ojek online inisial RS di Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Begini penampakan pelaku bernama Roli Kurniawan atau RK (25) menggunakan baju tahanan.

Pantauan detikcom, Roli Kurniawan dihadirkan dalam konferensi pers di Polres Bogor. Roli Kurniawan tampak menggunakan baju tahanan berwarna oranye.

Roli Kurniawan tidak menjawab pertanyaan wartawan ketika digiring ke lokasi konferensi pers di lobby Polres Bogor. Pria asal Tenggamus, Lampung, itu terus menundukkan kepala.

"Siang ini kami dari Polres Bogor melakukan pers rilis pengungkapan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Terhadap korban inisial RS, warga Leuwisadeng, Kabupaten Bogor, pekerjaannya adalah ojek online. Kemudian untuk pelaku inisial RK (25), secara identitas tercatat sebagai warga Tanggamus, Provinsi Lampung," kata Wakil Kapolres Bogor Kompol Rizka Fadhila, Rabu (7/5/2025).

Rizka mengatakan, pelaku ditangkap hasil gerak cepat Polsek Leuwiliang yang di-back up Satreskrim Polres Bogor. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di kontrakannya di Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

"Dengan gerak cepat Polsek Leuwiliang dibekup Satreskrim Polres Bogor, kurang dari 24 jam pelaku sudah berhasil diamankan di kontrakannya di Cibungbilang, Kabupaten Bogor," kata Rizka.

Diberitakan sebelumnya, Pelaku pembunuhan pria berjaket ojek online (ojol) di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, ditangkap. Pelaku beraksi seorang diri.
"Betul (sudah ditangkap). Pelaku satu orang," kata Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Teguh Kumara saat dimintai konfirmasi Rabu (7/5/2025).

Teguh belum menjelaskan terkait identitas pelaku dan lokasi penangkapan. Polisi akan menggelar jumpa pers kasus pembunuhan ini.

"Siang ini dirilis, di Polres," kata Teguh.

Pria berjaket pengemudi ojek online (ojol) berinisial RS ditemukan tewas di Leuwiliang, Bogor, pada Minggu (4/5/2025) dini hari. RS diduga korban pembunuhan.

"Benar kejadian tersebut. Diduga korban merupakan korban pembunuhan. Inisial RS," kata Kapolsek Leuwiliang Kompol Maryanto ketika dimintai konfirmasi, Minggu (4/5).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menyampaikan pendapat hukum atau advisory opinion dalam sidang umum Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Sugiono mengatakan rakyat Palestina memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri.

"Israel harus patuh pada kewajiban terhadap PBB, Organisasi Internasional dan Negara Ketiga yang Beroperasi di Palestina," kata Sugiono dalam sidang Mahkamah Internasional atau Internasional Court of Justice (ICJ) di Den Haag, Belanda, Rabu (30/4/2025).

Sugiono mengatakan kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB. Di mana, kata dia, hukum itu mengatur Israel memiliki kewajiban menghormati, melindungi, serta memfasilitasi PBB di mana pun berada, termasuk di Palestina.

"Langkah menghalangi, bahkan melarang organisasi PBB seperti UNRWA, dan organisasi internasional lainnya untuk beroperasi memberikan bantuan kemanusiaan adalah pelanggaran terhadap kewajiban tersebut," ujarnya.

Sugiono mengatakan Israel sebagai Occupying Power memiliki kewajiban melindungi masyarakat di Palestina. Selain itu, kata dia, Israel harus menjamin kebutuhan dasar rakyat Palestina.

"Sebagai Kuasa Pendudukan atau Occupying Power, Israel juga memiliki kewajiban berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter dan hukum hak asasi manusia, untuk melindungi masyarakat sipil di Palestina," jelasnya.

"Occupying Power wajib menjamin kebutuhan dasar masyarakat Palestina, menjamin hak-hak dasar mereka termasuk hak dasar untuk mendapatkan akses kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan hak-hak dasar lain-lain," sambungnya.

Sugiono menjelaskan dalam hukum internasional telah dijamin jika fasilitas dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan tak boleh dirusak. Sugiono menegaskan Israel pun gagal memenuhi kewajiban untuk rakyat Palestina.

"Indonesia menegaskan bahwa Israel telah gagal memenuhi kewajiban internasional tersebut. Tindakan melarang beroperasinya UNRWA, melarang bantuan kemanusiaan bagi rakyat Gaza dari PBB dan berbagai pihak lainnya, telah membuktikan bahwa Israel tidak mematuhi hukum internasional," paparnya.

Sugiono mengatakan gagalnya Israel memenuhi kewajibannya mengakibatkan rakyat Palestina tak bisa melaksanakan hak dasar. Padahal, kata dia, rakyat Palestina memiliki hak untuk hidup dengan damai.

"Saya menegaskan di depan ICJ bahwa hak untuk melaksanakan self-determination rakyat Palestina adalah sah. Hak rakyat Palestina ini telah diakui oleh PBB melalui berbagai resolusinya, dan bahkan juga telah diakui oleh ICJ dalam beberapa keputusannya, termasuk pada Fatwa Hukum ICJ tahun 2004 dan 2024," ungkap dia.

"Saya juga menyampaikan kepada ICJ bahwa berbagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum internasional telah menyebabkan rakyat Palestina tidak dapat melaksanakan hak untuk menentukan nasib sendiri tersebut," lanjutnya.

Sugiono mengatakan pelanggaran hukum itu tak hanya membuat rakyat Palestina menderita. Namun, juga menghancurkan pelaksanaan hak dasar yang dijamin oleh hukum internasional.

Lebih lanjut, Sugiono mendorong ICJ mengeluarkan fatwa hukum terkait kegagalan Israel itu. Dia mengatakan ICJ memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa hukum yang diminta oleh Majelis Umum PBB.

"Karena itu saya menegaskan kepada ICJ bahwa fatwa hukum perlu dikeluarkan, dan bahwa hak-hak rakyat Palestina, termasuk hak menentukan nasib sendiri harus dijamin.
Rekan-rekan sekalian," kata dia.

"Partisipasi Indonesia dalam proses hukum di ICJ ini sekali lagi menegaskan dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Secara nyata, Indonesia memberikan dukungan tersebut di semua fora internasional, baik di PBB di New York, di Jenewa, dalam berbagai pertemuan bilateral, dan sekarang, saat ini di forum ICJ," sambungnya.

Sugiono menekankan dunia perlu untuk membuka mata dan melakukan aksi nyata agar tindakan kekerasan berhenti. Sugiono mengatakan solusi dua negara merupakan satu-satunya jalan keluar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina.

"Saya harap, dengan masukan dari Pemerintah Indonesia dan dari negara-negara lain, advisory opinion Majelis Hakim ICJ dapat ditetapkan secara adil dan menjadi acuan untuk penegakan hukum internasional dalam penanganan bencana kemanusiaan yang berlarut-larut di Palestina," tuturnya.

Simak juga Video 'AS Dukung Israel Larang Bantuan UNRWA ke Gaza di Pengadilan Dunia':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum, Jumat (25/4) menjadi sorotan, mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menyidangkan gugatan hasil PSU dan rekapitulasi ulang Pilkada 2024, hingga Mendagri Tito Karnavian membuka peluang revisi UU Ormas akibat maraknya penyimpangan oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan.

Berikut rangkuman berita hukum yang masih layak dibaca pagi ini.

1. TNI AL gagalkan penyelundupan benih lobster di perairan Jambi

Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Palembang menggagalkan penyelundupan baby lobster sebanyak 383.615 ekor di wilayah perairan selatan utara Provinsi Jambi.

Selengkapnya klik di sini.

2. MK mulai sidangkan gugatan PSU Pilkada 2024 hari ini

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan perkara gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) maupun rekapitulasi ulang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Jumat (25/4) dengan metode sidang panel.

Selengkapnya klik di sini.

3. Mendagri buka peluang revisi UU Ormas untuk perkuat pengawasan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.

Selengkapnya klik di sini.

4. KPK sita satu unit mobil milik Ridwan Kamil terkait penyidikan BJB

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita satu unit kendaraan roda empat milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) periode 2021–2023.

Selengkapnya klik di sini.

5. Saksi sebut Hasto pernah temui mantan anggota KPU Wahyu Setiawan

Sekretaris mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Wahyu Setiawan sejak 2017-2020, Rahmat Setiawan Tonidaya menyebut pernah melihat Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menemui Wahyu.

Selengkapnya klik di sini.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut tidak banyak perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) aparat penegak hukum (APH) dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir enggak ada,” kata dia saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan draf yang diterima dari DPR, menurut Supratman, revisi KUHAP lebih banyak mengatur soal hak-hak tersangka. Selain itu, revisi KUHAP juga menyangkut soal pengaturan keadilan restoratif.

“Kalau saya lihat, ya, dari draf yang dari DPR terkait KUHAP itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan [tindak pidana]. Dalam hal, ini adalah tersangka,” ujarnya.

Dia pun menyebut revisi KUHAP didominasi pengaturan yang menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Menurut Menkum, pihaknya sedang menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi KUHAP. Dalam hal ini, Kementerian Hukum akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait, termasuk Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara.

“Untuk meminta masukan dalam rangka penyusunan,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa KUHAP yang baru akan menjamin HAM.

“Saya berkeyakinan bahwa KUHAP baru kita ini akan mengekspresikan amandemen UUD NRI Tahun 1945 tentang HAM,” ucap Yusril saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan, salah satu bentuk penjaminan hak asasi manusia dalam KUHAP baru ialah penegasan mengenai batas waktu status tersangka.

Dia menyebut draf KUHAP baru mengatur status tersangka paling lama untuk dua tahun.

Menurut dia, penetapan status tersangka terhadap seseorang dapat menciptakan beban moral. Namun, KUHAP yang lama belum mengatur batas waktu yang jelas kapan status tersangka berakhir jika tidak kunjung diadili di pengadilan.

Dengan begitu, selain menjamin HAM, Yusril meyakini bahwa KUHAP baru juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 telah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi RUU usul inisiatif DPR RI.

RUU KUHAP juga masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 yang diusulkan oleh Komisi III DPR RI. RUU ini dinilai penting untuk segera dibahas karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru akan berlaku mulai tahun 2026.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Lisa Mariana mengungkap kronologi awal komunikasi hingga momen pertemuan dengan Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) hingga mengklaim hamil dan melahirkan anak politikus Golkar tersebut.

Lisa menjelaskan komunikasi awal dengan RK dilakukan melalui ajudan RK berinisial AA pada medio Mei 2021 yang meminta dirinya datang ke sebuah apartemen.

"Saya disuruh AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya tidak tahu pada saat itu untuk permintaan Pak RK gitu," kata Lisa dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Utara, Jumat (11/4).

Lisa mengklaim dirinya dijanjikan pemberian uang sebesar Rp50 juta untuk membuat video tersebut oleh AA. Namun, ia mengaku tidak pernah menerima uang itu setelah membuat video.

Usai membuat video, Lisa mengaku dihubungi langsung oleh RK melalui pesan langsung di Instagram.

"Langsung video call, langsung video call dan saya kaget, hah, oh Pak RK," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku pertama kali bertemu RK pada Juni 2021 atas undangan langsung yang dikirim oleh RK.

"Dari bulan Mei lanjut ke Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK. Itu hubungannya udah pacaran saat itu," jelas dia.

Kala di Palembang, Klaim Lisa, dirinya beberapa kali melakukan hubungan intim bersama RK tanpa menggunakan alat kontrasepsi.

"Satu kali saya ke Palembang. Tapi tiga hari saya berhubungan. Tiga hari dua malam," jelasnya.

Lebih lanjut, Lisa mengaku mengetahui dirinya hamil setelah 3 pekan dirinya melakukan hubungan intim dengan RK. Lisa mengaku pertama kali mengetahui dirinya hamil ketika berada di Bali.

Ia mengklaim tidak pernah berhubungan intim dengan pria mana pun setelah melakukan hubungan intim dengan RK di Palembang kala itu.

"Tiga minggu setelah saya dari Palembang, waktu saya posisi lagi di Bali. Saya telepon (Ridwan Kamil), saya mengabarkan saya hamil," ujar dia.

"Tidak ada (pria lain). Saya bersama teman saya perempuan. 100 persen yakin (anak RK). Karena Bapak itu sangat protect dan saya enggak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK," sambungnya.

Lalu, Lisa mengklaim RK terkejut ketika mengetahui dirinya hamil. Ia menyebut RK mengirimkan sejumlah uang untuk meminta dirinya menggugurkan kandungan

"Kan saya telepon dia shock, 'hah' katanya gitu. 'Sebentar ya 5 menit lagi akan telefon'. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang, 'Lisa, Lisa ini kan masih muda. Lanjutin kuliah sampai 4 tahun ke depan, akang tanggung semuanya'. Gitu janji manisnya," ujar dia.

"Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang," sambungnya.

Akan tetapi, Lisa mengklaim dirinya ogah menggugurkan kandungan sebagaimana yang diperintahkan oleh RK. Keputusan itu, kata dia, membuat RK marah.

Usai peristiwa itu, Lisa menyebut dirinya tak lagi berkomunikasi dengan RK. Ia menyebut dirinya menjadi berkomunikasi dengan RK melaui ajudan berinisial N.

"Tidak berkomunikasi lagi dialihkan ke ajudannya, berinisial N jadi dia kirim uang melalui ajudannya," ujar dia.

Kemudian, Lisa mengaku berhasil melahirkan kandungannya meksi secara prematur setelah mengandung selama 36 minggu.

Akan tetapi, ia menyebut RK sempat tetep mengirimkan uang secara berkala kepada dirinya setelah melahirkan kandungannya.

"Dia menafkahi itu terakhir itu 8 bulan terakhir sudah tidak lagi. Ya itu karena secara berkala saya tidak bisa menyebut nominal," tutur dia.

Dalam kasus ini, Lisa melalui kuasa hukumnya juga telah melayangkan somasi kepada RK untuk duduk bersama dan meluruskan berbagai hal.

Terpisah, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar menyatakan belum melihat isi somasi yang dilayangkan Lisa.

"Itu hak mereka kita tidak melarang. Saya belum, tidak melihat (isi somasinya) kemungkinan sudah ada di kantor saya. Sekali lagi kami tidak melarang. Dalam hukum sah-sah saja. Nanti kami akan pelajari," kata dia saat dihubungi, Jumat.

Terkait pengakuan Lisa, Muslim menyebut hal tersebut pengakuan sepihak dan tidak benar. 

"Tidak ada pak RK menghubungi terlebih dahulu, silakan bicara apa saja suka-sukanya," kata Muslim.

Ia menegaskan RK sudah membantah bahwa tidak ada hubungan apapun dengan Lisa dan sudah memberikan klarifikasi. Semua harus dibuktikan secara hukum bukan pengiringan opini yang menyesatkan," ujarnya.

Muslim mengingatkan ada prosedur hukum yang harus dihormati. Ia meminta pihak Lisa menempuh jalur hukum alih-alih penggiringan opini dan menyebarkan aib ke publik. 

"Kami tidak mau menanggapi berlebihan, biarkan saja hukum yang bekerja," kata Muslim.

Ridwan Kamil sendiri telah bersuara soal hubungannya dengan Lisa beberapa waktu lalu malalui akun instagramnya. Dia mengaku pernah bertemu dengan Lisa, namun membantah telah memiliki anak dari Lisa.

RK lewat kuasa hukumnya juga menyatakan siap menjalani tes DNA untuk membuktikan dugaan perselingkuhan berujung kehamilan Lisa.

"Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," kata RK dalam unggahannya di akun IG nya.

Ia mengaku pertemuan dengan Lisa beberapa tahun terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan Permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya," katanya.

RK mengaku tak paham mengapa isu ini sekarang dimunculkan lagi. Ia juga menegaskan akan menggunakan tim hukum untuk mewakilinya dalam masalah ini.

Catatan Redaksi: Artikel ini mengalami perubahan di bagian judul dan isi, Sabtu (12/4) pukul 14.10 WIB setelah dilengkapi dengan pernyataan kuasa hukum Ridwan Kamil. 

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turki di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turki melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.