Produsen otomotif asal China, BYD, mengakui posisinya di pasar global, termasuk Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik hukum, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hal ini menyikapi kasus sengketa nama Denza, merek dagang yang kini digunakan BYD untuk bisnis mobil premium di Tanah Air. BYD kalah di pengadilan setelah menggugatPT Worcas Nusantara Abadi (WNA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait nama Denza.

Namun, ini bukan satu-satunya persoalan hukum terkait merek dagang yang dihadapi BYD. Perusahaan juga sedang berkonflik hukum dengan produsen otomotif asal Jerman, BMW lantaran mereka menggunakan nama M6 untuk MPV listrik BYD di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskanpada dasarnya perusahaan telah berbuat banyak sebagai persiapan kala memulai ekspansi ke pasar global termasuk Indonesia.

Pihaknya juga tak lupa mengajukan hak paten terkait apapun yang menyangkut bisnis mereka di suatu negara. Namun begitu, Luther mengakui masing-masing negara memiliki aturan tersendiri bila berbicara soal hak kekayaan intelektual.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini, sebelum masuk pasar Global. Tentunya kami sudah mempersiapkan hak patent dan international registered right yang diakui secara global," kata Luther melalui pesan singkat, Senin (5/5).

"Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri," sambung Luther.

Ia pun mengakui usia perusahaan yang masih sangat dini kala melakukan ekspansi ke pasar global, menjadi akar terjadinya konflik dengan pihak lain terkait merek dagang.

"Dan bila dibandingkan merek lain, BYD terbilang sangat baru masuk ke pasar-pasar dunia, sehingga memiliki potensi sangat besar terjadi konflik," kata dia.

Lebih lanjut, Luther mengatakan BYD dan seluruh anak perusahaannya menghormati proses hukum di Indonesia.

Ia menambahkan proses hukum ini merupakan bagian dari perjuangan BYD untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui global.

"Jadi saya bisa bilang ini adalah bagian dari memperjuangkan kekayaan intelektual yang sudah kami miliki dan diakui di global, dan yang mungkin saja pada akhirnya memberikan skala nilai tambah yang lebih besar ke industry dan pasar. Jadi kami lalui saja proses nya dengan percaya diri," kata Luther.

Sidang mediasi gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) belum menemui kesepakatan. Pihak penggugat meminta Jokowi selaku termohon menunjukkan ijazahnya ke publik, namun permintaan itu ditolak tegas kuasa hukum Jokowi, YB Irpan.

Sidang yang berlangsung 1,5 jam di Pengadilan Negeri Solo itu meminta tergugat menunjukkan ijazah Jokowi. Dalam tuntutan itu, menurut Irpan, penggugat meminta untuk menunjukkan ke publik.

"Dalam proses mediasi terkait dengan penyelesaian sengketa perkara nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt Muhammad Taufik ya hari ini telah menyampaikan tuntutannya melalui mediasi yang pada pokoknya agar Pak Joko Widodo itu menunjukkan ijazah aslinya ya secara terbuka di muka publik," kata Irpan seusai sidang mediasi, dilansir detikJateng, Rabu (30/4/2025).

Irpan mengatakan pihaknya dengan tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut. Alasannya, menurut dia, pihak penggugat tidak mempunyai legal standing.

"Atas tuntutan tersebut kami tim kuasa hukum Bapak Joko Widodo ya secara tegas menolak untuk memenuhi tuntutan tersebut, ya dengan alasan bahwa penggugat ini tidak memiliki legal standing, tidak memiliki untuk mengajukan tuntutan hak terkait dengan adanya persoalan yang saat ini disengketakan," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk perlindungan data diri pribadi. Untuk melindungi keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda.

"Selain itu, di dalam Universal Declaration of Human Rights itu sendiri juga dinyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya dengan sewenang-wenang juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya," bebernya.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Jokowi Tunjukkan Ijazah UGM ke Penyidik Polda Metro Jaya

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mengadakan diskusi publik terkait harmonisasi dalam mengoptimalkan tata kelola royalti. Mereka berharap tak ada lagi kasus seperti Ari Bias melawan Agnez Mo lagi.

Dalam diskusi itu, LMKN mengundang para stakeholders seperti pemilik hak yang merupakan pemberi kuasa kepada LMK (pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, di antaranya adalah pelaku pertunjukan dan produser fonogram), perwakilan dari pemerintah, perwakilan dari penyelenggara acara live event/konser musik, para akademisi dan praktisi hukum serta perwakilan dari asosiasi dan komunitas. Mereka semua didatangkan untuk memberikan pendapat dan sarannya terkait dengan bagaimana melakukan harmonisasi tata kelola performing right.

Dharma Oratmangun selaku Ketua LMKN mengatakan temu dialog itu bukan mengintervensi masalah yang sedang panas antara Ari Bias dengan Agnez Mo. Justru, untuk menghormati proses hukum yang berlangsung.

"Proses hukum mencari ketetapan berkeadilan saling menghargai proses yang ada dan ada otoritas tersendiri dari proses peradilan tersebut. Kami dengar ada proses kasasi, kita hargai proses tersebut yang dilakukan bukan hanya Ari Bias tapi kita juga garis bawahi harmonisasi tata kelola pendistribusian royalti ini selaras dengan perintah undang-undang dalam rangka pengelolaan dan pendistribusian semakin tepat dan bermartabat," ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).

"Forum ini kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dari masukan yang ada kami simpulkan bahwa seluruh stakeholder merasa berkepentingan untuk duduk bersama pencipta, penyanyi, para promotor dan pengguna menghargai apa yang diperintahkan undang-undang," lanjutnya.

Terkait kasus Ari Bias melawan Agnez Mo, LMKN punya sikap tegak lurus terhadap regulasi dan peraturan undang-undang. Namun, ia berharap ke depannya penyanyi dan pencipta lagu tak saling bentur.

"Sikap LMKN tetap lurus pada regulasi dan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau ada kata nggak sepakat pakai jalur hukum untuk dapatkan keputusan hukum berkeadilan, intinya semua seluruh stakeholders menghendaki situasi iklim kondusif dan sehat. Kedua, jangan dibenturkan antara pencipta lagu, penyanyi, pelaku industri, promotor yang ada dalam ekosistem industri musik Tanah Air," tutur Dharma.

LMKN akan terus mengkampanyekan sadar hukum kepada semua pihak yang ingin membuat acara maupun keramaian terhadap kegiatan yang menghadirkan musik untuk melapor. Sebab dari situ, royalti akan tersalurkan dengan baik.

"Langkah berikutnya kampanyekan sadar hukum. Perintah utama dari undang-undang bayar royalti, sesimpel itu. Kasus ini kalau lihat dari putusan nggak bayar royalti. Bukan kasus ini saja, kita hargai penuh para pencipta lagu, penyanyi mencari keadilan. Intinya sejak awal menyurati PT dimaksud untuk juga menjelaskan kewajiban biar itu proses hukum kita nggak intervensi. Kampanye sadar hukum bayar royalti," kata Dharma.

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Video: Ahmad Dhani Heran Royalti Pertunjukan 2023 Cuma Rp 900 Juta

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Pigai mengenang kedekatannya dengan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang juga merupakan tokoh NU.

"Hidup saya hidup di lingkaran NU, saya dari Papua dibawa oleh Gus Dur. Saya menjadi menteri karena dibawa oleh Gus Dur, saya satu-satunya menteri yang dibawa Gus Dur dari Papua," kata Pigai kepada wartawan di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (14/1/2025).

Pigai datang ke PBNU juga untuk membahas sejumlah kerja sama terkait dengan HAM. Menurut Pigai, NU telah menjadi pedoman hidupnya.

"Kalau NU sudah menjadi pedoman hidup kami selama ini," ujar Pigai.

Dia mengatakan kerja sama tersebut juga dilakukan atas kepercayaannya pada kiprah PBNU memahami isu HAM selama ini. Menurutnya, PBNU telah memahami prinsip dan standar HAM internasional.

"Menurut saya, saya tidak ragu, karena mereka punya dasar agama yang nilainya memuliakan manusia, memuliakan alam semesta, memuliakan Tuhan, karena itu saya tidak meragukan, dan mereka memahami prinsip dan standar HAM internasional," ujar Pigai.

Kepercayaan Pigai pada PBNU semakin diperkuat karena PBNU memiliki nilai spiritual yang menghormati HAM. Pigai mengatakan PBNU memiliki nilai menghormati HAM, punya standar dan cara HAM, serta paham deklarasi HAM.

"Kalau kami sangat percaya dengan NU, karena dia dipayungi tiga, yang pertama adalah nilai-nilai spiritualitas yang ada, yang tentu menghormati human rights. Yang kedua PBNU punya standar dan cara pandang human rights, berpedoman pada prinsip dasar yang sudah ada," kata Pigai.

"Ketiga, PBNU sangat paham berbagai deklarasi human rights internasional," tambahnya.

Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menggelar puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Menteri HAM, Natalius Pigai, menyebut baru kali ini peringatan Hari HAM Sedunia digelar meriah di Indonesia.

"Dalam perjalanan kehidupan dan karier saya, baru kali ini saya melihat Hari Hak Asasi Manusia dimeriahkan dengan semangat gegap gempita," ungkap Pigai saat menyampaikan sambutan di acara yang digelar di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Pigai menyebut kegiatan ini merupakan langkah serius Kementerian HAM dalam mengingatkan kepentingan HAM bagi masyarakat. Dia mengungkap bahwa dirinya merupakan sosok yang berasal dari pihak yang membela kepentingan HAM.

"Kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat serius dan pertama kali kita selenggarakan sebagai sebuah kementerian, jadi kita berdiri tegak. Saya datang dari pembelaan civil society, saya mampir di mana-mana, Komnas HAM, kembali lagi pembelaan, sekarang saya Menteri," sebut Pigai.

Dia pun merasa senang bahwa KemenHAM dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari HAM Sedunia ke-76. Dia turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah menciptakan Kementerian HAM dalam kabinetnya.

Dalam acara ini, turut hadir Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

"Kegiatan kita ditonton dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini dalam sejarah perjuangan saya sebagai Human Rights Defender. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto, terima kasih bangsa Indonesia, telah menghadirkan kementerian ini. Komunitas hak asasi manusia hari ini berdiri tegak, tidak lagi berada di pinggiran," ungkapnya.

Desember diperingati sebagai Bulan Hak Asasi Manusia Universal (Universal Human Rights Month). Bulan ini memperingati disahkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration on Human Rights) atau DUHAM oleh Majelis Umum PBB.

Deklarasi Universal HAM (DUHAM) merupakan sebuah pernyataan bersifat anjuran, yang diadopsi serta disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi setiap individu di seluruh dunia. Tanggal penetapan deklarasi ini, yakni 10 Desember kemudian diperingati sebagai Hari HAM Sedunia (World Human Rights Day).

Sejarah dan Latar Belakang

Mengutip dari Days of The Year, selama Perang Dunia II, ada empat tujuan dasar yang dinyatakan oleh Sekutu, bahwa setiap pria dan wanita harus mengetahui dan mengalami empat kebebasan. Kebebasan Berbicara, Kebebasan Beragama, Kebebasan dari rasa takut, dan Kebebasan dari kekurangan. Gagasan-gagasan ini telah ditetapkan dan ditegakkan, tetapi seperti yang diperjelas oleh kekejaman yang dilakukan oleh Hitler, gagasan-gagasan ini sangat tidak memadai untuk menjamin dan menegakkan kebebasan yang diwakilinya.

Maka terjadilah pada bulan Desember 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan 30 pasal yang mencakup segala sesuatu mulai dari hak-hak atas pendidikan, kebebasan, kesehatan, dan banyak lagi. Sejak saat itu, pasal-pasal tersebut telah membantu melindungi warga sipil pada masa perang atau kediktatoran, membantu memulangkan tawanan perang, dan memastikan bahwa setiap orang di mana pun dapat hidup dengan bebas dan aman. Pasal-pasal tersebut termuat dalam Deklarasi Universal HAM.

30 Jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tersebut, ada 30 jenis hak asasi manusia yang telah diterima dan ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yaitu:

1. Kebebasan dan kesetaraan
2. HAM untuk semua
3. Hak atas hidup, keamanan dan kebebasan
4. Hak untuk bebas dari perbudakan
5. Hak untuk bebas dari tindak penyiksaan
6. Hak atas kesetaraan di mata hukum
7. Hak akses terhadap hukum
8. Hak mendapat pendampingan hukum
9. Hak dari penahanan yang tidak sesuai dengan hukum
10. Hak diadili secara adil dan terbuka
11. Tidak bersalah hingga terbukti bersalah
12. Hak atas privasi
13. Bebas berpindah tempat
14. Berhak mendapatkan perlindungan
15. Hak atas kewarganegaraan
16. HAM tidak bisa dihilangkan dan diganggu-gugat
17. Tanggung jawab terhadap masyarakat tempatnya berada
18. Tatanan sosial dan internasional
19. Hak menikmati kebudayaan dan menciptakan karya
20. Hak mendapatkan Pendidikan
21. Hak jaminan kesehatan
22. Hak istirahat
23. Berhak atas pekerjaan dan mendirikan serikat pekerja
24. Hak mendapat jaminan sosial
25. Berpartisipasi dalam demokrasi
26. Kebebasan berkumpul secara damai
27. Kebebasan berekspresi
28. Hak memeluk agama
29. Hak atas properti pribadi
30. Hak menikah dan membangun keluarga

Lihat juga video: Peringati Hari HAM Sedunia, Aktivis 98 Beri Pesan Jelang Pilpres

[Gambas:Video 20detik]